Pertanian

Perkuat Program Ketahanan Pangan, Lapas Panyabungan Libatkan Peserta Magang

Sep 1, 2026

BINTASARA.com, PANYABUNGAN – Ketahanan pangan Lapas Panyabungan terus diperkuat melalui keterlibatan peserta magang dalam berbagai kegiatan produktif di area ketahanan pangan Lapas Kelas IIB Panyabungan, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Lapas Panyabungan dalam mengembangkan lingkungan pembinaan yang produktif sekaligus memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada peserta magang.

Peserta magang terlibat aktif dalam proses penanaman dan perawatan berbagai jenis tanaman yang dikembangkan di area ketahanan pangan.

Beberapa komoditas yang mendapat perhatian dalam kegiatan tersebut antara lain timun, jagung, dan terong.

Mereka membantu menyiapkan lahan, menanam bibit, membersihkan area tanam, serta melakukan perawatan secara rutin agar tanaman dapat tumbuh dengan baik.

Selain mengembangkan sektor pertanian, Lapas Kelas IIB Panyabungan juga memanfaatkan area ketahanan pangan untuk membudidayakan ikan lele dan memelihara ayam.

Peserta magang turut membantu proses pemeliharaan tersebut dengan mengikuti arahan petugas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ketahanan pangan.

Keterlibatan peserta magang dalam ketahanan pangan Lapas Panyabungan memberikan manfaat bagi kedua pihak.

Para peserta memperoleh kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan secara langsung dalam lingkungan kerja, sedangkan Lapas mendapatkan dukungan dalam menjalankan kegiatan produktif yang telah dikembangkan.

Melalui kegiatan pertanian dan peternakan sederhana tersebut, Lapas Panyabungan terus mendorong pemanfaatan lahan secara optimal.

Program ini juga menjadi sarana untuk membangun budaya kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Peserta magang tidak hanya memperoleh pengalaman dalam mengelola tanaman dan hewan ternak, tetapi juga belajar memahami pentingnya konsistensi dalam merawat sumber daya yang tersedia.

Setiap kegiatan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Program ketahanan pangan Lapas Panyabungan juga sejalan dengan semangat pemasyarakatan dalam menciptakan kegiatan pembinaan yang produktif dan bernilai manfaat.

Pemanfaatan lahan untuk tanaman, budidaya ikan, dan pemeliharaan ayam menjadi salah satu bentuk nyata pengembangan kegiatan kemandirian di lingkungan Lapas.

Dengan melibatkan peserta magang, Lapas Kelas IIB Panyabungan membuka ruang pembelajaran yang lebih luas. Para peserta dapat memahami secara langsung proses produksi pangan mulai dari penanaman hingga pemeliharaan.

Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal keterampilan yang bermanfaat setelah mereka menyelesaikan masa magang.

Ke depan, Lapas Panyabungan akan terus mengembangkan kegiatan ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Konsistensi dalam melakukan perawatan, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat kolaborasi diharapkan mampu membuat program tersebut semakin produktif dan memberikan dampak positif bagi lingkungan pemasyarakatan.

Dengan semangat kerja sama dan pembinaan yang berkelanjutan, ketahanan pangan Lapas Panyabungan diharapkan tidak hanya menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar dan budaya kerja yang positif bagi peserta magang serta seluruh pihak yang terlibat.

Pertanian

Dukung Ketahanan Pangan, Kakanwil Panen Pakcoy Hasil Budidaya Lapas Manado

Agu 28, 2026

BINTASARA.com, MANADO – Ketahanan Pangan Lapas Manado terus menunjukkan hasil positif melalui program pembinaan kemandirian yang melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Manado kembali memanen tanaman pakcoy hasil budidaya di lahan pembinaan. Jumat, 28 Agustus 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sulawesi Utara, Haposan Silalahi, menyaksikan langsung kegiatan panen tersebut.

Kegiatan panen pakcoy menjadi salah satu bukti nyata bahwa program pembinaan kemandirian di Lapas Manado berjalan secara produktif.

Melalui pemanfaatan lahan yang tersedia, petugas bersama WBP mengembangkan kegiatan pertanian yang tidak hanya menghasilkan tanaman pangan, tetapi juga memberikan pengalaman dan keterampilan baru bagi warga binaan.

Haposan Silalahi mengapresiasi langkah Lapas Manado dalam mengembangkan budidaya tanaman pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan Lapas Manado.

Ia menilai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan di dalam Lapas dapat menghasilkan kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi WBP maupun lingkungan pemasyarakatan.

Menurutnya, keberhasilan panen pakcoy menjadi indikator bahwa program pembinaan dapat terlaksana secara konsisten.

Kegiatan seperti ini juga dapat menjadi sarana bagi WBP untuk mengembangkan keterampilan bercocok tanam yang dapat mereka manfaatkan sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

“Panen ini menjadi bukti bahwa program pembinaan dapat berjalan produktif dan memberikan manfaat nyata,” ujar Haposan.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Manado, Krisman Ziliwu, menjelaskan bahwa pihaknya terus mengembangkan program pembinaan kemandirian secara berkelanjutan.

Budidaya pakcoy menjadi salah satu kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan WBP sekaligus mendukung program ketahanan pangan.

Krisman mengatakan petugas melibatkan WBP dalam seluruh tahapan budidaya. WBP mengikuti proses mulai dari penyemaian bibit, penanaman, perawatan, hingga proses panen.

Pendampingan petugas memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman langsung kepada warga binaan.

Selain menghasilkan tanaman pangan, kegiatan tersebut juga membangun sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama di antara WBP.

Mereka belajar memahami proses pertanian secara langsung, mulai dari menjaga kualitas tanaman hingga memastikan pakcoy dapat tumbuh dengan baik dan siap dipanen.

Program ketahanan pangan Lapas Manado juga menjadi bagian dari pemanfaatan lahan pembinaan secara optimal.

Lapas tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan dan pembinaan kepribadian, tetapi juga memberikan ruang bagi WBP untuk mengembangkan kemampuan melalui kegiatan produktif.

Ke depan, Lapas Manado berkomitmen mempertahankan dan mengembangkan kegiatan budidaya tanaman pangan.

Pengembangan program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memperluas keterampilan yang dimiliki WBP.

Dengan demikian, panen pakcoy bukan sekadar kegiatan pertanian, tetapi menjadi bagian dari proses pembinaan yang memberikan nilai tambah.

Ketahanan Pangan Lapas Manado diharapkan terus berkembang melalui keterlibatan aktif WBP, dukungan petugas, serta penguatan program pembinaan kemandirian yang berkelanjutan.

Pertanian

Manfaatkan Lahan Kosong, Rutan Humbang Hasundutan Berhasil Panen Sawi Keriting

Agu 28, 2026

BINTASARA.com, HUMBANG HASUNDUTAN – Rutan Humbang Hasundutan panen sawi keriting hasil budidaya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lahan kosong sekitar branggang, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Humbang Hasundutan dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus memperkuat pembinaan kemandirian bagi WBP.

Rutan Humbang Hasundutan memanfaatkan lahan kosong yang sebelumnya belum digunakan secara optimal untuk mengembangkan kegiatan pertanian produktif.

Petugas bersama WBP mengelola lahan tersebut melalui serangkaian tahapan, mulai dari membersihkan dan mengolah tanah, menanam bibit, merawat tanaman, hingga melakukan panen.

Hasil panen sawi keriting menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan secara sederhana dapat menghasilkan tanaman pangan yang bermanfaat.

Pertumbuhan tanaman yang baik juga mencerminkan kesungguhan WBP dalam mengikuti kegiatan pembinaan serta merawat tanaman secara rutin.

Kegiatan pertanian ini tidak hanya berorientasi pada hasil panen. Rutan Humbang Hasundutan juga menjadikan program tersebut sebagai media pembelajaran bagi WBP, untuk mengembangkan keterampilan bercocok tanam yang dapat mereka manfaatkan setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali ke tengah masyarakat.

Dalam proses budidaya, WBP terlibat langsung dalam berbagai pekerjaan pertanian.

Mereka belajar mengolah lahan, menanam, melakukan penyiraman, menjaga kebersihan area tanam, serta merawat tanaman hingga siap dipanen.

Keterlibatan tersebut mendorong WBP untuk membangun sikap disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja secara konsisten.

Selain memberikan keterampilan, Rutan Humbang Hasundutan panen sawi keriting sebagai salah satu bentuk nyata optimalisasi sumber daya yang tersedia di lingkungan Rutan.

Pemanfaatan lahan kosong menjadi area produktif dapat mendukung ketersediaan pangan sekaligus menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih positif.

Rutan juga berkomitmen mengembangkan kegiatan pertanian secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lahan yang tersedia.

Berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lahan serta kebutuhan program pembinaan.

Program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan memiliki manfaat ganda. Di satu sisi, kegiatan tersebut menghasilkan produk pertanian yang bernilai guna.

Di sisi lain, kegiatan itu memberikan pengalaman kerja dan keterampilan praktis kepada WBP sebagai bekal untuk membangun kemandirian.

Melalui kegiatan panen sawi keriting, Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan terus mendorong pelaksanaan pembinaan yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan.

Pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan pertanian membuktikan bahwa lingkungan Rutan dapat menjadi ruang yang mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat positif bagi proses pembinaan WBP.

Ke depan, Rutan Humbang Hasundutan diharapkan dapat terus memperluas kegiatan pertanian dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia.

Dengan dukungan petugas dan partisipasi aktif WBP, program tersebut dapat berkembang menjadi kegiatan pembinaan kemandirian yang memberikan manfaat nyata bagi ketahanan pangan dan kesiapan WBP menghadapi kehidupan setelah bebas.

Pertanian

Dukung Ketahanan Pangan, Kalapas Manado Tinjau Budidaya Pakcoy

Agu 21, 2026

BINTASARA.com, MANADO – Budidaya Pakcoy Lapas Manado terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan produktivitas pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Komitmen tersebut terlihat saat Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Manado meninjau langsung kegiatan budidaya tanaman pakcoy di area pembinaan Lapas Manado, Jumat, 21 Agustus 2026.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan pembinaan kemandirian berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi WBP.

Melalui kegiatan pertanian, Lapas Manado tidak hanya mendorong WBP agar memiliki keterampilan produktif, tetapi juga membangun semangat untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Kalapas Manado melihat secara langsung kondisi tanaman pakcoy yang dibudidayakan oleh WBP.

Ia memantau berbagai tahapan kegiatan, mulai dari proses perawatan, penyiraman, pemeliharaan tanaman hingga kesiapan pakcoy untuk memasuki masa panen.

Pakcoy menjadi salah satu komoditas yang dikembangkan karena memiliki masa tanam relatif singkat dan proses budidayanya cukup mudah.

Selain itu, tanaman tersebut memiliki permintaan pasar yang baik sehingga berpotensi memberikan nilai ekonomi apabila dikelola secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, jajaran Lapas Manado bersama WBP melakukan perawatan tanaman secara rutin.

Mereka memastikan kebutuhan air, kebersihan area tanam, serta kondisi tanaman tetap terjaga agar pakcoy dapat tumbuh dengan baik.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana bagi WBP untuk mempraktikkan keterampilan bercocok tanam secara langsung.

Kalapas juga memberikan arahan kepada jajaran dan WBP yang terlibat agar Budidaya Pakcoy Lapas Manado terus dikembangkan dengan pengelolaan yang terencana.

Ia mendorong seluruh pihak untuk menjaga konsistensi perawatan serta meningkatkan kualitas hasil budidaya.

Menurutnya, pembinaan kemandirian harus mampu memberikan bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan WBP setelah mereka menyelesaikan masa pidana dan kembali ke lingkungan masyarakat.

Karena itu, kegiatan pertanian seperti budidaya pakcoy memiliki peran penting dalam membentuk sikap kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, serta keterampilan praktis.

Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Lapas Manado menciptakan lingkungan pembinaan yang produktif.

WBP mendapatkan kesempatan untuk mengisi waktu dengan kegiatan positif sekaligus belajar mengelola tanaman dari tahap awal hingga menghasilkan komoditas yang siap dimanfaatkan.

Lapas Manado berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai kegiatan pembinaan kemandirian yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan.

Pengembangan Budidaya Pakcoy Lapas Manado diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan, baik bagi WBP maupun dalam mendukung program ketahanan pangan.

Melalui pembinaan yang konsisten, Lapas Manado berharap WBP tidak hanya menjalani masa pembinaan, tetapi juga memperoleh keterampilan yang dapat menjadi modal untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri dan produktif setelah kembali ke tengah masyarakat.

Pertanian

Panen Hidroponik Bapas Muara Teweh Cetak Klien Makin Mandiri

Agu 13, 2026

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Panen Hidroponik Bapas Muara Teweh melalui Griya Abhipraya Haruan, menjadi bagian dari program pembimbingan yang mendorong Klien Pemasyarakatan untuk semakin mandiri dan produktif.

Kegiatan panen hasil budidaya hidroponik tersebut berlangsung bersama Klien Pemasyarakatan pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Kegiatan panen hidroponik ini menjadi salah satu bentuk pembimbingan dan pemberdayaan yang memberikan kesempatan kepada klien, untuk mengembangkan keterampilan praktis di bidang pertanian.

Melalui kegiatan tersebut, Bapas Kelas II Muara Teweh tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga membuka ruang bagi klien untuk belajar mengelola kegiatan produktif yang memiliki potensi ekonomi.

Sejak proses awal, Klien Pemasyarakatan terlibat langsung dalam perawatan tanaman hingga proses pemanenan.

Keterlibatan tersebut memberikan pengalaman nyata kepada klien dalam menjalankan kegiatan pertanian secara teratur.

Mereka belajar menjaga tanaman, memperhatikan kebutuhan budidaya, serta menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.

Selain menghasilkan produk pertanian, kegiatan hidroponik di Griya Abhipraya Haruan juga membentuk sikap disiplin dan kemandirian.

Klien belajar mengatur pekerjaan, bekerja secara konsisten, serta memahami pentingnya tanggung jawab dalam menghasilkan sebuah produk.

Bapas Muara Teweh berharap hasil panen hidroponik dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Pengembangan kegiatan tersebut berpotensi memberikan nilai ekonomi sekaligus menjadi bekal keterampilan bagi klien ketika mereka kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh, M. Ading Saidhy, menyampaikan bahwa kegiatan hidroponik menjadi salah satu bentuk pembimbingan yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian Klien Pemasyarakatan.

Menurut Ading, program tersebut menunjukkan bahwa pembimbingan pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan, tetapi juga memberikan ruang bagi klien untuk mengembangkan potensi dan keterampilan.

“Panen hidroponik ini merupakan hasil dari proses pembimbingan yang tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga pemberdayaan. Kami berharap keterampilan yang diperoleh klien melalui Griya Abhipraya Haruan dapat menjadi bekal untuk membangun kemandirian, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang ekonomi setelah kembali ke masyarakat,” ujar Ading.

Melalui program tersebut, Bapas Kelas II Muara Teweh terus mendorong Klien Pemasyarakatan agar memiliki keterampilan yang dapat diterapkan secara mandiri.

Griya Abhipraya Haruan diharapkan mampu menjadi ruang pembinaan yang mendukung proses reintegrasi sosial sekaligus mempersiapkan klien agar lebih siap menghadapi kehidupan setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

Kegiatan Panen Hidroponik Bapas Muara Teweh juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pembimbingan, pemberdayaan, dan pengembangan keterampilan.

Dengan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti program, klien diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan pertanian sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan produktivitas dan membangun masa depan yang lebih mandiri.

Pertanian

Panen Raya Pakcoy Hidroponik, Lapas Gunungsitoli Dorong Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Agu 11, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Panen Raya Pakcoy Hidroponik menjadi langkah nyata Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunungsitoli, dalam mengoptimalkan lahan yang tersedia sekaligus memperkuat program ketahanan pangan berkelanjutan.

Lapas Gunungsitoli melaksanakan panen pakcoy yang dibudidayakan menggunakan sistem hidroponik di area brangang Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Senin (10/8/2026).

Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, memimpin langsung kegiatan tersebut.

Pejabat struktural, staf terkait, serta peserta Program MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan Angkatan 2 Batch 1 Tahun 2026 turut mengikuti kegiatan panen.

Sahat Bangun bersama jajaran dan peserta magang memanen tanaman pakcoy yang telah melalui proses penanaman, perawatan, dan pemeliharaan secara berkala.

Mereka memanfaatkan sistem hidroponik untuk mengembangkan tanaman di area brangang yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pertanian.

Pemanfaatan lahan tersebut menunjukkan komitmen Lapas Gunungsitoli dalam mengembangkan kegiatan produktif yang mendukung ketahanan pangan.

Sistem hidroponik menjadi salah satu metode yang dapat membantu pemanfaatan lahan secara efisien sekaligus menghasilkan tanaman yang sehat dan berkualitas.

Dalam kegiatan Panen Raya Pakcoy Hidroponik, jajaran Lapas Gunungsitoli tidak hanya berfokus pada hasil pertanian.

Kegiatan tersebut juga memberikan pengalaman praktik kepada peserta Program MagangHub dalam mengelola budidaya tanaman hidroponik, mulai dari proses perawatan hingga pemanenan.

Peserta magang mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pertanian.

Pengalaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, kreativitas, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama dalam menjalankan kegiatan produktif.

Lapas Gunungsitoli terus mendorong pemanfaatan berbagai potensi yang tersedia di lingkungan Lapas untuk menghasilkan kegiatan yang memiliki nilai guna.

Pengembangan budidaya pakcoy hidroponik menjadi salah satu bentuk inovasi sederhana yang dapat mendukung program ketahanan pangan sekaligus memberikan nilai edukatif bagi peserta magang.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Gunungsitoli berupaya menjadikan area brangang sebagai lahan produktif yang mampu menghasilkan komoditas pertanian.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang produktif, kreatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Ke depan, Lapas Gunungsitoli diharapkan dapat terus mengembangkan budidaya hidroponik dengan memanfaatkan lahan yang tersedia.

Pengembangan tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga memperkuat kegiatan pembinaan dan keterampilan melalui aktivitas yang memberikan manfaat secara langsung.

Panen Raya Pakcoy Hidroponik menjadi bukti bahwa keterbatasan lahan bukan menjadi penghalang untuk menciptakan kegiatan produktif.

Dengan pengelolaan yang baik, teknologi hidroponik dapat membantu mengoptimalkan lahan sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan di lingkungan Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.

Pertanian

Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Manado Lakukan Penanaman Bibit Ketimun

Agu 5, 2026

BINTASARA.com, MANADO – Ketahanan Pangan kembali menjadi bukti nyata komitmen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Manado dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.

Melalui kegiatan penanaman bibit ketimun di kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), Lapas Manado terus mengoptimalkan lahan produktif sebagai media pembinaan sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (5/8/2026) tersebut melibatkan petugas dan warga binaan secara aktif, sehingga memberikan manfaat bagi pembinaan sekaligus pengembangan sektor pertanian di lingkungan pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas IIA Manado menegaskan bahwa, penanaman bibit ketimun merupakan salah satu langkah konkret dalam mendukung program ketahanan pangan yang terus didorong pemerintah.

Melalui pemanfaatan lahan yang tersedia, Lapas Manado tidak hanya menghasilkan komoditas pertanian yang bernilai ekonomis, tetapi juga menciptakan lingkungan pembinaan yang produktif, edukatif, dan berkelanjutan.

Petugas bersama warga binaan menyiapkan lahan, membuat bedengan, menanam bibit ketimun, serta memastikan setiap tanaman memperoleh perawatan yang baik agar mampu tumbuh secara optimal.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut memberikan pengalaman langsung kepada warga binaan mengenai teknik budidaya tanaman hortikultura, mulai dari proses penanaman hingga perawatan tanaman.

Program pembinaan pertanian di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), menjadi salah satu bentuk implementasi pembinaan kemandirian yang selama ini dijalankan Lapas Manado.

Melalui kegiatan tersebut, warga binaan memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman kerja yang dapat menjadi bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

Dengan demikian, mereka memiliki peluang untuk mengembangkan usaha pertanian maupun memanfaatkan keterampilan yang telah diperoleh sebagai sumber penghasilan yang produktif.

Selain meningkatkan kompetensi warga binaan, kegiatan ini juga mendukung pemanfaatan lahan kosong agar menjadi lebih produktif.

Hasil panen nantinya diharapkan, dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan internal serta menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan di lingkungan pemasyarakatan.

Program Lapas Manado Ketahanan Pangan juga menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi turut berkontribusi dalam mendukung program prioritas nasional.

Melalui sinergi antara petugas dan warga binaan, setiap kegiatan pertanian menjadi sarana membangun semangat kerja, disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Ke depan, Lapas Manado berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai program pertanian produktif melalui optimalisasi Sarana Asimilasi dan Edukasi.

Berbagai komoditas hortikultura akan terus dibudidayakan, sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian warga binaan.

Dengan langkah tersebut, Lapas Manado berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mencetak warga binaan yang memiliki keterampilan, produktif, mandiri, dan siap kembali berperan positif di tengah masyarakat.

Pertanian

Produktif di Balik Tembok, Warga Binaan Rutan Humbang Hasundutan Panen Ubi Jalar

Jul 27, 2026

BINTASARA.com, HUMBANG HASUNDUTAN – Panen Ubi Jalar menjadi bukti nyata keberhasilan program pembinaan kemandirian yang dijalankan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Humbang Hasundutan.

Melalui kegiatan panen ubi jalar yang dilaksanakan pada Senin (27/07/2026), warga binaan menunjukkan semangat kerja, kedisiplinan, dan produktivitas dalam mendukung program ketahanan pangan.

Keberhasilan Panen Ubi Jalar Rutan ini sekaligus menegaskan komitmen Rutan Humbang Hasundutan dalam menciptakan pembinaan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat.

Program ketahanan pangan yang dikembangkan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hasil pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan agar memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pidana.

Seluruh proses budidaya ubi jalar, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan, hingga masa panen dilakukan secara bersama-sama dengan pendampingan petugas pemasyarakatan.

Keikutsertaan warga binaan dalam kegiatan pertanian ini menjadi bagian penting dari proses pembinaan karakter.

Mereka dilatih untuk bekerja secara disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan setiap tahapan budidaya.

Melalui aktivitas tersebut, warga binaan tidak hanya memperoleh pengalaman praktis di bidang pertanian, tetapi juga membangun mental yang lebih positif dan produktif.

Kepala Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan menjelaskan bahwa program ketahanan pangan merupakan salah satu implementasi pembinaan kemandirian yang selaras dengan program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menurutnya, keberhasilan Panen Ubi Jalar Rutan membuktikan bahwa warga binaan mampu menghasilkan karya yang bermanfaat apabila diberikan pembinaan, pendampingan, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.

Ia menambahkan, kegiatan pertanian yang dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan Rutan diharapkan mampu membentuk kebiasaan bekerja yang baik sekaligus meningkatkan rasa percaya diri warga binaan.

Bekal keterampilan tersebut nantinya dapat menjadi modal penting ketika mereka kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga mampu menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan produktif.

Selain memberikan manfaat bagi warga binaan, program ketahanan pangan juga mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian di lingkungan pemasyarakatan.

Hasil panen menjadi indikator keberhasilan pembinaan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan yang positif, edukatif, dan bernilai ekonomis.

Keberhasilan panen ubi jalar ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berpartisipasi aktif dalam berbagai program pembinaan yang diselenggarakan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan.

Dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan disiplin, program pembinaan kemandirian diyakini akan terus berkembang serta menghasilkan warga binaan yang memiliki keterampilan, karakter positif, dan kesiapan untuk berkontribusi secara produktif di tengah masyarakat setelah bebas nanti.

Pertanian

Bapas Muara Teweh Perkuat Kemandirian Klien Melalui Pelatihan Hidroponik

Jul 25, 2026

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Pelatihan Hidroponik menjadi langkah nyata Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian Klien Pemasyarakatan.

Melalui kerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, Bapas menyelenggarakan Bimbingan Kemandirian berupa pelatihan budidaya hidroponik pada Kamis (23/07/2026).

Program ini bertujuan membekali klien dengan kemampuan produktif yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha sekaligus mendukung keberhasilan reintegrasi sosial setelah mereka menyelesaikan masa pembimbingan.

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi di Aula Bapas Kelas II Muara Teweh.

Selanjutnya, seluruh peserta mengikuti praktik langsung di Rumah Hidroponik Bapas agar memperoleh pengalaman nyata dalam mengelola sistem pertanian modern berbasis hidroponik.

Metode pembelajaran yang menggabungkan teori dan praktik ini membuat peserta lebih mudah memahami setiap tahapan budidaya tanaman.

Para mentor dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara memberikan materi secara komprehensif mulai dari pengenalan konsep dasar hidroponik, pemilihan media tanam, teknik penyemaian benih, pengelolaan nutrisi, perawatan tanaman, hingga proses panen.

Selain itu, peserta juga mempraktikkan secara langsung cara merawat instalasi hidroponik sehingga memiliki pengalaman yang dapat diterapkan secara mandiri.

Antusiasme Klien Pemasyarakatan terlihat sepanjang kegiatan berlangsung.

Mereka aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan, serta mengikuti setiap sesi praktik dengan penuh semangat.

Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa pelatihan ini mampu meningkatkan motivasi mereka untuk mengembangkan keterampilan yang bernilai ekonomi setelah kembali ke tengah masyarakat.

Melalui Pelatihan Hidroponik Bapas Muara Teweh, Bapas bersama Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara berupaya menghadirkan pembinaan yang lebih aplikatif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.

Budidaya hidroponik dipilih karena memiliki prospek usaha yang menjanjikan, dapat dilakukan di lahan terbatas, serta mendukung pengembangan pertanian modern yang ramah lingkungan.

Program ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dengan menguasai teknik budidaya hidroponik, Klien Pemasyarakatan diharapkan mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas yang memiliki nilai jual tinggi sekaligus membuka peluang usaha mandiri.

Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh, M. Ading Saidhy, menegaskan bahwa pembinaan kemandirian merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Menurutnya, pemberian keterampilan praktis akan meningkatkan kesiapan klien untuk kembali menjalankan kehidupan yang produktif di tengah masyarakat.

“Kami berharap pelatihan hidroponik ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi Klien Pemasyarakatan. Dengan memiliki kemampuan yang produktif, mereka diharapkan mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung keberhasilan proses reintegrasi sosial,” ujar Ading.

Pelaksanaan Pelatihan Hidroponik Bapas Muara Teweh berlangsung tertib, aman, dan penuh semangat. Sinergi antara Bapas Kelas II Muara Teweh dengan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antar lembaga mampu menghasilkan program pembimbingan yang berdampak positif.

Ke depan, Bapas berkomitmen terus menghadirkan berbagai pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga Klien Pemasyarakatan memiliki bekal kompetensi, kemandirian ekonomi, dan kepercayaan diri untuk membangun masa depan yang lebih baik setelah menjalani proses reintegrasi sosial.

Pertanian

‎Siap Gelar Bimbingan Hidroponik, Bapas Muara Teweh Terima Kunjungan Dinas Pertanian Barito Utara

Jul 22, 2026

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Hidroponik menjadi langkah nyata Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, dalam memperkuat program ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, untuk membahas persiapan pelaksanaan Bimbingan Kemandirian budidaya tanaman hidroponik, Selasa (21/7/2026).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh, M. Ading Saidhy, bersama jajaran pegawai.

Pertemuan berlangsung hangat dan produktif sebagai langkah awal memperkuat sinergi antara Bapas Muara Teweh dan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara dalam menghadirkan program pembinaan yang inovatif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi Klien Pemasyarakatan.

Dalam pertemuan itu, kedua instansi menyusun rencana kerja sama untuk mengembangkan budidaya tanaman hidroponik sebagai salah satu program unggulan Bimbingan Kemandirian.

Tim Bidang Hortikultura juga meninjau secara langsung kondisi rumah hidroponik beserta sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh Bapas Muara Teweh sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa fasilitas tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat pembelajaran budidaya hidroponik.

Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara berkomitmen memberikan pendampingan teknis, pelatihan, pembinaan, serta transfer pengetahuan mengenai teknik budidaya hidroponik yang efektif dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi ini, Klien Pemasyarakatan nantinya tidak hanya memperoleh pengetahuan dasar mengenai budidaya tanaman tanpa media tanah, tetapi juga dibekali keterampilan praktis mulai dari proses penyemaian, perawatan tanaman, pengelolaan nutrisi, hingga teknik panen.

Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan mereka untuk berwirausaha maupun bekerja di sektor pertanian setelah menyelesaikan masa pembimbingan.

Program Bimbingan Kemandirian hidroponik juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional ketahanan pangan.

Selain menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, hidroponik dinilai mampu memanfaatkan lahan secara lebih efisien sehingga sangat relevan diterapkan di lingkungan perkotaan maupun kawasan dengan keterbatasan lahan.

Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh, M. Ading Saidhy, menegaskan bahwa sinergi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara merupakan langkah strategis dalam memperluas program pembimbingan yang memberikan manfaat nyata bagi Klien Pemasyarakatan.

“Kami berkomitmen menyelenggarakan Bimbingan Kemandirian yang memberikan manfaat langsung bagi Klien Pemasyarakatan dan masyarakat. Melalui program hidroponik ini, para klien diharapkan memiliki keterampilan yang bernilai ekonomis sebagai bekal untuk membangun usaha mandiri setelah menyelesaikan masa pembimbingan. Program ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan,” ujar Ading.

Bapas Muara Teweh optimistis kolaborasi lintas instansi ini akan menghasilkan program pembimbingan yang semakin berkualitas, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan dukungan penuh dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, kegiatan Bimbingan Kemandirian hidroponik diharapkan mampu mencetak Klien Pemasyarakatan yang lebih mandiri, produktif, serta siap berkontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah.

Pertanian

Panen Raya Kangkung, Rutan Sidikalang Cetak Warga Binaan Mandiri Produktif

Jul 16, 2026

BINTASARA.com, SIDIKALANG – Panen Raya Kangkung Rutan Sidikalang kembali membuktikan keberhasilan program pembinaan kemandirian yang dijalankan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang.

Kegiatan yang berlangsung di Lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) pada Rabu (15/7/2026) ini, menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sekaligus memperkuat program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif.

Pembinaan Kemandirian Melalui Pertanian Produktif
Panen kangkung tersebut merupakan hasil dari proses budidaya yang dilakukan secara berkelanjutan oleh warga binaan, di bawah bimbingan petugas Rutan Sidikalang.

Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengolahan lahan, penyemaian benih, pemeliharaan tanaman, hingga proses panen, dilaksanakan sebagai bagian dari program pembinaan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan hidup (life skill).

Melalui kegiatan ini, warga binaan memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola sektor pertanian secara sederhana namun produktif.

Pengetahuan yang mereka peroleh diharapkan dapat menjadi bekal berharga ketika kembali ke tengah masyarakat sehingga mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri.

Lahan SAE Jadi Sarana Edukasi dan Asimilasi

Lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) terus dimanfaatkan secara optimal sebagai media pembelajaran sekaligus wadah pembinaan karakter bagi warga binaan.

Program pertanian produktif ini tidak hanya menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan semangat bekerja keras.

Kepala Rutan Kelas IIB Sidikalang, Loviga Sembiring, menegaskan bahwa tujuan utama program di Lahan SAE bukan semata-mata menghasilkan panen, melainkan membentuk warga binaan yang memiliki keterampilan, mental positif, dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan secara mandiri setelah menyelesaikan masa pidana.

Menurutnya, keterampilan di bidang agrobisnis memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena relatif mudah diterapkan serta memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola dengan baik.

Dukung Ketahanan Pangan dan Reintegrasi Sosial

Selain memberikan manfaat edukatif, hasil Panen Raya Kangkung Rutan Sidikalang juga berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan internal.

Program ini menjadi bentuk nyata dukungan Rutan Sidikalang terhadap program ketahanan pangan yang terus didorong Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui pemanfaatan lahan yang tersedia.

Aktivitas pertanian juga memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologis warga binaan. Kesibukan dalam mengelola tanaman membantu mereka mengembangkan rasa percaya diri, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi kejenuhan selama menjalani masa pembinaan.

Program pembinaan berbasis pertanian seperti ini menjadi salah satu strategi efektif dalam mempersiapkan proses reintegrasi sosial.

Dengan memiliki keterampilan yang aplikatif, warga binaan diharapkan lebih siap memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri setelah bebas.

Komitmen Rutan Sidikalang Tingkatkan Pembinaan Berkualitas

Keberhasilan Panen Raya Kangkung Rutan Sidikalang menunjukkan komitmen Rutan Kelas IIB Sidikalang dalam menghadirkan program pembinaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masa depan warga binaan.

Melalui pembinaan kemandirian berbasis pertanian, Rutan Sidikalang terus mendorong terciptanya warga binaan yang produktif, memiliki keterampilan, berdaya saing, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat setelah kembali ke lingkungan sosialnya.

Program ini sekaligus mempertegas bahwa proses pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan perilaku, tetapi juga pada pemberian bekal keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga binaan secara berkelanjutan.

Pertanian

Lapas Gunungsitoli Panen Raya Kangkung, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Jul 16, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Lapas Gunungsitoli Panen Kangkung kembali menjadi bukti nyata komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli dalam mendukung 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada sektor ketahanan pangan nasional.

Melalui kegiatan panen raya tanaman kangkung yang berlangsung di area Brandgang Lapas Kelas IIB Gunungsitoli pada Rabu (15/7/2026), jajaran Lapas berhasil memanen sebanyak 50 kilogram kangkung hasil pembinaan kemandirian warga binaan.

Kegiatan panen raya berlangsung penuh semangat dan kebersamaan. Seluruh jajaran Lapas Kelas IIB Gunungsitoli terlibat aktif dalam proses panen sebagai bentuk dukungan terhadap program pembinaan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan serta produktivitas warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia didampingi oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka.KPLP) Makhriza, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Fajariman Lase, Kepala Seksi Binadik dan Giatja Hiburan Loi, Kasubsi Giatja Helmy Telaumbanua, Kasubsi Keamanan Zulman Hulu, Kasubsi Pelaporan Ermin Polem, Kaur Kepegawaian dan Keuangan Abadi Harefa, serta seluruh pegawai Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.

Panen kangkung ini merupakan hasil dari program pembinaan kemandirian yang secara konsisten dikembangkan oleh Lapas Gunungsitoli.

Melalui pemanfaatan lahan yang tersedia di lingkungan lapas, warga binaan memperoleh kesempatan untuk belajar teknik budidaya sayuran, mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, hingga masa panen.

Program tersebut tidak hanya menghasilkan komoditas pangan yang bermanfaat, tetapi juga menjadi media pembelajaran yang efektif bagi warga binaan untuk meningkatkan keterampilan kerja.

Bekal tersebut diharapkan dapat membantu mereka membangun kehidupan yang lebih mandiri setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali ke tengah masyarakat.

Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, menyampaikan bahwa keberhasilan panen raya ini merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran dan warga binaan yang terus berkomitmen menjalankan program pembinaan secara berkelanjutan.

“Panen raya kangkung ini merupakan bukti nyata komitmen Lapas Kelas IIB Gunungsitoli dalam mendukung 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada bidang ketahanan pangan. Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat dan bernilai ekonomi,” ujar Sahat Bangun.

Ia menambahkan bahwa kegiatan pembinaan berbasis pertanian akan terus dikembangkan agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi warga binaan maupun masyarakat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berkelanjutan dan menjadi sarana pembinaan yang efektif bagi warga binaan. Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, Lapas Kelas IIB Gunungsitoli akan terus mendukung setiap kebijakan dan program pemerintah, khususnya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih produktif, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Keberhasilan Lapas Gunungsitoli Panen Kangkung juga menunjukkan bahwa program pembinaan di lingkungan pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada aspek pembinaan kepribadian, tetapi juga mengembangkan keterampilan produktif yang memiliki nilai ekonomi.

Program budidaya sayuran menjadi salah satu bentuk implementasi pembinaan yang mampu memberikan pengalaman kerja nyata bagi warga binaan.

Selain mendukung ketahanan pangan nasional, hasil panen tersebut menjadi bukti bahwa sinergi antara petugas dan warga binaan mampu menghasilkan program yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif.

Lapas Kelas IIB Gunungsitoli berkomitmen untuk terus memperkuat program pembinaan kemandirian sebagai bagian dari transformasi pemasyarakatan yang semakin modern, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pertanian

Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Rantauprapat Lakukan Perawatan Intensif di Lahan Sawah Area Asimilasi

Jul 14, 2026

BINTASARA.com, RANTAUPRAPAT – Perawatan Sawah Lapas Rantauprapat kembali menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat program ketahanan pangan nasional.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat secara konsisten mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian melalui perawatan intensif tanaman padi di area asimilasi pada Selasa (14/07/2026).

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Lapas Rantauprapat dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, sekaligus memperkuat Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di bidang ketahanan pangan serta pembinaan kemandirian warga binaan.

Perawatan sawah dilakukan secara terencana dengan melibatkan warga binaan yang mengikuti program pembinaan kemandirian di sektor pertanian.

Seluruh kegiatan berlangsung di bawah pengawasan langsung petugas pembina kemandirian guna memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai standar budidaya tanaman padi yang baik.

Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil panen, tetapi juga menjadi media pembelajaran bagi warga binaan untuk memperoleh keterampilan praktis di bidang pertanian.

Melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses budidaya, warga binaan memperoleh pengalaman yang dapat menjadi bekal produktif setelah kembali ke tengah masyarakat.

Fokus Perawatan Lahan Sawah
Dalam kegiatan tersebut, petugas bersama warga binaan melaksanakan sejumlah pekerjaan penting untuk menjaga pertumbuhan tanaman padi agar tetap optimal, antara lain:

Membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman padi agar unsur hara terserap maksimal.

Memastikan saluran irigasi berfungsi dengan baik sehingga pasokan air tetap stabil sesuai kebutuhan tanaman.

Memberikan pupuk organik secara berkala guna meningkatkan kesuburan tanah sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pertanian.

Memantau kondisi tanaman untuk mendeteksi lebih dini potensi gangguan hama maupun penyakit.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pertumbuhan tanaman hingga memasuki masa panen. Perawatan yang dilakukan secara rutin juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang dikelola di area asimilasi.

Menurut petugas pembina kemandirian, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh proses penanaman, tetapi juga bergantung pada konsistensi dalam melakukan pemeliharaan tanaman sejak awal hingga masa panen.

“Ketahanan pangan bukan sekadar menanam, tetapi bagaimana kita konsisten merawat apa yang telah dimulai. Melalui kegiatan ini, kami berharap hasil panen semakin optimal, mampu mendukung kebutuhan internal, sekaligus membentuk karakter produktif warga binaan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.”

Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen Lapas Rantauprapat dalam menjadikan sektor pertanian sebagai bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan.

Selain menghasilkan komoditas pangan, program ini juga membangun nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, serta etos kerja yang positif bagi warga binaan.

Keberhasilan Perawatan Sawah Lapas Rantauprapat menjadi salah satu bentuk implementasi pembinaan yang memberikan manfaat nyata.

Sinergi antara petugas dan warga binaan menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga mampu berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan lahan pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan bernilai edukatif.

Pertanian

Wujudkan Ketahanan Pangan dan Pembinaan Mandiri, Rutan Sidikalang Gelar Panen Raya Buncis di SAE

Jul 14, 2026

BINTASARA.com, SIDIKALANG – Rutan Sidikalang Panen Buncis, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan panen raya buncis yang berlangsung di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), Selasa (14/07/2026).

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan kemandirian warga binaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tetapi juga mampu menghasilkan produk pertanian yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Panen raya dimulai pada pukul 09.30 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan suasana penuh semangat kebersamaan.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Loviga Sembiring, didampingi Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Franky Togatorop serta Kepala Subseksi Pengelolaan Heryanto Tumangger.

Seluruh jajaran Staf Pelayanan Tahanan turut berpartisipasi bersama Taruna Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) dalam menyukseskan kegiatan panen tersebut.

Sebelum proses panen dimulai, petugas mengeluarkan warga binaan yang mengikuti program asimilasi menuju lahan pertanian di luar tembok pengamanan.

Seluruh proses berlangsung di bawah pengawasan ketat petugas guna memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran kegiatan.

Di area pertanian, Karutan Loviga Sembiring bersama pejabat struktural, staf, Taruna Poltekimipas, dan warga binaan memanen buncis secara bergotong royong.

Kebersamaan tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara petugas dan warga binaan dalam mengembangkan sektor pertanian produktif sebagai bagian dari program pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

Melalui kegiatan ini, warga binaan memperoleh pengalaman nyata dalam mengelola lahan pertanian, mulai dari proses penanaman, perawatan tanaman hingga masa panen.

Pembinaan berbasis pertanian tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta etos kerja sehingga menjadi bekal berharga ketika mereka kembali ke tengah masyarakat.

Loviga Sembiring menegaskan bahwa pengembangan sektor pertanian di Sarana Asimilasi dan Edukasi merupakan salah satu program prioritas Rutan Sidikalang.

Menurutnya, pembinaan kemandirian harus menghasilkan manfaat nyata bagi warga binaan sekaligus memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ia menjelaskan bahwa hasil panen buncis merupakan buah dari kerja keras seluruh pihak yang selama ini konsisten melakukan pembinaan, pendampingan, dan perawatan lahan pertanian.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa warga binaan mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas apabila memperoleh pembinaan secara berkelanjutan.

Selain menghasilkan komoditas pangan, kegiatan ini juga menjadi media pembentukan karakter warga binaan melalui nilai-nilai disiplin, kerja sama, tanggung jawab, serta semangat gotong royong.

Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembinaan agar warga binaan memiliki kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif setelah menyelesaikan masa pidana.

Keikutsertaan Taruna Poltekimipas dalam kegiatan panen raya turut memberikan pengalaman lapangan mengenai pelaksanaan pembinaan kemandirian di lingkungan pemasyarakatan.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan serta meningkatkan inovasi pembinaan berbasis pertanian di masa mendatang.

Seluruh rangkaian kegiatan panen raya berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Setelah kegiatan selesai, Rutan Sidikalang akan menyusun laporan pelaksanaan kepada pimpinan di tingkat wilayah sekaligus mempublikasikan hasil kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

Melalui panen raya buncis ini, Rutan Sidikalang kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan layanan Pemasyarakatan yang PRIMA, yaitu Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel.

Keberhasilan program pertanian di Sarana Asimilasi dan Edukasi diharapkan terus berkembang sehingga mampu menjadi contoh pembinaan kemandirian yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat luas.

Pertanian

Panen Raya Pakcoy Lapas Muara Teweh Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan

Jul 14, 2026

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Panen Raya Pakcoy Lapas Muara Teweh kembali membuktikan keberhasilan program pembinaan kemandirian berbasis pertanian yang dijalankan secara berkelanjutan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Teweh menggelar panen raya sayur pakcoy (sawi daging) di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), Selasa (14/7/2026).

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Lapas Muara Teweh dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan.

Kegiatan panen berlangsung di area pertanian SAE dan dipimpin oleh jajaran manajemen bersama petugas Seksi Kegiatan Kerja (Giatja).

Seluruh petugas bersama warga binaan memanen pakcoy yang telah memasuki masa panen dengan kualitas yang segar, sehat, dan siap dikonsumsi maupun dipasarkan.

Keberhasilan Panen Raya Pakcoy Lapas Muara Teweh merupakan hasil dari proses pembinaan yang terencana.

Warga binaan secara aktif mengikuti pelatihan budidaya pertanian mulai dari pengolahan lahan, penyemaian benih, penanaman, pemberian pupuk organik, pengendalian hama, hingga teknik penyiraman yang tepat.

Pendampingan secara rutin dari petugas memastikan seluruh proses budidaya berjalan sesuai standar sehingga menghasilkan panen yang melimpah dan berkualitas.

Program pembinaan kemandirian berbasis agrobisnis ini tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis bercocok tanam, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan semangat produktif kepada warga binaan.

Melalui kegiatan tersebut, warga binaan memperoleh pengalaman nyata yang dapat menjadi bekal untuk membangun usaha pertanian maupun bekerja di sektor agribisnis setelah kembali ke tengah masyarakat.

Selain memberikan manfaat sebagai sarana pembinaan, hasil Panen Raya Pakcoy Lapas juga berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan di lingkungan Lapas Muara Teweh.

Sebagian hasil panen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dapur Lapas sehingga mampu meningkatkan kualitas gizi makanan warga binaan.

Sementara itu, hasil panen lainnya dipasarkan kepada masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan hasil karya warga binaan sekaligus mendukung perekonomian produktif.

Keberhasilan panen ini sekaligus menunjukkan bahwa keterbatasan ruang tidak menjadi penghalang bagi warga binaan untuk terus berkarya dan menghasilkan produk pertanian yang bernilai ekonomi.

Melalui pembinaan yang tepat, warga binaan mampu mengembangkan keterampilan yang bermanfaat serta membangun rasa percaya diri untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri setelah menyelesaikan masa pidana.

Kepala Lapas Muara Teweh melalui jajaran Seksi Kegiatan Kerja menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga binaan yang telah menunjukkan dedikasi dan semangat dalam mengelola lahan pertanian hingga menghasilkan panen yang optimal.

“Panen raya pakcoy ini merupakan bukti nyata keberhasilan program pembinaan kemandirian yang terus kami jalankan. Kami tidak hanya membina warga binaan agar menjadi pribadi yang taat hukum, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup setelah bebas. Melalui sektor pertanian, kami berharap mereka mampu mandiri, produktif, serta ikut mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar jajaran Giatja Lapas Muara Teweh.

Ke depan, Lapas Muara Teweh berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor pertanian sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian.

Berbagai inovasi budidaya tanaman produktif akan terus dikembangkan agar mampu meningkatkan kualitas pembinaan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi warga binaan dan masyarakat.

Pertanian

Kanwil Ditjenpas Sumut Panen Kacang Tanah, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Jul 13, 2026

BINTASARA.com, MEDAN – Panen Kacang Tanah kembali menjadi bukti nyata komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara, dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.

Melalui pemanfaatan lahan pertanian secara optimal, Kanwil Ditjenpas Sumut terus menghasilkan komoditas pangan yang bernilai ekonomis, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kegiatan panen tersebut berlangsung di lahan pertanian Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara pada Senin (13/07/2026), dan melibatkan seluruh jajaran sebagai bentuk sinergi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara, Rindra Wardhana, selaku Koordinator Ketahanan Pangan, memimpin langsung kegiatan panen bersama seluruh pegawai.

Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi program pembinaan berbasis produktivitas yang terus dikembangkan melalui pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan.

Kanwil Ditjenpas Sumut memanfaatkan lahan yang tersedia, untuk menghasilkan berbagai komoditas pertanian yang mendukung kebutuhan pangan.

Selain memberikan hasil panen yang bermanfaat, program tersebut juga menjadi sarana membangun budaya kerja yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

Pemilihan tanaman kacang tanah bukan tanpa alasan. Tanaman legum ini memiliki kemampuan mengikat nitrogen dari udara melalui bintil akar, sehingga mampu meningkatkan kesuburan tanah secara alami.

Dengan demikian, lahan pertanian tetap terjaga kualitasnya dan siap digunakan kembali untuk musim tanam berikutnya tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pupuk kimia.

Strategi tersebut sejalan dengan konsep pertanian berkelanjutan yang saat ini terus didorong pemerintah.

Selain menghasilkan komoditas pangan, pengelolaan lahan yang tepat juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan produktivitas tanah, dan menciptakan siklus pertanian yang lebih ramah lingkungan.

Rindra Wardhana mengatakan bahwa keberhasilan panen kali ini merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran yang secara konsisten merawat lahan pertanian sejak proses pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan hingga masa panen.

“Panen kacang tanah ini merupakan hasil dari kerja sama, semangat gotong royong, dan konsistensi seluruh jajaran dalam mengelola lahan secara optimal. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama, sehingga kami terus berupaya memanfaatkan setiap potensi yang ada agar memberikan manfaat nyata bagi institusi maupun masyarakat,” ujar Rindra Wardhana.

Ia menambahkan bahwa, budidaya kacang tanah menjadi bagian dari strategi pengelolaan pertanian yang berkelanjutan.

Selain menghasilkan komoditas yang bernilai ekonomi, tanaman tersebut juga membantu memperbaiki struktur tanah sehingga produktivitas lahan tetap terjaga untuk penanaman komoditas selanjutnya.

Program ketahanan pangan yang dijalankan Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara menunjukkan bahwa institusi pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Melalui pemanfaatan lahan produktif, Kanwil Ditjenpas Sumut terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong terciptanya sistem pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Ke depan, Kanwil Ditjenpas Sumut berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor pertanian dengan memaksimalkan potensi lahan yang tersedia.

Berbagai komoditas pangan akan terus dibudidayakan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah sekaligus memperkuat peran Pemasyarakatan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Pertanian

Bapas Muara Teweh Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Kolaborasi dengan Dinas Pertanian Barito Utara

Jul 9, 2026

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Bapas Muara Teweh Hidroponik menjadi fokus utama dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional melalui penguatan pembinaan kemandirian bagi Klien Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah menjajaki kerja sama strategis dengan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara untuk mengembangkan budidaya tanaman hidroponik.

Kegiatan silaturahmi dan koordinasi tersebut berlangsung pada Rabu (8/7/2026) sebagai langkah awal membangun sinergi antar lembaga dalam menciptakan program pembinaan yang produktif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh, M. Ading Saidhy, memimpin langsung kegiatan tersebut dan berdiskusi bersama jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi dengan tujuan menyusun rencana kerja sama yang mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Dalam pembahasan tersebut, kedua instansi menyepakati pentingnya pengembangan budidaya hidroponik sebagai salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang modern dan memiliki nilai ekonomi.

Melalui kerja sama ini, Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara diharapkan memberikan pendampingan teknis, pelatihan, serta pembinaan kepada petugas dan Klien Pemasyarakatan mengenai teknik budidaya hidroponik yang efektif dan berkelanjutan.

Program hidroponik dipilih karena memiliki berbagai keunggulan, mulai dari efisiensi penggunaan lahan, kemudahan perawatan, hingga potensi menghasilkan produk pertanian yang berkualitas.

Selain menjadi sarana pembelajaran keterampilan, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi Klien Pemasyarakatan sehingga mereka memiliki bekal usaha ketika kembali ke tengah masyarakat.

Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh, M. Ading Saidhy, menegaskan bahwa kerja sama dengan Dinas Pertanian merupakan langkah strategis dalam menghadirkan inovasi pembimbingan yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah di bidang ketahanan pangan.

“Kami berharap penjajakan kerja sama ini segera ditindaklanjuti menjadi program nyata. Melalui pembinaan berbasis hidroponik, Klien Pemasyarakatan memperoleh keterampilan yang bermanfaat, memiliki bekal usaha setelah selesai menjalani masa pembimbingan, sekaligus mendukung program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah,” ujar Ading.

Menurutnya, pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Klien Pemasyarakatan.

Selain meningkatkan kemampuan teknis di bidang pertanian modern, program tersebut juga membuka peluang ekonomi yang dapat membantu mereka menjalani proses reintegrasi sosial secara lebih mandiri dan produktif.

Melalui penjajakan kerja sama ini, Bapas Kelas II Muara Teweh terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembimbingan yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Ke depan, program budidaya hidroponik diharapkan tidak hanya mendukung keberhasilan pembinaan Klien Pemasyarakatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan pangan nasional.

Dengan kolaborasi yang solid, Bapas Kelas II Muara Teweh optimistis mampu menghadirkan program pembimbingan yang berkualitas, meningkatkan kemandirian Klien Pemasyarakatan, serta memperkuat peran Pemasyarakatan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pertanian

Kanwil Ditjenpas Sumut Panen Sawi, Dukung Ketahanan Pangan Nasional dan Pembinaan Produktif

Jul 6, 2026

BINTASARA.com, MEDAN – Kanwil Ditjenpas Sumut Panen Sawi menjadi bukti nyata komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.

Melalui pemanfaatan lahan pertanian secara optimal dan berkelanjutan, Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara berhasil memanen tanaman sawi yang dibudidayakan oleh jajaran pegawai sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan sekaligus pembinaan budaya kerja produktif, Senin (06/07/2026).

Kegiatan panen berlangsung di lahan pertanian Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara dan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal, Rindra Wardhana, selaku Koordinator Ketahanan Pangan Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara.

Turut hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bejo, bersama jajaran pegawai keamanan yang selama ini aktif mengelola lahan pertanian tersebut.

Panen sawi ini merupakan hasil dari pengelolaan lahan secara konsisten melalui pola pertanian produktif yang terus dikembangkan oleh Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara.

Program tersebut tidak hanya menghasilkan komoditas pangan yang bermanfaat, tetapi juga memperkuat budaya kerja yang disiplin, mandiri, dan kolaboratif di lingkungan pemasyarakatan.

Keberhasilan panen menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan yang tersedia dapat memberikan nilai tambah sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, hasil pertanian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan kerja serta menjadi inspirasi bagi satuan kerja pemasyarakatan lainnya.

Koordinator Ketahanan Pangan Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara, Rindra Wardhana, menegaskan bahwa program pertanian ini merupakan implementasi nyata dari program strategis pemerintah dalam sektor ketahanan pangan.

“Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui pemanfaatan lahan yang ada, kami tidak hanya menghasilkan komoditas pertanian yang bernilai manfaat, tetapi juga membangun budaya kerja yang produktif, mandiri, dan berorientasi pada keberlanjutan. Program ini akan terus kami kembangkan sebagai bagian dari kontribusi Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara dalam mendukung program pemerintah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bejo, menyampaikan bahwa keberhasilan panen sawi tidak terlepas dari kerja sama seluruh jajaran yang secara konsisten merawat dan mengembangkan lahan pertanian di lingkungan kantor wilayah.

Menurutnya, kolaborasi antarseluruh pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan.

Selain mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, kegiatan pertanian juga menjadi media untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, serta semangat gotong royong.

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pembangunan budaya kerja yang profesional di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Ke depan, Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara berkomitmen memperluas pemanfaatan lahan produktif dengan mengembangkan berbagai komoditas pertanian lainnya.

Langkah ini diharapkan semakin memperkuat kontribusi pemasyarakatan dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan.

Pertanian

Program Ketahanan Pangan, Rutan Humbang Hasundutan Sukses Panen Terong dan Kol

Jul 3, 2026

BINTASARA.com, HUMBANG HASUNDUTAN – Rutan Humbang Hasundutan panen terong ungu dan kol kembali melalui program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan.

Keberhasilan panen ini membuktikan komitmen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Humbang Hasundutan, dalam mengembangkan sektor pertanian sebagai sarana pembinaan yang produktif, edukatif, dan berkelanjutan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

Panen kali ini melibatkan warga binaan bersama petugas yang secara langsung memanen hasil budidaya terong ungu dan kol dari lahan pertanian yang dikelola secara berkesinambungan di lingkungan rutan.

Seluruh proses, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga panen, dilakukan secara bersama-sama sebagai bagian dari pembelajaran praktik pertanian yang nyata.

Program ketahanan pangan tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang terus dikembangkan oleh Rutan Humbang Hasundutan.

Melalui kegiatan ini, warga binaan memperoleh pengalaman langsung mengenai teknik bercocok tanam, pemeliharaan tanaman, pengendalian hama, hingga proses panen yang sesuai dengan prinsip pertanian yang baik.

Selain meningkatkan keterampilan teknis di bidang pertanian, program ini juga membentuk karakter warga binaan. Mereka belajar menerapkan kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, serta konsistensi dalam merawat tanaman hingga menghasilkan panen yang berkualitas.

Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Keberhasilan Rutan Humbang Hasundutan panen terong ungu dan kol menunjukkan bahwa program pembinaan tidak hanya berorientasi pada aspek pembinaan mental dan kepribadian, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi serta keterampilan kerja yang memiliki nilai ekonomi.

Hasil pertanian yang diperoleh menjadi bukti bahwa warga binaan mampu menghasilkan produk yang bermanfaat melalui pembinaan yang tepat.

Program ketahanan pangan yang dijalankan Rutan Humbang Hasundutan juga selaras dengan kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat pembinaan kemandirian warga binaan.

Melalui berbagai kegiatan produktif, pemerintah mendorong seluruh satuan kerja pemasyarakatan agar mampu menciptakan lingkungan pembinaan yang memberikan manfaat nyata bagi warga binaan sekaligus mendukung ketahanan pangan.

Tidak hanya menghasilkan produk pertanian, kegiatan ini juga memperkuat semangat kerja sama antara petugas dan warga binaan. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan membuat proses pembinaan berlangsung lebih efektif sehingga setiap warga binaan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sesuai bidang yang dipelajari.

Ke depan, Rutan Humbang Hasundutan akan terus memperluas program ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan pertanian dan pengembangan berbagai komoditas hortikultura lainnya.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas hasil panen sekaligus memperkaya keterampilan warga binaan dalam sektor pertanian.

Melalui keberhasilan Rutan Humbang Hasundutan panen terong ungu dan kol ini, rumah tahanan membuktikan bahwa program pembinaan kemandirian mampu memberikan dampak positif bagi warga binaan.

Dengan bekal keterampilan, etos kerja, dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti program ketahanan pangan, warga binaan diharapkan lebih siap kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang mandiri, produktif, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan.

Berita Terkini Daerah Pertanian Polri

Dukung Swasembada Pangan, Polresta Magelang Tanam Jagung Serentak di Muntilan

Mar 7, 2026

MAGELANG|Bintasara.com -Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan. Polresta Magelang bersama unsur Forkopimda Kabupaten Magelang menggelar kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 di lahan bengkok belakang Balai Desa Pucungrejo, Dusun Growong, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolresta Magelang Herbin Sianipar dan dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Magelang, unsur TNI, instansi terkait, serta para tamu undangan.

Bupati Magelang yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Magelang, Slamet Achmad Husein, turut hadir bersama sejumlah pejabat daerah, di antaranya perwakilan Kodim 0705 Magelang, Camat Muntilan, perwakilan Perum BULOG Cabang Magelang, serta jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Magelang.

Kegiatan diawali dengan penanaman jagung secara simbolis oleh jajaran Forkopimda sebagai bentuk dukungan terhadap program peningkatan produksi pangan nasional. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan mengikuti Zoom Meeting Penanaman Jagung Serentak secara nasional yang dipusatkan di Kabupaten Ogan Ilir.

Zoom meeting tersebut dihadiri langsung oleh Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kapolda Sumatera Selatan Sandi Nugroho, serta Pangdam II/Sriwijaya Ujang Darwis.

Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa program penanaman jagung merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas pangan nasional di tengah dinamika global.

“Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Program penguatan sektor pertanian dan hilirisasi pangan harus terus didorong agar ketahanan pangan nasional semakin kuat,” ujar Listyo Sigit Prabowo.

Ia juga menyampaikan bahwa pada Kuartal I tahun sebelumnya telah dilakukan penanaman jagung seluas 661.112 hektare di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi pangan nasional.

Selain agenda penanaman jagung, rangkaian kegiatan nasional tersebut juga diisi dengan penyerahan 2.000 paket bantuan sosial, peresmian 57 Jembatan Merah Putih, renovasi Grand Kemala Polda Sumatera Selatan, serta penandatanganan kerja sama dengan sejumlah perbankan seperti Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Rakyat Indonesia untuk mendukung pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian.

Kapolresta Magelang menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan konkret aparat kepolisian dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, serta para petani untuk mendorong peningkatan produksi pertanian. Ketahanan pangan merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga stabilitas nasional,” ujar Herbin Sianipar.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung kemandirian pangan Indonesia. (AG)

Berita Terkini Daerah Keuangan Perdagangan Pertanian

Ironi Pupuk Subsidi di Gondang, Hak Petani Tergerus Pungutan Dengan Dalih Kesepakatan

Feb 27, 2026

Nganjuk, BINTASARA.com — Di atas kertas, pupuk bersubsidi adalah instrumen negara untuk melindungi kedaulatan pangan dan nasib petani kecil. Namun, di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, skema Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah tampak hanya menjadi angka di atas meja birokrasi.

Sementara di lapangan, subsidi tersebut berubah menjadi beban akibat adanya praktik pungutan tambahan yang terstruktur.

Realita Harga: Melambung di Atas Ketentuan

Petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kini terpaksa merogoh kocek lebih dalam. Berdasarkan data yang dihimpun, terjadi lonjakan harga yang signifikan:

Pupuk Urea: HET Rp90.000/sak (50kg) → Petani membayar Rp110.000.
Pupuk Phonska: HET Rp92.000/sak → Petani membayar Rp115.000.

Selisih belasan hingga puluhan ribu rupiah ini rupanya berasal dari akumulasi pungutan. Diketahui, pihak kios menarik tambahan Rp5.000 per sak dengan dalih ongkos angkut, sementara Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) memungut iuran sebesar Rp1.000 per sak.

Kesepakatan Sepihak di Balik Layar

Investigasi mengungkap bahwa kenaikan harga ini bukan tanpa dasar, melainkan hasil dari sebuah forum kesepakatan yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Gondang. Forum tersebut dihadiri oleh pengurus KTNA, pemilik kios, dan ketua kelompok tani.

Ironisnya, para petani sebagai anggota kelompok tani—pihak yang paling terdampak secara finansial—justru tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Mereka hanya ditempatkan sebagai objek yang wajib membayar tanpa memiliki daya tawar.

Respons Pemerintah: Antara Pembinaan dan Lepas Tangan

Menanggapi polemik yang mencuat, Dinas Pertanian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk telah turun ke lapangan. Namun, langkah yang diambil dinilai belum menyentuh substansi masalah.

Plt Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Nganjuk, Agus Yuni Purwanto, mengaku tidak mengetahui adanya praktik penjualan di atas HET tersebut.

”Kapan hari kita ke sana bersama Bu Kadis dan Disperindag, intinya kita tidak mengizinkan menjual di atas HET. Kalau misalkan ada biaya operasional bukan dari kios ke kelompok, ya itu harus dibicarakan dengan kelompok,” ujar Agus Yuni saat dikonfirmasi, Kamis (26/2/2026).

Meskipun mengetahui adanya forum kesepakatan yang melibatkan BPP, Agus mengaku pihaknya belum melakukan investigasi mendalam mengenai bagaimana kesepakatan itu bisa terjadi.

Ia pun mengeluarkan pernyataan yang memicu tanda tanya terkait perlindungan petani: “Kalau ada kesepakatan gitu, ya monggo risiko ditanggung sendiri.”

Di sisi lain, Kepala Disperindag Nganjuk, Sri Handariningsih, justru menilai secara administratif tidak ada masalah karena harga dasar dianggap masih sesuai HET. Ia menegaskan bahwa urusan distribusi dari kios ke petani adalah ranah Dinas Pertanian.

”Kalau transport itu monggo kalau disepakati di kelompok taninya. Tapi saya tetap harga sesuai dengan HET, koordinasi dengan pertanian saja ya,” pungkas Sri.

Dugaan Praktik Sistemik

Hingga berita ini diturunkan, pengawasan pemerintah terkesan parsial. Dari sekian banyak kios di Kecamatan Gondang, baru satu kios di Desa Karangsemi yang dikunjungi. Padahal, dugaan kesepakatan harga ini berlaku seragam di tingkat kecamatan, yang mengindikasikan adanya praktik pungutan yang sistemik.

Kini, nasib petani di Gondang berada di persimpangan jalan. Saat subsidi yang seharusnya menjadi jaring pengaman justru berubah menjadi ladang pungutan.

Publik menunggu ketegasan negara: Apakah hukum akan tegak membela petani, ataukah kesepakatan sepihak akan terus melanggengkan beban di pundak mereka yang paling berjasa memberi makan bangsa?

Berita Terkini Daerah Pertanian Polri TNI

Panen Raya 35 Daerah, Jateng Bidik 3,35 Juta Ton GKG dalam Tiga Bulan

Feb 20, 2026

KAB. SEMARANG|Bintasara.com -Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengawali panen raya padi serentak periode Januari–Maret 2026 di 35 kabupaten/kota dengan target produksi 3,35 juta ton gabah kering giling (GKG). Kegiatan dipusatkan di Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, dan dipimpin langsung Gubernur Ahmad Luthfi, Jumat (20/2/2026).

Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, potensi produksi pada triwulan pertama 2026 diperkirakan mencapai 3,35 juta ton GKG. Angka tersebut meningkat 413.698 ton atau sekitar 14 persen dibanding periode yang sama tahun 2025.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, arah kebijakan pembangunan pertanian tahun 2026 difokuskan pada penguatan swasembada pangan. Sepanjang Januari–Desember 2026, luas tanam ditargetkan mencapai 2,38 juta hektare. Hingga 18 Februari 2026, realisasi tanam tercatat 216.098 hektare.

“Tahun 2025 kita berkontribusi 15 persen terhadap produksi nasional. Tahun 2026 harus lebih meningkat. Jawa Tengah harus menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional,” tegas Ahmad Luthfi usai panen raya, didampingi Bupati Semarang dan Kepala Perum Bulog Jawa Tengah.

Secara tahunan, produksi GKG Jawa Tengah ditargetkan menembus 10,55 juta ton pada 2026 atau naik 12,22 persen dibanding realisasi 2025 sebesar 9,3 juta ton.

Untuk mengejar target tersebut, Gubernur menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, memperkuat konektivitas dengan 35 pemerintah kabupaten/kota. Fokusnya meliputi perlindungan lahan pertanian, percepatan mekanisasi, hingga pendampingan gabungan kelompok tani (gapoktan) dari tahap pembibitan sampai pascapanen.

“Mempertahankan lahan produktif dan mempercepat mekanisasi menjadi kunci. Kita tidak boleh kehilangan momentum tanam,” ujarnya.

Pada momentum panen raya ini, Pemprov Jateng juga memperkenalkan sistem mekanisasi terintegrasi yang disebut “sistem sepur”. Skema ini memungkinkan proses panen, pengolahan tanah, hingga tanam ulang berjalan berurutan dalam satu rangkaian kerja.

Defransisco Dasilva menjelaskan, bagian depan menggunakan combine harvester untuk memanen padi. Dua hingga tiga meter di belakangnya, mesin pengolah tanah langsung bekerja, disertai drone penyemprot dekomposer untuk mempercepat penguraian jerami. Setelah lahan siap, mesin rice transplanter melakukan penanaman kembali.

“Berurutan seperti sepur atau kereta. Panen, olah tanah, dan tanam berjalan hampir bersamaan. Ini menghemat waktu hingga sekitar 90 persen dibanding cara manual,” jelas Tavares.

Untuk lahan dua hektare, seluruh rangkaian pekerjaan dapat diselesaikan dalam satu hari. Dengan metode manual, proses serupa bisa memakan waktu hingga 10 hari.

Uji ubinan di lokasi panen menunjukkan hasil rata-rata setara 6 ton per hektare, dengan potensi produktivitas optimal mencapai 9,6 ton per hektare, tergantung kondisi irigasi, pemupukan, dan kualitas benih.

Selain mekanisasi, Pemprov juga memperkuat koordinasi rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi bersama jajaran TNI di wilayah Kodam IV/Diponegoro guna menjaga kesinambungan produksi.

Dengan kombinasi perluasan areal tanam, penguatan irigasi, dan inovasi mekanisasi melalui sistem sepur, Jawa Tengah menargetkan peningkatan signifikan kontribusi terhadap produksi beras nasional sekaligus memperkokoh fondasi swasembada pangan pada 2026. (AG)

Pertanian

Kesepakatan Gelap Pupuk Subsidi di Gondang Diduga Bebani Petani

Feb 20, 2026

Nganjuk, BINTASARA.com — Sebuah tabir praktik dugaan pungutan liar (pungli) berjamaah dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur akhirnya terkuak.

Berdasarkan dokumen resmi yang diperoleh tim investigasi bertajuk “Kesepakatan Harga Tebus Pupuk Bersubsidi Urea dan Phonska Tahun 2025”, terungkap adanya skema pembebanan biaya berlapis yang sistematis dan terstruktur, yang memaksa petani membayar jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Dokumen tersebut menjadi bukti otentik bahwa subsidi negara yang seharusnya menjadi nafas bagi produktivitas pangan, justru dijadikan ladang keuntungan oleh segelintir elit di tingkat kecamatan.

Anatomi Pungutan: Subsidi yang Tercekik Biaya Tambahan

Praktik ini dilakukan dengan modus menambahkan berbagai komponen biaya di luar ketentuan legal. Dalam forum yang diselenggarakan di gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Gondang, harga pupuk diputuskan secara sepihak melalui rincian yang mencekik:

Pupuk Urea (50 kg):
• HET Pemerintah: Rp90.000
• Beban Tambahan: Ongkos angkut dari kios ke kelompok tani, biaya bongkar muat, hingga “upeti” iuran KTNA.
• Total Harga Tebus: Rp110.000 per sak (Tambahan Rp20.000).
Pupuk NPK Phonska (50 kg):
• HET Pemerintah: Rp92.000
• Beban Tambahan: Akumulasi biaya serupa mencapai Rp23.000.
• Total Harga Tebus: Rp115.000 per sak (Tambahan Rp23.000).

Dengan kalkulasi ini, petani di Gondang harus menanggung kenaikan harga riil hingga lebih dari 25%. Ironisnya, lonjakan harga ini terjadi secara “resmi” di atas kertas kesepakatan yang melibatkan pemangku kepentingan setempat.

Kesepakatan Elit Tanpa Suara Rakyat

Pelanggaran paling fundamental dalam skandal ini adalah absennya partisipasi petani sebagai subjek utama. Pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh para Ketua Kelompok Tani (Poktan), pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), dan pemilik kios pupuk, dengan disaksikan oleh pihak BPP Gondang.

Agus Yuni Purwanto, Plt Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, memberikan reaksi keras terhadap temuan ini. Menurutnya, kesepakatan tersebut cacat hukum dan manipulatif.

“Itu jelas menyalahi aturan. Harusnya tidak boleh seperti itu. Yang menyepakati bukan anggota kelompok tani, melainkan ketuanya saja secara sepihak. Kecuali ada mandat resmi dari rapat anggota, tapi ini kan diputuskan sendiri oleh elitnya,” tegas Agus Yuni saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan bahwa secara prinsip kelembagaan, kesepakatan antara pengurus kelompok tani dengan pemilik kios dan KTNA tanpa melibatkan rapat anggota adalah tindakan yang tidak sah.

Misteri Dana KTNA: Ratusan Juta Rupiah Menguap?

Salah satu poin paling krusial dalam dokumen tersebut adalah adanya iuran sebesar Rp1.000 per sak yang dialokasikan untuk KTNA. Jika dikalikan dengan total kuota pupuk subsidi di satu kecamatan, angka ini sangat fantastis.

Ketua KTNA Gondang, Suhartono, sebelumnya mengakui adanya pungutan tersebut dan mengklaim dana itu digunakan untuk “kegiatan pertanian”.

Ia bahkan membocorkan bahwa dana yang terkumpul bisa melampaui angka Rp100 juta per tahun. Namun, transparansi dan legalitas pungutan ini dipertanyakan oleh Dinas Pertanian.

“Kegunaannya untuk apa, kita tidak tahu. Sebenarnya pihak luar di luar kelompok tani meminta iuran terkait menebus pupuk subsidi itu dilarang keras. Saya terkejut, selama saya bertugas di berbagai BPP, baru kali ini menemukan sistem pungutan yang terstruktur seperti ini,” ungkap Agus Yuni heran.

Keterlibatan BPP dan Ancaman Pidana

Sorotan tajam juga mengarah pada institusi BPP Gondang. Sebagai kepanjangan tangan dinas dalam memberikan penyuluhan, keterlibatan mereka dalam memfasilitasi pertemuan yang menghasilkan kesepakatan ilegal dianggap sebagai bentuk kegagalan pengawasan atau bahkan ada indikasi pembiaran.

Agus Yuni menegaskan bahwa jika praktik ini terbukti melanggar regulasi distribusi pupuk bersubsidi nasional, pihaknya tidak akan segan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

“Kalau memang ini benar dan menyangkut pelanggaran hukum, ya sudah, biar diproses secara hukum. Pungutan tidak boleh diselipkan dalam proses penebusan pupuk subsidi yang sudah diatur ketat oleh undang-undang,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, para petani di Kecamatan Gondang masih menunggu kepastian apakah kesepakatan “mencekik” tersebut akan dibatalkan atau justru terus berlanjut di musim tanam mendatang, di tengah lesunya daya beli dan tingginya biaya produksi pertanian.

Pertanian

Iuran Terselubung di Balik Pupuk Subsidi: KTNA Gondang Raup Rp127 Juta per Tahun

Feb 13, 2026

Nganjuk, BINTASARA.com — Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur diduga melakukan praktik pungutan sistematis terhadap petani melalui skema iuran tersembunyi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Iuran tersebut dipatok sebesar Rp1.000 per sak (50 kilogram) dan disisipkan langsung dalam harga tebus pupuk, tanpa mekanisme transparansi publik yang jelas.

Praktik tersebut tercantum dalam berita acara kesepakatan harga tebus pupuk bersubsidi Urea dan NPK Phonska yang digelar di Aula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Gondang pada November 2025.

Fakta ini dikonfirmasi langsung oleh Suhartono, Ketua KTNA Kecamatan Gondang. Ia mengakui bahwa dari iuran tersebut, KTNA dapat menghimpun dana hingga lebih dari Rp100 juta per tahun, tergantung volume distribusi pupuk.

“HET sekarang Rp90.000 untuk Urea dan Rp92.000 untuk Phonska. Karena ada iuran KTNA Rp1.000, maka menjadi Rp91.000 untuk Urea dan Rp93.000 untuk Phonska,” ujar pria yang akrab disapa Hartono, saat ditemui di Dusun Jatisari, Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Minggu (18/1/2026).

Hartono berdalih, iuran tersebut diklaim kembali kepada petani dalam bentuk kegiatan penyemprotan hama dan pengadaan obat-obatan pertanian yang dianggap tidak sepenuhnya tercukupi oleh pemerintah.

“Karena dari dinas itu kurang dan pasti kurang, maka KTNA yang menambahi. Uang Rp1.000 itu masuk ke kegiatan pengobatan, pembelian obat, dan kegiatan pendukung lainnya,” katanya kepada wartawan BINTASARA.com.

Selain kegiatan penyemprotan, dana iuran juga digunakan untuk kegiatan rutin organisasi, termasuk pertemuan bulanan dan kegiatan anjangsana ke kelompok tani.

KTNA Gondang sendiri membawahi 82 Kelompok Tani (Poktan) dari 17 desa se-Kecamatan Gondang.

Bendahara KTNA Gondang, Purwono, mengungkapkan bahwa setiap kegiatan kunjungan ke Poktan juga disertai alokasi konsumsi sebesar Rp500.000, yang diambil dari dana iuran tersebut.

“Kami sosialisasi dari desa ke desa, anjangsana ke Poktan, untuk konsumsi juga diambilkan dari iuran Rp1.000 itu,” ujarnya.

Terkait total dana yang terkumpul, pengurus KTNA menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025 iuran yang terhimpun mencapai sekitar Rp127 juta. Sementara untuk tahun 2026, dana belum masuk karena mekanisme pembayaran pupuk oleh Poktan ke kios masih banyak yang tertunda.

“Kadang Poktan ke kios masih ngutang, baru beberapa hari atau minggu kemudian dibayar,” ungkap pengurus KTNA.

Hartono menambahkan bahwa penetapan harga pupuk bersubsidi tersebut diklaim sebagai hasil kesepakatan bersama antara KTNA, Poktan, dan kios pupuk subsidi, yang dituangkan dalam berita acara resmi.

Tak hanya iuran Rp1.000 per sak, KTNA juga menetapkan ongkos angkut sebesar Rp5.000 per sak (50 kg) yang diberlakukan seragam, tanpa mempertimbangkan jarak distribusi.

“Itu kesepakatan bersama. Rp1.000 iuran, Rp5.000 ongkos angkut. Disepakati di BPP, disaksikan Koordinator BPP Kecamatan Gondang, Didik Wahyudi,” jelas Hartono.

Ia juga menegaskan bahwa pihak penyuluh pertanian (PPL) tidak dilibatkan dalam pengaturan harga tersebut.

“Saya sering sampaikan, PPL tidak boleh mencampuri urusan itu. Ranah birokrasi hanya di keputusan menteri dan pengawasan HET,” katanya.

Setiap perubahan harga pupuk subsidi, lanjut Hartono, selalu diikuti dengan pembuatan berita acara kesepakatan baru, terakhir pada 10 November 2025, pasca terbitnya keputusan menteri terkait kebijakan pupuk bersubsidi.

Namun, skema iuran yang disisipkan langsung dalam harga tebus pupuk ini menimbulkan pertanyaan serius soal legalitas, transparansi, akuntabilitas, serta potensi penyalahgunaan kewenangan organisasi. Terlebih, praktik tersebut menyasar langsung petani kecil yang seharusnya menjadi kelompok penerima perlindungan negara dalam kebijakan pupuk subsidi.

Alih-alih menjadi pelindung, pola ini justru membuka ruang dugaan pemerasan struktural berkedok kesepakatan organisasi, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan distribusi subsidi pertanian.

Berita Terkini Hukum Nasional Pertanian Polri

Strategi Pangan 2026: Polri Amankan Modal, Harga, dan Masa Depan Petani Jagung

Feb 7, 2026

JAKARTA|Bintasara.com -Polri memperkuat langkah strategis ketahanan pangan nasional dengan mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).

Rapat yang juga diikuti gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring itu dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo. Agenda utama meliputi evaluasi kinerja 2025 sekaligus konsolidasi strategi peningkatan produksi jagung nasional pada 2026.

“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung untuk pabrik pakan ternak pada 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.

Di sektor hulu, Polri berperan menjembatani kelompok tani dalam mengatasi kendala permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara. Implementasi pembiayaan tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh akses kredit untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.

Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyatakan dukungan perbankan terhadap sektor pertanian terus diperkuat.

“BRI pada 2026 menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung,” ungkapnya.

Tak hanya pembiayaan, Polri juga memastikan perlindungan harga hasil panen petani melalui kerja sama dengan Perum Bulog. Kebijakan pengadaan jagung 2026 menargetkan penyerapan satu juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.

Program terpadu ini diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial dan akses pasar yang terjamin, petani diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga stabilitas pasokan pakan ternak dalam negeri.

Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026, Polri menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem pertanian jagung nasional dan memastikan keberpihakan kebijakan pada kesejahteraan petani Indonesia. (AG)

Pertanian

Terbitnya Kesepakatan Sepihak, Diduga Paksa Petani di Gondang Tebus Pupuk Subsidi Diatas HET

Feb 3, 2026

Nganjuk, BINTASARA.com — Terbitnya berita acara kesepakatan sepihak yang dilakukan oleh Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), dan Pemilik Kios Pupuk Bersubsidi, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani (Poktan) se Kecamatan Gondang, Nganjuk, diduga memaksa petani untuk menebus Pupuk Bersubsidi diatas Harga Ecer Tertinggi (HET).

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan BINTASARA.com musyawarah penerbitan kesepakatan sepihak tersebut, digelar di aula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan oleh Suhartono Ketua KTNA Kecamatan Gondang, Nganjuk ketika diwawancarai tim awak media, di Dusun Jatisari, Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Nganjuk, pada Minggu (18/1/2026).

Pria yang akrab disapa Hartono, menyampaikan bahwa dalam rapat musyawarah kesepakatan harga tebus Pupuk Bersubsidi, dihadiri seluruh Ketua dan Sekretaris Poktan se Kecamatan Gondang, pemilik Kios Pupuk Bersubsidi, serta disaksikan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

“Kesepakatan itu antara KTNA, Poktan dan Kios,” ucap Hartono kepada wartawan BINTASARA.com.

Sementara PPL, yang memiliki fungsi pengawasan pendistribusian Pupuk Subsidi mulai dari Distributor, Kios, hingga sampai kepada petani agar tidak terjadi penyelewengan, seperti pengoplosan atau penjualan di atas HET, diduga di intervensi oleh Hartono.

“Untuk birokrasi, saya selalu menyampaikan PPL tidak boleh masuk ranah itu. Tapi mereka hadir,” ujarnya.

Hartono juga mengungkapkan bahwa setiap kali terjadi perubahan kebijakan harga pupuk subsidi, pihaknya selalu membuat berita acara kesepakatan baru.

“Terakhir setelah keluar keputusan menteri tanggal 10 November 2025. Itu dibuatkan berita acara dan disaksikan oleh BPP,” tegasnya.

Sementara itu, SHR, pemilik kios pupuk bersubsidi berinisial PS, menguatkan pernyataan Hartono. Ia menyebut bahwa penambahan harga pupuk diseragamkan di tingkat kecamatan, dengan dalih ongkos transportasi dan kuli bongkar muat.

“Itu hasil kesepakatan tingkat kecamatan. Ongkos kuli, sewa angkutan, jauh dekat disamakan. Semua kios di Kecamatan Gondang disama-ratakan,” ujar SHR di kediamannya, Minggu (18/1/2026).

SHR juga menyatakan bahwa seluruh pemilik kios pupuk subsidi se-Kecamatan Gondang berkumpul di aula BPP saat kesepakatan tersebut dibuat.

“Di BPP ada Ketua KTNA, PPL, semua Ketua Poktan, dan semua kios. Semua pihak ada di sana,” katanya.

Berita Terkini Infrastruktur Keuangan Pertanian

Rp121 Juta atau Rp116 Juta? Jet Pump Desa Lestari Menyisakan Misteri

Feb 3, 2026

Nganjuk, BINTASARA.com — Proyek pembangunan Jet Pump di Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mulai menebar aroma tak sedap. Proyek bernilai lebih dari Rp100 juta itu diduga melanggar prinsip transparansi, lantaran hingga kini tidak ditemukan prasasti atau papan informasi yang semestinya memuat keterangan sumber, besaran, dan tahun anggaran.

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan, bangunan Jet Pump yang terdiri dari tiga titik tersebut berdiri di atas lahan sawah bengkok milik sejumlah perangkat desa, mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, para kepala seksi, kepala urusan, hingga kepala dusun. Namun ironisnya, di lokasi proyek tidak ditemukan satu pun papan informasi yang lazim menjadi penanda proyek yang dibiayai uang publik.

www.bintasara.com — M Ghofar Dwi Saputro Kasi Pemerintahan Desa Lestari (Sakera Bintasara)

Kasi Pemerintahan Desa Lestari, M Ghofar Dwi Saputro, saat dikonfirmasi menyebut proyek tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

“Itu tahun 2024,” ujar Ghofar di Kantor Desa Lestari, Senin (2/2/2026).

Saat disinggung soal ketiadaan prasasti proyek, Ghofar bersikeras bahwa papan informasi tersebut sebenarnya sudah pernah dipasang, namun kini diklaim telah rusak. Menurutnya, prasasti itu berada di sisi selatan bangunan Jet Pump yang berdiri di atas sawah bengkok Kepala Desa.

“Prasastinya rusak. Sudah dipasang tapi rusak, di Sibel yang paling selatan, mepet bangunan, yang di sawah bengkok Pak Kepala Desa,” katanya.

Namun pernyataan itu memunculkan tanda tanya besar. Ketika ditanya lebih jauh mengenai sisa bekas pemasangan atau bukti fisik kerusakan prasasti, Ghofar mengaku tidak mengetahui kapan rusaknya dan ke mana perginya papan informasi tersebut.

“Tidak tahu. Tahunya posisi prasasti sudah tidak ada. Tapi sudah pernah dipasang,” kilahnya.

Ghofar juga mengungkapkan bahwa proyek Jet Pump tiga titik tersebut menelan anggaran sebesar Rp121 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024, dengan sistem swakelola dan Pelaksana Kegiatan (PK) atas nama Nur Wakhid, Kasi Pelayanan Desa Lestari.

Namun keterangan tersebut justru bertabrakan dengan penjelasan Nur Wakhid sendiri. Saat ditemui di lokasi yang sama, Nur Wakhid Kasi Pelayanan Desa Lestari mengakui bahwa prasasti proyek memang pernah dipasang, tetapi ia juga tidak mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana prasasti tersebut bisa rusak hingga menghilang.

“Sudah, ketika proyek selesai langsung dipasang. Tapi rusak. Saya juga tidak tahu kapan rusaknya,” ujarnya singkat.

Nur Wakhid bahkan menyebut prasasti tersebut awalnya hanya mengalami kerusakan, sebelum akhirnya lenyap tanpa jejak.

“Awalnya ada kerusakan, terus saya lihat kok tidak ada. Hilang. Siapa yang ngambil juga tidak tahu. Kadang petani-petani itu tidak mau tahu,” katanya.

Kontradiksi semakin mencolok ketika Nur Wakhid menyebut nilai dan sumber anggaran yang berbeda. Ia mengatakan proyek Jet Pump tersebut menelan anggaran sekitar Rp116 juta yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD).

“Itu tahun 2024, anggarannya kalau tidak salah Rp116 juta dari PAD,” tuturnya.

Pernyataan itu langsung dipotong oleh Ghofar yang kembali menegaskan bahwa sumber anggaran berasal dari Dana Desa.

“Dari DD, Pak,” tegas Ghofar.

Tak berhenti di situ, Nur Wakhid juga mengungkap fakta lain yang menambah kabut gelap proyek ini. Meski dirinya tercatat sebagai Pelaksana Kegiatan, ia mengaku tidak memegang kendali penuh atas pembelanjaan proyek.

“Saya memang PK, tapi yang belanja dan meng-handle itu Bu Carik Agustina Wulandari, yang waktu itu masih menjabat,” pungkasnya.

Perbedaan keterangan antar perangkat desa, mulai dari sumber anggaran, nilai proyek, hingga raibnya prasasti, memunculkan pertanyaan serius, ke mana sesungguhnya jejak transparansi proyek ini? Apakah sekadar kelalaian administratif, atau justru sinyal awal persoalan yang lebih besar dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lestari?

Pertanian

Disperindag Nganjuk Bakal Kroscek Lapangan Terkait Dugaan Penjualan Pupuk Subsidi di Atas HET

Jan 22, 2026

Nganjuk, BINTASARA.com — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, bereaksi menanggapi adanya dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Ecer Tertinggi (HET).

Pihak dinas berjanji akan segera turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Kepala Disperindag Kabupaten Nganjuk Sri Handariningsih, menyatakan bahwa pihaknya perlu melakukan verifikasi data terlebih dahulu guna memastikan di mana titik pelanggaran harga tersebut terjadi.

“Biar kroscek dulu nggih. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) ketuanya di Dinas Pertanian. Mohon saya dikirimi informasi distributor dan kios mana yang dimaksud untuk bahan monitoring dan evaluasi (monev),” ujar Handariningsih melalui pesan WhatsApp, pada Kamis (15/1/2026).

Handariningsih merinci daftar HET pupuk bersubsidi tahun 2026, Urea Rp1.800 per kilogram, NPK Phonska Rp1.840 per kilogram, NPK Kakao Rp2.640 per kilogram, ZA Khusus Tebu Rp1.360 per kilogram dan Organik Rp640 per kilogram.

“Jika satu karung beratnya 50 kilogram, tinggal dikalikan dengan harga per jenis pupuk tersebut. Itulah harga resminya,” urainya.

Eks Kepala Disporabudpar ini menjelaskan bahwa kewenangan Disperindag berada pada pengawasan tingkat distributor. Berdasarkan pengecekan di wilayah Kecamatan Gondang, pihaknya mengklaim harga di tingkat distributor masih aman.

Namun, ia menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran fatal.

“Kalau itu distributor yang melanggar, izinnya bisa sampai dicabut. Namun, kami harus melihat dulu hasil investigasi lapangannya seperti apa,” tegasnya.

Terkait adanya praktik di tingkat kios atau kelompok tani (Poktan) yang menambahkan biaya operasional atau ongkos kirim, Handariningsih mengimbau para petani untuk lebih kritis.

“Kalau ada beban biaya tambahan yang tidak wajar, seharusnya petani jangan mau. Langsung saja beli di kios resmi agar tidak perlu memberikan biaya tambahan di luar ketentuan,” jelasnya.

Isu ini mencuat setelah adanya pengakuan dari seorang pengurus kelompok tani berinisial S pada pemberitaan sebelumnya.

S mengakui bahwa sepanjang tahun 2025, pupuk jenis Urea maupun NPK Phonska dijual mencapai harga Rp150.000 per sak.

Menanggapi hal itu, Disperindag berjanji akan melakukan inspeksi mendadak dalam waktu dekat.

“Untuk kroscek lapangan, ya sewaktu-waktu akan kami laksanakan di sela agenda tugas lainnya,” pungkas Handariningsih.

Pertanian

Siapa Bohong? BPP Bantah Terlibat, KTNA dan Kios Sebut Musyawarah Digelar di Aula BPP

Jan 20, 2026

Nganjuk, BINTASARA.com — Pernyataan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Gondang yang mengklaim tidak terlibat dalam kesepakatan harga tebus pupuk bersubsidi kini dipertanyakan. Fakta-fakta terbaru justru mengungkap versi berbeda yang disampaikan langsung oleh Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Gondang, Suhartono, serta pemilik kios pupuk bersubsidi berinisial PS.

Suhartono secara tegas menyatakan bahwa rapat musyawarah pembuatan berita acara kesepakatan harga pupuk subsidi digelar di aula BPP Kecamatan Gondang, bukan di tempat netral atau lokasi kelompok tani.

“BPP juga harus hadir menjadi saksi. Saya tekankan, BPP hanya sebatas pada keputusan menteri, tapi juga harus mengawasi apabila terjadi sesuatu,” ujar pria yang akrab disapa Hartono saat ditemui di Dusun Jatisari, Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur, pada Minggu (18/1/2026).

Pernyataan ini secara langsung membantah klaim Koordinator BPP Gondang, Didik Wahyudi, yang sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya tidak ikut campur dan tidak terlibat dalam kesepakatan harga tersebut.

Hartono menjelaskan bahwa rapat kesepakatan harga itu dihadiri seluruh Ketua Kelompok Tani (Poktan) se-Kecamatan Gondang beserta jajaran, pemilik kios pupuk bersubsidi, serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

“Kesepakatan itu antara KTNA, Poktan, dan kios. Untuk birokrasi, saya selalu menyampaikan PPL tidak boleh masuk ranah itu. Tapi mereka hadir,” ungkapnya.

Hartono juga mengungkapkan bahwa setiap kali terjadi perubahan kebijakan harga pupuk subsidi, pihaknya selalu membuat berita acara kesepakatan baru.

“Terakhir setelah keluar keputusan menteri tanggal 10 November 2025. Itu dibuatkan berita acara dan disaksikan oleh BPP,” tegasnya.

Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa BPP bukan hanya mengetahui, tetapi hadir dan menyaksikan langsung proses kesepakatan harga, meskipun kemudian menyangkal keterlibatannya.

Terkait temuan harga pupuk subsidi di salah satu kios yang mencapai Rp150.000 per sak, Hartono mengaku telah berulang kali mengingatkan pemilik kios agar membuat berita acara baru.

“Itu hasil kesepakatan tingkat kecamatan. Ongkos kuli, sewa angkutan, jauh dekat disamakan. Semua kios di Kecamatan Gondang disama-ratakan,” ujar SHR di kediamannya, Minggu (18/1/2026).

SHR juga menyatakan bahwa seluruh pemilik kios pupuk subsidi se-Kecamatan Gondang berkumpul di aula BPP saat kesepakatan tersebut dibuat.

“Di BPP ada Ketua KTNA, PPL, semua Ketua Poktan, dan semua kios. Semua pihak ada di sana,” katanya.

Pernyataan ini kembali menegaskan bahwa aula BPP menjadi lokasi sentral pengambilan kesepakatan harga, bukan sekadar tempat sosialisasi.

Namun fakta-fakta tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Koordinator BPP Gondang, Didik Wahyudi, yang sebelumnya menegaskan sikap lepas tangan.

“Yang tahu KTNA dan kelompok. Kita juga tidak mau terlibat masalah itu,” ujar Didik.

Didik juga mengaku tidak mengetahui pasti kapan kesepakatan harga dibuat, meski menduga terjadi saat harga pupuk turun, jawaban yang dinilai normatif dan menguatkan kesan pembiaran sistematis.

Didik berdalih bahwa BPP hanya memastikan harga pupuk sesuai HET di tingkat kios, sementara ongkos angkut dan biaya lain dari kios ke kelompok tani dianggap sebagai urusan internal Poktan dan KTNA.

Kontradiksi pernyataan antara BPP, KTNA, dan pemilik kios ini membuka pertanyaan serius, jika BPP benar-benar tidak terlibat, mengapa kesepakatan digelar di aula BPP dan disaksikan PPL? dan jika BPP hadir sebagai saksi, sejauh mana tanggung jawab moral dan administratifnya atas harga pupuk subsidi yang dijual di atas HET?

Kasus ini menegaskan bahwa persoalan pupuk subsidi di Gondang bukan sekadar soal ongkos angkut, melainkan soal transparansi, pengawasan, dan peran negara yang dipertanyakan.

Berita Terkini Pertanian

Pupuk Subsidi Berubah Jadi Pupuk Komersial, BPP Gondang Tutup Mata

Jan 18, 2026

Nganjuk, BINTASARA.com — Dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur bukan sekadar persoalan “ongkos angkut” atau “kesepakatan kelompok”.

Fakta-fakta yang terungkap justru mengarah pada pembiaran sistematis, dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Gondang berdiri di luar garis tanggung jawab yang semestinya mereka emban.

Padahal, dalam skema resmi distribusi pupuk subsidi, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bukan sekadar pendamping teknis. Mereka adalah alat negara untuk memastikan pupuk subsidi tidak berubah fungsi menjadi komoditas bebas yang bisa diperdagangkan sesuka hati.

Namun yang terjadi di Gondang justru sebaliknya. Negara hadir setengah badan—berhenti di kios, lalu menyerahkan sisanya kepada mekanisme “kesepakatan” yang tak pernah dikenal dalam regulasi pupuk subsidi.

Koordinator BPP Gondang, Didik Wahyudi, secara terbuka mengakui adanya harga pupuk subsidi di atas HET, dengan dalih adanya kesepakatan antara Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Kelompok Tani.

Pernyataan ini menjadi titik krusial. Sebab, HET bukan rekomendasi, bukan harga patokan fleksibel, dan bukan angka hasil musyawarah, melainkan ketetapan negara yang wajib dipatuhi tanpa syarat.

Pertanyaannya, siapa yang memberi kewenangan KTNA dan Poktan mengubah harga pupuk subsidi? dan mengapa BPP yang mengetahui justru memilih tidak bertindak?

Lebih problematis lagi, BPP Gondang secara sadar memposisikan diri sebagai pihak yang “tidak mau terlibat”.

“Kita tidak mau terlibat masalah itu dan tidak ikut campur,” beber Didik saat dikonfirmasi tim awak media, pada Kamis (15/1/2025).

Kalimat ini bukan sekadar pengakuan pasif, melainkan deklarasi pengunduran diri dari fungsi pengawasan. Jika BPP menolak terlibat, maka siapa yang seharusnya menjamin pupuk subsidi tidak diselewengkan?

BPP berdalih bahwa pengawasan hanya sampai tingkat kios. Di luar itu, mulai dari distribusi ke kelompok hingga harga di tangan petani dianggap sebagai urusan internal Poktan.

Dalih ini bertabrakan langsung dengan prinsip pupuk subsidi, di mana subsidi melekat pada pupuk hingga pupuk diterima petani, bukan hingga pupuk diturunkan dari truk kios.

Dengan kata lain, selama harga yang dibayar petani melebihi HET, maka dugaan pelanggaran tetap terjadi, siapa pun pelakunya.

Investigasi ini juga mencatat adanya pembenaran terselubung atas kenaikan harga, dengan menyematkan istilah “ongkos angkut” dan “kuli”.

Padahal praktik semacam ini telah lama menjadi modus klasik dalam penyimpangan pupuk subsidi: biaya fiktif atau dilebih-lebihkan, dibungkus kesepakatan, lalu dibebankan ke petani.

Ironisnya, BPP Gondang mengaku mengetahui adanya kesepakatan tersebut, namun tidak melakukan klarifikasi tertulis, tidak membatalkan, dan tidak melaporkannya ke dinas terkait.

Sikap ini memunculkan dugaan kuat bahwa BPP bukan tidak tahu, melainkan memilih tidak tahu lebih jauh.

Ketika muncul laporan harga melebihi HET, tindakan yang diambil pun sebatas teguran lisan. Tidak ada sanksi administratif, tidak ada evaluasi kios, dan tidak ada peringatan resmi kepada kelompok.

Bahkan, saat awak media mencoba menggali informasi, muncul pernyataan bernada lepas tangan.

“Kalau dihubungi media, itu risikonya sampeyan,” ucap Didik.

Kalimat ini memperlihatkan bagaimana persoalan pupuk subsidi dipersempit menjadi risiko personal, bukan pelanggaran kebijakan publik.

Jika BPP terus berlindung di balik dalih “tidak ikut campur”, maka pupuk subsidi berpotensi berubah total menjadi subsidi palsu, di mana uang negara mengalir, tapi petani tetap membayar mahal. Dalam kondisi seperti ini, diamnya pengawas bukan lagi kelalaian, melainkan bagian dari masalah.

BERITA TERKINI Berita Terkini Perdagangan Pertanian

Dua Oknum Wartawan Diduga Intervensi Pemberitaan Pupuk Subsidi di Gondang Nganjuk

Jan 17, 2026

Nganjuk, BINTASARA.com — Setelah beredarnya pemberitaan perihal Pupuk Bersubsidi di salah satu Desa, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang diduga dijual diatas Harga Ecer Tertinggi (HET), ada dua oknum wartawan yang menghubungi tim awak media.

Kedua wartawan yang diduga melakukan intervensi mulai dari mencoba untuk permohonan takedown terhadap karya tulis yang sudah tayang pada media online, berinisial DC dan AD, hingga kata kemitraan.

Melalui akun WhatsApp dengan nomor 0852-xxxx-4284 DC memperkenalkan dirinya, dan menyebutkan asal domisilinya, hingga mengaku sebagai keponakan dari S.

“Assalamualaikum bapak selamat pagi, Salam kenal nggeh bapak, Saya DC, Dari tuban. Ini saya di kabari om saya apa betul bapak yang up berita terkait pupuk, Petunjuk,” tulis DC, pada Jum’at (16/1/2026).

Tim awak media menjelaskan bahwa ada tiga wartawan yang memuat berita tersebut. Setelah dijelaskan DC justru bertanya apakah berita tentang Pupuk Bersubsidi bisa takedown.

“La iya bapak ini kita sama sama lapangan bisa kah di texdown,” tanya DC kepada wartawan BINTASARA.com.

Ketika tim awak media bertanya mengapa harus takedown, dirinya siapa, kaitannya dengan pemberitaan tersebut apa dan yang dimaksud sama-sama lapangan apa, DC menjelaskan bahwa, ia juga wartawan dari salah satu media.

“Oalah gak bisa ta, Saya keponakan pak S, Saya juga media bapak, Dari media online, Pean cek BOK redaksi aja,” ucap DC.

Setelah tim awak media menyampaikan bahwa link media yang dimaksud DC tidak bisa diakses, DC tidak menjawab lagi, dan selang beberapa menit kemudian kembali ada wartawan yang menghubungi melalui akun WhatsApp dengan nomor 0823-xxxx-5983

” Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh, Mau konfirmasi terkait pemberitaan pupuk di Gondang Nganjuk, Panjenengan arah nya ingin kemana ,,,?? Beras atau berkas ,,,??,” tulis akun WhatsApp dengan nomor 0823-xxxx-5983 ini.

Ketika ditanya panjenengan siapa? Kaitannya dengan pemberitaan yang ada di Gondang Nganjuk apa Maksudnya dengan arah ke Beras atau berkas apa?, AD sedikit memaksa tim awak media supaya bisa memahami bahasa yang disampaikan.

“Sama2 orang lapangan , masak gak paham bang maksud saya ,,,?? Apalagi panjenengan kan senior.,” kata AD kepada wartawan BINTASARA.com.

Ketika tim awak media bertanya, Panjenengan siapa? Sama-sama orang lapangan maksudnya apa? Maksud anda apa? Mohon maaf saya masih Junior dan tidak paham yang panjenengan maksud, AD mengaku bahwa dirinya adalah oknum media yang telah menjalin kemitraan.

“Kulo Njieh oknum awak media bang, yang sudah menjalin kemitraan. Aneh dan lucu kalo tidak paham maksud nya. Trus tujuan panjenengan nulis berita tersebut apa kok bilang tidak paham maksud dan tujuan.,” ujarnya.

Ketika ditanya, dari media apa, dan saat ini berdomisili di mana dan atas nama siapa, AD tidak langsung menjawab melainkan menjelaskan bahwa dirinya tergabung grup yang sama dengan tim awak media.

“Di grup TNI polri kita tergabung 1 grup. Dah gini aja pak, panjenengan mau arahnya bagaimana, kemitraan atau tidak ,,,??,” imbuhnya.

Ketika tim awak media kembali mengkonfirmasi tentang dirinya yang kedua kalinya, AD baru menerangkan bahwa dirinya berdomisili di Kediri, atas nama AD.

“Di Kediri, atas nama AD, dari media online,” terangnya.

Ketika tim awak media meminta link berita media online yang dimaksud, AD kembali menanyakan dengan nada serius berkaitan dengan kemitraan.

“Dah gini aja pak, panjenengan mau arahnya bagaimana, kemitraan atau tidak ,,,??, Monggo di jawab, agar bisa segera diselesaikan..,” ucap AD yang diikuti dengan share link beritanya.

Setelah mendapatkan link berita, tim awak media selain mengucapkan terima kasih, menyempatkan untuk bertanya apakah dirinya adalah Kaperwil Jawa Timur, AD membenarkan.

“Iya. Trus pripun jawaban saking panjenengan ,,,?? Dan kenapa telepon saya tidak diangkat ,,,??,” tanya AD.

Akhirnya tim awak media menegaskan bahwa, supaya disampaikan oleh AD kepada yang bersangkutan supaya tidak melebar kemana-mana, dikarenakan sebelumnya sudah dihubungi oleh tim awak media, dan otomatis sudah memiliki nomor tim awak media.

“Lho piye tho, ini maksud dan tujuan saya itu justru agar tidak melebar kemana mana, dan segera bisa di selesaikan. Dan sekali lagi saya tanya , panjenengan ingin nya kemitraan atau tidak ,,,,?? Masak pertanyaan saya tidak jelas ,,,??,” jlentreh AD.

Ketika tim awak media menanyakan, kaitannya panjenengan dengan pemberitaan saya apa? Dan peranan panjenengan saat ini sebagai apa pada kios pupuk subsidi tersebut? Saya rasa panjenengan sekelas Kaperwil Jawa Timur paham dengan undang-undang nomor 40 dan kode etik jurnalistik 11 pasal, AD tak menjawab lagi.

Berita Terkini BERITA TERKINI Perdagangan Pertanian

Perihal Pupuk Subsidi yang Diduga Dijual Diatas HET, Ini Pengakuan S

Jan 16, 2026

Nganjuk, BINTASARA.com — Terkait viralnya pemberitaan penjualan Pupuk Bersubsidi di salah satu Desa, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang diduga dijual diatas Harga Ecer Tertinggi (HET), berikut ini pengakuan S.

S membenarkan bahwa, dirinya menjual Pupuk Bersubsidi baik Urea maupun NPK Phonska dengan harga Rp150.000, hal tersebut disampaikan oleh S saat dihubungi tim awak media, melalui akun WhatsApp dengan nomor 0813-xxxx-8302, pada Kamis (16/1/2026).

Jauh sebelum mengkonfirmasi perihal harga Pupuk Subsidi, tim awak media sempat bertanya untuk memastikan, apakah yang saat ini dihubungi adalah S.

“Enjih, Pak bos pripun, (iya, Pak bos bagaimana red),” ucap S melalui sambungan telepon kepada wartawan BINTASARA.com.

S juga membenarkan bahwa dirinya menjual Pupuk Bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska yang saat ini dijual dengan harga Rp110.000 untuk Urea, sementara untuk NPK Phonska dijual dengan harga Rp115.000.

“Di akhir tahun, tepatnya bulan November 2025, pada saat Pupuk Subsidi turun, kami juga turun harga ke Rp115.000,” kata S.

S mengaku bahwa, sejak awal tahun 2025 hingga Oktober 2025 menjual Pupuk Bersubsidi jenis Urea maupun di NPK Phonska mencapai harga Rp150.0000.

“Nama kios saya inisial PS. Status Saya sekretaris Kelompok Tani (Poktan) BU, untuk ketuanya Pak BN,” ujarnya.

Ketika ditanya sejak kapan menjabat sebagai Sekretaris Poktan, S mengatakan bahwa, lupa mulai kapan.

“Mboten wonten SK-ne, kelompok tani nopo wonten SK-ne, namung jiwa sosial to Pak (Tidak ada SK-nya, kelompok tani apakah ada SK-nya, hanya jiwa sosial kok Pak red),” kata S.

Ketika pertanyaan dipertegas lagi sejak kapan dan berapa lama dirinya menjabat sebagai sebagai pengurus Poktan apakah 10 tahun atau 5 tahun, S menjelaskan bahwa kurang lebih 5 tahun.

“Sampun supe kulo, 10 tahun mboten wonten, mungkin nggih 5 tahun, ngapunten mboten sekeco wonten tiyang katah (sudah lupa saya, 10 tahun tidak ada, mungkin ya 5 tahun, maaf tidak enak ini banyak orang red),” pungkasnya.

Sementara pada berita tayang sebelumnya dengan judul “Pupuk Subsidi di Gondang Nganjuk Diduga Dijual Diatas HET, Harga Capai Rp200.000” berdasarkan keterangan dari sejumlah masyarakat harga pupuk Urea dan Phonska mencapai harga Rp150.000 hingga Rp200.000 per sak dengan berat 50 kilogram.

“Kalau orang sini yang beli itu harganya Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), tapi kalau orang luar Desa bisa mencapai harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah),” kata masyarakat sebut saja Bang Tagor (bukan nama sebenarnya red), ketika dikonfirmasi pada, Rabu (24/12/2025) lalu.

Berita Terkini Hukum Perdagangan Pertanian

Permintaan Takedown Berita Oleh KPH Nganjuk, Tuai Sorotan dari Komisi I DPRD Nganjuk

Jan 14, 2026

Nganjuk, BINTASARA.com — Permintaan takedown pemberitaan oleh Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk, Jawa Timur tak berhenti sebagai percakapan di sebuah kafe.

Kini menuai sorotan tajam dari M Nasikul Koiri Abadi anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk bidang Pemerintahan dan Hukum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berasal dari Daerah Pemilihan empat (Dapil IV) Kabupaten Nganjuk.

Menurut M Nasikul Koiri Abadi mengatakan, permintaan penghapusan atau takedown berita yang datang dari pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan menyentuh prinsip dasar negara hukum dan demokrasi.

“Dalam negara yang menjunjung konstitusi, kritik melalui pemberitaan bukanlah kejahatan, melainkan mekanisme kontrol yang sah, dan dilindungi undang-undang, kalau sebuah institusi publik merasa dirugikan oleh pemberitaan, harusnya memberikan hak jawab, bukan dengan meminta berita ditakedown,” ujar pria yang akrab disapa Nasik ini.

Ia menilai, permintaan takedown justru menunjukkan kegagapan dalam memahami fungsi pers sebagai pilar demokrasi. Terlebih, Perhutani merupakan BUMN yang mengelola sumber daya negara dan bekerja langsung dengan masyarakat kecil seperti pesanggem.

“Ini bukan perusahaan privat yang tidak bisa atau alergi kritik. Perhutani mengelola hutan negara. Setiap kebijakannya sah untuk diuji dan dikritisi oleh publik,” tegasnya.

Pengasuh utama Yayasan Mambaul Khoirot ini menegaskan, pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas melindungi kerja jurnalistik. Selama berita ditayangkan berdasarkan fakta, konfirmasi, dan kepentingan publik, maka tidak ada ruang bagi tekanan, apalagi permintaan penghapusan.

“Takedown itu bukan istilah hukum dalam UU Pers, yang ada adalah hak jawab. Kalau pejabat publik mulai bicara takedown, ini sudah mengarah pada pembungkaman halus,” katanya.

Lebih lanjut, sekretaris fraksi PKB ini menilai narasi “meng-counter berita” yang disampaikan pejabat Perhutani juga menunjukkan pola pikir defensif, bukan solutif.

“Meng-counter berita itu boleh, tapi dengan data, bukan dengan tekanan. Jangan dibalik logikanya, seolah-olah pers yang harus menyesuaikan dengan kenyamanan pejabat,” imbuhnya.

Ia menegaskan, bila praktik semacam ini dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya kebebasan pers, tetapi juga keberanian media untuk mengangkat persoalan rakyat kecil juga terancam.

“Hari ini yang diminta diturunkan berita soal pesanggem. Besok bisa berita lain. Kalau semua tunduk pada permintaan semacam ini, pers kehilangan fungsinya,” ucap Pengurus Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) ini.

Dia bahkan menyebut permintaan takedown sebagai alarm dini buruknya tata kelola komunikasi publik di tubuh lembaga negara.

“Pejabat publik seharusnya sibuk memperbaiki kebijakan, bukan mengatur narasi media. Kritik itu bukan musuh, tapi cermin,” pungkasnya.

Di tengah polemik relasi Perhutani dan pesanggem, suara hukum ini menegaskan satu hal: persoalan bukan pada berita yang terbit, melainkan pada keberanian negara untuk menerima sorotan.

Ketika kritik dijawab dengan permintaan penghapusan atau takedown, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar citra institusi, tetapi kualitas demokrasi itu sendiri.

Berita Terkini Perdagangan Pertanian

Pupuk Subsidi di Gondang Nganjuk Diduga Dijual Diatas HET, Harga Capai Rp200.000

Jan 14, 2026

Nganjuk, BINTASARA.COM — Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk mereka, terutama petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) dan mengelola lahan dengan luas tertentu.

Tujuan pupuk bersubsidi ini adalah untuk menjaga stabilitas harga pupuk di tingkat petani, meningkatkan produktivitas pertanian, dan membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Namun siapa sangka disisi lain ternyata salah satu Desa di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, diduga menjual pupuk bersubsidi diatas Harga Ecer Tertinggi (HET) yang semestinya.

Berdasarkan keterangan dari sejumlah masyarakat yang diterima wartawan Bintasara.com, harga pupuk Urea dan Phonska mencapai harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per sak dengan berat 50 kilogram.

Menurut sejumlah masyarakat, Pupuk Subsidi di Desanya dikelola oleh S yang menyandang status sebagai Ketua Poktan, namun dirinya tidak mengetahui apa nama Poktannya.

“Kalau orang sini yang beli itu harganya Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), tapi kalau orang luar Desa bisa mencapai harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah),” kata masyarakat sebut saja Bang Tagor (bukan nama sebenarnya red), ketika dikonfirmasi pada, Rabu (24/12/2025) lalu.

Sementara menurut Bang Tagor, harga tersebut ditetapkan sendiri oleh S, tanpa adanya musyawarah ataupun koordinasi dengan para anggota poktan. Sehingga patut diduga bahwa S meraup keuntungan dari pupuk yang disubsidi oleh pemerintah.

“S juga sempat menawarkan ke saya Pupuk Subsidi dengan harga Rp150.000 per sak, daripada dengan harga yang tinggi lebih baik cari yang non subsidi saja, bedanya cuman sedikit kok,” ucap Bang Tagor, kepada wartawan BINTASARA.com.

Bang Tagor menambahkan bahwa, S bukan kios resmi Pupuk Subsidi, karena sebelumnya kios Pupuk Subsidi disini sudah meninggal dunia yakni Almarhum KRB.

“Kemarin juga ada tetangga Desa membeli di tempatnya S, awalnya mendapatkan harga Rp150.000 per sak, yang setelah itu kembali lagi dinaikkan menjadi harga Rp200.000 per sak, akhirnya tidak jadi beli,” imbuhnya.

Ditempat yang sama sebut saja Melati (bukan nama sebenarnya red) menyampaikan bahwa, juga mengetahui bahwa ada tetangga Desa yang sempat membeli Pupuk Subsidi di kediaman S.

“Saya kan kenal dengan yang membeli Pupuk Subsidi itu, sehingga saya kan bertanya, mengapa tidak jadi beli? Menurut pembeli itu awalnya mendapatkan harga Rp150.000, dinaikkan menjadi Rp200.000,” kata Melati.

Melati mengungkapkan bahwa, padahal jika ada selisih harga yang tidak sesuai dengan HET, seharusnya dipertanggungjawabkan bersama para anggota poktan.

“Namun bagaimana para anggota poktan tahu, wong anggota poktan saja sulit untuk mendapatkan jatah atau bagian Pupuk Subsidi,” ujar Melati kepada wartawan BINTASARA.com.

Sementara itu masyarakat sebut saja Rohman (bukan nama sebenarnya red) mengatakan bahwa, sebenarnya tidak ada kelangkaan Pupuk Subsidi, jika anggota poktan diberikan informasi, pasti jatah atau bagiannya diambil.

“Terakhir saya tahu harga Rp150.000 itu pada bulan Oktober 2025 kemarin itu, untuk saat ini entah turun atau tidak, saya tidak tahu,” kata Rohman, pada Rabu (24/12/2025).

Menurut Rohman, harga Pupuk Subsidi terbaru mengalami penurunan, yakni dengan HET untuk Urea Rp1.800 per kilogram atau Rp90.000 per sak, sementara untuk NPK Phonska Rp1.840 per kilogram atau Rp92.000 per sak 50.

“Bahkan anggota poktan jika ingin mendapatkan Pupuk Subsidi, harus memohon seperti pengemis kepada S, padahal jatah atau bagiannya seharusnya sesuai dengan RDKK,” ucap Rohman.

Rohman menambahkan bahwa, penyaluran Pupuk Subsidi, oleh S tidak disalurkan berdasarkan siapa anggota poktannya, melainkan siapa yang dekat dengan S pasti mendapatkan bagian lebih banyak.

“Tidak pernah dimintai untuk mengumpulkan surat berdasarkan fotocopy SPPT (Pipil Pajak red), hanya pernah dimintai KTP dan itu sudah lama, mungkin itu difotokopi berulang kali,” terangnya.

Demikian juga Robin (bukan nama sebenarnya red) ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa, harga Pupuk Subsidi oleh S dijual dengan harga Rp150.000.

“Yang dilayani S tidak hanya anggota poktan, melainkan petani dari tetangga Desa yang tidak berstatus sebagai anggota poktan juga bisa mendapatkan jatah Pupuk Subsidi dengan harga Rp150.000,” kata Robin melalui sambungan telepon aplikasi WhatsApp, pada Selasa (23/12/2025).

Robin mengatakan bahwa, dirinya mengetahui harga Pupuk Subsidi yang dijual oleh S, dikarenakan dirinya selama tahun 2025 membeli sebanyak 3 kali.

“Saya itu sering membeli pupuk subsidi di kediamannya S, satu tahun terakhir (tahun 2025 red) saya membeli dengan harga Rp150.000 per sak, baik Urea maupun NPK Phonska,” imbuhnya.

Menurut Robin persyaratan untuk mendapatkan jatah Pupuk Subsidi tidak terlalu ribet, hanya cukup menggunakan identitas diri yakni KTP.

“Jadi hanya cukup dengan KTP, sudah bisa menikmati adanya Pupuk Subsidi yang ada di kediamannya S,” tandasnya.

Terpisah S ketika dikonfirmasi melalui nomor telepon 0813-xxxx-8302 tak memberikan respon. Bahkan Didik Wahyudi Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Gondang, ketika dikonfirmasi melalui nomor telepon 0852-xxxx-6022 juga tidak memberikan respon.

BERITA TERKINI Pertanian

Dukung Pengurus Poktan yang Baru, Eks Ketua Sampaikan Permohonan Maaf dan Komitmen

Agu 26, 2025

Nganjuk, BINTASARA.com — Demi mendukung kelancaran pengurus Kelompok Tani (Poktan) Guno Sakti yang baru, Supartono eks Ketua Poktan Guno Sakti Dusun Seloguno, Desa Perning, menyampaikan permohonan maaf dan komitmen, di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Senin (25/8/2025) malam.

Berdasarkan pantauan wartawan BINTASARA.com, Supartono ketika menyampaikan permohonan maaf dan komitmennya disaksikan oleh Koordinator BPP Teguh Januri, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Jatikalen I Harianto, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Lohjinawi Suyanto, dan Ketua Poktan Guno Sakti yang baru Sampun Pari Purnomo.

Dalam penyampaian permohonan maaf dan pengakuan segala kesalahan yang telah Supartono lakukan dan perbuat selama menjadi Ketua Kelompok Tani Guno Sakti, adalah sebagai berikut:

Mengakui kesalahan saya dan meminta maaf dalam penentuan harga pupuk bersubsidi ditingkat kelompok tani dengan mengambil keputusan secara sepihak tanpa melalui musyawarah, rapat pertemuan dan kesepakatan yang dihadiri semua anggota kelompok tani.
Mengakui kesalahan saya dan meminta maaf selama menjadi ketua kelompok tani guno sakti tidak pernah melakukan penyusunan laporan penggunaan kas kelompok sesuai arahan petugas secara terperinci dan berkelanjutan serta tidak pernah melaporkanya kepada anggota kelompok tani, oleh karena itu saya bersedia untuk mempertanggung jawabkan dan mengembalikan uang kas tersebut.
Mengakui kesalahan saya dan meminta maaf karena telah secara pribadi menguasai dan menggunakan alsintan bantuan pemerintah yang seharusnya diperuntukan untuk seluruh anggota kelompok tani, oleh karena itu saya akan menyerahkan seluruh aset bantuan alsintan tersebut kepada kelompok tani.
Saya akan menjaga keamanan, kondusivitas keadaan di Dusun Seloguno, Desa Perning, dengan tidak memprovokasi, mengadu domba, menghasut, menggerakkan massa, membuat kegaduhan dan tidak mencampuri urusan kelompok tani guno sakti.
Saya berjanji dan berkomitmen akan mendukung Pemerintahan Desa Perning, Dusun Seloguno untuk mendukung kegiatan kelompok tani kedepannya.
Apabila terjadi kegaduhan di Dusun Seloguno, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan, paksaan dan intervensi dari pihak manapun, apabila pernyataan tersebut saya langgar, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama Ketua Poktan Guno Sakti yang baru Sampun Pari Purnomo mengungkapkan, akan mensosialisasikan apa yang disampaikan oleh Supartono eks Ketua Poktan Guno Sakti kepada seluruh anggotanya.

“Kami mewakili pengurus dan anggota Poktan Guno Sakti menerima apa yang telah disampaikan oleh Pak Supartono, dan akan kami sampaikan kepada seluruh anggota,” ucap Ketua Poktan Guno Sakti yang baru ini.

Sampun sapaan akrab Ketua Poktan Guno Sakti yang baru yakin bahwa seluruh anggotanya bisa menerima pernyataan Supartono, dikarenakan tidak hanya siap mengembalikan kas organisasi, melainkan juga akan menyerahkan aset organisasi.

“Kami meyakini bahwa anggota kami bisa menerima, dikarenakan Pak Supartono juga siap menyerahkan aset organisasi seperti alsintan milik Poktan Guno Sakti, dan berkomitmen untuk mendukung kegiatan Poktan Guno Sakti,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Gapoktan Lohjinawi Suyanto menyatakan, dirinya akan terus melakukan pendampingan terhadap Poktan yang ada di Desa Perning, terlebih terhadap pengurus Poktan Guno Sakti dikarenakan masih baru.

“Kedepannya kami akan fokus mendampingi seluruh Poktan yang ada, supaya tidak ada lagi kesewenang-wenangan dalam melaksanakan kegiatan, terlebih kepada pengurus Poktan Guno Sakti yang masih baru,” ujar eks Ketua Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan) Jatikalen ini.

Menurut pria yang akrab dipanggil Yanto ini, dirinya akan terus berkoordinasi dengan PPL maupun BPP Kecamatan Jatikalen, jika ditemukan hal-hal yang diputuskan Poktan secara sepihak oleh pengurus Poktan dan merugikan petani.

“Sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan petani, kedepannya saya akan terus memantau perkembangan Poktan yang ada di Desa Perning, supaya para petani bisa lebih sejahtera, yang pada akhirnya dapat membantu ketahanan pangan nasional di Desa,” terangnya.

Tidak ketinggalan, Koordinator BPP Kecamatan Jatikalen Teguh Januri mengapresiasi sikap Supartono yang mengakui kesalahannya, hal tersebut adalah pintu untuk perbaikan kedepannya.

“Dengan apa yang dilakukan Pak Supartono selama ini, harus dijadikan pembelajaran bersama. Kami kedepannya akan terus mendampingi dan mengawal Poktan agar berjalan lebih tertib, transparan, dan berorientasi pada kepentingan petani,” jelas alumni pra jabatan 2017 silam yang biasa Teguh.

Pertanian

Dugaan Penjualan Pupuk Subsidi Diatas HET Tuai Sorotan dari Komisi I dan II DPRD Kabupaten Nganjuk

Agu 21, 2025

Nganjuk, BINTASARA.com — Dugaan penjualan pupuk bersubsidi diatas Harga Ecer Tertinggi (HET) pada Kelompok Tani (Poktan) Guno Sakti, Dusun Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, menuai sorotan dari Komisi I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Pasalnya setelah tim dari Dinas Pertanian turun ke lapangan pada Rabu (20/8/2025) untuk kroscek namun diduga enggan menjelaskan hasilnya.

Pada berita sebelumnya yang berjudul “Kroscek Harga Pupuk Subsidi di Poktan Guno Sakti, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Enggan Menjelaskan” Dinas Pertanian melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Jatikalen, melakukan kroscek terhadap pupuk bersubsidi yang diduga dijual diatas HET oleh Ketua Poktan Guno Sakti.

Namun ironisnya, kroscek yang mereka lakukan diduga kurang serius. Pasalnya tim BPP Jatikalen hingga Kepala Dinas Pertanian Ida Shobihatin ketika dikonfirmasi enggan menjelaskan hasil krosceknya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nganjuk Suprapto ketika dikonfirmasi menyampaikan, BPP memiliki peran dalam pengawasan harga pupuk bersubsidi, meskipun bukan sebagai pengawas utama.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nganjuk Suprapto (istimewa)

“Tugas utama koordinator BPP salah satunya adalah mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan, termasuk pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, yang bertujuan untuk memastikan pupuk sampai ke petani tepat sasaran dan sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” tutur Suprapto, melalui sambungan telepon, pada Kamis (21/8/2025).

Menurut Suprapto peran koordinator BPP terkait pengawasan pupuk bersubsidi, adalah bertugas mengoordinasikan PPL dalam melakukan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kelompok tani dan memastikan ketersediaan dan harga yang tepat.

“Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pupuk bersubsidi tersedia bagi petani sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan dijual dengan harga yang sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah,” ucap politikus Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) ini.

Pria yang akrab disapa Prapto menjelaskan, dengan adanya pengawasan, diharapkan dapat meminimalkan potensi penyelewengan pupuk bersubsidi dan memastikan pupuk diterima petani sesuai dengan kebutuhannya.

“Apabila ada temuan Koordinator BPP juga berperan dalam melaporkan hasil pengawasan kepada instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, untuk tindak lanjut jika ditemukan penyimpangan, seperti juga harga yang tidak sesuai HET,” terangnya.

Prapto mengungkapkan, koordinator BPP juga berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan dengan pihak-pihak terkait dalam pengawasan pupuk bersubsidi, seperti distributor, kios pengecer, dan instansi pemerintah lainnya.

“Meskipun koordinator BPP berperan dalam pengawasan, pengawasan pupuk bersubsidi juga melibatkan berbagai pihak, seperti Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP),” terangnya.

Suprapto menambahkan, KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat daerah, sementara PPL bertugas langsung di lapangan untuk mendampingi petani dan melakukan pengawasan penyaluran pupuk.

“Dalam hal ini juga tidak meninggalkan distributor dan Kios Pupuk, karena mereka adalah pihak yang mendistribusikan dan menjual pupuk bersubsidi kepada petani,” imbuhnya.

Dengan adanya koordinasi dan kerjasama dari semua pihak terkait, Suprapto berharap penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai dengan harga yang ditetapkan, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Nganjuk umumnya Nasional,” tandasnya.

Sementara M Nasikul Koiri Abadi anggota Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan, penjualan pupuk bersubsidi wajib sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

M Nasikul Koiri Abadi anggota Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk (istimewa)

“Penyalur pupuk bersubsidi di tingkat pengecer (Lini IV) wajib menjual pupuk sesuai HET yang berlaku,” ujar Pria yang akrab disapa Nasik, pada Kamis (21/8/2025).

Pengasuh utama yayasan Mamba’ul Khoirot Tanjunganom, Nganjuk ini menjelaskan, HET untuk pupuk bersubsidi ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku untuk penjualan kepada petani.

“Penyalur pupuk bersubsidi, terutama pengecer resmi, memiliki kewajiban untuk menjual pupuk sesuai dengan HET yang berlaku,” terang.

Menurut alumni Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bahrul Ulum Tambakberas Jombang ini, menjual pupuk bersubsidi di atas HET adalah pelanggaran yang dapat dikenai sanksi.

“Jadi penjualan pupuk bersubsidi sesuai dengan HET ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi yang terjangkau bagi petani,” kata Nasik.

Eks Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU Nganjuk itu menambahkan, pemerintah dan pihak terkait wajib melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi, untuk memastikan kepatuhan terhadap HET.

“Yang perlu digarisbawahi adalah, petani hanya bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dari pengecer resmi yang ditunjuk di wilayahnya, dan jika petani yang menemukan praktik penjualan di atas HET dapat melaporkan ke layanan pelanggan Pupuk Indonesia atau pihak berwenang,” imbuh Alumni Universitas Islam Kadiri ini.

Lawyer yang dilantik pada November 2012 ini mengungkapkan, petani bisa memastikan bahwa mereka membeli pupuk bersubsidi di kios resmi dan terdaftar.

“Jadi ketika membeli minta bukti pembelian (kwitansi), sehingga jika ada dugaan kecurangan seperti penjualan diatas HET, ada bukti,” terangnya.

Nasik berharap kepada para petani, jika melihat penjualan pupuk subsidi diatas HET, bisa memberikan teguran dan mengingatkan, serta bisa berkoordinasi dengan pihak berwenang.

“Ingat meski penjualan pupuk subsidi diatas HET kurang tepat, kios pupuk jangan ditakut-takuti, karena penjual pupuk modalnya besar untungnya kecil, dan tidak semua orang mampu menjadi kios,” tutup Nasik.

Pertanian

Kroscek Harga Pupuk Subsidi di Poktan Guno Sakti, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Enggan Menjelaskan

Agu 20, 2025

Nganjuk, BINTASARA.com — Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Jatikalen, melakukan kroscek terhadap pupuk bersubsidi yang diduga dijual diatas Harga Ecer Tertinggi (HET) oleh Ketua Kelompok Tani (Poktan) Guno Sakti, Dusun Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Namun ironisnya, kroscek yang mereka lakukan diduga kurang serius. Pasalnya tim BPP Jatikalen hingga Kepala Dinas Pertanian Ida Shobihatin ketika dikonfirmasi enggan menjelaskan hasil krosceknya.

Pada berita tayang sebelumnya dengan judul “Pupuk Subsidi di Poktan Guno Sakti Diduga Dijual Diatas HET, Harga Capai Rp150.000” Poktan Guno Sakti, Dusun Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, diduga menjual pupuk bersubsidi diatas Harga Ecer Tertinggi (HET) yang semestinya.

Sementara HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 644/kPTS/SR.310/M/11/2024, di tingkat kios ditetapkan sebesar Rp2.250 per kilogram atau Rp112.500 per sak untuk pupuk Urea, dan Rp2.300 per kilogram atau Rp115.000 per sak untuk pupuk NPK (Phonska).

Teguh Januri Koordinator BPP Jatikalen ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan kroscek lapangan.

“Besok akan kami cek ke lapangan pk.,” kata Teguh Januri melalui pesan aplikasi WhatsApp, pada Selasa (19/8/2025) malam sekira pukul 23.03 WIB.

Namun ketika dikonfirmasi pada Rabu (20/8/2025) Teguh Januri tak menjelaskan apapun kepada tim awak media terkait dengan hasil kinerjanya, bahkan dirinya mempersilahkan tim awak media untuk langsung konfirmasi ke Poktan Guno Sakti.

“Monggo langsung ke kelompok langsung mawon kersane lebih jelas pak.,” ujar Teguh Januri kepada wartawan BINTASARA.com.

Ketika ditanya apakah sudah kroscek, Teguh menyampaikan bahwa dirinya sudah melakukan kroscek, namun lagi-lagi tak menyampaikan hasilnya.

“Sudah pak cuma untuk lebih terperinci ngoten.,” katanya.

Ketika ditanya perihal kebenaran bahwa pupuk subsidi di Poktan Guno Sakti dijual dengan harga Rp150.000 per sak dengan berat 50 kilogram, Teguh Januri tak menjawab apapun.

Sementara Harianto Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Perning ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa dirinya akan menindaklanjuti ke Poktan Guno Sakti.

“Hari ini akan kami tindaklanjuti ke kelompok bersangkutan, matursuwun,” tulis Harianto melalui pesan aplikasi WhatsApp, pada Rabu (20/8/2025).

Sekira pukul 13.33 WIB, Harianto menyampaikan bahwa dirinya sudah mengkonfirmasi kepada pengurus Poktan Guno Sakti.

“Tadi sudah konfirmasi ke pengurus poktan mengenai hal tersebut bahwa sudah ada kesepakatan antara anggota dan pengurus kelompok tani dan ada berita acaranya, matursuwun,” tutur Harianto kepada wartawan Bintasara.com.

Ketika ditanya perihal kebenaran bahwa pupuk subsidi di Poktan Guno Sakti dijual dengan harga Rp150.000 per sak dengan berat 50 kilogram, Harianto tak menjelaskan apapun.

“Monggo njenengan bisa menghubungi pengurus kelompok tani yang bersangkutan agar bisa lebih jelas njeh, mtrswn,” terangnya.

Ketika ditanya terkait dengan seputar apa yang dikonfirmasi kepada Poktan, apa yang diketahui, dan tentang apa yang telah disepakati antara pengurus kelompok tani dengan anggotanya?, Harianto memilih diam tak menjawab lagi.

Terpisah Ida Shobihatin Kepala Dinas Pertanian ketika dimintai tanggapannya mengatakan bahwa dirinya masih ada acara.

“Sekedap gih, sy msh acara,” tulisnya singkat melalui pesan aplikasi WhatsApp, pada Rabu (20/8/2025) kepada wartawan BINTASARA.com.

Ketika ditunggu sampai sekitar pukul 16.00 WIB, Ida Shobihatin juga tak kunjung memberikan tanggapannya.

Sebelumnya salah satu anggota Poktan Guno Sakti sebut saja Amar (bukan nama sebenarnya) menyampaikan bahwa praktik penjualan pupuk subsidi diatas HET diduga diketahui PPL.

“PPL kayaknya juga mengetahui kok,” ujar Amar kepada wartawan BINTASARA.com ketika dikonfirmasi, pada Minggu (17/8/2025) malam.

Berita Terkini Pertanian

Pupuk Bersubsidi di Poktan Guno Sakti Diduga Dijual Diatas HET, Harga Capai Rp150.000

Agu 19, 2025

Nganjuk, BINTASARA.com— Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk mereka, terutama petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) dan mengelola lahan dengan luas tertentu.

Tujuan pupuk bersubsidi ini adalah untuk menjaga stabilitas harga pupuk di tingkat petani, meningkatkan produktivitas pertanian, dan membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Namun siapa sangka disisi lain ternyata Poktan Guno Sakti, Dusun Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, diduga menjual pupuk bersubsidi diatas Harga Ecer Tertinggi (HET) yang semestinya.

Berdasarkan keterangan dari sejumlah anggota Poktan Guno Sakti, yang diterima wartawan BINTASARA.com, harga pupuk Urea dan Phonska mencapai harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak dengan berat 50 kilogram.

Menurut mereka (sejumlah anggota Poktan Guno Sakti red), Ketua kelompoknya adalah Supartono.

“Jadi Pak Supartono itu sudah menjabat kurang lebih 15 tahun dan tidak pernah ada pergantian, karena memang tidak ada proses demokrasi seperti pemilihan ketua,” ucap anggota sebut saja Amar (bukan nama sebenarnya) ketika dikonfirmasi pada Minggu (17/8/2025) malam.

Amar menyatakan bahwa, Supartono melakukan penjualan pupuk subsidi dengan harga mencapai Rp150.000 per sak dengan berat 50 kilogram.

“Mungkin Pak Supartono itu tidak mau ada pergantian ketua Poktan, makanya sampai saat ini tidak ada kegiatan pemilihan ketua, kalaupun dirinya sudah menjabat selama kurang lebih 15 tahun, karena dari pupuk sudah meraup keuntungan yang besar,” tutur Amar kepada wartawan BINTASARA.com.

Sementara anggota Poktan Guno Sakti lainnya sebut saja Rama (bukan nama sebenarnya) mengungkapkan bahwa, Supartono juga menjual pupuk bersubsidi tersebut keluar dari Desa Perning, bahkan keluar dari Kecamatan Jatikalen.

“Pak Supartono menjual pupuk bersubsidi itu juga kepada seseorang yang berasal dari wilayah Kecamatan Lengkong, sementara anggota Poktan Guno Sakti yang lainnya belum mendapatkan jatah pupuk subsidi itu,” ujar Rama.

Menurut Rama semua aktivitas dilakukan tanpa adanya musyawarah antara anggota Poktan Guno Sakti dengan pengurus.

“Kami tidak tahu berapa pupuk yang datang dari kios dan untuk siapa saja, karena tidak ada musyawarah sama sekali, jadi Pak Supartono ini menjual pupuk bersubsidi layaknya transaksi jual beli di toko biasa, tanpa diminta fotocopy KTP dan tandatangan,” tandasnya.

Terpisah Supartono ketika dikonfirmasi melalui nomor telepon 0823-xxxx-1089, pada Selasa (19/8/2025) tak memberikan respon. Bahkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ketika dikonfirmasi melalui nomor telepon 0852-xxxx-6022, dihari yang sama juga tidak memberikan respon.

Sehingga ketika berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan.

BERITA TERKINI Pertanian

Dukung Ekraf Daerah, Wamenekraf Hadiri Panen Raya di AEWO Bogor

Apr 17, 2025

Bogor, bintasara.com – Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamenekraf) Irene Umar hadiri panen raya di Agro Edu Wisata Organik (AEWO) Mulyaharja, Bogor. Wamenekraf Irene menyebut kehadirannya sebagai wujud nyata sinergi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, kegiatan bersama lintas kementerian dan lembaga merupakan bentuk penguatan solidaritas. Kita ingin menunjukkan bahwa budaya hanya dapat hidup jika didukung oleh pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Wamenekraf Irene dalam acara yang digelar pada Kamis, 17 April 2025.

AEWO Mulyaharja yang berjuluk ‘Surga yang Tersisa di Kota Bogor’ merupakan kawasan agrowisata yang tidak hanya mengedepankan konsep pertanian organik namun juga menjadi ruang edukatif dan rekreatif bagi masyarakat. Panen raya yang digelar di kawasan seluas 23 hektare ini menghasilkan hingga 3 ton beras per hektare serta mencerminkan komitmen kuat masyarakat dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan berkelanjutan.

Selain sektor pertanian, AEWO menjadi panggung bagi munculnya potensi ekonomi kreatif lokal yang salah satunya disorot Wamenekraf Irene yaitu Bogor Sneakers, produk sepatu custom lokal. Wamenekraf Irene menyebut Bogor Sneakers mampu mempersonalisasi produk dan menciptakan nilai ekonomi tersendiri yang juga menjadi contoh nyata program Treasure Hunt yang diinisiasi Kemenekraf untuk menemukan harta karun ekonomi kreatif yang tersembunyi di berbagai daerah.

“Bogor Sneakers adalah harta karun. Personalitas dalam produk ini menjadi pondasi penting untuk menggerakkan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Ini langkah yang sangat tepat,” kata Wamenekraf Irene.

Di tempat yang sama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut kegiatan ini menjadi cerminan potensi lokal bersinergi dengan dukungan pemerintah pusat. Sedangkan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim selaku tuan rumah mengatakan pemanfaatan AEWO sebagai ruang kolaborasi berbagai sektor.

“Bukan hanya soal ketahanan pangan, tapi juga bagaimana budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi satu kesatuan pembangunan daerah,” ucap Wamendagri Bima Arya.

“Kami ingin membuktikan bahwa bukan hanya sektor sneaker yang bisa berkembang. Potensi kreatif lain di Kota Bogor juga bisa memberikan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja baru,” imbuh Dedie A Rachim.

Kegiatan Panen Raya AEWO menjadi contoh konkret dari integrasi ketahanan pangan, pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi kreatif. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi model kolaborasi pembangunan di daerah lain di Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan ini Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Direktur Utama Bulog Marga Taufiq, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman. Sedangkan Wamenekraf Irene didampingi Plt Kepala Biro Komunikasi Kiagoos Irvan Faisal.

Pertanian

​Realita Harga: Melambung di Atas Ketentuan

​Kesepakatan Sepihak di Balik Layar

​Respons Pemerintah: Antara Pembinaan dan Lepas Tangan

​Dugaan Praktik Sistemik

Anatomi Pungutan: Subsidi yang Tercekik Biaya Tambahan

Kesepakatan Elit Tanpa Suara Rakyat

Misteri Dana KTNA: Ratusan Juta Rupiah Menguap?

Keterlibatan BPP dan Ancaman Pidana

Kantor Redaksi:

Berita Trending

© 2026 PT Media Bintasara Design By BobRiva

Realita Harga: Melambung di Atas Ketentuan

Kesepakatan Sepihak di Balik Layar

Respons Pemerintah: Antara Pembinaan dan Lepas Tangan

Dugaan Praktik Sistemik