BINTASARA.com, NIAS SELATAN – Pengelolaan APBD transparan Nisel, Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nias Selatan (DPRD Nisel) menekankan agar aparatur dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlaksana secara jujur dan transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hal ini disampaikan Anggota Fraksi Demokrat Luluzatulo Sarumaha saat membacakan pemandangan Fraksi Demokrat, pada Rapat Paripurna DPRD Nisel atas Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Nisel TA.2026, berlangsung di Aula Sidang Paripurna DPRD, Jalan Saonigeho, KM.3,5, Teluk Dalam, Kamis (18/06/2026).
Fraksi Demokrat menegaskan disiplin aparatur tidak cukup hanya dengan kehadiran tepat waktu di tempat kerja, namun disiplin yang sesungguhnya adalah, komitmen moral dan tanggung jawab dalam mengelola APBD secara jujur, transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pengelolaan APBD Transparan Nisel, Fraksi Demokrat Dorong Optimalisasi PAD
Menurut Fraksi Demokrat, Pengelolaan APBD Transparan Nisel adalah program dan kegiatan yang pembiayaannya melalui APBD harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan menjadi sarana untuk mengakomodasi kepentingan jabatan, kelompok tertentu, atau kepentingan di luar tujuan pembangunan daerah.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta Pemerintah Daerah lebih serius dan inovatif dalam mengoptimalkan potensi PAD, melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang sah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pendapatan daerah, serta pengembangan sektor-sektor unggulan.
Dalam pemandangan Fraksi Demokrat juga menekankan supaya pihak pemerintah daerah terus meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program-program pembangunan, sehingga setiap alokasi anggaran benar-benar menghasilkan output dan outcome terukur.
Sinergi dan komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif perlu saling menguatkan dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Di samping itu, Fraksi Demokrat juga mengharapkan kepada setiap OPD sebagai mitra kerja agar menghadiri setiap rapat.
Sementara, Pj. Sekda Nisel Amsarno Sarumaha dalam nota jawaban tertulis Bupati Nisel Sokhiatulo Laia, membacakan ucapan terima kasih serta mengapresiasi seluruh Fraksi DPRD lantaran menyetujui Ranperda APBD TA.2026 dalam pembahasan di tingkat komisi-komisi bersama OPD mitra kerja.
Saran dan masukan dari Fraksi mengenai potensi PAD, pihak Pemerintah Daerah terus berupaya mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah melalui intesifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Daerah juga akan melaksanakan setiap program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.
Mengenai opini BPK, pihak pemerintah daerah berkomitmen akan mempertahankan opini WTP dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sesuai ketentuan yang berlaku.
