BINTASARA.com, TAPANULI TENGAH – Ribuan masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah memadati Jalan Lintas Sumatera di depan Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Rabu (17/6/2026).
Masyarakat berbondong-bondong mendatangi Kantor Bupati untuk menyampaikan kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terkait penanganan dan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam yang terjadi pada 25 November 2025.
Aksi tersebut berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membawa berbagai tuntutan dan meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka di hadapan masyarakat serta awak media yang hadir di lokasi.
Warga Pertanyakan Penyaluran Bantuan Korban Bencana Tapteng
Dalam aksi tersebut, masyarakat mempertanyakan realisasi bantuan bagi korban bencana alam yang hingga kini dinilai belum tersalurkan secara merata kepada warga terdampak.
Mereka mengaku telah berulang kali menyerahkan data kepada petugas pendataan, namun hingga saat ini belum memperoleh kepastian terkait bantuan maupun program pemulihan yang dijanjikan pemerintah.
Warga menilai proses penanganan pascabencana berjalan lambat dan belum memberikan kejelasan bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana alam.
Korban Longsor Mengaku Belum Menerima Hak Pemulihan
Salah seorang peserta aksi, Irwan Nasution, warga Lingkungan IV Kelurahan Muaralibung, mengungkapkan bahwa rumah dan tempat usahanya rusak akibat tertimbun tanah longsor saat bencana melanda wilayah tersebut.
Menurutnya, hingga saat ini dirinya dan sejumlah warga lainnya belum menerima bantuan pemulihan yang mereka harapkan dari pemerintah daerah.
“Kami kehilangan rumah dan tempat usaha akibat longsor. Setelah kejadian itu, kami harus menumpang di rumah warga bahkan menyewa tempat tinggal karena rumah kami tidak bisa lagi ditempati. Namun sampai sekarang kami belum menerima hak-hak kami untuk pemulihan,” ujar Irwan Nasution.
Ia juga mengaku masyarakat sudah berulang kali menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah daerah, namun jawaban yang diterima selama ini hanya berupa janji dan perpanjangan waktu tanpa realisasi yang jelas.
“Jawaban yang kami terima hari ini tidak berbeda dengan jawaban sebelumnya. Kami terus menunggu kepastian, tetapi belum melihat bukti nyata terkait bantuan yang dijanjikan kepada korban bencana,” katanya.
Warga Minta Pemerintah Bertindak Lebih Serius
Dalam wawancara dengan awak media, Irwan Nasution berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi masyarakat korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Ia meminta Gubernur Sumatera Utara dan Presiden Republik Indonesia untuk memastikan proses penanganan korban bencana berjalan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.
Menurutnya, sebagian masyarakat korban bencana masih merasakan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.
Masyarakat Desak Transparansi dan Kepastian Bantuan
Melalui aksi tersebut, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera memberikan penjelasan terbuka terkait status penyaluran bantuan serta langkah-langkah pemulihan bagi korban bencana alam 25 November 2025.
Warga juga meminta pemerintah mempercepat realisasi bantuan yang telah dijanjikan agar masyarakat yang kehilangan rumah, tempat usaha, dan sumber penghasilan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Aksi damai tersebut menjadi bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan transparansi, kepastian, dan keadilan dalam penanganan korban bencana alam di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pewarta : Amosi zega
