Agustus 31, 2026 19:58
Breaking News

Juni 2026

Kemenag Siapkan Ruang Layanan Curhat KUA untuk Dampingi Persoalan Keluarga

nan BINTASARA.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat peran Kantor Urusan Agama (KUA) melalui layanan curhat KUA sebagai ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan keluarga, sosial, dan keagamaan. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Lubenah Amir, saat membuka kegiatan menyampaikan Klasifikasi Indikator KUA dan Penghitungannya terselenggarankan di Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurut Lubenah, masyarakat yang menghadapi persoalan keluarga tidak selalu membutuhkan solusi instan. Sebaliknya, mereka lebih membutuhkan sosok yang mampu mendengarkan dengan penuh empati sebelum memberikan pendampingan.

“Permasalahan masyarakat itu sering kali hanya butuh di dengarkan. Ketika mereka bisa mengungkapkan unek-unek dan persoalannya, setengah dari masalah mereka sebenarnya sudah terselesaikan,” ujar Lubenah.

Kemenag Dorong KUA Menjadi Sahabat dan Pendamping Masyarakat

Lubenah menegaskan, Kemenag ingin menjadikan KUA sebagai sahabat masyarakat yang siap memberikan pendampingan terhadap berbagai persoalan rumah tangga, konflik keluarga, hingga masalah sosial yang berdampak pada kesehatan mental dan keharmonisan keluarga.

Ia menilai masih banyak keluarga yang membutuhkan perhatian dan pendampingan untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi.

“Banyak keluarga di luar sana yang harus kita bantu untuk menyembuhkan luka batinnya. Karena itu, mari kita siapkan telinga kita untuk menjadi teman curhat mereka,” katanya.

Layanan Curhat KUA Perkuat Pendampingan Melalui Kolaborasi BP4

Dalam kesempatan tersebut, Lubenah juga mendorong penguatan kerja sama antara KUA dan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Menurutnya, kolaborasi yang lebih erat dapat mengoptimalkan layanan konseling, pembinaan keluarga, serta pendampingan masyarakat.

Melalui sinergi tersebut, KUA berharap mampu menghadirkan pelayanan keagamaan yang lebih dekat, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kemenag Siapkan Standar dan Klasifikasi Kantor Urusan Agama

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Mutu Layanan KUA, Wildan Hasan Syadzili, menjelaskan bahwa Kemenag telah menyusun berbagai instrumen penguatan kelembagaan KUA.

Instrumen tersebut meliputi standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), hingga sistem klasifikasi KUA yang menyesuaikan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.

“Kita perlu mengkuantifikasi berbagai kebijakan dan layanan yang kita miliki agar dampaknya dapat terukur secara nyata,” ujar Wildan.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan KUA di wilayah perkotaan tentu berbeda dengan daerah terpencil. Karena itu, penerapan kebijakannya harus mempertimbangkan kondisi lokal agar layanan dapat berjalan lebih efektif.

Wujudkan KUA Profesional dan Berdampak

Kementerian Agama juga tengah memfinalisasi penggunaan tagline “KUA Pusat Layanan Keagamaan” sebagai identitas baru pelayanan KUA di Indonesia.

Lubenah mengajak seluruh jajaran KUA untuk terus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“KUA adalah wajah Kementerian Agama yang paling dekat dengan masyarakat. Mari bersama-sama mewujudkan KUA yang profesional, berdampak, akuntabel, dan mendapat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, serta kolaborasi lintas sektor, Kementerian Agama berharap KUA mampu menjadi pusat layanan keagamaan yang tidak hanya mengurus administrasi pernikahan, tetapi juga menjadi tempat konsultasi, pendampingan, dan solusi bagi masyarakat Indonesia.

Warga Binaan Lapas Panyabungan Mengikuti Kegiatan Pembinaan Kepribadian

BINTASARA.com, PANYABUNGAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Panyabungan terus memperkuat pembinaan kepribadian dan spiritual warga binaan melalui kegiatan pembinaan keagamaan Islam yang berlangsung di Masjid Lapas, Rabu (24/6/2026).

Warga binaan mengikuti tausiah dengan antusias dan khidmat. Penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama menyampaikan materi tentang pentingnya memperkuat keimanan, meningkatkan ketakwaan, memperbaiki akhlak, menumbuhkan kesabaran, serta membangun semangat berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik.

Melalui pembinaan yang komunikatif dan inspiratif, Lapas Panyabungan mendorong warga binaan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup selama menjalani masa pidana maupun setelah kembali ke tengah masyarakat.

Program pembinaan keagamaan ini menjadi bagian dari komitmen Lapas Kelas IIB Panyabungan dalam membentuk warga binaan yang berkarakter, berakhlak mulia, dan siap menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Aulia Rizki Raih Dua Gelar Magister Berkat Beasiswa Indonesia Bangkit

BINTASARA.com, BANDA ACEH – Perjalanan Aulia Rizki dua gelar membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih prestasi besar. Putra asal Desa Tumpok Teungoh, Lhokseumawe, Aceh, itu berhasil meraih dua gelar magister melalui program double degree dan mewakili ribuan lulusan dalam Wisuda Gelombang I dan II UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2026.

Aulia menyampaikan pesan dan kesan wisudawan di Auditorium Prof. Ali Hasjmy, Senin (22/6/2026). Di hadapan wisudawan, dosen, pimpinan kampus, dan orang tua, ia membagikan kisah perjuangannya menempuh pendidikan hingga mencapai prestasi akademik di tingkat internasional.

Kesuksesan itu tidak lepas dari Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), program kolaborasi LPDP dan Kementerian Agama. Melalui beasiswa tersebut, Aulia menempuh studi di UIN Ar-Raniry dan Universiti Utara Malaysia (UUM).

“Kami hanyalah anak-anak biasa, berasal dari desa yang mungkin tidak ada dalam peta, namun Allah menitipkan kesempatan yang tidak biasa,” ujar Aulia.

Aulia Rizki Dua Gelar Dari Desa ke Kampus Internasional

Aulia tumbuh dalam keluarga sederhana yang menanamkan nilai kerja keras dan syukur. Ia menamatkan S1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Ar-Raniry hanya dalam 3,5 tahun dengan IPK 3,87 sebagai lulusan terbaik.

Prestasi itu membawanya meraih BIB dan melanjutkan program double degree di Malaysia. Bersama lima mahasiswa lain, Aulia menyelesaikan dua tesis sekaligus dan meraih dua gelar magister dari Indonesia dan Malaysia.

Torehkan Prestasi Akademik

Selama studi, Aulia aktif meneliti dan menulis lebih dari 20 karya ilmiah, termasuk tiga artikel di jurnal internasional Scopus Q1. Di UUM, ia meraih IPK 3,93. Ia juga pernah menjadi Best Presenter pada seminar internasional dan Juara I Presentasi Hasil Penelitian UIN Ar-Raniry.

Aulia menegaskan bahwa mimpi tidak boleh padam karena keterbatasan. “Jika kami bisa, kalian juga, bahkan bisa lebih baik,” katanya.

Kisah Aulia menjadi bukti keberhasilan Beasiswa Indonesia Bangkit sekaligus inspirasi bahwa anak desa pun bisa bersaing di tingkat global.

Ia pernah meraih Best Presenter pada seminar internasional, Juara I Presentasi Hasil Penelitian UIN Ar-Raniry, serta menjadi pemateri dalam sejumlah konferensi nasional dan internasional.

Kemenpar Dorong Bebas Visa Kunjungan, Strategi Jitu Dongkrak Wisatawan dan Ekonomi Nasional

BINTASARA.com, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen strategis untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam menarik wisatawan mancanegara.

Kemenpar menilai BVK bukan sekadar kebijakan visa, melainkan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan aksesibilitas, kemudahan perjalanan, serta daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia. Kemudahan akses masuk menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi liburan, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan Asia Tenggara terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan mereka.

Menurut Kemenpar, Indonesia perlu memandang kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam perspektif yang lebih luas karena berdampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“BVK bukan sekadar fasilitas visa. Kebijakan ini merupakan instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan ekonomi, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Indonesia tidak boleh tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara,” tegas Kemenpar.

BVK Terbukti Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

Indonesia memiliki pengalaman sukses dalam menerapkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Pada tahun 2016, pemerintah memberikan fasilitas BVK kepada 169 negara. Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut berhasil meningkatkan permintaan wisatawan mancanegara hingga 24 persen dan menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja.

Bahkan, berdasarkan penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak BVK perkiraan mampu meningkatkan permintaan wisatawan asing hingga 32,4 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses perjalanan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pertumbuhan sektor pariwisata.

Kajian WTTC juga menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa memberikan dampak lebih besar di bandingkan bentuk fasilitasi visa lainnya. Median peningkatan kedatangan wisatawan melalui kebijakan visa-free tercatat mencapai 16,6 persen per tahun, jauh lebih tinggi dari pada kebijakan visa jenis baru yang hanya sekitar 8,1 persen per tahun.

Bebas Visa Kunjungan Indonesia Perlu Tingkatkan Daya Saing Kawasan

Kemenpar menilai kebijakan visa Indonesia perlu terus diperkuat agar mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Saat ini jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia masih relatif lebih sedikit dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, maupun Vietnam.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam merumuskan kebijakan visa, seperti keamanan nasional, prinsip resiprositas, kehati-hatian, serta kepentingan strategis negara.

“Kami memahami bahwa kebijakan visa harus merumuskan secara cermat. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata global,” jelas Kemenpar.

Fasilitasi Perjalanan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) memperkuat pentingnya kebijakan kemudahan perjalanan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa penghapusan atau penyederhanaan persyaratan masuk dapat meningkatkan arus wisatawan mancanegara antara 7,2 persen hingga 27 persen.

Sebaliknya, penambahan hambatan perjalanan melalui mekanisme travel authorization pada negara yang sebelumnya bebas visa berpotensi menurunkan jumlah wisatawan hingga 29,3 persen.

Kemenpar menilai hasil kajian tersebut semakin menegaskan bahwa kemudahan akses menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing pariwisata. Dengan akses yang lebih mudah, wisatawan berpotensi datang lebih banyak, tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak uang, dan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi pelaku usaha, UMKM, tenaga kerja, serta daerah tujuan wisata.

Karena itu, Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga terus perkuat untuk merumuskan kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang tepat, seimbang, dan mampu menjaga kepentingan nasional sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global.

“Pariwisata merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap aksesibilitas. Semakin mudah wisatawan datang ke Indonesia, semakin besar pula peluang ekonomi yang bergerak dan berkembang di destinasi wisata,” tutup Kemenpar.

Tingkatkan Pelayanan dan Pengamanan, Lapas Kotanopan Mengikuti Pengarahan Dirjenpas

BINTASARA.com, KOTANOPAN – Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan mengikuti pengarahan langsung dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPas) secara virtual via Zoom Meeting pada Rabu (24/6/2026).

Kegiatan yang diikuti secara zoom dalam rangka penguatan tugas dan fungsi (tusi) di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Indonesia.

Dirjen Pemasyarakatan menegaskan pentingnya penyamaan persepsi agar seluruh program kerja berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi terbaru.

Ada sejumlah poin krusial yang menjadi sorotan utama, mulai dari pemenuhan hak Warga Binaan (WB) yang harus tepat waktu, optimalisasi fasilitas layanan, hingga pengetatan pengamanan.

Salah satu yang digarisbawahi adalah perbaikan fasilitas penunjang. Berdasarkan data yang dipaparkan, saat ini terdapat 470 UPT yang memiliki fasilitas self service dalam kondisi rusak.

Dirjen Pas menginstruksikan seluruh kepala UPT untuk segera melakukan pengecekan dan perbaikan agar hak informasi WBP tidak terganggu.

Di sisi lain, aspek kesehatan juga menjadi prioritas jangka pendek Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam waktu dekat, akan digelar skrining kesehatan massal secara gratis untuk mendeteksi TBC dan HIV di seluruh UPT. Program perdana ini dijadwalkan bakal kick-off di Pulau Nusakambangan pada 29 Juni 2026 mendatang.

Guna mempercepat proses hukum dan birokrasi, seluruh UPT diminta segera melakukan langkah taktis. Di antaranya adalah percepatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan terkait sidang online, pemutakhiran data overstaying, serta pengurusan surat jaminan integrasi yang sudah bisa dicicil sejak awal masa pidana WBP agar tidak terjadi keterlambatan.

Menutup arahannya, DirjenPas mengingatkan dengan keras terkait komitmen menjaga integritas dan pencegahan gratifikasi. Pegawai dilarang keras melakukan manipulasi atau pemalsuan data pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Polwan Polda Metro Jaya Gelar Ziarah Khidmat di Bogor, Tegaskan Semangat Pengabdian dan Keteladanan

BINTASARA.com, BOGOR – Pakor Polwan Polda Metro Jaya AKBP Rusmiati Wahyu Lestari memimpin kegiatan ziarah dan tabur bunga di Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Giri Tama, Bogor, Selasa (24/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus doa kepada para pendahulu yang telah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara.

Ziarah berlangsung khidmat dan penuh penghormatan. Jajaran Polwan Polda Metro Jaya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib sebagai wujud penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pendahulu.

AKBP Rusmiati Wahyu Lestari mengatakan bahwa kegiatan ziarah ini memiliki makna mendalam bagi seluruh anggota Polwan. Menurutnya, ziarah dan tabur bunga yang baru terlaksana ini, bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi pengingat untuk terus menjaga semangat pengabdian dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ziarah dan tabur bunga ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada para pendahulu. Nilai ketulusan, dedikasi, dan pengabdian mereka menjadi teladan bagi Polwan Polda Metro Jaya dalam menjalankan tugas,” ujar AKBP Rusmiati.

Ziarah Polwan Polda Metro Kenang Keteladanan dan Semangat Pengabdian

Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mengenang nilai-nilai keteladanan, loyalitas, dan semangat pengabdian sebagai warisan para pendahulu. Nilai-nilai tersebut berharap terus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya bagi jajaran Polwan Polda Metro Jaya.

AKBP Rusmiati menegaskan bahwa Polwan Polda Metro Jaya akan terus memperkuat pendekatan humanis dalam setiap tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Polwan berharap mampu memberikan rasa aman, nyaman, serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Perkuat Komitmen Pelayanan Humanis

Melalui kegiatan ziarah dan tabur bunga ini, Polwan Polda Metro Jaya kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga nilai kepedulian, keteladanan, dan pengabdian dalam setiap pelaksanaan tugas.

Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan Polri yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Dengan mengenang jasa para pendahulu, Polwan Polda Metro Jaya berharap seluruh personel dapat terus menumbuhkan integritas, loyalitas, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Lapas Tahuna Panen Raya Jagung, Capai 5000 Tongkol

BINTASARA.com, TAHUNA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tahuna Tahuna berhasil panen jagung tahap yang kedua di lahan pertanian Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) hasil kerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Tahuna di kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa (23/6).

Hadir dalam kegiatan panen ini Kepala Seksi Kepala Lapas Tahuna, Yosef Leonard Sihombing, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Donald Maleke, Donald Maleke, Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja, Richardson Jacobus, Penyuluh Pertanian Lapangan CWS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johanis Moningka dan Lurah Mahena, Evelyn Hana.

Kalapas menyampaikan, kegiatan panen ini bisa berhasil berkat keseriusan jajaran Lapas Tahuna dalam mendukung program ketahanan pangan. “Keberhasilan panen jagung tahap kedua ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung program aksi strategis Menteri Imipas dan sebagai wujud Pembinaan kemandirian warga binaan yang menghasilkan manfaat untuk masyarakat,” ungkapnya.

“Kami bersyukur dan antusias melaksanakan panen ini. Meski dengan keterbatasan lahan, kami berkomitmen untuk menyukseskan program ketahanan pangan, khususnya di bidang agribisnis,” tambahnya.

Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja, Richardson Jacobus, menjelaskan panen hari ini merupakan panen tahap kedua dengan hasil sekitar 5000 buah jagung yang siap dipasarkan. “Ini merupakan panen jagung tahap kedua di tahun 2026. Selanjutnya dalam waktu dekat akan ada panen lagi dan panen ini juga bisa terlaksana berkat pembudidayaan yang baik oleh warga binaan,” terangnya.

“Sebanyak 5 karung jagung siap dipasarkan, Sebagian lagi dibeli oleh koperasi Lapas dan hasil panen ini juga sebagian digunakan sebagai bahan makanan bagi warga binaan,” tambahnya.

Penyuluh Pertanian Lapangan CWS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johanis Moningka, merasa senang bantuan bibit jagung yang disalurkan bisa bermanfaat. “Saya senang bibit jagung yang disalurkan bisa diolah dengan baik oleh pihak Lapas Tahuna dan bertumbuh subur serta bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Senada, Lurah Mahena, Evelyn Hana, senang dengan adanya program Pembinaan kemandirian ketahanan pangan Lapas Tahuna. “Senang sekali di kelurahan Mahena bisa terlaksana program seperti ini, yang mana masyarakat Sangihe yang juga dibina di Lapas Tahuna bisa dibekali keterampilan bertani dan bisa memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu warga binaan LK, bersyukur bisa terlibat dalam program ini. “Saya bersyukur bisa terlibat dalam program pertanian ini, karena membekali hidup saya secara pribadi dan bisa saya manfaatkan untuk menopang kehidupan saya saat bebas nanti,” ungkapnya.

Panen jagung ini merupakan implementasi Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni memberdayakan Warga Binaan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus praktik menebar harapan dengan membentuk karakter dan mental Warga Binaan melalui program pembinaan kemandirian.

Ini juga merupakan komitmen Lapas Tahuna dalam mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan yang mengutamakan keberlanjutan dan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Respons Arahan Pusat, Jajaran Lapas Muara Teweh Ikuti Zoom Pengarahan Pimpinan Tinggi Ditjenpas

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Lapas Muara Teweh beserta jajaran struktural dan staf menghadiri kegiatan pengarahan penting dari Pimpinan Tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) secara virtual pada Rabu (24/06).

Bertempat di ruang pertemuan Lapas, kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting ini diikuti dengan penuh antusias dan keseriusan.

Agenda berskala nasional tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Drs. Mashudi, serta diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Indonesia.

Pertemuan virtual ini berfokus pada pembahasan tiga agenda strategis yang krusial bagi pelaksanaan tugas ke depan. Poin utama pada pembahasan tersebut meliputi persiapan teknis pemenuhan hak warga binaan terkait pemberian Pengurangan Masa Pidana (PMP) Hari Anak.

Langkah ini terasa sangat penting guna memastikan pemenuhan hak-hak anak binaan dapat berjalan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Selain hak integrasi, pengarahan ini juga membedah secara mendalam terkait penguatan pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Optimalisasi digitalisasi data ini menjadi kunci utama bagi Lapas Muara Teweh dalam menyajikan transparansi data registrasi maupun pembinaan secara berkala.

Tak kalah penting, pimpinan pusat turut memaparkan rencana peluncuran serta kegiatan peresmian Ikatan Pembina Keamanan dan Pengaman Pemasyarakatan Indonesia (IKAPIPASI) sebagai wadah penguatan kompetensi intelijen dan pengamanan petugas.

Kepala Lapas Muara Teweh menyampaikan bahwa seluruh instruksi dan arahan dari Ditjenpas siap untuk langsung mengimplementasikan pada tingkat satuan kerja.

“Melalui pengarahan pimpinan tinggi hari ini, kami jajaran Lapas Muara Teweh berkomitmen penuh untuk melakukan akselerasi persiapan, mulai dari ketepatan input Sistem Database Pemasyarakatan hingga pemenuhan hak Pengurangan Masa Pidana Hari Anak. Sinergi ini penting demi mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin berdampak dan profesional,” tegasnya.

Say No To Drugs, Lapas Muara Teweh Gelar Tes Urine Rutin Bagi Warga Binaan

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Tes Urine Lapas Muara Teweh terus membuktikan komitmen perang terhadap narkoba melalui tindakan preventif yang agresif. Hari ini, jajaran pengamanan bersama tim medis Poliklinik Lapas melaksanakan kegiatan tes urine rutin secara acak yang menyasar para warga binaan dari berbagai blok hunian. Selasa, 23 Juni 2026.

Langkah medis ini sebagai implementasi nyata dari program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) guna memastikan lingkungan dalam Lapas benar-benar steril dari zat terlarang.

Proses pengambilan sampel urine berjalan dengan pengawalan ketat dari petugas pengamanan untuk menjamin transparansi dan keakuratan hasil di lapangan.

Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Teweh yang terpilih secara mendadak di arahkan satu per satu ke area pemeriksaan dengan pengawasan melekat, mulai dari toilet hingga penyerahan alat tes kit.

Pemeriksaan ini berfokus pada deteksi dini guna menutup rapat setiap celah sekecil apa pun terkait potensi penyelundupan dan penyalahgunaan barang haram di dalam institusi.

Tes Urine Lapas Muara Wujudkan Lapas Bersinar dan Sehat

Selain menjadi fungsi kontrol keamanan, kegiatan rutin ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi psikologis dan disiplin bagi warga binaan.

Pihak Lapas menegaskan bahwa konsistensi pelaksanaan tes urine ini merupakan bentuk perlindungan bagi warga binaan lainnya agar tidak terpengaruh oleh dampak buruk narkotika.

Melalui lingkungan yang bersih dan sehat, program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang ada di Lapas Muara Teweh dapat berjalan jauh lebih optimal.

Kepala Lapas Muara Teweh menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan pernah mengendurkan pengawasan terkait kebersihan blok dari narkoba.

Tes urine rutin dan berkala ini adalah harga mati untuk mewujudkan Lapas Muara Teweh yang Bersinar (Bersih dari Narkoba). Kami ingin memastikan seluruh warga binaan menjalani masa pidananya dengan aman, sehat, dan lurus. Jika ada yang berani melanggar, sanksi tegas hingga pencabutan hak remisi sudah menanti. Mari bersama kita jaga komitmen zero narkoba ini,” tegasnya.

Melalui pelaksanaan tes urine secara konsisten, Lapas Muara Teweh terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika demi mendukung keberhasilan program pembinaan warga binaan.

KONI Resmi Buka Kejurnas Boling Junior 2026, Lahirkan Calon Juara Dunia Indonesia!

BINTASARA.com, JAKARTA – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman secara resmi membuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Boling Junior 2026 di Arjuna Hyperbowling Club, Jakarta.

Ajang nasional tersebut diikuti 70 atlet putra dan putri dari delapan provinsi, yakni Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta. Para peserta bertanding pada tiga kategori usia, yaitu U-15, U-21, dan U-25.

KONI Apresiasi Konsistensi Pembinaan Atlet Boling

Dalam sambutannya, Marciano Norman mengapresiasi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Boling Indonesia (PB PBI) beserta jajaran pengurus serta seluruh klub boling di Indonesia yang terus menjalankan program pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan.

Menurutnya, konsistensi penyelenggaraan kejuaraan nasional menjadi fondasi penting dalam mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di level internasional.

“PB PBI secara konsisten menyelenggarakan Kejuaraan Nasional. Dari proses pembinaan tersebut, kita berharap lahir atlet-atlet yang mampu meraih prestasi pada single event maupun multi event internasional,” ujar Marciano.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua atlet yang terus memberikan dukungan penuh kepada putra-putrinya untuk berprestasi di dunia olahraga.

“Saya berterima kasih kepada para orang tua yang telah memberikan dukungan kepada putra-putrinya untuk berprestasi di olahraga,” katanya.

Pada pembukaan Kejurnas tersebut, Marciano didampingi Wakil Ketua Umum VI KONI Pusat Dr. Josef Adreanus Nae Soi, M.M., Kepala Bidang Media dan Humas KONI Pusat Tirto Prima Putra, serta Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Pusat Kolonel Kes. (Purn) Drs. Irfan Bahctiar.

KONI dan PB PBI Lepas Timnas ke Kejuaraan Dunia

Sebelum membuka Kejurnas, Marciano Norman bersama perwakilan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Jadi Rajagukguk, serta Ketua Umum PB PBI Marsda TNI (Purn) Agus Muhammad Bahron melepas Tim Nasional Boling Indonesia yang akan berlaga pada Kejuaraan Dunia Boling Junior 2026 di Kuching, Sarawak, Malaysia.

Marciano menegaskan rasa hormatnya kepada seluruh atlet yang telah menunjukkan dedikasi dan pengorbanan besar selama menjalani proses latihan dan pembinaan.

“Saya memberikan rasa hormat yang tinggi kepada mereka,” tegasnya.

Menurut Marciano, partisipasi Indonesia pada Kejuaraan Dunia Boling Junior 2026 bukan hanya berburu medali, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas, karakter, semangat juang, dan daya saing bangsa Indonesia di tingkat internasional.

“Atlet-atlet yang kita lepas hari ini adalah Patriot Olahraga, pejuang di masa damai yang setiap tetes keringat dan perjuangannya dipersembahkan untuk Indonesia,” ungkapnya.

Atlet Diminta Tampil Maksimal dan Menjunjung Sportivitas

Ketua Umum PB PBI Marsda TNI (Purn) Agus Muhammad Bahron berpesan kepada para atlet agar menikmati setiap pertandingan dan menampilkan kemampuan terbaik saat membela Merah Putih.

Ia menegaskan bahwa kemenangan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan, melainkan hasil dari proses pembinaan yang panjang dan berkelanjutan.

“Saya tidak ingin kalian semata-mata mengejar kemenangan karena kemenangan adalah bonus dari proses pembinaan. Yang terpenting, bermainlah dengan baik karena kalian membawa nama Indonesia di kancah internasional,” ujar Agus.

Menurutnya, disiplin, rasa percaya diri, dan semangat juang tinggi menjadi modal utama untuk meraih prestasi membanggakan di arena dunia.

KOI: Atlet Membawa Harapan Bangsa

Sementara itu, Komite Eksekutif KOI Jadi Rajagukguk menekankan bahwa kejuaraan bukan hanya ajang mencari juara, tetapi juga bagian dari proses pembinaan karakter dan pengembangan atlet masa depan Indonesia.

“Kejuaraan bukan hanya untuk mencari yang terbaik, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan, pembangunan karakter, dan pembibitan atlet masa depan Indonesia. Prestasi tidak lahir hanya dari kerja keras atlet, tetapi juga dari dukungan ekosistem organisasi olahraga yang kuat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan para atlet bahwa mereka membawa kehormatan bangsa dan harapan masyarakat Indonesia saat bertanding di panggung dunia.

“Kalian membawa Merah Putih dan harapan bangsa di panggung dunia. Junjung tinggi sportivitas, jaga semangat juang, dan berikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Jadikan setiap pengalaman bertanding sebagai langkah menuju prestasi yang lebih tinggi,” tutup Jadi Rajagukguk.

Dengan bergulirnya Kejurnas Boling Junior 2026 dan pelepasan Tim Nasional menuju Kejuaraan Dunia, KONI dan PB PBI berharap proses pembinaan atlet boling nasional semakin kuat serta mampu melahirkan generasi atlet berprestasi yang mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional.

Lapas Gunungsitoli Ikuti Pembahasan Persiapan PMP Hari Anak dan Penguatan Sistem Pemasyarakatan

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Lapas Kelas IIB Gunungsitoli mengikuti kegiatan pembahasan persiapan pemberian Pengurangan Masa Pidana (PMP) Hari Anak Tahun 2026, pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), serta persiapan peresmian Ikatan Pembina Keamanan dan Pengaman Pemasyarakatan Indonesia (IKAPIPASI) yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi. Rabu, 24 Juni 2026.

Dari Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, kegiatan diikuti oleh Kepala Lapas, Sahat Bangun, didampingi Kasi Binadik, Hiburan Loi; Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Fisman Zebua; Kasubsi Giatja, Helmi Tel; Kaur Kepegawaian, Abadi Harefa; serta Kaur Umum, El Zendrato.

Seluruh peserta mengikuti pembahasan dengan seksama, guna memastikan setiap arahan dan informasi yang disampaikan dapat dipahami dan ditindaklanjuti secara optimal.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) menekankan pentingnya ketelitian dalam proses usulan dan pemberian PMP Hari Anak, validitas serta pemutakhiran data pada Sistem Database Pemasyarakatan, serta kesiapan seluruh satuan kerja dalam mendukung pelaksanaan peresmian IKAPIPASI.

Pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung layanan pemasyarakatan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemasyarakatan di lingkungan Lapas Gunungsitoli.

Melalui pemahaman yang baik terhadap setiap kebijakan dan arahan yang diberikan, seluruh jajaran diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada warga binaan maupun masyarakat.

Keikutsertaan Lapas Gunungsitoli dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung program dan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya dalam pemenuhan hak warga binaan, penguatan tata kelola data pemasyarakatan, serta peningkatan profesionalisme petugas pemasyarakatan melalui berbagai program pembinaan organisasi yang berkelanjutan.

Berantas Barang Terlarang, Lapas Gunungtua Lakukan Penggeledahan Kamar Hunian Warga Binaan

BINTASARA.com, GUNUNGTUA – Razia insidentil Lapas Gunungtua Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara, melaksanakan penggeledahan di blok A.H.Nasution (Kamar 1 dan Kamar III) dan Blok Sisingamangaraja (Kamar IX) hunian warga binaan. Rabu, 24 Juni 2026.

Dengan beranggotakan 15 (lima belas) orang personil, kegiatan ini dipimpin Kalapas Kelas III Gunungtua melalui Kasubsi Kamtib bersama Rupam Siang, Taruna Poltekimipas dan CPNS.

Pada pelaksanaannya, seluruh penghuni didalam kamar masing-masing dan dalam keadaan kamar terkunci. Petugas mengeluarkan penghuni kamar sesuai target/sasaran penggeledahan razia insidentil di Blok A.H.Nasution (Kamar 1 dan Kamar III) dan Blok Sisingamangaraja (Kamar IX).

Selanjutnya, dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan kamar setiap penghuni.

Hasil Razia insidentil Lapas Gunungtua/penggeledahan kamar, petugas menemukan beberapa benda/ barang larangan berupa: Mancis 7 buah, Pisau Cukur 2 buah, Pulpen 8 buah, Sendok 1 buah, Botol Kaca 2 buah, Tali 2 utas, dan Gunting Kuku 1 buah.

Selanjutnya, barang-barang temuan dicatat dan diinventarisir diruangan Kasubsi Kamtib untuk dimusnahkan. Penggeledahan kamar hunian ini dilaksanakan dengan disaksikan salah satu penghuni kamar.

Kegiatan ini tidak lain merupakan tindak lanjut dari program akselerasi Menteri Imipas, Agus Andrianto, yaitu “Pemberantasan Peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan” yang bertujuan untuk meminimalisir barang-barang yang dilarang berada di dalam Lapas serta untuk menciptakan situasi lapas aman, terkendali dan kondusif.

Dirjen Imigrasi Indonesia Guncang Forum ASEAN, Usung Strategi Keimigrasian Indonesia ASEAN Lawan Kejahatan Lintas Negara

BINTASARA.com, SIEM REAP, KAMBOJA – Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar Strategi Keimigrasian Indonesia ASEAN dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung pada 23–25 Juni 2026 di Siem Reap, Kamboja.

Strategi ini menitikberatkan pada penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital.

“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Didukung dengan kolaborasi lintas instansi, kami telah mampu mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah pemeriksaan dilakukan,” papar Hendarsam dalam paparan pembukaannya.

Lebih lanjut Hendarsam menjelaskan bahwa di sektor pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat.

“Saya hari ini berkesempatan berdialog dengan DHA Australia. Kebetulan momennya pas, kami usulkan agar untuk prosedur penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa) untuk WNI, dapat secara proporsional dikelola oleh pemerintah Australia. Usulan kami adalah dengan
Sistem Undian (Ballot System) yang lebih sesuai untuk menjamin aspek keadilan, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang tinggi dari Indonesia,” papar

Hendarsam juga menyebutkan efektivitas Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang
terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berkontribusi pada penangkapan 210 WNA terkait kasus penipuan investasi daring di Batam pada awal Mei 2026 sebagai upaya mencegah penyalahgunaan izin tinggal.

Di hari yang sama, Dirjen Imigrasi juga menghadiri pertemuan bilateral dengan Department of Home of Affairs (DHA) Australia.

Dalam tataran regional, Indonesia ditunjuk sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu Penyelundupan Manusia (People Smuggling) dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM. Sementara itu, area kerja sama regional lainnya dipimpin oleh Kamboja (Intelligence Data Sharing Protocol), Malaysia (Foreign Terrorist Fighters Movement), Singapura (Fraudulent Travel Documents), dan Brunei Darussalam (Consular Matters).

“Tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penyelesaian yang terintegrasi. Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh,” tutup Hendarsam.

Mendagri Hadiri Puncak PENAS XVII Gorontalo 2026, Dorong Tranformasi Digital Swasembada Pangan

BINTASARA.com, GORONTALO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS XVII  2026PENAS XVII Gorontalo 2026, di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Agenda yang mengusung tema “Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional” tersebut dihadiri sekitar 50 ribu peserta yang berasal dari berbagai unsur. Mereka terdiri dari petani dan nelayan, pemerintah daerah (Pemda), organisasi terkait, hingga para pelaku sektor pertanian dan pangan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan atas undangan serta kesempatan untuk hadir langsung di tengah petani dan nelayan Indonesia. Ia menegaskan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut memiliki makna khusus, mengingat sejarah panjang keterlibatannya dalam dunia pertanian.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya. Saya diundang sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah Saudara-Saudara di acara yang sangat mulia ini, sangat penting yaitu Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan XVII Tahun 2026,” tutur Presiden.

Presiden juga menegaskan kedekatan historis antara dirinya dengan petani dan nelayan Indonesia, yang menurutnya telah terjalin sejak lama. Presiden Prabowo menyebut bahwa pengabdiannya sebagai mantan prajurit menjadi alasan kedekatan tersebut.

“Saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan,” ucap Presiden.

PENAS XVII Gorontalo 2026, Prabowo Tinjau Teknologi Pertanian Modern

Usai menyampaikan sambutan, Presiden Prabowo meninjau Teknologi Budidaya Padi Pertanian Modern Model Advanced Agricultural System (PM-AAS). Selain itu juga meninjau area Gelar Teknologi yang menampilkan berbagai inovasi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan teknologi pendukung swasembada pangan.

Selain Mendagri, turut hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah menteri Kabinet Merah Putih lainnya, kepala daerah, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kementerian Dalam Negeri

Wamendagri Bima Arya Bongkar Tantangan Transformasi Pelayanan Publik ASN, Pelayanan Publik Harus Berdampak Nyata!

BINTASARA.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya transformasi pelayanan publik ASN melalui penguatan orientasi pelayanan, empati, dan inovasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Bima Arya menyampaikan hal itu saat membuka Pelatihan Design Thinking bagi ASN Pemerintah Kabupaten/Kota bertema “Transformasi Pelayanan Publik: Kiprah ASN dalam Mewujudkan SPM yang Adaptif, Inovatif, dan Berdampak bagi Warga” di Hotel Ashley Jakarta, Rabu (24/06/2026).

ASN Harus Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

Dalam sambutannya, Bima Arya menyoroti tantangan mendasar yang masih dihadapi ASN dan kepala daerah, yakni memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Tantangan serius bagi para ASN adalah memahami bahwa mereka adalah pelayan publik atau public servant. Ini menjadi persoalan utama yang masih dihadapi banyak kepala daerah baru,” ujar Bima Arya.

Menurutnya, semangat melayani harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan atau tercapainya target administratif, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Pendekatan Human-Centered Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran

Bima Arya menekankan pentingnya penggunaan data, dialog, dan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan warga dalam merumuskan kebijakan publik. Ia meminta ASN lebih aktif turun ke lapangan agar memahami persoalan masyarakat secara langsung.

“Apa yang kita kerjakan harus benar-benar dibutuhkan warga, dirasakan manfaatnya, dan menjawab persoalan utama mereka. Design Thinking berorientasi pada human-centered, yaitu kemampuan kita memahami kebutuhan masyarakat melalui empati,” katanya.

Ia menilai pendekatan tersebut mampu memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan pemerintah dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Kemendagri Soroti 140 Daerah yang Masih Kesulitan Penuhi SPM

Dalam kesempatan itu, Bima Arya mengungkapkan bahwa Kemendagri saat ini memberikan perhatian khusus kepada sekitar 140 daerah yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal akibat keterbatasan anggaran.

Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut ASN untuk lebih kreatif dan inovatif agar pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan tetap berjalan secara optimal meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya.

Ia menegaskan bahwa ASN masa depan tidak cukup hanya menguasai aspek administratif, tetapi juga harus mampu membangun kolaborasi, mengelola data secara efektif, serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat.

“ASN harus mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak, membangun kolaborasi, dan memanfaatkan data secara tepat agar pelayanan publik semakin berkualitas,” tegasnya.

Pelatihan Design Thinking Perkuat Kapasitas ASN Daerah

Pelatihan Design Thinking yang diselenggarakan The Reform Initiatives (TRI) dengan dukungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dan Ford Foundation tersebut diikuti peserta dari 17 kabupaten/kota di lima provinsi.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas ASN dalam merancang kebijakan dan pelayanan publik yang lebih adaptif, inovatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pelatihan tersebut, pemerintah berharap ASN mampu mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan menghadirkan pelayanan publik yang berdampak nyata bagi warga.

Perkuat Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Pemerintah Konsolidasikan Gerakan Ruang Aman Anak Nasional

BINTASARA.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui Gerakan Ruang Aman Anak (Gerakan RANA) di lingkungan pendidikan, keluarga, hingga ruang digital. Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang terlindungi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno usai memimpin Rapat Tingkat Menteri dalam rangka membahas Penyelenggaraan Gerakan Ruang Aman dan Nyaman Anak (RANA) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Selasa (23/6/2026).

“Ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden yang secara spesifik disampaikan kepada Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bagaimana satuan-satuan pendidikan benar-benar menyediakan ruang yang aman dan nyaman untuk anak. Bukan hanya di ruang fisik saja di sekolah, tetapi juga di ruang digital, lingkungan keluarga, dan ruang publik,” ujar Menko PMK.

Menko PMK menjelaskan bahwa Gerakan RANA menjadi wadah untuk mengonsolidasikan berbagai upaya dan inisiatif perlindungan anak yang selama ini telah dijalankan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Gerakan ini diharapkan dapat lebih mendorong penguatan sinergi dan kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan penuh kasih bagi tumbuh kembang anak.

“Kita bersepakat untuk membuat gerakan nasional yang kita beri nama gerakannya RANA, gerakan untuk membangun ruang aman dan nyaman untuk anak,” jelasnya.

Gerakan RANA akan dijalankan melalui lima pilar utama, yaitu edukasi publik, penguatan keluarga berkualitas, penyediaan satuan pendidikan termasuk satuan pendidikan berbasis agama, daycare yang aman, pelindungan anak di ruang digital, serta penguatan sistem respons darurat dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Melalui gerakan ini, pemerintah menargetkan terwujudnya gerakan nasional menuju “Anak Merdeka dari Kekerasan” pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Agustus mendatang.

Pemerintah memanfaatkan momentum penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026/2027 untuk mengarusutamakan Gerakan RANA kepada sekolah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat luas, termasuk anak sebagai bagian paling penting dari gerakan nasional ini. Momentum tersebut merupakan upaya untuk memperkuat edukasi sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan anak.

“Kita bersepakat untuk memanfaatkan momentum penerimaan siswa baru tahun ini untuk mengglorifikasi, mengarusutamakan, mengedukasi bagi penjaminan ruang aman dan nyaman untuk anak,” ujarnya.

Menko PMK menyampaikan pemerintah juga memperkuat langkah-langkah pencegahan sistematis melalui penguatan forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemantauan secara berkala untuk memastikan implementasi program berjalan efektif, serta mempercepat respons dan penanganan apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak.

“Kita juga memperkuat upaya-upaya yang sistematis untuk pencegahan. Kita sudah sepakat untuk memperkuat forum koordinasi dalam rangka secara day-to-day melakukan monitoring, menjamin implementasi yang tersinergikan lintas K/L,” tegasnya.

Di samping itu, upaya ini akan diselaraskan dengan sistem perlindungan anak lain yang dapat dimanfaatkan masyarakat, seperti SAPA 129 dari Kementerian PPPA, Hotline 110 Polri, sistem respons darurat perlindungan anak KPAI, Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Digital, Hotline Kesehatan Mental dan Pencegahan Bunuh Diri Kementerian Kesehatan, serta Hotline Pelayanan Sosial Anak Kementerian Sosial.

“Setelah pengarusutamaan dan edukasi, kita juga harus benar-benar secara sistematis melakukan pencegahan dan juga merespons cepat dan melakukan penanganan seandainya terjadi kekerasan,” pungkas Pratikno.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, Ketua KPAI Aris Adi Leksono, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya. Red

Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II, Rutan Rantau Perkuat Komitmen Capaian Kinerja Optimal

BINTASARA.com, RANTAU – Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode April sampai dengan Juni Tahun 2026 pada Selasa (23/06) di Aula Rutan Rantau.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi sarana untuk mengukur capaian kinerja masing-masing bidang sekaligus mengevaluasi realisasi anggaran selama Triwulan II Tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, setiap seksi memaparkan progres pelaksanaan kegiatan, capaian indikator kinerja, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerja organisasi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala merupakan bagian dari upaya Rutan Rantau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Selain membahas realisasi anggaran, kegiatan ini juga menekankan pentingnya sinergi antarpegawai dalam mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

Kepala Rutan Kelas IIB Rantau, Renaldi Hutagalung, menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

“Monitoring dan evaluasi bukan hanya untuk melihat sejauh mana target telah tercapai, tetapi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai tantangan serta mencari solusi yang tepat. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, saya berharap seluruh jajaran dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Renaldi.

Lapas Manado Serahkan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Warga Binaan

BINTASARA.com, MANADO – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Manado kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program pemasyarakatan yang humanis dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Rabu (24/06/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian Lapas Manado terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya keluarga warga binaan yang menghadapi tantangan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Jajaran pegawai Lapas Manado memimpin langsung penyerahan bantuan sosial kepada keluarga WBP yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Bantuan berupa paket kebutuhan pokok untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban ekonomi keluarga penerima.

Selain menyalurkan bantuan, Lapas Manado juga memperkuat hubungan antara institusi pemasyarakatan dengan keluarga warga binaan serta masyarakat sekitar. Dukungan keluarga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program pembinaan dan proses reintegrasi sosial warga binaan setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

Pihak Lapas Manado menilai keterlibatan keluarga menjadi salah satu faktor utama dalam membangun motivasi warga binaan untuk menjalani masa pembinaan dengan baik serta mempersiapkan diri kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Kegiatan bantuan sosial berlangsung tertib, lancar, dan penuh kehangatan. Para penerima bantuan menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perhatian serta pemberian bansos oleh Lapas Manado.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Manado terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan warga binaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemasyarakatan yang lebih humanis, profesional, dan berdampak positif.

Cegah Gangguan Kamtib, Lapas Kotapinang Lakukan Penggeledahan Kamar Hunian Warga Binaan

BINTASARA.com, KOTAPINANG – Jajaran Petugas Lapas Kotapinang, melaksanakan kegiatan penggeledahan Kamar 01 Blok B Warga Binaan. Selasa, 23 Juni 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, dan penggeledahan dilaksanakan pada pukul 13.10 WIB s/d selesai.

Dengan personil 09 orang petugas yang dipimpin oleh Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), Regu Pengamanan piket, CPNS serta Personil Babinsa Koramil Kotapinang.

Pada pelaksanaannya, kamar dibuka serta WBP dikeluarkan satu persatu dari kamarnya dan diperiksa/digeledah Seluruh badan, kemudian diadakan penggeledahan isi kamar dengan disaksikan oleh perwakilan warga binaan.

Hasil Penggeledahan kamar hunian, petugas menemukan beberapa barang yang dilarang berupa : Sendok Stainless 02 (dua) Buah, Kipas Rusak 01 (satu) Buah, Botol Kaca 02 (dua) Buah, Cukur 02 (Dua) buah, Pisau Cutter : 01 (satu) buah, dan Korek Api : 01 (satu).

Pelaksanaan Penggeledahan kamar hunian berjalan aman, tertib dan lancar. Barang hasil Penggeledahan di catat, di inventarisir dan dimusnahkan.

Apresiasi Integritas, 4 Petugas Lapas Muara Teweh Terima Penghargaan Pegawai Teladan

berBINTASARA.com, MUARA TEWEH – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Teweh memberikan apresiasi tertinggi kepada 4 orang petugas atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam apel penghargaan pegawai teladan hari ini. Selasa, 23 Juni 2026.

Mewakili Kepala Lapas (Kalapas) Muara Teweh, Kepala Seksi Binadik dan Giatja (Kasi Binadik), Agustinus Siagian, menyerahkan secara resmi penghargaan sebagai Pegawai Teladan kepada 4 orang petugas berprestasi.

Pemberian penghargaan bertempatan pada kegiatan apel pagi yang mana menjadi momentum berharga untuk merayakan loyalitas dan kontribusi emas para petugas tersebut.

Proses pemilihan ke-4 pegawai teladan ini telah melalui tahapan penyaringan dan evaluasi yang sangat ketat oleh Tim Penilai Internal Lapas.

Parameter penilaian tidak hanya berdasarkan pada aspek kedisiplinan kehadiran atau ketepatan waktu saja, melainkan juga menyoroti aspek integritas, inovasi kerja, kemampuan menyelesaikan tugas kedinasan, hingga perilaku keseharian yang mampu memberikan dampak serta atmosfer positif bagi lingkungan kerja organisasi.

Pemberian penghargaan ini mengemban misi penting sebagai stimulus untuk mendongkrak motivasi kerja serta memacu iklim kompetisi yang sehat di antara sesama jajaran pegawai.

Pihak manajemen Lapas menegaskan bahwa setiap keringat dan komitmen dalam memajukan pelayanan publik di Lapas Muara Teweh akan selalu mendapatkan panggung kehormatan yang layak.

Momentum ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan sumber daya manusia di dalam institusi berjalan secara objektif dan apresiatif.

Dalam amanatnya mewakili Kalapas, Kasi Binadik Agustinus Siagian menyampaikan rasa bangga atas prestasi dalam meraih penghargaan sebagai pegawai teladan.

“Selamat kepada 4 petugas yang menerima predikat Pegawai Teladan hari ini. Penghargaan ini adalah buah manis dari konsistensi, kejujuran, dan kerja keras kalian dalam mendukung program pembinaan dan pelayanan. Jadikan momentum ini sebagai cambuk semangat untuk mempertahankan kinerja terbaik, serta jadilah inspirasi bagi rekan-rekan petugas lainnya demi kemajuan Lapas Muara Teweh,” tutur Agustinus Siagian.

Pelayanan di Pos Bapas Rutan Tamiang Layang, Empat WBP Ikuti Wawancara Usulan Cuti Bersyarat

BINTASARA.com, MURUNG RAYA – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh melalui Pos Bapas yang berada di Rutan Kelas IIB Tamiang Layang melaksanakan pelayanan wawancara Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Reintegrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) guna memperoleh program Cuti Bersyarat (CB). Rabu, 24 Juni 2026.

Kegiatan wawancara oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai bagian dari proses penyusunan Litmas yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian hak integrasi. Pada kesempatan tersebut, sebanyak empat orang mengikuti seleksi wawancara cuti bersyarat WBP guna menggali data dan informasi terkait kondisi pribadi, keluarga, lingkungan sosial, serta kesiapan menjalani program reintegrasi di masyarakat.

Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh, M. Ading Saidhy, menyampaikan bahwa Litmas merupakan instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang objektif terhadap usulan program integrasi. “Melalui proses wawancara dan penggalian data yang komprehensif, Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan rekomendasi yang akurat sehingga program reintegrasi dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran,” ujarnya.

Pelaksanaan pelayanan Litmas Reintegrasi berlangsung dengan tertib dan lancar sebagai bentuk komitmen Bapas Muara Teweh dalam memberikan layanan pembimbingan kemasyarakatan yang profesional dan akuntabel.

(Humas Bapas Muara Teweh)

Bapas Muara Teweh Laksanakan BAP Pencabutan Integrasi Klien Pemasyarakatan di Polres Murung Raya

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait usulan pencabutan program integrasi terhadap seorang klien pemasyarakatan di Polres Murung Raya, Senin (22/06/2026).

Bapas Muara Teweh pada penggelaran kegiatan tersebut bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah merupakan tindak lanjut hasil pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan kepada klien yang kuat dugaan telah melakukan pengulangan tindak pidana selama menjalani program integrasi sosial.

Dalam proses pemeriksaan, petugas menggali informasi, melakukan klarifikasi, dan mengumpulkan keterangan dari klien pemasyarakatan sebagai bagian dari administrasi serta evaluasi untuk mengusulkan pencabutan program integrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sinergi Bapas, Polres, dan BNNP Perkuat Pengawasan Klien

Bapas Kelas II Muara Teweh bersama Polres Murung Raya dan BNNP Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi dalam mengawasi klien pemasyarakatan yang menjalani program integrasi. Langkah ini bertujuan memastikan setiap klien mematuhi kewajibannya sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Melalui kolaborasi tersebut, Bapas Muara Teweh terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pembimbingan kemasyarakatan secara profesional, efektif, dan berkelanjutan.

Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh, M. Ading Saidhy, menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam memastikan program integrasi berjalan sesuai aturan.

“Sinergi antara Bapas, aparat penegak hukum, dan instansi terkait sangat perlu kepastian pelaksanaan program integrasi berjalan sesuai ketentuan serta memberikan respons terhadap klien yang tidak memenuhi kewajibannya selama menjalani masa integrasi,” ujar Ading.

Pencabutan Integrasi Klien Pemasyarakatan Komitmen Jaga Keamanan dan Keberhasilan Reintegrasi Sosial

Kegiatan BAP berlangsung tertib dan lancar. Melalui langkah ini, Bapas Kelas II Muara Teweh menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembimbingan kemasyarakatan secara optimal.

Selain mendukung keberhasilan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan yang patuh terhadap aturan, pengawasan yang ketat juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dari potensi pengulangan tindak pidana.

(Humas Bapas Muara Teweh)

Wakili Asas Keadilan, Lapas Muara Teweh Gelar Sidang TPP Pengusulan Tamping bagi Warga Binaan

BINTASARA.com, MUARA TEWEHLembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Teweh menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam rangka pengusulan warga binaan yang akan ditugaskan sebagai tahanan pendamping (tamping) pada hari ini. Senin, 22 Juni 2026.

Bertempat di Aula Dalam Lapas, sidang strategis ini dipimpin langsung oleh jajaran pejabat struktural selaku ketua dan anggota komite TPP. Agenda ini menjadi instrumen penting guna memastikan setiap penunjukan peran tamping berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sidang TPP ini merupakan bagian dari mekanisme wajib guna menyaring dan menilai kelayakan para kandidat warga binaan dari berbagai aspek.

Tidak hanya meninjau kelengkapan berkas administratif, tim penguji juga melakukan penilaian substantif yang ketat, meliputi rekam jejak perilaku harian, tingkat kepatuhan terhadap tata tertib blok, keaktifan dalam program pembinaan, serta faktor psikologis.

Langkah selektif ini krusial dilakukan mengingat tamping akan mengemban amanah untuk membantu kelancaran tugas-tugas pembinaan harian petugas.

Dalam jalannya persidangan, tim TPP secara interaktif mewawancarai satu per satu warga binaan yang diusulkan. Proses ini dilakukan guna mengukur sejauh mana komitmen, integritas, dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh calon tamping.

Pihak Lapas menegaskan bahwa status tamping bukanlah sebuah hak istimewa yang permanen, melainkan amanah dan hak bersyarat yang dapat dievaluasi atau dicabut sewaktu-waktu apabila di kemudian hari ditemukan adanya penurunan kedisiplinan atau pelanggaran aturan.

(Humas Lapas Muara Teweh)

Karutan Humbang Hasundutan Resmikan Inovasi SI-KREIN, Optimalkan Layanan Kunjungan dan Program Reintegrasi

BINTASARA.com, HUMBANG HASUNDUTAN – Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas IIB Humbang Hasundutan secara resmi meresmikan inovasi SI-KREIN (Optimalisasi Sistem Pendaftaran Layanan Kunjungan dan Re-Integrasi) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan kunjungan bagi keluarga warga binaan serta pemberian program reintegrasi secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Senin, 22 Juni 2026.

Peresmian inovasi SI-KREIN dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta masyarakat/keluarga warga binaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme penggunaan SI-KREIN sekaligus memperkenalkan berbagai kemudahan melalui inovasi.

Dalam sambutannya, Karutan Humbang Hasundutan menyampaikan bahwa SI-KREIN hadir sebagai solusi untuk mengoptimalkan proses pendaftaran layanan kunjungan dan pengelolaan program reintegrasi bagi warga binaan. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas terkait layanan kunjungan, sementara petugas dapat melakukan pendataan dan monitoring secara lebih tertib dan terintegrasi.

“SI-KREIN merupakan bentuk komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan. Inovasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kunjungan, tetapi juga membantu petugas dalam mengelola data warga binaan yang akan memperoleh program reintegrasi sehingga prosesnya menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Karutan.

SI-KREIN Layanan Kunjungan Reintegrasi, Dukung Hak Warga Binaan Secara Transparan

Pada kesempatan tersebut, Karutan juga memberikan sosialisasi secara langsung kepada warga binaan mengenai pentingnya memenuhi syarat administratif dan substantif untuk memperoleh hak reintegrasi, seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Sosialisasi juga diberikan kepada keluarga warga binaan agar memahami alur layanan dan persyaratan yang diperlukan dalam proses reintegrasi.

Masyarakat yang hadir menyambut baik inovasi SI-KREIN karena dinilai mampu memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi layanan serta meningkatkan transparansi proses pelayanan di Rutan Humbang Hasundutan. Selain itu, inovasi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara warga binaan dengan keluarga melalui layanan kunjungan yang lebih tertata dan optimal.

Dengan hadirnya SI-KREIN, Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi pelayanan publik yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Inovasi ini diharapkan menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan serta mendukung keberhasilan program reintegrasi sosial bagi warga binaan agar dapat kembali berperan aktif di tengah masyarakat

(Humas Rumbahas)

Bapas Muara Teweh Hadiri Launching Bantuan Sosial dan Honorarium Kelembagaan Masyarakat

BINTASARA.com, BARITO UTARA – Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah menghadiri kegiatan Launching Bantuan Sosial Permakanan, Bantuan Honorarium Kelembagaan Damang Adat, Mantir Adat, serta RT/RW se-Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Senin, 22 Juni 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan sosial serta dukungan terhadap peran kelembagaan masyarakat adat dan perangkat lingkungan dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan Bapas Kelas II Muara Teweh turut hadir sebagai bentuk sinergi dan dukungan terhadap program pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan serta penguatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Barito Utara.

Melalui kegiatan ini, Bapas Kelas II Muara Teweh terus memperkuat koordinasi dan hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, khususnya dalam proses pembimbingan dan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.

Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh, M. Ading Saidhy, menyampaikan bahwa sinergi antara instansi pemerintah menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif serta mendukung keberhasilan program pembimbingan kemasyarakatan.

“Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, terutama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan,” ujar Ading.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar serta mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara.

(Humas Bapas Muara Teweh)

Bapas Muara Teweh Laksanakan Monitoring Pelayanan Masyarakat ABH di UPT PPA Kabupaten Barito Utara

BINTASARA.com, BARITO UTARA – Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Barito Utara. Senin, 22 Juni 2026.

Kegiatan monitoring ini terlaksana sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam memastikan terpenuhinya pelayanan, pendampingan, serta perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, Bapas Kelas II Muara Teweh melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan oleh UPT PPA Kabupaten Barito Utara, termasuk koordinasi terkait pendampingan anak, pemenuhan hak anak, serta upaya penanganan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Melalui kegiatan monitoring ini, Bapas Kelas II Muara Teweh terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam memberikan pelayanan yang terpadu bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sehingga proses pembimbingan dan pemulihan anak dapat berjalan secara optimal.

Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh, M. Ading Saidhy, menyampaikan bahwa kolaborasi antar instansi menjadi faktor penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

“Sinergi antara Bapas, UPT PPA, dan instansi terkait sangat perlu untuk memastikan anak mendapatkan pendampingan yang tepat serta mendukung proses penyelesaian perkara anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Ading.

Kegiatan monitoring berlangsung dengan tertib dan lancar serta mencerminkan komitmen Bapas Kelas II Muara Teweh dalam memberikan pelayanan pembimbingan kemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berkelanjutan.

(Humas Bapas Muara Teweh)

Basirun Resmi Jabat Ketua OKK PWRI Bogor Raya, Siap Perkuat Organisasi dan Kaderisasi

BINTASARA.com, BOGOR – Pengurus Wilayah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bogor Raya resmi menunjuk Basirun sebagai Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) untuk masa bakti 2026–2031. Penunjukan tersebut melalui pernyataan resmi Ketua PWRI Bogor Raya sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.

Ketua PWRI Bogor Raya, Rohmat Selamat, menegaskan bahwa Bidang OKK memegang peranan strategis dalam menjalankan roda organisasi. Menurutnya, keberhasilan berbagai program kerja, termasuk peningkatan kesejahteraan anggota, sangat bergantung pada administrasi yang tertata, kaderisasi yang berkelanjutan, serta soliditas internal organisasi.

“Bidang OKK merupakan salah satu pilar utama organisasi. Dengan data anggota yang valid, kader yang berkualitas, dan tata kelola organisasi yang baik, berbagai program kerja dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Rohmat dalam keterangan resminya, Senin (22/6/2026).

Rohmat menjelaskan bahwa PWRI Bogor Raya memilih Basirun berdasarkan rekam jejak, integritas, pengalaman organisasi, dan dedikasinya dalam membangun kebersamaan di lingkungan organisasi. Ia optimistis Basirun mampu membawa energi baru untuk memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh wilayah Bogor Raya.

Prioritaskan Pembaruan Data dan Kaderisasi Anggota

Dalam menjalankan amanah barunya, Basirun mendapat sejumlah tugas prioritas. Salah satu agenda utama yang harus segera terlaksana adalah melakukan validasi dan pembaruan data anggota PWRI se-Bogor Raya guna menciptakan sistem administrasi yang lebih akurat, tertib, serta terintegrasi.

Selain itu, PWRI Bogor Raya juga mendorong lahirnya kader-kader baru yang memahami aturan organisasi, memiliki jiwa pengabdian, serta siap menjadi motor penggerak organisasi mulai dari tingkat DPC hingga ranting.

Rohmat menilai kaderisasi yang berkelanjutan menjadi kunci penting dalam menjaga eksistensi dan kemajuan organisasi di masa depan.

Ketua OKK PWRI Bogor, Perkuat Persatuan dan Tingkatkan Pelayanan Anggota

Selain fokus pada pengembangan organisasi, Rohmat Selamat menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman anggota. Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta semangat kebangsaan dalam setiap aktivitas organisasi.

“Soliditas organisasi harus terus diperkuat. Tidak boleh ada sekat-sekat yang memecah kebersamaan. Kita menjunjung tinggi semangat persatuan dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Rohmat juga meminta seluruh pengurus memberikan pelayanan terbaik kepada anggota, termasuk membuka ruang aspirasi, memberikan pendampingan, serta memperjuangkan hak-hak kesejahteraan anggota secara maksimal.

Menurutnya, jabatan dalam organisasi bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah yang harus penuh tanggung jawab.

“Jabatan bukan mahkota yang membanggakan, melainkan amanah yang harus mepertanggungjawabkan. Bekerjalah dengan tulus, layani anggota dengan hati, dan utamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” pesannya.

Rohmat turut mengajak seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat DPC, ranting, hingga seluruh anggota PWRI Bogor Raya untuk memberikan dukungan penuh kepada Ketua Bidang OKK yang baru.

Dengan kepengurusan yang semakin solid, PWRI Bogor Raya diharapkan mampu tumbuh menjadi organisasi wartawan yang profesional, kuat, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh anggotanya dalam mewujudkan kesejahteraan, martabat, serta kemajuan organisasi di masa mendatang.

Hadiri Konven Pendeta ke-XII GNKP Indonesia Tahun 2026, Walkot Gusit: Gereja Miliki Peran Strategis

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, S.E., M.Si di dampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Agus Bertatinus Laia, S.STP., MAP menghadiri Pembukaan Konven Pendeta ke-XII Gereja Nias Kristen Protestan (GNKP) Indonesia Tahun 2026, yang dilaksanakan di Gedung Gereja Distrik 31 Baptisan Hilina’a, Kamis, (18/06/2026).

Konven Pendeta ke-XII GNKP Indonesia Tahun 2026 mengusung tema “Integritas dan Kompetensi Pelayanan Hamba Tuhan” (bdk. Titus 1:7). Tema ini menjadi pengingat bagi para pelayan Tuhan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas pribadi, serta memperlengkapi diri dengan kompetensi yang memadai dalam menjawab tantangan pelayanan dan kebutuhan jemaat di tengah perkembangan zaman.

Ibadah pembukaan berlangsung dengan penuh khidmat dan diisi dengan pemberitaan Firman Tuhan oleh Ephorus GNKP, Pdt. Tolonihaogö Ndruru, S.Th. Dalam khotbahnya, para jemaat perlu membangun karakter kepemimpinan rohani yang berlandaskan nilai-nilai Alkitab, mengutamakan pelayanan yang tulus, serta menjadi saksi Kristus yang membawa damai, harapan, dan pengaruh positif bagi jemaat maupun masyarakat luas.

Dalam rangkaian acara, Ephorus GNKP Indonesia secara resmi membuka Konven Pendeta ke-XII GNKP Indonesia Tahun 2026, yang menandakan dengan pemukulan gong dan penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta.

Prosesi tersebut menjadi simbol mulainya pelaksanaan konven sekaligus menegaskan semangat kebersamaan, persatuan, dan komitmen para pelayan gereja dalam meningkatkan integritas dan kompetensi pelayanan sebagaimana tema.

Konven Pendeta GNKP Indonesia, Wali Kota Gunungsitoli Apresiasi GNKP Indonesia

Wali Kota Gunungsitoli dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ephorus GNKP Indonesia beserta seluruh panitia atas terselenggaranya Konven Pendeta ke-XII GNKP Indonesia Tahun 2026.

Ia menyampaikan rasa syukur karena Kota Gunungsitoli, khususnya Gereja Distrik 31 Baptisan Hilina’a, mendapatkan kepercayaan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan para pelayan gereja dari berbagai wilayah Indonesia.

Wali Kota menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memberikan dukungan kepada GNKP Indonesia dalam melaksanakan pelayanan dan berbagai program pembinaan umat. Menurutnya, gereja memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun karakter, moralitas, serta kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keimanan.

Sowa’a Laoli juga memohon dukungan doa dari seluruh pelayan gereja dan jemaat agar pemerintah Gunungsitoli mendapat hikmat, kekuatan, dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Dengan dukungan dan kolaborasi semua pihak, berharap program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Gunungsitoli,” tutupnya.

Turut hadir saat itu, BPHS GNKP Indonesia, Komisi Badan Tingkat Sinodal GNKP Indonesia, para anggota BPMS GNKP, BPHD/BPMD GNKP, BPHJ/BPMJ GNKP, Komite Nasional Lutheran World Federation, Tim Pelaksana Konven Pendeta ke-XII GNKP Indonesia Tahun 2026, para pendeta GNKP dari berbagai wilayah pelayanan, serta warga jemaat GNKP.

(Kris Laoli)

Fraksi Demokrat DPRD Nisel Tekankan Disiplin Aparatur dalam Mengelola APBD Secara Jujur dan Transparan

BINTASARA.com, NIAS SELATAN – Pengelolaan APBD transparan Nisel, Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nias Selatan (DPRD Nisel) menekankan agar aparatur dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlaksana secara jujur dan transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi Demokrat Luluzatulo Sarumaha saat membacakan pemandangan Fraksi Demokrat, pada Rapat Paripurna DPRD Nisel atas Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Nisel TA.2026, berlangsung di Aula Sidang Paripurna DPRD, Jalan Saonigeho, KM.3,5, Teluk Dalam, Kamis (18/06/2026).

Fraksi Demokrat menegaskan disiplin aparatur tidak cukup hanya dengan kehadiran tepat waktu di tempat kerja, namun disiplin yang sesungguhnya adalah, komitmen moral dan tanggung jawab dalam mengelola APBD secara jujur, transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pengelolaan APBD Transparan Nisel, Fraksi Demokrat Dorong Optimalisasi PAD

Menurut Fraksi Demokrat, Pengelolaan APBD Transparan Nisel adalah program dan kegiatan yang pembiayaannya melalui APBD harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan menjadi sarana untuk mengakomodasi kepentingan jabatan, kelompok tertentu, atau kepentingan di luar tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta Pemerintah Daerah lebih serius dan inovatif dalam mengoptimalkan potensi PAD, melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang sah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pendapatan daerah, serta pengembangan sektor-sektor unggulan.

Dalam pemandangan Fraksi Demokrat juga menekankan supaya pihak pemerintah daerah terus meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program-program pembangunan, sehingga setiap alokasi anggaran benar-benar menghasilkan output dan outcome terukur.

Sinergi dan komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif perlu saling menguatkan dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, Fraksi Demokrat juga mengharapkan kepada setiap OPD sebagai mitra kerja agar menghadiri setiap rapat.

Sementara, Pj. Sekda Nisel Amsarno Sarumaha dalam nota jawaban tertulis Bupati Nisel Sokhiatulo Laia, membacakan ucapan terima kasih serta mengapresiasi seluruh Fraksi DPRD lantaran menyetujui Ranperda APBD TA.2026 dalam pembahasan di tingkat komisi-komisi bersama OPD mitra kerja.

Saran dan masukan dari Fraksi mengenai potensi PAD, pihak Pemerintah Daerah  terus berupaya mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah melalui intesifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah juga akan melaksanakan setiap program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.

Mengenai opini BPK, pihak pemerintah daerah berkomitmen akan mempertahankan opini WTP dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua TP-PKK Kota Gunungsitoli Very Sowa’a Laoli Monitoring Langsung Pelaksana PAAREDI PKK di Desa Fadoro Lasara

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli, Ny. Veny Sowa’a Laoli, melaksanakan Monitoring Kecamatan dan Desa Pelaksana Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) PKK Tahun 2026 di Desa Fadoro Lasara, Kecamatan Gunungsitoli, Rabu (17/06/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan, evaluasi, dan penguatan pelaksanaan Program PAAREDI PKK dalam menghadapi berbagai tantangan pengasuhan anak dan remaja di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

PAAREDI Bukan Sekadar Penilaian Lomba

Dalam arahannya, Ny. Veny Sowa’a Laoli menegaskan bahwa kegiatan monitoring tidak hanya bertujuan untuk penilaian lomba, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program PAAREDI di tingkat desa dan kelurahan.

Ia mengajak seluruh kader PKK, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menjalankan program secara nyata sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh keluarga dan anak-anak.

“Program PAAREDI harus menjadi gerakan bersama dalam membangun pola asuh yang sehat, aman, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital,” tegasnya.

Monitoring PAAREDI PKK Gunungsitoli Edukasi Orang Tua Jadi Kunci Sukses

Ny. Veny menjelaskan beberapa kegiatan yang perlu terus dikembangkan dalam mendukung keberhasilan Program PAAREDI PKK. Salah satunya melalui penyelenggaraan kelas edukasi bagi orang tua mengenai pola asuh anak di era digital.

Materi edukasi tersebut mencakup pengawasan penggunaan gawai, pembatasan waktu layar (screen time), pengenalan internet sehat, serta peningkatan komunikasi antara orang tua dan anak.

Menurutnya, peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter anak agar mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab.

Desa dan Kelurahan Dapat Menampilkan Praktik Terbaik

Dalam persiapan menyambut Tim Monitoring TP-PKK Provinsi Sumatera Utara, Ketua TP-PKK Kota Gunungsitoli meminta seluruh desa dan kelurahan memastikan setiap program PAAREDI benar-benar terlaksana dan tidak hanya sebatas administrasi.

Ia juga meminta pengurus PKK menyiapkan dokumentasi kegiatan secara lengkap, menampilkan praktik-praktik terbaik (best practice), serta memastikan kader dan masyarakat memahami tujuan program yang dijalankan.

Ny. Veny berharap seluruh desa dan kelurahan di Kota Gunungsitoli mampu menunjukkan kesiapan terbaik dan menjadi contoh pelaksanaan Program PAAREDI PKK di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Desa Fadoro Lasara Paparkan Inovasi Pengasuhan Anak Era Digital

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua TP-PKK Desa Fadoro Lasara memaparkan berbagai program dan inovasi yang telah berjalan dalam mendukung pola asuh anak dan remaja di era digital.

Program tersebut melibatkan keluarga, kader PKK, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Paparan itu menunjukkan komitmen Desa Fadoro Lasara dalam mengembangkan program pengasuhan berbasis keluarga yang relevan dengan tantangan zaman.

TP-PKK Kota Gunungsitoli Salurkan Berbagai Bantuan

Selain melakukan monitoring PAAREDI PKK Gunungsitoli, Ny. Veny Sowa’a Laoli bersama mitra kerja menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat dan kelompok sasaran.

Bantuan tersebut bertujuan mendukung peningkatan kualitas keluarga, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah instansi turut berpartisipasi dalam penyaluran bantuan, antara lain TP-PKK Kota Gunungsitoli, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gunungsitoli, Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, PT TASPEN, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Gunungsitoli.

Tinjau Pojok Baca dan Bermain Bersama Anak-Anak

Usai menyerahkan bantuan, Ketua TP-PKK Kota Gunungsitoli bersama rombongan meninjau berbagai sarana pendukung Program PAAREDI yang tersedia di Desa Fadoro Lasara.

Salah satu fasilitas yang mendapat perhatian adalah Pojok Baca dan Area Bermain Anak yang berfungsi sebagai sarana edukasi sekaligus pengembangan minat baca anak-anak.

Dalam suasana penuh keakraban, Ny. Veny berinteraksi langsung dan bermain bersama anak-anak. Ia juga memberikan motivasi agar mereka rajin membaca, semangat belajar, serta memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif.

Berbagai Unsur Pemerintah dan Masyarakat Turut Hadir

Kegiatan monitoring berlangsung dengan penuh antusiasme dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas P3A, Sekretaris Dinas P3A, Camat Gunungsitoli, Sekretaris Kecamatan Gunungsitoli, jajaran TP-PKK Kota Gunungsitoli, TP-PKK Kecamatan Gunungsitoli, TP-PKK Desa Fadoro Lasara, Pemerintah Desa Fadoro Lasara, kader PKK, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.

Melalui kegiatan ini, TP-PKK Kota Gunungsitoli terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era digital melalui pola asuh yang tepat dan berkualitas.

(Kris Laoli)

Kejari Kota Bekasi Musnahkan Barang Bukti 164 Perkara, Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum

BINTASARA.com, KOTA BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi memusnahkan barang bukti dari 164 perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Kamis (18/6/2026). Barang bukti tersebut berasal dari perkara yang diputus sepanjang Desember 2025 hingga Juni 2026.

Pemusnahan barang bukti merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kewenangan jaksa sebagai eksekutor sebagaimana diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H., M.Hum., menegaskan, pemusnahan barang bukti merupakan bentuk pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus komitmen kejaksaan dalam menjaga kepastian hukum.

“Melalui pemusnahan barang bukti ini, kami memastikan seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terlaksana dengan baik, sehingga tidak ada peluang penyalahgunaan barang bukti,” kata Sulvia.

Barang bukti yang dimusnahkan didominasi perkara narkotika. Dari 49 perkara, Kejari Kota Bekasi memusnahkan ganja seberat 10.312,6 gram, sabu seberat 507,3 gram, tembakau sintetis seberat 2.347,11 gram, serta ekstasi seberat 7,15 gram.

Selain itu, Kejari Kota Bekasi memusnahkan barang bukti obat-obatan terlarang dari 26 perkara dengan jumlah mencapai 109.083 butir.

Kejari juga memusnahkan 15 bilah senjata tajam dari tujuh perkara. Barang bukti lain berasal dari 81 perkara yang meliputi 466 barang dengan berbagai jenis, seperti telepon genggam, tas, pakaian, timbangan, plastik klip, buku catatan, serta barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana.

Untuk perkara tindak pidana khusus (Pidsus), Kejari Kota Bekasi memusnahkan 880.400 batang rokok berbagai merek dari satu perkara.

Sulvia menambahkan, pemusnahan barang bukti tidak hanya menjalankan amanat putusan pengadilan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas penegakan hukum. Menurut dia, langkah tersebut mencerminkan komitmen Kejari Kota Bekasi dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. (Red)

Ribuan Warga Kepung Kantor Bupati Tapteng, Tuntut Beberapa Hal Kepada Bupati, Respon Masinton Pasaribu Diluar Dugaan

BINTASARA.com, TAPANULI TENGAH – Ribuan warga kepung Kantor Bupati Tapteng dari berbagai kecamatan memadati Jalan Lintas Sumatera pas depan Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Rabu (17/6/2026).

Masyarakat berbondong-bondong mendatangi Kantor Bupati untuk menyampaikan kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terkait penanganan dan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam yang terjadi pada 25 November 2025.

Aksi tersebut berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membawa berbagai tuntutan dan meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka di hadapan masyarakat serta awak media yang hadir di lokasi.

Warga Pertanyakan Penyaluran Bantuan Korban Bencana Tapteng

Dalam aksi tersebut, masyarakat mempertanyakan realisasi bantuan bagi korban bencana alam yang hingga kini belum tersalurkan secara merata kepada warga terdampak.

Mereka mengaku telah berulang kali menyerahkan data kepada petugas pendataan, namun hingga saat ini belum memperoleh kepastian terkait bantuan maupun program pemulihan sesuai janji pemerintah.

Warga menilai proses penanganan pascabencana berjalan lambat dan belum memberikan kejelasan bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana alam.

Korban Longsor Mengaku Belum Menerima Hak Pemulihan

Salah seorang peserta aksi, Irwan Nasution, warga Lingkungan IV Kelurahan Muaralibung, mengungkapkan bahwa rumah dan tempat usahanya rusak akibat tertimbun tanah longsor saat bencana melanda wilayah tersebut.

Menurutnya, hingga saat ini Dia dan sejumlah warga lainnya belum menerima bantuan pemulihan dari pemerintah daerah.

“Kami kehilangan rumah dan tempat usaha akibat longsor. Setelah kejadian itu, kami harus menumpang di rumah warga bahkan menyewa tempat tinggal karena rumah kami tidak bisa lagi ditempati. Namun sampai sekarang kami belum menerima hak-hak kami untuk pemulihan,” ujar Irwan Nasution.

Ia juga mengaku masyarakat sudah berulang kali menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah daerah, namun jawaban yang mereka terima selama ini hanya berupa janji dan perpanjangan waktu tanpa realisasi yang jelas.

“Jawaban yang kami terima hari ini tidak berbeda dengan jawaban sebelumnya. Kami terus menunggu kepastian, tetapi belum melihat bukti nyata terkait bantuan yang hanya janji kepada korban bencana,” katanya.

Warga Minta Pemerintah Bertindak Lebih Serius

Dalam wawancara dengan awak media, Irwan Nasution berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi masyarakat korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ia meminta Gubernur Sumatera Utara dan Presiden Republik Indonesia untuk memastikan proses penanganan korban bencana berjalan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.

Menurutnya, sebagian masyarakat korban bencana masih merasakan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Warga Kepung Kantor Bupati Tapteng, Masyarakat Desak Transparansi dan Kepastian Bantuan

Melalui aksi tersebut, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera memberikan penjelasan terbuka terkait status penyaluran bantuan serta langkah-langkah pemulihan bagi korban bencana alam 25 November 2025.

Dalam aksi tersebut warga menuntut pemerintah agar mempercepat realisasi bantuan yang telah dijanjikan agar masyarakat yang kehilangan rumah, tempat usaha, dan sumber penghasilan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Aksi damai tersebut menjadi bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan transparansi, kepastian, dan keadilan dalam penanganan korban bencana alam di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pewarta : Amosi zega

 

Siaga 24 Jam! Damkar Gunungsitoli Perkuat Layanan Darurat dan Edukasi Pencegahan Kebakaran

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Siaga 24 Jam! Damkar Gunungsitoli tingkatkan kesiapsiagaan layanan berkualitas kepada masyarakat, UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunungsitoli terus menjalankan berbagai program strategis untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam memberikan pelayanan darurat yang cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat.

Damkar Gunugsitoli Gencarkan Sosialisasi Call Center Darurat

UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunungsitoli memasang spanduk informasi Call Center Pemadam Kebakaran di sejumlah titik strategis yang tersebar di enam kecamatan.

Melalui pemasangan spanduk tersebut, petugas berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akses cepat terhadap layanan darurat ketika terjadi kebakaran maupun situasi penyelamatan lainnya.

Program sosialisasi ini juga bertujuan memperluas penyebaran informasi agar masyarakat mengetahui prosedur pelaporan kejadian darurat secara cepat dan tepat.

Simulasi Kebakaran Tingkatkan Pemahaman dan Koordinasi Masyarakat

Selain melakukan sosialisasi, UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunungsitoli juga menggelar simulasi penanggulangan kebakaran bersama masyarakat dan berbagai instansi terkait.

Melalui kegiatan tersebut, petugas meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah penanganan awal saat terjadi kebakaran, sekaligus memperkuat koordinasi antar pihak dalam menghadapi kondisi darurat.

Simulasi ini menjadi sarana edukasi penting untuk membangun budaya siaga bencana dan mengurangi risiko kerugian akibat kebakaran.

Peralatan Pemadam Terus Meningkat dan Teruji Secara Berkala

Untuk mendukung kelancaran operasional, UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terus melengkapi sarana pendukung berupa peralatan pemadam kebakaran dan perlengkapan penyelamatan lainnya.

Petugas juga secara rutin melakukan pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap seluruh peralatan guna memastikan kondisi sarana dan prasarana selalu siap kapan saja saat dibutuhkan.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga kecepatan respons petugas dalam menangani setiap laporan kebakaran maupun kegiatan penyelamatan lainnya.

Evaluasi Rutin Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi, UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunungsitoli secara berkala menggelar rapat evaluasi internal.

Melalui evaluasi tersebut, jajaran petugas membahas berbagai aspek pelayanan guna meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan efektivitas penanganan kebakaran serta operasi penyelamatan di lapangan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan menjadi fokus utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan responsif.

Pemko Gunungsitoli Ajak Masyarakat Aktif Cegah Kebakaran

Pemerintah Kota Gunungsitoli mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran dengan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing.

Masyarakat juga segera melaporkan setiap kejadian kebakaran atau kondisi darurat lainnya melalui layanan Call Center UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunungsitoli pada nomor 0812-6354-2211.

Dengan sinergi antara pemerintah, petugas pemadam kebakaran, dan masyarakat, upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran pada wilayah Kota Gunungsitoli dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan.

(Kris Laoli)

HWPL Dan IPYG Lakukan Aksi Donor Darah, 117 Kantong Darah Terkumpul

BINTASARA.com, JAKARTA – Memperingati Deklarasi Perdamaian Dunia setiap tanggal 25 Mei, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) dan International Peace Youth Group (IPYG) menyelenggarakan kampanye donor darah bertajuk “Peace in Our Blood” di Medan dan Jakarta pada 3–4 Juni 2026.

Inisiatif ini mencerminkan upaya HWPL dan IPYG dalam membangun perdamaian melalui aksi kemanusiaan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, selain menjaga stok darah, kampanye ini juga mengajak kita menumbuhkan rasa peduli, semangat berbagi, dan persatuan sebagai pondasi budaya damai.

Kegiatan di Medan berlangsung pada 3 Juni 2026 di Hall IGN Washington Purba, Universitas Sari Mutiara Indonesia (USM), bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Sebanyak 130 peserta berpartisipasi dalam kegiatan ini dan berhasil mengumpulkan 68 kantong darah.

https://bintasara.com/
Peserta Donor Pada Aksi Donor Darah HWPL dan IPYG

 

Parlindungan Purba, Pendiri Universitas Sari Mutiara Indonesia sekaligus anggota Komite Hukum Internasional HWPL, hadir dalam kegiatan ini. Beliau sudah lama mendukung inisiatif perdamaian HWPL di Indonesia. Turut hadir Prof. Dr. Dra. Ivan Elisabeth Purba, S.H., M.Kes., selaku Rektor USM.

Kegiatan di Jakarta berlangsung pada 4 Juni 2026 di Auditorium Dr. H. Abdul Rajak, Lantai 5, Universitas Mohammad Husni Thamrin. Universitas Mohammad Husni Thamrin, T-Preneur, PMI, dan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta menyelenggarakan program ini bersama-sama. Sebanyak 88 peserta mengikuti kegiatan ini dan berhasil mengumpulkan 49 kantong darah.

Di antara para tamu yang hadir adalah Dr. Ningky Sasanti Munir, MBA., MA, Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin; Dr. Ajeng Tias Endarti, SKM., M.Comm. Health; serta Cipto D. Kumolo, S.Pd., MARS, yang mewakili universitas.

 

Pelaksanaan Aksi Donor Darah Berjalan Sukses

Total 218 peserta ikut dalam dua kegiatan ini dan berhasil kumpulkan 117 kantong darah untuk layanan kesehatan.

Selain mengikuti donor darah, peserta juga mengikuti sesi edukasi perdamaian yang disertai dengan diskusi. Dalam sesi tersebut, topik yang dibahas sederhana: menjadi relawan dan mendukung komunitas. Aksi kecil ini diyakini bisa bangun masyarakat yang lebih kuat dan peduli.

Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa, staf, relawan, dan warga turut berkumpul di lokasi donor. Suasananya penuh rasa tanggungjawab dan solidaritas. Banyak peserta mengapresiasi kegiatan ini sebab mereka bisa langsung menyelamatkan nyawa. Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap pesan perdamaian dan kontribusi sosial.

Parlindungan Purba, Pendiri Universitas Sari Mutiara Indonesia, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi yang telah terjalin dan berharap kemitraan dengan HWPL dan IPYG dapat terus berlanjut melalui berbagai inisiatif perdamaian di Medan pada masa mendatang.

Evi, perwakilan IPYG di Medan, menyampaikan rasa terima kasih atas antusiasme mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, tingginya partisipasi dari berbagai pihak membuktikan bahwa aksi kolektif bisa berdampak nyata bagi kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

Tiurma, Ketua IPYG Indonesia, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam membentuk masa depan yang lebih baik.

“Aksi kemanusiaan di Medan dan Jakarta membuktikan bahwa generasi muda tidak hanya bicara soal perubahan, tapi benar-benar turun dan mengambil tindakan nyata.”

Kami berterima kasih kepada setiap peserta yang telah menyingsingkan lengan baju dan memilih untuk memberi bagi sesama. “karena itu, mari terus menyatukan hati untuk Indonesia. Sebab pemuda hari ini adalah cerminan Indonesia di masa depan,” ujarnya.

Sebagai organisasi perdamaian internasional, HWPL mendorong terwujudnya perdamaian berkelanjutan melalui kerangka hukum, dialog antaragama, pendidikan perdamaian, dan berbagai inisiatif kemanusiaan.

Melalui Declaration of Peace and Cessation of War (DPCW), upaya kerukunan antar umat beragama, serta kegiatan perdamaian di tingkat akar rumput, HWPL bersama pemerintah, masyarakat sipil, pendidik, pemimpin agama, perempuan, dan pemuda membangun budaya damai di seluruh dunia.

Penyelenggara berharap kampanye ini membuka kerja sama berkelanjutan dengan perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan kelompok masyarakat. Tujuannya: semakin banyak generasi muda yang ikut berkontribusi lewat kegiatan kerelawanan dan pelayanan kemanusiaan.

Lewat Konsolidasi, Pengurus Baru GPKN 2026 Rampung Terbentuk, Siap Jadi Wadah Pemersatu Pemuda Ono Niha

BINTASARA.com, JAKARTA – Pembentukan pengurus Baru 2026 GPKN mendapat apresiasi dari para pendiri, penasehat, pembina, dan seluruh pihak karena suksesnya rapat konsolidasi pembentukan pengurusbaru pada Jumat, 12 Juni 2026.

Rapat tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat organisasi dan mempersiapkan kepengurusan yang solid, profesional, serta siap menjalankan program kerja bagi kemajuan generasi muda Kepulauan Nias.

Dalam rapat konsolidasi, peserta menyepakati bahwa susunan calon pengurus sementara tetap tanpa perubahan. Seluruh calon pengurus menyatakan kesediaan mengemban amanah untuk memajukan organisasi.

GPKN menargetkan penyusunan struktur kepengurusan lengkap selesai pada akhir Juni 2026. Selanjutnya, pengurus akan melakukan sosialisasi program kerja kepada para pendiri dan pembina pada awal hingga pertengahan Juli 2026.

Pada pertengahan hingga akhir Juli 2026, GPKN juga akan menggelar audiensi dengan tokoh-tokoh Ono Niha di Jabodetabek sekaligus mempersiapkan pelantikan pengurus baru yang dijadwalkan berlangsung pada awal hingga pertengahan Agustus 2026.

Memasuki September 2026, GPKN akan mulai menjalankan berbagai program kerja sebagai bentuk kontribusi nyata bagi masyarakat Kepulauan Nias.

GPKN menegaskan komitmennya menjadi wadah pemersatu pemuda Ono Niha yang visioner, progresif, dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia serta kemajuan daerah.

“Konsolidasi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kebersamaan dan menyatukan visi organisasi. Dengan dukungan para pendiri, pembina, tokoh masyarakat, dan seluruh pemuda Ono Niha, kami optimistis GPKN mampu menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat,” Ujar oleh calon pengurus dalam rapat tersebut.

Salah satu pendiri GPKN, Tobias Duha, menyatakan dukungan penuh terhadap kepengurusan baru yang segera terbentuk. Ia menegaskan kesiapannya memberikan masukan dan pemikiran demi kemajuan organisasi.

“GPKN harus menjadi rumah bersama bagi seluruh pemuda Ono Niha tanpa membedakan latar belakang. Organisasi ini harus menjaga nilai persatuan, integritas, dan profesionalisme serta menjadi mitra konstruktif bagi masyarakat dan pemerintah,” ujar Tobias Duha.

Gerakan Pemuda Kepulauan Nias (GPKN) hadir dengan visi menyatukan pemuda Ono Niha untuk mewujudkan kemajuan bersama dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kepulauan Nias.

Pemko Gusit Tindak Pangkalan LPG 3 Kg yang Langgar Ketentuan Distribusi

BINTASARA.com, GUNUNG SITOLI – Menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan penjualan LPG 3 Kg bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan distribusi yang tidak tepat sasaran, Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui instansi terkait segera melakukan monitoring, pengawasan, dan pembinaan secara langsung terhadap pangkalan LPG 3 Kg UD. NIFO dengan Nomor Registrasi 122851912901080 yang beralamat di Jalan Pelud Binaka KM 8, Kecamatan Gunungsitoli Selatan.

Dari hasil monitoring dan klarifikasi di lapangan, ditemukan bahwa pangkalan tersebut belum menjalankan pendistribusian LPG 3 Kg sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain penjualan LPG 3 Kg di atas HET yang telah ditetapkan serta pendistribusian yang belum memprioritaskan masyarakat di wilayah sekitar pangkalan.

Atas temuan tersebut, agen penyalur PT. Nias Kerosindo Jaya telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemotongan kuota, penghentian sementara penyaluran LPG 3 Kg, serta penerbitan surat peringatan kepada pihak pangkalan. Pangkalan juga diminta segera memperbaiki tata kelola distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kota Gunungsitoli menegaskan bahwa LPG 3 Kg merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, nelayan, dan petani. Oleh karena itu, setiap pangkalan wajib menyalurkan LPG 3 Kg secara tepat sasaran, mematuhi HET yang telah ditetapkan, serta menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan keresahan dan kelangkaan di tengah masyarakat.

Apabila peringatan yang telah diberikan tidak diindahkan, maka akan dilakukan penindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian sanksi berupa Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Pemerintah Kota Gunungsitoli akan terus meningkatkan pengawasan bersama pihak terkait guna memastikan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi berjalan tertib, adil, dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Pemerintah Kota Gunungsitoli juga mengapresiasi kepedulian masyarakat dalam menyampaikan informasi dan berharap partisipasi aktif tersebut terus terjalin sebagai bagian dari pengawasan bersama terhadap pelayanan publik dan penyaluran barang bersubsidi di daerah.

(Kris Laoli)

FORWAKA Nisel Audensi ke Kajari Baru, Imam Fauzi: Insan Pers Mitra yang Dapat Memberi Masukan, Informasi dan Kritik yang Konstruktif

BINTASARA.com, NIAS SELATAN – Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Kabupaten Nias Selatan melakukan beraudensi jajaran Kejaksaan Negeri Nias Selatan di ruang rapat Kejari Nias Selatan, Jalan Diponegoro No. 97, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Selasa (9/6/2026).

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nias Selatan, Imam Fauzi, SH, didampingi Kepala Seksi Intelijen Alex Bill Mando Daeli, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Lintong Samuel, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Marthin Luther, serta para kepala seksi lainnya. Sementara rombongan FORWAKA Nias Selatan dipimpin Ketua Budi H. Gowasa bersama seluruh jajaran pengurus organisasi.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi momentum awal memperkuat sinergi antara insan pers dan institusi kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan di Kabupaten Nias Selatan.

Kajari Nisel Imam Fauzi menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas kejaksaan. Selain berfungsi sebagai kontrol sosial, media juga dinilai berperan penting dalam menyampaikan informasi yang dapat membantu aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara efektif dan akuntabel.

“Dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, kami membutuhkan peran pers sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai sumber informasi yang dapat mendukung kinerja penegakan hukum,” ujar Imam Fauzi.

Menurutnya, sinergi antara kejaksaan dan media merupakan kebutuhan bersama dalam mewujudkan pelayanan hukum yang semakin baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan komunikasi dengan insan pers menjadi salah satu aspek penting yang terus dibangun Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

Pengalaman Nasional Jadi Modal Memimpin Kejari Nias Selatan

Imam Fauzi menjelaskan, sejak dipercaya memimpin Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Ia terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal guna memperkuat organisasi sebelum menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, pengadilan hingga berbagai elemen masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kajari juga memperkenalkan latar belakang perjalanan kariernya sebagai jaksa. Sebelum bertugas di Nias Selatan, ia pernah mengemban berbagai penugasan di sejumlah wilayah, antara lain Jakarta, Lampung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah. Ia juga pernah terlibat dalam satuan tugas penanganan perkara yang berkaitan dengan kawasan hutan di tingkat nasional.

Menurutnya, pengalaman bertugas di berbagai daerah memberikan pemahaman bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif semata, tetapi juga membutuhkan pemahaman terhadap karakteristik daerah, budaya masyarakat, dan dinamika sosial yang berkembang di wilayah hukum masing-masing.

“Semakin lama kita mengenal suatu wilayah, semakin memahami karakter masyarakatnya. Hal itu tentu sangat membantu dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Di sisi lain, ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara humanis, profesional, objektif, dan berintegritas dengan tetap memperhatikan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Kata dia, setiap langkah penegakan hukum harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Penegakan hukum harus tetap berpedoman pada aturan hukum, namun juga perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

Ia mengakui bahwa dalam praktik penegakan hukum sering muncul berbagai dinamika dan respons publik. Meski begitu, pihaknya berkomitmen menjadikan setiap masukan, kritik, maupun evaluasi sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum ke depan.

“Mata dan pendengaran kami tentu memiliki keterbatasan. Karena itu, keberadaan media menjadi penting sebagai mitra yang dapat membantu memberikan informasi, masukan, dan kritik yang konstruktif bagi institusi,” kata Imam Fauzi.

Kajari juga berharap dapat tercipta situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, sebutnya, menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang transparan dan dipercaya publik.

Sementara itu, Ketua FORWAKA Nias Selatan, Budi H. Gowasa, mengapresiasi sambutan dan keterbukaan Kajari Nias Selatan beserta jajarannya.

Budi menuturkan, pertemuan tersebut memiliki makna penting karena menjadi audiensi perdana FORWAKA Nias Selatan dengan Imam Fauzy sejak resmi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan sekitar satu bulan lalu.

Ia menilai, meskipun masih relatif baru bertugas di Nias Selatan, Imam Fauzi telah menunjukkan komitmen yang baik dalam membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers.

“Kami mengapresiasi sambutan hangat dan respon positif yang diberikan Bapak Kajari Nias Selatan beserta jajaran. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang baik dalam membangun komunikasi dan kemitraan yang sehat antara FORWAKA dan Kejaksaan Negeri Nias Selatan,” pungkasnya.

Audiensi FORWAKA Nias Selatan Bangun Kemitraan Strategis dengan Kejaksaan

Ia menegaskan bahwa FORWAKA Nias Selatan siap mendukung berbagai program dan kinerja Kejaksaan Negeri Nias Selatan, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta penguatan transparansi informasi publik.

Dukungan tersebut, terangnya, merupakan bentuk partisipasi dalam mendorong terciptanya tata kelola hukum yang baik dan bukan berarti menghilangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial.

“FORWAKA siap menjadi mitra strategis yang profesional dan independen. Kami mendukung setiap langkah positif Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun tetap menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Pers,” tukasnya.

Ia berharap sinergi yang mulai terbangun antara FORWAKA dan Kejaksaan Negeri Nias Selatan dapat terus diperkuat melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya penegakan hukum yang profesional, transparan, berkeadilan, serta semakin dipercaya masyarakat.

Setelah audiensi FORWAKA Nias Selatan, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi, tukar pandangan, dan perkenalan antara jajaran Kejaksaan Negeri Nias Selatan dengan pengurus FORWAKA. Dalam forum tersebut, kedua belah pihak sepakat pentingnya membangun hubungan kemitraan yang konstruktif guna mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berintegritas serta penyampaian informasi publik yang akurat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, Dinilai Jadi Kunci Percepatan Pembangunan dan Penguatan Kedaulatan Indonesia di Samudera Hindia

BINTASARA.com, JAKARTA – Gagasan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias terus menguat sebagai salah satu agenda strategis nasional yang dapat mempercepat pembangunan kawasan, meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, serta memperkuat kepentingan nasional Indonesia di wilayah barat Nusantara.

Juli E. Restu War, menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Kepulauan Nias merupakan langkah penting untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, status sebagai daerah otonom baru akan memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan kebutuhan pembangunan secara mandiri.

“Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias bukan sekadar aspirasi administratif masyarakat, tetapi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat pembangunan kawasan kepulauan, memperluas pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempertegas kehadiran negara di wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia,” ujar Juli E. Restu War

Posisi Strategis Kepulauan Nias di Samudera Hindia

Kepulauan Nias memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada di jalur Samudera Hindia yang menjadi salah satu lintasan penting pelayaran internasional. Letak tersebut memberikan nilai strategis bagi Indonesia dalam memperkuat ekonomi maritim, keamanan wilayah, serta kepentingan geopolitik nasional.

Namun, karakteristik wilayah kepulauan juga menghadirkan berbagai tantangan pembangunan. Tingginya biaya logistik, keterbatasan konektivitas antarwilayah, dan kebutuhan pelayanan publik yang berbeda dari wilayah daratan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Karena itu, Kepulauan Nias menjadi provinsi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas akses layanan publik, dan mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan nasional.

Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias Perkuat Kedaulatan dan Kepentingan Nasional

Juli E. Restu War menilai Kepulauan Nias memiliki peran penting dalam mendukung kedaulatan dan ketahanan wilayah Indonesia. Sebagai kawasan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, pembangunan yang lebih terfokus di wilayah ini akan memperkuat kehadiran negara sekaligus meningkatkan pengelolaan ruang maritim nasional.

Ia menambahkan bahwa penguatan kawasan kepulauan sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim yang maju, berdaulat, dan berdaya saing global. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menempatkan pembangunan Kepulauan Nias sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional.

Potensi Besar Menjadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kepulauan Nias menyimpan potensi besar di berbagai sektor, mulai dari perikanan dan kelautan, pariwisata, pertanian, perkebunan, ekonomi kreatif hingga pengembangan sumber daya manusia.

Selain terkenal sebagai destinasi selancar kelas dunia, Kepulauan Nias juga memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi berbasis budaya.

Dengan pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat, berbagai potensi tersebut dapat dikelola secara lebih efektif dan responsif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah.

Juli E. Restu War, Dorong Pemerintah Pusat Kaji Kepulauan Nias Jadi Provinsi

Juli E. Restu War mendorong Pemerintah Republik Indonesia, DPR RI, DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat Kepulauan Nias.

Ia meminta seluruh pihak melakukan kajian secara komprehensif, objektif, dan berbasis kepentingan nasional. Menurutnya, apabila seluruh persyaratan konstitusional, administratif, teknis, kewilayahan, dan fiskal telah terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan, maka pembentukan Provinsi Kepulauan Nias akan menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan wilayah.

Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, langkah tersebut juga dapat memperkuat integrasi nasional dan mendukung cita-cita Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju, berdaulat, dan berkeadilan.

Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias Perlu Mendapat Perhatian Serius

Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias merupakan bagian dari upaya memperkuat pembangunan nasional dari kawasan pinggiran. Kehadiran provinsi baru di wilayah kepulauan ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Karena itu, aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias layak memperoleh perhatian dan pertimbangan serius dari pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi besar pembangunan nasional Indonesia di masa depan.

Warga Desa Ehosakhozi Nias Harapkan Pembangunan Jembatan Dofitolu Melalui Program Karya Bakti TNI

BINTASARA.com, KABUPATEN NIAS – Warga Desa Ehosakhozi, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, berharap agar program Karya Bakti TNI Skala Besar, Tahun 2026 yang sedang berjalan dapat menjangkau pembangunan infrastruktur di wilayah mereka, khususnya pembangunan jembatan di sungai Dofitolu.

Jembatan yang terletak di Dusun II Desa Ehosakhozi merupakan akses penghubung utama sejumlah wilayah, termasuk Desa Atualuo dan Desa Ehosakhozi. Pasalnya, selama ini, masyarakat masih harus melintasi aliran sungai yang kerap sulit melewati akibat deras arus, terutama saat banjir.

Pembangunan Jembatan Mudahkan Lalu Lintas Warga

Salah seorang warga, YL berharap kepada pihak TNI dapat mengarahkan pembangunan satu unit jembatan bailey atau jembatan aramco untuk membuka akses transportasi yang lebih aman dan layak bagi warga di sana.

“Jembatan ini nantinya akan menghubungkan Desa Atualuo dengan Desa Ehosakhozi Dusun I serta menjadi jalur penghubung utama bagi beberapa wilayah lain. Jika jembatan itu sudah terbangun maka akan sangat membantu kelancaran aktivitas masyarakat,” ujarnya kepada kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut memiliki peran strategis karena menjadi akses utama warga dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga mengangkut hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

“Kami berharap ada perhatian nyata dari pihak TNI untuk berkenan membangun jembatan bailey atau jembatan aramco karena sangat membantu memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

Pembangunan Jembatan Sungai Dofitolu Sangat Mendesak

Keluhan serupa oleh salah seorang pengendara sepeda motor yang rutin melintasi kawasan tersebut dan enggan menyebutkan namanya.  mengaku bahwa akses menuju sungai sangat sulit untuk menyebrangi, terutama bagi pelajar yang setiap hari menggunakan jalur tersebut untuk berangkat ke sekolah.

“Kalau hujan turun, sungai ini banjir dan pasti tidak bisa dilewati. Anak-anak sekolah dan masyarakat sering mengalami kesulitan. Karena itu kami sangat berharap ada pembangunan jembatan,” ujarnya.

Ia mengaku hingga saat ini belum ada solusi infrastruktur yang memadai untuk mengatasi persoalan tersebut. Akibatnya, masyarakat masih harus menghadapi resiko saat melintasi sungai, terutama ketika debit air meningkat.

Kata dia, pembangunan jembatan permanen menjadi kebutuhan utama. Namun bila belum memungkinkan, paling tidak jembatan aramco dapat menjadi solusi sementara untuk menjamin konektivitas masyarakat.

“Sungai ini sangat membutuhkan jembatan. Bahkan para pejalan kaki dan pengendara roda dua saja masih sulit melintasinya. Apalagi kendaraan roda empat hampir tidak mungkin melintasinya lantaran kondisi medan yang sempit dan diapit jurang di kedua sisi. Tidak ada jalur alternatif lain sehingga warga tetap terpaksa menggunakan akses tersebut meskipun kondisi berbahaya,” tuturnya.

Karya Bakti TNI 2026, Dapat Menjangkau Wilayah Terpencil

Warga berharap program Karya Bakti TNI Skala Besar Tahun 2026 tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur di titik-titik tertentu, tetapi juga dapat menyentuh wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses transportasi.

Masyarakat meyakini pembangunan jembatan di sungai Dofitolu akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, mempermudah akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat perekonomian lokal yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian.

(Kris Laoli)

Imigrasi Bekasi Hadirkan Layanan Paspor BEKEN WE SAVE Mudah dan Praktis, Ini Jadwalnya!

BINTASARA.com, KOTA BEKASI – Kantor Imigrasi Bekasi terus menghadirkan inovasi pelayanan keimigrasian yang lebih mudah, fleksibel, dan dekat dengan masyarakat melalui program Paspor BEKEN WE SAVE (Bekasi Keren Weekend Service).

Program ini sejalan dengan Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko. Melalui inovasi tersebut, Imigrasi Bekasi memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Paspor BEKEN WE SAVE, Beri Kemudahan bagi Masyarakat Sibuk

Paspor BEKEN WE SAVE merupakan layanan pembuatan paspor yang beroperasi setiap hari Sabtu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tidak memiliki waktu mengurus paspor pada hari kerja.

Imigrasi Bekasi menyediakan layanan ini di dua lokasi berbeda. Untuk permohonan paspor percepatan, masyarakat dapat mengakses layanan di Immigration Lounge Grand Metropolitan Mall.

Oleh sebab itu, Imigrasi Bekasi menyarakan masyarakat agar mengajukan permohonan paspor reguler dengan mendatangi Unit Layanan Paspor Plaza Cibubur.

Melalui layanan ini, masyarakat yang memiliki aktivitas padat dari Senin hingga Jumat tetap dapat mengurus paspor dengan lebih nyaman, praktis, dan mudah terjangkau pada akhir pekan.

Pendaftaran Wajib Melalui Aplikasi M-Paspor

Imigrasi Bekasi mengimbau masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan BEKEN WE SAVE agar melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor sebelum datang ke lokasi pelayanan.

Petugas membuka kuota layanan secara berkala setiap minggu sehingga masyarakat perlu memantau jadwal dan ketersediaan kuota melalui aplikasi tersebut.

Dengan sistem pendaftaran digital, Imigrasi Bekasi berupaya menciptakan pelayanan yang lebih tertib, efisien, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keimigrasian.

Paspor Hilang dan Rusak Tidak Dilayani dalam Program Ini

Imigrasi Bekasi menegaskan bahwa layanan BEKEN WE SAVE hanya melayani permohonan pembuatan paspor baru dan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program ini tidak melayani pengurusan paspor hilang maupun paspor rusak. Pemohon yang mengalami kehilangan atau kerusakan paspor harus menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Paspor secara langsung di Kantor Imigrasi Bekasi pada hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat.

Wujud Nyata Program Imigrasi Untuk Rakyat

Melalui program BEKEN WE SAVE, Kantor Imigrasi Bekasi terus mendukung Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Inovasi ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Imigrasi Bekasi dalam menghadirkan layanan keimigrasian yang cepat, mudah, profesional, dan humanis.

Sementara itu, adanya layanan paspor akhir pekan ini, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan waktu untuk mengurus dokumen perjalanan tanpa harus mengganggu aktivitas pekerjaan atau pendidikan pada hari kerja.

Program BEKEN WE SAVE juga memperkuat semangat “Imigrasi Untuk Rakyat” melalui pelayanan publik yang semakin modern, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Luar Biasa Bupati Nias Utara Paparkan Kondisi Daerahnya sebagai Daerah Tertinggal

BINTASARA.com, NIAS UTARA – Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu memaparkan kondisi daerahnya saat menjadi Narasumber mewakili 30 Daerah tertinggal dan sangat tertinggal se-Indonesia di Istana Negara, Kantor Staf Presiden (KSP) RI di Jakarta., Senin, (8/06/2026).

Pertemuan tersebut terlaksana dengan baik dan dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Bappenas, serta jajaran pemerintah pusat lainnya.

Bupati Nias Utara mengawali dengan memaparkan materi tentang “Percepatan Pembangunan Daerah 3 T.

Ia memaparkan tentang kondisi Kabupaten Nias Utara, Aspek Geografis, Aspek Demografi, Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah, Capaian makro dan proyeksi pagu anggaran.

Bupati juga menyampaikan mengenai bidang Pembangunan Jalan.  “Ada 17 Ruas jalan (107,78 km) yang perlu pembangunan, kebutuhan listrik di 11 kecamatan dengan kebutuhan 3, 253 penerima manfaat, adanya 44 daerah yang masih blakspot, penanganan perumahan, penanganan pendidikan,” ungkap Bupati dalam paparannya.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan berbagai harapan mewakili 30 daerah tertinggal.

Bupati Nias Utara Minta Susulan Kebijakan Khusus

Sesuai Peraturan Presiden Tahun 2025 adalah regulasi yang menetapkan dukungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Masional (RPJMN) periode 2025-2029. Peraturan ini, sebutnya, berfungsi sebagai pedoman utama Pembangunan negara dengan demikian sampai hari ini belum ada peraturan pemerintah turunan dari perpres 12 tahun 2025 dimaksud.

Adapun beberapa harapan, saran atau rekomendasi antara lain:

1. Agar secepatnya adanya penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari perpres.12 tahun 2025 yang intinya tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal, keberpihakan anggaran dan program Kementerian/lembaga
2. Adanya kebijakan dana alokasi khusus (DAK) Afirmasi
3. Mengusulkan kiranya ada kebijakan khusus misalnya setiap Kabupaten daerah tertinggal mendapat tambahan alokasi minimal 100 milliar dari TKD, selanjutnya percepatan program priotas Bapak Presiden makan bergizi gratis, sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, beasiswa khusus daerah tertinggal, pelatihan vokasi, bidang kesehatan dan lain lain.
4. Mendorong sektor ekonomi unggulan di daerah daerah yang berpotensi seperti Perkebunan, perikanan, parawisata, pertanian untuk dilakukan hilirisasi
5. Segera menyelesaikan permasalahan infrastruktur dasar, konektivitas, teknologi digitalisasi seperti listrik, jaringan internet, pelabuhanperikanan dan lain-lain.
6. Untuk gaji PPPK pada daerah tertinggal agar Kementerian Keuangan mengambil alih dan tidak ada pemotongan transfer ke daerah.

Menurutnya, menjadi wakil dari 30 daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Hal ini menunjukkan bahwa suara masyarakat daerah, termasuk dari Kabupaten Nias Utara, mendapat ruang untuk didengar langsung oleh pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Keikutsertaan Bupati Nias Utara dalam forum tingkat nasional ini menjadi bukti nyata komitmen dan perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. (Kris Laoli)

Dinas Sosial Kota Gunungsitoli Hadirkan Layanan Lebih Mudah dan Cepat

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Pemerintah Kota Gunungsitoli menggelar upacara bendera rutin mingguan di Halaman Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Senin (8/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, semangat pengabdian, dan komitmen seluruh aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upacara tersebut, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli bertugas sebagai pelaksana upacara, sementara Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli, Yafet Krismatius Bu’ulolo, S.STP., M.A.B., memimpin jalannya upacara sebagai pembina.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti para staf ahli Wali Kota, para asisten Sekretariat Daerah, pimpinan perangkat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Dalam arahannya, Yafet Krismatius Bu’ulolo menegaskan bahwa Dinas Sosial Kota Gunungsitoli terus meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial guna memperluas pemahaman masyarakat terhadap berbagai program bantuan dan pendampingan sosial.

Ia menjelaskan bahwa Dinas Sosial menjalankan berbagai program yang mencakup rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Melalui program tersebut, Dinas Sosial memberikan bantuan dan pendampingan kepada lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), fakir miskin, korban kekerasan, serta kelompok rentan lainnya.

Dinas Sosial Salurkan Berbagai Bantuan untuk Masyarakat

Selain memberikan pendampingan sosial, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli juga menyalurkan berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.

Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, serta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Melalui program-program tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga kurang mampu.

Inovasi Pelayanan Publik Permudah Akses Masyarakat

Yafet juga menjelaskan bahwa Dinas Sosial terus menghadirkan inovasi pelayanan publik untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan sosial.

Salah satu inovasi yang telah diterapkan sejak Februari 2026 adalah penyederhanaan pengurusan surat keterangan usulan Program Indonesia Pintar (PIP). Saat ini, masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor Dinas Sosial karena proses pengusulan dapat dilakukan melalui operator sekolah masing-masing.

Langkah tersebut dinilai mampu mempercepat pelayanan, mengurangi beban administrasi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang sosial dan pendidikan.

Komitmen Hadirkan Layanan Cepat, Mudah, dan Tepat Sasaran

Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Sosial terus berkomitmen menghadirkan layanan sosial yang lebih mudah diakses, cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Dengan berbagai program bantuan sosial, pendampingan masyarakat, serta inovasi pelayanan yang terus dikembangkan, Pemko Gunungsitoli berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing melalui pelayanan sosial yang berkelanjutan.

(Kris Laoli)

Pesan Menko Polkam untuk Taruna Akmil: Jaga Kekompakan, Tingkatkan Kompetensi dan Dekatlah dengan Anak Buah

INTASARA.com, MAGELANG – Pembekalan Menko Polkam kepada Taruna Akmil di Magelang, Jumat (5/6/2026), memberikan motivasi kepada para taruna dan taruni sebagai calon pemimpin TNI di masa depan.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, mengingatkan para taruna untuk selalu menjaga kekompakan, membangun kedekatan dengan masyarakat, serta meneladani prestasi para pendahulu.

Beberapa tokoh bangsa yang merupakan alumni Akademi Militer yang bisa mejadi teladan antara lain Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden RI, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto. Djamari Chaniago menyebut bahwa kedua sosok tersebut memiliki kesamaan esensial, yakni tidak pernah berhenti mempelajari hal baru, terutama melalui kecintaan mereka terhadap membaca.

“Perlu diingat oleh kalian, tiga orang Presiden RI berasal dari tentara, dan dua di antaranya lahir dari tempat ini (Akmil): Presiden SBY dan Presiden Prabowo. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sangat senang membaca,” ujar Djamari Chaniago.

Pembekalan Menko Polkam kepada Taruna Akmil Kepemimpinan TNI-Polri

Menko Polkam kemudian berbagi kisah inspiratif saat dirinya berada dalam satu medan operasi bersama SBY muda. Di tengah situasi operasi yang dinamis, SBY ternyata tetap membawa buku di dalam ranselnya.

“Bahkan di tengah operasi tersebut, beliau sering mendapatkan pasokan buku dari garis belakang yang dikirimkan oleh sang istri,” kenang Djamari.

Begitu pula dengan Presiden Prabowo Subianto. Menko Polkam menyebut, Presiden Prabowo memiliki kecintaan dan komitmen yang luar biasa terhadap literasi dan pengetahuan.

“Di kediaman Presiden ada perpustakaan besar yang kira-kira mencapai satu setengah lantai. Sekitar 80% buku di sana membahas berbagai macam pertempuran di seluruh dunia, sekitar 15% tentang ekonomi, dan sisanya mencakup ilmu-ilmu yang lain,” tuturnya.

Menko Polkam menegaskan bahwa kegemaran untuk terus belajar erat kaitannya dengan peningkatan kualitas seorang perwira. Seiring dengan bertambahnya pangkat di pundak, maka kualitas diri dan wawasan juga harus ada peningkatan.

“Tanda pangkat itu adalah tanda kualitas. Jadi, ketika kamu berpangkat kapten, kualitasmu sebagai prajurit harus lebih tinggi dari seorang letnan. Saya pesan betul kepada kalian, bertugaslah dengan baik dan selalu menjadi contoh keteladanan,” tegas Menko Polkam.

Soliditas dan Kedekatan dengan Rakyat Bekal Penting Calon Perwira TNI

Selain kualitas individu, Menko Polkam berpesan agar para taruna terus menjaga soliditas sesama. Terutama setelah pelantik menjadi perwira nanti.

“Saat kalian masuk menjadi taruna, mungkin kalian berbeda-beda. Namun setelah ada di sini, kalian adalah satu kesatuan. Ingat, TNI kuat karena kekompakan dan kebersamaan,” kata Menko Djamari.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sinergitas dengan institusi lain, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurut Djamari, TNI dan Polri merupakan pilar utama bangsa.

“Berdiri tegaknya negara ini tidak lepas dari topangan TNI dan Polri. Saat tulang punggung ini tidak lagi kokoh menopang, maka saat itulah negara kita berada dalam kesulitan. Sadari hal itu oleh kalian,” jelasnya.

Di hadapan para taruna, Menko Polkam juga menyelipkan sebuah kelakar militer yang sarat makna. Ia menyebut seorang perwira harus gagah perkasa di medan pertempuran, harus bijak dan disiplin di medan latihan, harus tekun dan ulet di meja belajar, serta harus pandai menyanyi sebagai sarana komunikasi dengan bawahan dan masyarakat.

“Agak janggal ya, mengapa harus pandai menyanyi? Namun intinya, dengan bisa menyanyi, kalian bisa dekat dengan prajuritmu. Dengan bisa menyanyi, kalian bisa dekat dan berkomunikasi  bersama dengan rakyat. Artinya, pendekatan kepada masyarakat sangat menentukan peran kita sebagai tulang punggung bangsa,” tambahnya.

Menutup arahannya, Menko Djamari menekankan bahwa seorang perwira TNI harus memiliki ikatan emosional yang kuat dengan prajurit yang dipimpinnya dan selalu memperjuangkan kesejahteraannya.
“Jaga kedekatan dengan prajuritmu, anggotamu. Di saat kita dalam operasi dan berhadapan dengan pertempuran, di saat kamu terluka, bahkan di saat kamu gugur di situ, ingat, yang mengangkat mayatmu, yang pertama kali membalut lukamu, adalah anggotamu,” kata Djamari.

Sementara itu, Gubernur Akademi Militer, Mayjen TNI Rano Tilaar, meyakini bahwa kehadiran dan pembekalan dari Menko Polkam memberikan manfaat yang sangat besar bagi para taruna maupun seluruh civitas akademika Akmil. Pengalaman, pandangan, serta nasihat yang menjadi pedoman berharga bagi lembaga.

“Terima kasih kepada Bapak Menko Polkam yang di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan diri untuk mengunjungi Akmil. Tentu ini menjadi sarana yang luar biasa untuk menambah wawasan bagi para taruna maupun civitas akademika di sini,” tutur Rano Tilaar.

Dalam kunjungan tersebut, Menko Djamari bersama sejumlah pejabat internal Kemenko Polkam di antaranya Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan; Deputi I, III, dan V Kemenko Polkam, Staf Ahli dan staf khusus Menko Polkam. Dari Akademi Militer hadir Wakil Gubernur Akmil, Dirbindik, Dirbinlem, Danmentar, para Kepala Departemen, Wadanmentar dan para Danyon Taruna.

Wali Kota Gunungsitoli Siapkan Penataan dan Rencana Pengembangan Kawasan Pasar

Gunungsitoli, Bintasara.com – Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (Dagkopnaker) Kota Gunungsitoli, Dafril Hulu melaksanakan monitoring di Komplek Pasar Gomo Kota Gunungsitoli, Jumat (05/06/2026).

Wali Kota meninjau langsung kondisi bangunan pasar, sarana dan prasarana pendukung, serta aktivitas perdagangan yang berlangsung sehari-hari. Selain berdialog dengan para pedagang dan masyarakat, Wali Kota juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah fasilitas yang dinilai perlu mendapatkan perhatian guna meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran aktivitas ekonomi di kawasan pasar.

Hasil peninjauan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana penataan kawasan Pasar Gomo melalui penyusunan desain pengembangan serta pelaksanaan rehabilitasi pada sejumlah bagian bangunan dan fasilitas yang membutuhkan perbaikan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan kawasan pasar yang lebih tertata, representatif, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat yang berbelanja.

Melalui rencana pengembangan dan rehabilitasi tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli berharap Pasar Gomo dapat semakin berkembang sebagai pusat perdagangan yang produktif dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Dengan dukungan seluruh pihak, kawasan pasar diharapkan mampu memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pedagang dan pengunjung sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah menuju Gunungsitoli Hebat. (Kris Laoli)

Tanam Pohon dan Lepas Tukik, Wujud Pelestarian Lingkungan Kota Gunungsitoli

BINTASARA.com, GUNUNG SITOLI – Dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemerintah Kota Gunungsitoli melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan Kota Gunungsitoli denga pembagian bibit pohon kepada masyarakat, pelepasan tukik (anak penyu), dan aksi gotong royong bersama di kawasan Jalan Laowomaru menuju Desa Luahalaraga serta Pantai Luahalaraga, Kecamatan Gunungsitoli Selatan. Jumat, (5/6/2026).

Mengawali kegiatan Pemkot Gunungsitoli membagikan berbagai jenis bibit pohon kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya penghijauan sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, pelepasan tukik (anak penyu) di Pantai Luahalaraga sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pelestarian keanekaragaman hayati laut dan perlindungan satwa.

Kemudian, aksi gotong royong yang melibatkan Pemkot Gunungsitoli, BUMN/BUMD, Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli, Gerakan Pramuka, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, komunitas pelestarian lingkungan, pelajar tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, serta masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergi dan kepedulian berbagai elemen dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan demi mewujudkan Kota Gunungsitoli yang hijau, bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pelestarian Lingkungan Kota Gunungsitoli, Masyarakat Menjadi Garda Terdepan

Dalam sambutannya, Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.

Wali Kota menyampaikan bahwa penanaman pohon hari ini bukan sekadar penghijauan, melainkan investasi ekologis yang manfaatnya dalam jangka panjang oleh generasi mendatang. Demikian pula pelepasan tukik yang menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Mari kita terus memberikan motivasi dan edukasi kepada masyarakat serta menjadi garda terdepan dalam mengajak lingkungan sekitar untuk peduli terhadap kelestarian alam.

Menjaga lingkungan tidak harus menunggu kegiatan besar seperti ini, tetapi  berawal dari keluarga, desa, komunitas, dan lingkungan masing-masing. Dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita dapat merawat dan menjaga Kota Gunungsitoli agar tetap bersih, hijau, dan lestari,” ujar Wali Kota.

Kegiatan yang berlangsung penuh semangat kebersamaan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat dan para peserta yang hadir. Melalui aksi nyata tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli berharap dapat memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan darat dan laut sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus mewariskan lingkungan yang sehat dan lestari bagi generasi mendatang. (Kris Laoli)

Asisten Pemulihan Aset Kejatisu Kunjungi Kejari Nias Selatan dalam Rangka Supervisi

Nias Selatan, Bintasara.com — Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Ronald Hasiholan Bakkara, S.H., M.H beserta jajaran, melakukan kunjungan kerja supervisi di Kejaksaan Negeri Nias Selatan (Kejari Nisel) pada Kamis (4/6/2026).

Kunjungan tersebut disambut langsung Kepala Kejari Nias Selatan, Imam Fauzi, S.H bersama para Kepala Seksi dan jajaran pegawai Kejari Nias Selatan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan, pengawasan, dan penguatan pelaksanaan tugas serta fungsi bidang pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan. Tim supervisi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pemulihan aset yang telah berjalan di Kejari Nias Selatan.

Selain itu, tim juga memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan teknis guna meningkatkan efektivitas serta optimalisasi pelaksanaan tugas bidang pemulihan aset. Fokusnya meliputi penelusuran, pengamanan, pengelolaan, perampasan, hingga pengembalian aset hasil tindak pidana dan aset negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan.

Asisten Pemulihan Aset Kejatisu menekankan pentingnya sinergi, ketelitian, dan profesionalisme pada setiap tahapan penanganan aset. Menurutnya, pemulihan aset merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum serta upaya memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Nias Selatan, Billy Daeli, S.H menyampaikan kedatangan Asisten Pemulihan Aset Kejatisu ke Kejari Nias Selatan bertujuan melakukan monitoring dan supervisi tata kelola aset negara dalam penegakan hukum tindak pidana.

Ketua TP PKK Kota Gunungsitoli Tinjau Semangat Inovasi UMKM Lokal

Gunungsitoli, Bintasara.com – Di balik kesederhanaan sebuah pisang, tersimpan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kreativitas, keterampilan, dan kemauan untuk terus belajar, komoditas lokal tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu membuka peluang usaha baru.

Semangat inilah yang terlihat saat Ketua TP PKK Kota Gunungsitoli, Ny. Veny Sowa’a Laoli, didampingi Staf Ahli TP PKK Kota Gunungsitoli, Fatinasa Zalukhu, meninjau langsung Pelatihan Pengolahan Pisang, yang diselenggarakan Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (Dagkopnaker) Kota Gunungsitoli, di Ruang Rapat Gasebo GS 88 Gunungsitoli, Kamis (04/06/2026).

Turut hadir Kepala Dinas Dagkopnaker Kota Gunungsitoli, Dafril Hulu, S.E., Ketua Bidang IV TP PKK Kota Gunungsitoli, Puspita Zebua, beserta jajaran terkait.

Suasana pelatihan berlangsung hidup dan penuh antusiasme. Para peserta tidak hanya mempelajari teknik pengolahan pisang menjadi produk yang menarik dan bernilai jual, tetapi juga dibekali wawasan mengenai inovasi produk, peningkatan kualitas, serta peluang pemasaran yang dapat memperluas jangkauan usaha mereka. Dari proses pembelajaran tersebut tumbuh berbagai ide kreatif yang menunjukkan bahwa UMKM lokal memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing.

Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK berdialog langsung dengan peserta dan instruktur pelatihan, mendengarkan pengalaman, harapan, serta semangat mereka dalam mengembangkan usaha. Kehadiran TP PKK menjadi bentuk dukungan nyata dan kepedulian terhadap masyarakat yang terus berupaya meningkatkan taraf hidup melalui usaha produktif berbasis potensi lokal.

Semangat para peserta menjadi gambaran bahwa kemajuan ekonomi daerah dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh.

Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong lahirnya UMKM yang kreatif, mandiri, serta berdaya saing. Dari ruang pelatihan ini tumbuh harapan agar semakin banyak produk unggulan lokal tercipta dan mampu menjadi kebanggaan daerah. Dengan semangat inovasi, kerja keras, dan kolaborasi yang terus dibangun, langkah kecil hari ini diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya UMKM tangguh yang berkontribusi nyata menuju Gunungsitoli Hebat. (Kris Laoli)

Dukung Penataan Kawasan Hutan, Pemko Gusit Gelar Sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH

Gunungsitoli, Bintasara.comPemerintah Kota Gunungsitoli bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I melaksanakan Sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), bertempat di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Gunungsitoli. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Andhika Perdana Laoli, S.STP., M.Si., CGCAE, turut hadir Staf Ahli, Camat, para Kepala Desa dan ASN lingkup dinas terkait, Kamis, (04/06/2026)

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi PPTPKH merupakan langkah strategis dalam mendukung penyelesaian berbagai permasalahan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Menurutnya, koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan guna mewujudkan tata kelola kawasan hutan yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan tersebut, bertindak sebagai narasumber, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias.

Para narasumber memparkan tentang kebijakan Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), mekanisme inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah, serta tata cara penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya penyediaan data yang akurat dan valid sebagai dasar dalam mendukung proses penataan kawasan hutan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah secara optimal serta diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi serta meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah. Dengan demikian, proses penataan kawasan hutan dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. (Kris Laoli)

Silaturahmi dengan Forkopimda Regional Jawa-Bali, Menko Polkam Tegaskan Komitmen Presiden Berantas Korupsi

BINTASARA.com, YOGYAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu serta memastikan seluruh penyelenggara negara bekerja dengan menjunjung tinggi integritas, amanah jabatan, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat memberikan arahan dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI kepada Forkopimda Regional Jawa-Bali yang diselenggarakan di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Menko Polkam dalam sambutannya menegaskan pentingnya memperkuat kekompakan dan kerja sama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menko Polkam menyampaikan salam dan apresiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda yang selama ini telah menjaga stabilitas wilayah sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik.

“Bapak Presiden menyampaikan salam dan terima kasih kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda. Upaya pembangunan hanya dapat berjalan dengan baik apabila seluruh unsur di daerah kompak dan bersinergi. Jika tidak, yang dirugikan adalah masyarakat,” tegas Menko Polkam.

Terkait upaya pemberantasan korupsi, Menko Polkam menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto  menempatkan kepentingan rakyat, integritas, dan penegakan hukum di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, seluruh pejabat negara harus menjunjung tinggi amanah jabatan serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.

“Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapapun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, seluruh pejabat negara harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat,” lanjutnya.

Menko Djamari juga mengingatkan bahwa tantangan saat ini tidak hanya berada di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital yang dipenuhi berbagai bentuk disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, ruang digital telah menjadi medan strategis yang harus dikelola dan diamankan secara bersama-sama.

“Kita saat ini berada pada padang kurusetra baru, yaitu ruang digital. Banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian yang disebarkan. Ini sangat serius dan harus kita hadapi bersama. Daerah yang ingin kita kuasai harus kita duduki, awasi, dan patroli. Kita harus hadir di medan itu, karena jika tidak, akan dikuasai oleh pihak-pihak yang menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian,” ujarnya.

Selain itu, Menko Polkam menekankan pentingnya pencegahan konflik sosial melalui kerja sama yang erat antar unsur Forkopimda. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat pemerintah, aparat, dan pemimpin daerah selalu menjaga sikap, ucapan, serta perilaku dalam menjalankan tugas karena seluruh penyelenggara negara pada hakikatnya berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat.

“Kita semua berasal dari rakyat. Karena itu, jagalah sikap, ucapan, dan tingkah laku agar tidak menyakiti hati rakyat. Hindari tindakan yang tercela dan jadilah teladan bagi masyarakat. Kepala daerah harus menjadi contoh bagi rakyatnya,” tegasnya.

Menutup arahannya, Menko Polkam mengajak seluruh kepala daerah dan Forkopimda untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat serta tidak lelah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.

“Jangan kita lelah, jangan kita bosan untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat. Tugas kita adalah mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi Forkopimda dilaksanakan secara regional untuk mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan proporsional antar daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

Menurut Mendagri, kawasan Jawa-Bali merupakan wilayah yang sangat strategis karena menjadi pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, stabilitas politik dan keamanan harus terus dijaga agar program-program pembangunan dapat berjalan optimal.

“Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda harus diaktifkan. Forkopimda yang kompak akan mampu mendeteksi dan mencegah potensi konflik lebih cepat, memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di daerah. Dasar hukumnya sudah jelas,” ujar Mendagri.

Ia juga mendorong seluruh daerah untuk menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen penting dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas dukungan dan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota yang selama ini menjalin komunikasi intensif dengan BPS serta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum penting untuk memperoleh data ekonomi yang akurat bagi perencanaan pembangunan daerah.

Amalia menjelaskan bahwa wilayah Jawa-Bali dihuni oleh sekitar 162,87 juta penduduk atau 57,22 persen dari total penduduk Indonesia. Menurutnya, besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan karena bonus demografi hanya akan memberikan manfaat apabila dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

“Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu, data yang akurat menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI-Polri, kejaksaan, serta seluruh unsur Forkopimda Regional Jawa-Bali. Turut mendampingi Menko Polkam dalam kegiatan tersebut Sesmenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan, para deputi dan staf khusus Kemenko Polkam.

Bupati Sambut Baik Kehadiran FORWAKA Nias Selatan dan Berharap Kemitraan Berjalan Secara Berkelanjutan

Nias Selatan, Bintasara.com Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Kabupaten Nias Selatan menggelar audiensi dengan Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia yang didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Amsarno Sarumaha, bertempat di Ruang Meeting Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Sorake KM. 5, Kecamatan Teluk Dalam, Kamis (4/6/2026).

Audiensi menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara insan pers dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mendukung pembangunan daerah melalui fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Ketua FORWAKA Nias Selatan, Budi H. Gowasa, bersama jajaran pengurus memaparkan sejumlah harapan terkait kemitraan yang konstruktif antara organisasi wartawan dan pemerintah daerah.

Dalam pertemuan tersebut, FORWAKA menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung kinerja pemerintah daerah melalui pemberitaan yang profesional, berimbang, dan sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia menyambut baik kehadiran FORWAKA sebagai salah satu mitra strategis pemerintah daerah. Ia menandaskan pemerinta daerahh tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan tanpa dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers.

“Pemerintah daerah tentu membutuhkan dukungan dari seluruh unsur masyarakat. Pers memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah, terutama dalam menyampaikan informasi kepada publik serta memberikan masukan dan kritik yang konstruktif demi kemajuan daerah,” pungkas Bupati.

Fungsi kontrol yang dijalankan media, kata dia, menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik maupun pelaksanaan program pembangunan.

Bupati juga menyampaikan apresiasinya atas inisiatif FORWAKA membangun komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah. Ia berharap hubungan yang terjalin dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Nias Selatan, Amsarno S. Sarumaha, menyatakan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung berbagai program yang bersifat positif dan sejalan dengan kepentingan pembangunan daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa dukungan pemerintah tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang saat ini menghadapi berbagai keterbatasan.

“Kami berharap komunikasi yang telah terbangun ini dapat terus dijaga melalui koordinasi yang baik. Pemerintah daerah terbuka untuk berdiskusi dan menerima berbagai masukan dari rekan-rekan FORWAKA dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Nias Selatan,” kata Pj. Sekda.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, serta membangun kemitraan yang sehat demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.