By Admin B03 
BINTASARA.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman bersama Menteri Dalam Negeri, Imigrasi dan Kewarganegaraan, Keamanan Siber, dan Kesenian Australia, Tony Burke MP, memimpin Pertemuan ke-12 Indonesia–Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan tersebut mempertegas komitmen Indonesia dan Australia untuk memperkuat kemitraan strategis melalui kerja sama keamanan yang konkret, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Kedua negara juga menempatkan keamanan dan stabilitas kawasan sebagai kepentingan bersama.
Kerja sama tersebut sejalan dengan Australia–Indonesia Treaty on Common Security, yang dikenal sebagai Jakarta Treaty. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani perjanjian itu di Jakarta pada 6 Februari 2026 sebagai landasan konsultasi dan pengembangan kerja sama keamanan kedua negara.
MCM ke-12 Tetapkan Enam Bidang Prioritas
Salah satu hasil utama pertemuan MCM ke-12 ialah Joint Communiqué atau Pernyataan Bersama Indonesia–Australia. Dokumen tersebut mencakup enam bidang prioritas, yakni penguatan kemitraan strategis, keamanan maritim, penanggulangan terorisme, pemberantasan kejahatan lintas negara, keamanan perbatasan, serta keamanan siber.
Kedua negara menjadikan pernyataan bersama tersebut sebagai acuan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dan menindaklanjuti komitmen melalui program kerja sama yang lebih terarah.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keamanan serta stabilitas kawasan.
“Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Melalui pertemuan ini, kami ingin memastikan kerja sama kedua negara menghasilkan langkah nyata, terutama dalam menjaga keamanan maritim, memberantas kejahatan lintas negara, menanggulangi terorisme, dan menghadapi ancaman siber. Kerja sama ini harus memberikan manfaat langsung bagi keamanan dan keselamatan masyarakat kedua negara,” tegas Menko Polkam.
Keamanan Maritim Jadi Perhatian Bersama
Dalam bidang keamanan maritim, Indonesia dan Australia berkomitmen memperkuat patroli terkoordinasi, pengawasan perikanan, serta pemberantasan penyelundupan manusia dan penangkapan ikan ilegal.
Kedua negara juga akan melanjutkan Operasi GANNET, JAWLINE-ARAFURA, dan HORIZON WATCH sebagaimana tercantum dalam bahan pertemuan. Kerja sama tersebut turut mencakup penguatan kapasitas Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui dukungan pesawat nirawak atau drone dan pelatihan personel.
Selain itu, Indonesia dan Australia akan memperkuat koordinasi Bakamla dengan Australian Border Force (ABF). Kedua pihak juga mendorong ketahanan masyarakat pesisir melalui program Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala).
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan wilayah maritim dan memperkuat penanganan berbagai aktivitas ilegal yang mengancam keamanan perairan.
Indonesia–Australia Perkuat Penanggulangan Terorisme
Pada bidang penanggulangan terorisme, kedua negara memprioritaskan pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas aparat, pencegahan pendanaan terorisme, serta penanganan radikalisasi di ruang digital.
Perhatian khusus juga tertuju pada konten radikal yang menyasar anak-anak dan generasi muda. Indonesia dan Australia berkomitmen meningkatkan upaya pencegahan melalui penguatan kapasitas aparat serta kerja sama dalam menghadapi penyebaran paham ekstrem.
Kedua negara juga akan melanjutkan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi individu yang terkait dengan kelompok teroris. Program tersebut menjadi bagian dari pendekatan berkelanjutan untuk mencegah terorisme dan mengurangi risiko keterlibatan kembali dalam jaringan ekstremis.
Kejahatan Lintas Negara dan Penipuan Daring Jadi Fokus
Dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, Indonesia dan Australia sepakat memperkuat upaya menghadapi perdagangan orang, penyelundupan manusia, peredaran gelap narkotika, serta sindikat penipuan daring atau online scam.
Australia juga berkomitmen mendukung program pelatihan khusus pada 2027 untuk meningkatkan kemampuan aparat Indonesia dalam menangani berbagai kejahatan tersebut.
Kerja sama ini turut mencakup peningkatan perlindungan korban dan saksi melalui nota kesepahaman di bidang pengembangan kapasitas. Dengan koordinasi yang lebih kuat, kedua negara menargetkan peningkatan kemampuan aparat dalam menangani jaringan kejahatan lintas batas.
Selain kerja sama bilateral, Indonesia dan Australia menegaskan pentingnya mekanisme regional, termasuk Bali Process, untuk menangani migrasi tidak teratur, perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan aktivitas pusat penipuan daring.
Australia Dukung Penguatan Keamanan Perbatasan
Dalam bidang keamanan perbatasan, Australia menyatakan komitmen mendukung tahap kedua proyek revitalisasi perbatasan darat yang melibatkan International Organization for Migration (IOM).
Dukungan tersebut mencakup peningkatan pemanfaatan teknologi dan penguatan kapasitas operasional di pos lintas batas Indonesia.
Melalui langkah ini, kedua negara mendorong pengelolaan perbatasan yang lebih efektif, aman, dan terintegrasi, sekaligus memperkuat kemampuan aparat dalam menangani berbagai tantangan lintas batas.
Keamanan Siber dan Infrastruktur Kritis Diperkuat
Indonesia dan Australia juga sepakat meningkatkan pertukaran informasi, keahlian, serta praktik terbaik untuk menghadapi ancaman siber.
Kerja sama tersebut mencakup penguatan perlindungan infrastruktur informasi kritis serta peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan merespons insiden siber berskala nasional.
Kedua negara memandang koordinasi antarlembaga sebagai bagian penting dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks. Penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan diharapkan membantu kedua negara meningkatkan ketahanan sistem serta mempercepat respons terhadap ancaman digital.
Tony Burke Tekankan Peluang Kerja Sama
Menteri Australia Tony Burke MP menyampaikan apresiasi atas hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang terus berkembang.
“Indonesia dan Australia memiliki begitu banyak kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan di kawasan,” ujar Tony Burke.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga jalur pelayaran yang aman dan terbuka sebagai salah satu prasyarat bagi stabilitas kawasan serta kelancaran hubungan kedua negara.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan keamanan maritim dan menjaga kelancaran aktivitas di kawasan.
Menko Polkam Dorong Tindak Lanjut Kesepakatan
Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa seluruh kesepakatan dalam pertemuan tersebut perlu menghasilkan tindak lanjut nyata.
Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini bertujuan memastikan setiap komitmen berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
Pertemuan MCM ke-12 juga mempertegas kepentingan bersama Indonesia dan Australia dalam menghadapi tantangan keamanan tradisional maupun nontradisional.
Melalui kerja sama yang lebih erat, kedua negara berharap dapat memperkuat keamanan nasional, menjaga stabilitas kawasan, serta mendukung terciptanya lingkungan regional yang aman, damai, dan sejahtera.
Pertemuan tersebut turut melibatkan delegasi Indonesia dari Kementerian Luar Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.
Sementara itu, delegasi Australia mencakup Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Australian Federal Police, Maritime Border Command, Australian Border Force, dan sejumlah lembaga terkait lainnya.
