Juni 2026

Pembentukan DPC HIMNI Kendal Sah, FW Siap Satukan Masyarakat Nias dan Perkuat Solidaritas di Jawa Tengah

Jun 30, 2026

BINTASARA.com, KABUPATEN KENDAL – Pembentukan DPC HIMNI Kendal resmi terwujud setelah masyarakat Nias di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menggelar musyawarah pada Minggu (28/6/2026) di Pantai Manis Weleri, Kabupaten Kendal. Melalui forum tersebut, peserta secara aklamasi memilih kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Kendal sebagai wadah resmi yang akan menghimpun dan memperkuat persatuan masyarakat Nias di wilayah tersebut.

Musyawarah sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Nias di Kabupaten Kendal yang menginginkan organisasi resmi sebagai sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Nias di daerah perantauan.

Sekitar 100 peserta menghadiri kegiatan tersebut, terdiri dari masyarakat Nias yang berdomisili di Kabupaten Kendal dan sekitarnya, jajaran pengurus DPD HIMNI Jawa Tengah, serta tamu undangan dari DPC HIMNI Kabupaten Semarang. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD HIMNI Jawa Tengah, Yasozisokhi Zebua, S.H., M.H., bersama Plt. Sekretaris DPD HIMNI Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, S.H., M.H., secara langsung membuka jalannya musyawarah.

Pembentukan DPC HIMNI Kendal Tetapkan Kepengurusan Masa Bakti 2026–2030 Secara Aklamasi

Dalam forum tersebut, peserta membahas tiga agenda utama, yaitu penetapan kriteria calon ketua, penyusunan program kerja organisasi, serta pemilihan pengurus DPC HIMNI Kendal. Setelah melalui musyawarah mufakat, peserta secara aklamasi menetapkan Fatizame’e Waruwu sebagai Ketua, Arisman Untung Waruwu, S.K.M. sebagai Sekretaris, dan Niat Serlina Bu’ulölö sebagai Bendahara untuk masa bakti 2026–2030.

Usai pemilihan, Plt. Ketua DPD HIMNI Jawa Tengah bersama Plt. Sekretaris DPD secara simbolis melantik pengurus terpilih. Keduanya menyerahkan jas organisasi HIMNI, atribut adat Nias, serta pataka DPC sebagai simbol legalitas dan mulainya kepengurusan baru.

Dalam sambutannya, Yasozisokhi Zebua memberikan apresiasi atas semangat masyarakat Nias di Kendal yang berhasil membentuk DPC HIMNI hanya dalam waktu enam hari.

“HIMNI Kendal menjadi contoh DPC baru yang terbentuk murni dari hasil musyawarah masyarakat tanpa intervensi pihak mana pun. Ini menunjukkan tingginya semangat persatuan masyarakat Nias di Kabupaten Kendal,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Sekretaris DPD HIMNI Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, meminta pengurus yang baru terkukuhkan segera mengikuti pelantikan gabungan seluruh DPC HIMNI Jawa Tengah yang akan berlangsung di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, pada 4 Juli 2026.

Ia juga mengingatkan agar DPC HIMNI Kendal segera melengkapi seluruh dokumen administrasi organisasi, termasuk mendaftarkan kepengurusan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kendal setelah penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIMNI.

Ketua DPC Terpilih Tegas Sampaikan Organisasi Bermanfaat Bagi Masyarakat

Dalam pidato perdananya, Ketua DPC HIMNI Kendal terpilih, Fatizame’e Waruwu, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang Ia terima dari seluruh peserta musyawarah. Ia berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab serta mengembangkan organisasi sebagai wadah pemersatu masyarakat Nias di Kabupaten Kendal.

Fatizame’e juga berharap DPD HIMNI Jawa Tengah terus memberikan arahan, pembinaan, dan pendampingan agar DPC HIMNI Kendal mampu melaksanakan program-program organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat Nias serta berkontribusi dalam pembangunan daerah tempat mereka berdomisili.

Dengan terbentuknya DPC HIMNI Kendal, kini masyarakat Nias memiliki organisasi resmi yang mampu memperkuat solidaritas, melestarikan budaya Nias, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kehidupan sosial dan pembangunan di Jawa Tengah.

Daerah

Bapas Muara Teweh Perkuat Wajib Lapor Demi Keberhasilan Integrasi Klien Pemasyarakatan

Jun 30, 2026

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Layanan Wajib Lapor Bapas menjadi salah satu program utama yang terus teroptimalkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan kepada Klien Pemasyarakatan selama menjalani masa integrasi.

Melalui layanan ini, Bapas memastikan setiap klien memperoleh pendampingan secara berkelanjutan agar mampu kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara mandiri, produktif, dan taat hukum. Selasa, (30/6/2026).

Bapas Kelas II Muara Teweh terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya kepada Klien Pemasyarakatan yang memperoleh hak integrasi.

Pelayanan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang berulang.

Layanan wajib lapor merupakan kewajiban yang harus terpenuhi oleh setiap Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan hak integrasi, seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), maupun Asimilasi.

Melalui mekanisme ini, klien melaporkan perkembangannya, aktivitas sehari-hari, kondisi keluarga, hingga proses adaptasi sosial kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sesuai jadwal yang telah terjadwalkan.

Tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan administrasi, layanan wajib lapor juga menjadi sarana komunikasi yang efektif antara klien dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Layanan Wajib Lapor Bapas Bentuk Pengawasan

Dalam setiap pertemuan, PK memberikan arahan, motivasi, konsultasi, serta pendampingan agar klien mampu membangun pola hidup yang positif setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

Seorang Pembimbing Kemasyarakatan menjelaskan bahwa layanan wajib lapor memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar pengawasan.

“Wajib lapor bukan hanya bentuk pengawasan, tetapi juga bagian dari pembimbingan. Melalui layanan ini kami memantau perkembangan klien sekaligus memberikan dukungan agar mereka mampu menjalani kehidupan yang lebih baik, produktif, dan tidak mengulangi pelanggaran hukum,” ujarnya.

Selain melakukan pembimbingan, Bapas Kelas II Muara Teweh juga memanfaatkan layanan wajib lapor untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang klien selama masa integrasi.

Berbagai persoalan, seperti kesulitan memperoleh pekerjaan, keterbatasan ekonomi, hambatan sosial, hingga tantangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dapat mengetahui lebih dini proses wajib lapor.

Informasi tersebut menjadi dasar bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyusun strategi pembimbingan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan pendekatan tersebut, klien memperoleh solusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga peluang keberhasilan reintegrasi sosial semakin besar.

Bapas Kelas II Muara Teweh juga terus mengajak seluruh Klien Pemasyarakatan agar disiplin melaksanakan layanan wajib lapor sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap kewajiban tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai komitmen klien selama menjalani masa integrasi serta menunjukkan kesungguhan mereka dalam memperbaiki diri.

Melalui pelaksanaan Layanan Wajib Lapor Bapas yang konsisten, Bapas Kelas II Muara Teweh berharap seluruh Klien Pemasyarakatan mampu menyelesaikan masa integrasi dengan baik, meningkatkan kualitas hidup, membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat, serta kembali berperan sebagai warga negara yang produktif, bertanggung jawab, dan patuh terhadap hukum.

Nasional

Kemendagri Minta 174 Daerah Segera Lengkapi Data Penerima Program BSPS 2026

Jun 30, 2026

BINTASARA.com, JAKARTA- Program BSPS 2026 menjadi perhatian serius pemerintah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta 174 pemerintah kabupaten/kota segera menyempurnakan data usulan calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 sesuai kriteria. Langkah ini, agar proses verifikasi berjalan optimal sehingga bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pernyataan tersebut, Tomsi katakan saat memimpin Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengusulan Calon Penerima Program BSPS secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Tomsi menjelaskan, rapat fokus kepada 174 kabupaten/kota yang masih perlu mempercepat penyempurnaan usulan data penerima bantuan. Sejumlah daerah telah menyampaikan data calon penerima, namun hasil verifikasi menunjukkan jumlah usulan yang memenuhi persyaratan masih berada di bawah kuota yang tersedia.”Teman-teman di daerah harus menambah data ya, calon rumah yang akan di rehab,” ujar Tomsi.

Program BSPS 2026 Targetkan Rehabilitasi 400 Ribu Rumah

Tomsi mengungkapkan, Program BSPS Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026 menargetkan rehabilitasi sebanyak 400 ribu rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta per unit, terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta sebagai upah tukang. Sementara itu, untuk wilayah Papua dan Maluku Utara, besaran bantuan mencapai Rp25 juta per unit dengan penyesuaian khusus bagi wilayah pegunungan maupun pulau-pulau kecil.

Wajib Penuhi Seluruh Persyaratan

Tomsi menegaskan, seluruh usulan calon penerima harus memenuhi ketentuan tersyaratkan dari pemerintah. Penerima bantuan wajib merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menempati satu-satunya rumah tidak layak huni, serta belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Pengecualian hanya untuk masyarakat terdampak bencana yang memperoleh bantuan penanganan bencana.

Selain itu, pemerintah daerah harus melengkapi seluruh dokumen administrasi, foto kondisi rumah, serta alamat penerima secara rinci untuk mempermudah proses verifikasi lapangan.

“Kita minta foto dan tambahan sesuai alamat lengkap supaya memudahkan untuk mencari,” katanya.

Melengkapi Data, Pemda Hanya Dapat Kesempatan Hingga 11 Juli

Tomsi meminta sekretaris daerah segera mengoordinasikan perangkat daerah bersama Badan Pusat Statistik (BPS), camat, lurah, dan kepala desa untuk mempercepat penyempurnaan data. Ia menekankan agar seluruh pihak melakukan pendataan secara cermat sesuai ketentuan. Tomsi juga meminta inspektorat daerah mendampingi proses pendataan sehingga usulan calon penerima benar-benar tepat sasaran.

Kementerian PKP memberikan waktu kepada pemerintah daerah hingga 11 Juli 2026 untuk menyampaikan usulan tambahan calon penerima melalui tautan yang telah disediakan. Perkembangan penyampaian usulan dari masing-masing daerah akan dipantau secara berkala guna memastikan target penyaluran bantuan dapat tercapai.

Di akhir arahannya, Tomsi menegaskan bahwa proses pendataan tidak boleh sekadar mengejar pemenuhan kuota. Pendataan harus benar-benar memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.

“Tim yang turun, apakah tim desa, kecamatan, kelurahan. Penekanan terhadap petugas perlu agar sungguh-sungguh mendata rumah yang tidak layak huni ini betul-betul saudara-saudara kita yang nasibnya kurang beruntung atau betul-betul sangat miskin,” tegasnya.

Dalam rapat, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) Kementerian PKP, Roberia. Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, bersama sekretaris daerah serta perangkat daerah yang membidangi perumahan dan permukiman dari 174 kabupaten/kota, juga turut hadir secara langsung mengikuti rapat secara daring.

Hukum

Kasus Pembunuhan Anak di Gunungsitoli, Hakim Vonis FZ 6 Tahun Penjara, Dua Pelaku Dewasa Bernasib?

Jun 30, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Kasus Pembunuhan Anak Gunungsitoli memasuki babak baru setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli menjatuhkan vonis terhadap terdakwa anak berinisial FZ. Dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada Senin (29/6/2026), hakim menyatakan FZ terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana yang merampas nyawa orang lain dan menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli melalui Kepala Seksi Intelijen, Ya’atulo Hulu, S.H., M.H., menyampaikan keterangan resmi pada Senin (30/6/2026). Ia menjelaskan bahwa dalam bacaan putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Gst yang menjerat FZ sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Hakim Perintahkan Penahanan dengan Pengurangan Masa Penangkapan

Majelis hakim menyatakan FZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana yang merampas nyawa orang lain” sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif pertama dalam pengajuan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan menetapkan FZ menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa mendapat pengurangan pidana terhitung dari masa penangkapan.

Selain itu, majelis hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Lapas Kelas IIB Gunungsitoli sebelum pindah ke LPKA Kelas I Medan untuk menjalani masa pidananya.

Ya’atulo Hulu menjelaskan, Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut FZ dengan pidana penjara selama enam tahun atas kasus pembunuhan terhadap korban berinisial JPB yang terjadi pada 25 Mei 2026. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor Register PDM-45/GNSTO/06/2026.

Dalam tuntutannya, JPU mendasarkan dakwaan pada Pasal 458 Ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Ya’atulo Hulu, penerapan hukuman terhadap FZ mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa ancaman pidana bagi pelaku anak di jatuhkan paling lama setengah dari ancaman pidana bagi pelaku dewasa. Oleh karena itu, tuntutan enam tahun penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan.

Kasus Pembunuhan Anak Gunungsitoli Kejari Gunungsitoli Pastikan Dua Pelaku Dewasa Masih Dalam Tahap Penyidikan

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, masih terdapat dua pelaku lain yang terduga terlibat dalam perkara pembunuhan tersebut. Saat ini, kedua pelaku yang telah berstatus dewasa itu masih menjalani proses penyidikan di Polres Nias.

Ya’atulo Hulu menegaskan bahwa aparat penegak hukum memisahkan penanganan perkara karena status hukum kedua tersangka berbeda dengan FZ. Sebagai orang dewasa, keduanya diproses melalui mekanisme peradilan pidana umum, sedangkan FZ diproses berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan putusan tersebut, proses hukum terhadap FZ telah memasuki tahap akhir di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Sementara itu, penyidik Polres Nias masih terus mendalami keterlibatan dua pelaku lainnya untuk segera membawa perkara tersebut ke tahap penuntutan.

(Kris Laoli)

Hukum

Kejari Bekasi Geledah Disdagperin, Sita Dokumen Dugaan Pungli MCK

Jun 30, 2026

BINTASARA.com, KOTA BEKASI – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi menyita sejumlah dokumen dari Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi serta UPTD Pasar Bantargebang, Senin (29/6/2026).

Penyitaan dilakukan untuk memperkuat penyidikan dugaan pungutan liar (pungli) terkait pengadaan dan pengelolaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) pada proyek revitalisasi Pasar Bantargebang.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bekasi, Ryan Anugrah, SH, MH, didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Irfano Rukmana Rachim, SH, MH, mengatakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan alat bukti dalam perkara yang tengah ditangani.

“Pada hari ini, Senin 29 Juni 2026, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan penggeledahan berkaitan dengan perkara dugaan pungutan liar dalam pengadaan dan pengelolaan fasilitas MCK pada proyek revitalisasi Pasar Bantargebang,” kata Ryan saat memberikan keterangan kepada wartawan usai penggeledahan di Kantor Disdagperin Kota Bekasi.

Ryan menjelaskan, penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kota Bekasi. Tim penyidik membagi personel ke dua lokasi, yakni Kantor Disdagperin Kota Bekasi dan UPTD Pasar Bantargebang. Proses penggeledahan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.30 WIB atau berlangsung lebih dari lima jam.

Selama penggeledahan, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Berdasarkan pantauan di lokasi, usai menyelesaikan penggeledahan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tampak keluar dari Kantor Disdagperin dengan membawa tiga koper berwarna hitam dan dua boks berisi dokumen serta barang bukti. Seluruh barang bukti itu kemudian dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Menurut Ryan, langkah penggeledahan dilakukan karena selama tahap penyelidikan penyidik belum memperoleh dokumen yang dibutuhkan untuk mengungkap dugaan pungli dalam pengadaan dan pengelolaan fasilitas MCK di proyek revitalisasi Pasar Bantargebang.

“Dokumen-dokumen yang kami sita akan menjadi barang bukti dalam proses penyidikan. Dari barang bukti itu akan terlihat konteks perkaranya sehingga menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait,” ujarnya.

Ryan menegaskan penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan. Penyidik akan mempelajari seluruh dokumen dan barang bukti yang telah disita sebelum memanggil serta memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam dugaan pungli pengadaan dan pengelolaan fasilitas MCK di proyek revitalisasi Pasar Bantargebang. Hasil pemeriksaan dokumen itu akan menjadi dasar penyidik dalam menyusun konstruksi perkara dan menentukan langkah hukum selanjutnya.

Daerah

Rutan Sidikalang Tegaskan Ayah Wajib Hadir Saat Peringatan Harganas Ke-33 Nasional

Jun 30, 2026

BINTASARA.com, SIDIKALANG – Harganas ke-33 Rutan Sidikalang diperingati melalui upacara bendera yang berlangsung khidmat di lapangan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang pada Senin (29/6/2026).

Seluruh jajaran pegawai bersama warga binaan mengikuti kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 yang mengusung tema “Ayah Wajib Hadir”.

Upacara berlangsung dengan tertib dan penuh semangat. Momentum Harganas ke-33 Rutan Sidikalang menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat, harmonis, dan berkualitas.

Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Franky Togatorop, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan amanat tertulis Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dalam amanat tersebut, Menteri menegaskan bahwa keluarga bukan sekadar unit terkecil dalam struktur administrasi negara, melainkan titik awal dari seluruh proses pembangunan nasional.

“Keluarga bukanlah sekadar unit terkecil dalam masyarakat secara administratif. Keluarga adalah hulu dari semua kebijakan publik, hulu dari semua kesuksesan pembangunan nasional,” ujar Franky Togatorop saat membacakan pidato Menteri.

Tema “Ayah Wajib Hadir” menjadi pesan utama dalam peringatan Harganas tahun ini. Pemerintah ingin mengajak seluruh ayah di Indonesia untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak, memberikan kasih sayang, pendidikan karakter, serta menjadi teladan di dalam keluarga.

Melalui peringatan Harganas ke-33 Rutan Sidikalang, pihak Rutan juga berupaya menanamkan nilai-nilai keluarga kepada seluruh warga binaan. Kehadiran mereka dalam upacara diharapkan mampu membangkitkan kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga sekaligus mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Selain menjadi agenda seremonial, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan karakter yang terus dikembangkan oleh Rutan Kelas IIB Sidikalang. Nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keluarga diharapkan tetap melekat dalam diri setiap warga binaan sehingga mereka mampu kembali berperan positif di tengah masyarakat.

Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan disiplin dan penuh khidmat. Pegawai maupun warga binaan menunjukkan sikap hormat selama prosesi berlangsung hingga memasuki sesi doa bersama.

Kegiatan Harganas ke-33 Rutan Sidikalang berakhir dengan aman, tertib, dan lancar. Penyelenggara menutup acara melalui doa bersama yang dipanjatkan untuk kesejahteraan keluarga besar Rutan Kelas IIB Sidikalang, seluruh warga binaan beserta keluarganya, serta seluruh keluarga Indonesia agar semakin kuat, harmonis, dan mampu menjadi pondasi pembangunan bangsa.

Daerah

Lapas Muara Teweh Semarakkan Harganas Ke-33 dengan Baju Adat Nusantara

Jun 30, 2026

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Lapas Muara Teweh Harganas menjadi momentum istimewa yang diperingati dengan nuansa penuh warna melalui pelaksanaan Upacara Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-33 Tahun 2026. Jajaran petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Teweh bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Muara Teweh mengikuti upacara yang digelar pada Senin (29/6/2026) dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia sebagai simbol persatuan dalam keberagaman.

Seluruh peserta tampil mengenakan busana adat khas Nusantara, mulai dari pakaian adat Dayak, Jawa, Sumatra, Kalimantan hingga daerah lainnya. Keberagaman busana tersebut menghadirkan suasana upacara yang tidak hanya khidmat, tetapi juga sarat makna kebangsaan.

Baju Adat Jadi Simbol Persatuan dan Kekuatan Keluarga

Pelaksanaan upacara dengan mengenakan pakaian adat sengaja dihadirkan untuk menggambarkan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam menjaga, merawat, sekaligus mewariskan keberagaman budaya Indonesia kepada generasi penerus.

Melalui semangat kebhinekaan, jajaran Lapas Muara Teweh dan Bapas Muara Teweh menunjukkan komitmen untuk terus menjaga persatuan di lingkungan kerja sekaligus memperkuat nilai-nilai budaya bangsa. Semangat tersebut juga mencerminkan bahwa insan pemasyarakatan tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga berperan dalam menanamkan nilai kebangsaan dan karakter kepada masyarakat.

Harganas Perkuat Peran Keluarga bagi Insan Pemasyarakatan

Dalam amanat upacara, disampaikan bahwa Hari Keluarga Nasional menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran keluarga sebagai sekolah pertama dalam membentuk karakter anak yang tangguh, berintegritas, serta memiliki jiwa kebangsaan.

Bagi jajaran pemasyarakatan, keluarga memiliki peran penting sebagai sumber motivasi dan kekuatan moral. Dukungan keluarga menjadi energi yang membantu setiap petugas menjalankan tugas pembinaan, pelayanan, dan pengamanan di Lapas maupun Bapas secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab.

Peringatan Harganas juga mengingatkan seluruh pegawai agar terus menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pengabdian kepada negara sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.

Perkuat Sinergi Lapas dan Bapas Muara Teweh

Usai pelaksanaan upacara, seluruh petugas mengikuti sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Momentum tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara Lapas Muara Teweh dan Bapas Muara Teweh dalam membangun budaya kerja yang harmonis.

Kepala UPT menegaskan bahwa peringatan Harganas harus menjadi pengingat bagi seluruh insan pemasyarakatan untuk terus memperkuat nilai kekeluargaan, menjaga persatuan, serta meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa.

“Keluarga adalah sumber kekuatan kita dalam mengabdi. Melalui baju adat ini, kita diingatkan untuk selalu menjaga keharmonisan keluarga serta merawat persatuan di lingkungan kerja demi kemajuan Pemasyarakatan,” pungkasnya.

Semangat Lapas Muara Teweh Harganas diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran pemasyarakatan untuk terus mempererat solidaritas, memperkuat nilai budaya Nusantara, serta menghadirkan pelayanan yang semakin profesional kepada masyarakat.

Nasional

Sensus Ekonomi Kreatif 2026 Resmi Dimulai, Pemerintah Siapkan Data Akurat untuk Dongkrak Ekonomi Nasional

Jun 30, 2026

BINTASARA.com, JAKARTA – Sensus Ekonomi Kreatif 2026 resmi dicanangkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai langkah strategis memperkuat basis data sektor ekonomi kreatif Indonesia. Program nasional yang diluncurkan di Jakarta, Senin (29/6/2026), ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih akurat, terarah, dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pencanangan Sensus Ekonomi Kreatif 2026 turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekraf Teuku Riefky Harsya, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Data Akurat Jadi Kunci Percepatan Ekonomi Kreatif

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa data merupakan aset strategis yang menentukan arah pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang valid dan komprehensif agar mampu merancang kebijakan yang tepat sasaran di berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif.

“Data merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi pemerintah maupun seluruh pemangku kepentingan. Sensus Ekonomi 2026 adalah investasi besar untuk masa depan Indonesia. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat, membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi kreatif, serta mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Muhaimin.

Ia menambahkan, keberhasilan sensus ekonomi akan memperkuat perencanaan pembangunan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif.

Ekonomi Kreatif Jadi Mesin Pertumbuhan Baru

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekraf, Teuku Riefky Harsya, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi Kreatif 2026 menjadi momentum penting untuk memetakan seluruh potensi ekonomi kreatif Indonesia secara lebih komprehensif.

Menurutnya, data yang lengkap akan memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, hingga asosiasi dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

“Dengan data yang semakin lengkap dan akurat, seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi lebih efektif sehingga ekonomi kreatif mampu menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Riefky.

Ia menegaskan bahwa pemerintah sejak awal menempatkan data subsektor ekonomi kreatif sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional sekaligus referensi dalam memperluas investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri kreatif.

Sensus Ekonomi Kreatif 2026 Kontribusi Ekonomi Kreatif Terus Meningkat

Berdasarkan Statistik Ekonomi Kreatif Tahun 2025 yang dipublikasikan BPS, sektor ekonomi kreatif menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif mencapai Rp1.757,87 triliun pada 2025 dengan pertumbuhan 6,86 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Selain memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional, sektor ekonomi kreatif juga mampu menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja, atau setara 18,7 persen dari total tenaga kerja Indonesia.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi kreatif telah berkembang menjadi salah satu sektor unggulan yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BPS Ajak Pelaku Ekraf Berpartisipasi Aktif

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengajak seluruh pelaku ekonomi kreatif untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi Kreatif 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap.

Menurutnya, kualitas data sangat menentukan kualitas kebijakan yang akan dihasilkan pemerintah pada masa mendatang.

“Sensus ekonomi ibarat rekam medis perekonomian Indonesia. Jika kita memiliki data yang lengkap dan akurat, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan semakin tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha memberikan informasi yang benar. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data dijamin oleh peraturan perundang-undangan,” jelas Amalia.

Ia memastikan BPS akan terus memperbarui statistik ekonomi kreatif secara berkala agar mampu menggambarkan kondisi riil perekonomian Indonesia.

Kolaborasi Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif

Rangkaian sosialisasi Sensus Ekonomi Kreatif 2026 juga diisi dengan penyerahan Statistik Ekonomi Kreatif Tahun 2025 kepada Kementerian Ekraf. Setelah itu, perwakilan asosiasi dari berbagai subsektor ekonomi kreatif mengikuti sosialisasi teknis sekaligus pengisian kuesioner sensus sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Melalui kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, pemerintah berharap Sensus Ekonomi Kreatif 2026 mampu menghasilkan data yang berkualitas, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional, mempercepat penyusunan kebijakan berbasis data, serta mendorong sektor ekonomi kreatif menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Daerah

Rutan Rantau Peringati Harganas Ke-33, Keluarga Jadi Fondasi Pembinaan dan Ketahanan Bangsa

Jun 30, 2026

BINTASARA.com, RANTAU – Hari Keluarga Nasional Rutan menjadi momentum penting bagi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rantau untuk memperkuat komitmen dalam membangun keluarga yang harmonis sekaligus mendukung ketahanan bangsa. Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-33 Tahun 2026, seluruh jajaran Rutan Rantau menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter, memperkuat nilai moral, dan mendukung keberhasilan pembinaan warga binaan.

Rutan Kelas IIB Rantau menggelar Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-33 Tahun 2026 di Aula Rutan Rantau pada Senin (29/6/2026). Kepala Rutan Kelas IIB Rantau, Renaldi Hutagalung, memimpin langsung kegiatan yang diikuti seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk penghormatan terhadap pentingnya institusi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam sistem pemasyarakatan.

Upacara berlangsung dengan tertib, khidmat, dan penuh semangat kebersamaan. Seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan disiplin serta menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan terhadap warga binaan.

Peringatan Hari Keluarga Nasional Rutan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting dalam menciptakan masyarakat yang tangguh sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan bangsa.

Kepala Rutan Kelas IIB Rantau, Renaldi Hutagalung, menegaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama yang menanamkan nilai moral, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kasih sayang kepada setiap individu. Menurutnya, nilai-nilai tersebut akan menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

“Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional, kita diingatkan bahwa keluarga menjadi tempat pertama dalam membangun karakter seseorang. Bagi jajaran pemasyarakatan, semangat keluarga juga menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan dan pembinaan yang humanis sehingga warga binaan dapat kembali ke tengah masyarakat dengan membawa perubahan yang lebih baik,” ujar Renaldi.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan proses pembinaan warga binaan tidak hanya bergantung pada program pembinaan di dalam rutan, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga sebagai lingkungan terdekat yang mampu memberikan motivasi, perhatian, dan semangat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Renaldi juga mengajak seluruh pegawai agar terus mengimplementasikan nilai-nilai kekeluargaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, budaya kerja yang mengedepankan sinergi, kepedulian, komunikasi, dan kebersamaan akan menciptakan organisasi yang solid serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin optimal.

Selain memperkuat kualitas pelayanan, semangat Hari Keluarga Nasional Rutan juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh budaya saling mendukung, menghargai, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-33 Tahun 2026, Rutan Kelas IIB Rantau berharap seluruh insan pemasyarakatan terus memperkuat komitmen dalam membangun keluarga yang berkualitas, meningkatkan profesionalisme pelayanan, serta menghadirkan pembinaan yang lebih humanis demi mewujudkan warga binaan yang siap kembali menjadi bagian produktif di tengah masyarakat.

Nasional

Mendagri Apresiasi Komisi II DPR RI Terkait Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Jun 30, 2026

BINTASARA.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional pengelola wilayah Perbatasan (BNPP) mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI dalam upaya memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting mengingat kompleksitas persoalan di kawasan perbatasan.

“Nah dari Komisi II saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka membentuk tim, tim khusus namanya Panja, Panitia Kerja,” ujar Mendagri kepada awak media usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat DPR RI dengan agenda pembahasan hasil kunjungan Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Pengelolaan Wilayah Perbatasan Kunci Pembangunan

Mendagri menjelaskan, Tim Panja Komisi II DPR RI telah meninjau sejumlah titik di wilayah perbatasan Indonesia. Dari hasil peninjauan tersebut, tim menemukan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga menegaskan pentingnya keberadaan BNPP sebagai badan yang mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan. Peran tersebut mencakup penyelesaian sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme.

“Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah infiltrasi oleh negara lain,” kata dia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat kompleks, baik di darat maupun di laut. Untuk perbatasan darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Adapun di laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara.

BNPP Perlu Memiliki Kewenangan Lebih Kuat

Mengingat besarnya peran tersebut, lanjut Mendagri, Komisi II DPR RI mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih imperatif. Menurutnya, fungsi koordinasi yang selama ini diemban BNPP kerap menghadapi tantangan karena masing-masing kementerian/lembaga memiliki fokus dan kewenangan tersendiri.

“Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara Kementerian/Lembaga yang setara, juga pemerintah daerah,” sambung Mendagri.

Di sisi lain, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Mendagri menegaskan bahwa kolaborasi antarkementerian/lembaga dan seluruh pihak terkait menjadi kunci percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Karena itu, ia menyambut baik rencana Komisi II DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan melibatkan berbagai komisi di DPR RI guna mengoptimalkan peran kementerian/lembaga dalam memperkuat kawasan perbatasan.

“Pansus khusus daerah perbatasan karena melibatkan K/L, kementerian/lembaga yang ada di komisi-komisi lain. Sehingga otomatis menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, masalah-masalah jalan, logistik, perbatasan, sengketa misalnya ya antardaerah, pembangunan pasar, pembangunan macam-macam lah, sekolah, pendidikan ya, itu di daerah-daerah itu bisa dikeroyok rame-rame oleh semua kementerian/lembaga ketika pansus yang mengumpulkan,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman beserta jajaran, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, serta pihak terkait lainnya.

Nasional

Kepala BNPB Lantik Tiga Pejabat Baru, Perkuat Sinergi TNI, Polri, dan ASN

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, JAKARTA – Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Kepala BNPB Lantik Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BNPB, Senin (29/6/2026). Pelantikan berlangsung di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, dan turut hadir jajaran pejabat struktural BNPB.

Tiga pejabat tersebut adalah Brigjen TNI Djohan Darmawan, S.I.P. sebagai Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat, Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat, S.Sos., M.M. sebagai Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan pada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Kombes Pol Deden Nurhidayatullah, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Inspektur III pada Inspektorat Utama.

Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BNPB Nomor 177 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BNPB.

BNPB Lantik Tiga Pejabat, Babak Baru Struktur Organisasi BNPB

Dalam sambutannya, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa pelantikan kali ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi BNPB. Untuk pertama kalinya sejak BNPB berdiri selama 18 tahun, jabatan struktural Eselon II terisi oleh personel aktif TNI dan Polri.

“Setelah 18 tahun BNPB berdiri, ini hari pertama seorang Eselon II struktural terisi oleh TNI aktif. Bahkan untuk pertama kalinya seorang personel Polri aktif menjadi bagian keluarga besar BNPB secara struktural,” ujar Suharyanto.

Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari proses penguatan organisasi agar mampu menjawab tantangan penanggulangan bencana yang semakin kompleks.

“Saya kira hal ini tidak perlu menjadi perdebatan, karena pada hakikatnya setiap organisasi akan terus berkembang. Untuk menjadikan BNPB lebih baik dan maju, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan,” katanya.

Perkuat Kolaborasi Penanggulangan Bencana

Suharyanto menjelaskan bahwa masuknya unsur TNI dan Polri ke dalam struktur organisasi BNPB menunjukkan komitmen lembaga dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, BNPB selama ini telah menghimpun berbagai unsur dalam sistem penanggulangan bencana, mulai dari aparatur sipil negara hingga sembilan unsur masyarakat sipil yang tergabung sebagai anggota unsur pengarah.

Dengan bertambahnya personel dari TNI dan Polri pada jabatan strategis, BNPB berharap mampu meningkatkan efektivitas koordinasi, percepatan respons darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di seluruh Indonesia.

Harapan Kepala BNPB kepada Pejabat Baru

Menutup sambutannya, Suharyanto mengucapkan selamat kepada ketiga pejabat yang baru di lantik dan berharap mereka mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi.

“Kepada Pak Deden, Pak Arief, dan Pak Djohan, selamat atas pelantikannya. Tunjukkan kepada lembaga ini bahwa kehadiran Anda dapat membuat organisasi ini menjadi lebih baik,” tutup Suharyanto.

Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis BNPB dalam memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana nasional melalui sinergi yang semakin solid antara unsur ASN, TNI, Polri, dan masyarakat.

Daerah

Bapas Muara Teweh Terima Klien Pemasyarakatan, Buka Peluang Integrasi Sosial Baru

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh kembali melaksanakan kegiatan penerimaan klien pemasyarakatan sebagai bagian dari proses pembimbingan dan reintegrasi sosial, Senin (29/6).

Bapas Muara Teweh mengambil langkah awal ini untuk mendampingi klien agar dapat kembali beradaptasi dan menjalani kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat.

Proses penerimaan klien ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan momentum penting yang menandai dimulainya kesempatan baru bagi klien untuk memperbaiki diri, membangun masa depan, serta kembali menjalankan peran sosial secara positif.

Setelah menyelesaikan masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan, pihak Bapas memberikan kesempatan kepada klien untuk membuktikan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik selalu memungkinkan.

Dalam kesempatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada niat klien untuk berubah, melainkan juga membutuhkan dukungan dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat.

Dukungan dan penerimaan yang baik dari masyarakat akan menjadi faktor penting yang membantu klien membangun kepercayaan diri serta kembali berkontribusi secara positif.

“Setiap individu berhak mendapatkan kesempatan kedua. Masa lalu bukan akhir dari segalanya, melainkan pelajaran untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih baik,” ujar salah satu Pembimbing Kemasyarakatan.

Melalui proses pembimbingan yang berkelanjutan ini, Bapas Muara Teweh mengarahkan klien agar mampu meningkatkan keterampilan hidup, memperkuat kontrol diri, dan membangun relasi sosial yang sehat.

Dengan demikian, proses ini dapat membentuk mereka menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap berbaur kembali sebagai bagian dari masyarakat.

Daerah

Lapas Kotanopan Gelar Upacara Hari Keluarga Nasional Ke-33, Tekankan Peran Penting Ayah

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, KOTANOPAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kotanopan menggelar Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 di halaman kantor Lapas, Senin (29/6).

Kegiatan berlangsung khidmat yang di ikuti oleh seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.

Pada upacara yang berlangsung Kepala Lapas Kelas III Kotanopan, Erik Suranta Ginting, yang bertindak sebagai pemimpin inspektur upacara.

Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa Hari Keluarga Nasional bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, serta tanggung jawab setiap individu dalam membangun keluarga yang harmonis, berkualitas, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan zaman.

Pada peringatan Harganas ke-33 tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mengusung tema “Ayah Wajib Hadir”.

Tema tersebut menekankan pentingnya peran seorang ayah dalam kehidupan keluarga, tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang aktif mendampingi proses pengasuhan, pendidikan, serta tumbuh kembang anak, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis.

Menurut Erik Suranta Ginting, nilai-nilai yang tumbuh dalam keluarga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter seseorang.

Karena itu, keluarga yang harmonis akan melahirkan pribadi-pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan profesional dalam menjalankan tugas, termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemasyarakatan.

“Semangat Hari Keluarga Nasional hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keluarga merupakan sumber kekuatan dan tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan,” ujar Erik dalam amanatnya.

Lapas Kotanopan Jaga Keharmonisan Keluarga

Ia juga mengajak seluruh jajaran Lapas Kelas III Kotanopan untuk terus menjaga keharmonisan keluarga di tengah kesibukan menjalankan tugas negara.

Menurutnya, keseimbangan antara pengabdian kepada institusi dan perhatian terhadap keluarga merupakan salah satu kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkinerja baik serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui peringatan Harganas ke-33 Tahun 2026 ini, berharap semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap keluarga semakin kuat di lingkungan Lapas Kelas III Kotanopan.

Selain mempererat hubungan antar pegawai, momentum ini juga menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam membentuk karakter, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Daerah

Ayah Wajib Hadir, Rutan Humbang Hasundutan Gelar Upacara Hari Keluarga Nasional 2026

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, HUMBANG HASUNDUTAN – Upacara Harganas Rutan Humbahas 2026, bertema “Ayah Wajib Hadir” menyelimuti suasana khidmat semarak pagi hari di Rutan Humbang Hasundutan. Kegiatan kali ini tampil berbeda dengan penggelaran upacara bendera menggunakan pakaian adat nusantara. Senin (29/06).

Pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas), dua hal mencolok membuat peringatan tahun ini terasa begitu istimewa. Pertama, seluruh petugas Rutan tampil anggun dan gagah mengenakan berbagai pakaian adat nusantara. Kedua, upacara kali ini mengusung tema sentral yang menyentuh hati: “Ayah Wajib Hadir”.

Para petugas memiliki alasan kuat dalam menggunakan baju adat. Selain melestarikan budaya bangsa, warna-warni pakaian adat ini menyimbolkan bahwa Rutan Humbang Hasundutan merupakan sebuah “keluarga besar” yang merangkul perbedaan demi mencapai tujuan pembinaan yang harmonis.

Pejabat struktural, staf, serta perwakilan WBP mengikuti upacara ini dengan penuh rasa nasionalisme, namun tetap menjaga atmosfer kekeluargaan yang kental.

Peringatan Harganas Rutan Humbahas 2026 dengan tema ‘Ayah Wajib Hadir’ ini menjadi momentum refleksi yang mendalam, khususnya bagi warga binaan yang saat ini sedang terpisah jarak dengan keluarga.

“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa fisik boleh terbatas di dalam Rutan, namun peran, doa, dan kehadiran hati seorang ayah untuk keluarganya di rumah tidak boleh terputus,” ujar Kasubsi Pengelolaan yang bertindak sebagai inspektur upacara dalam amanatnya.

Bagi beberapa WBP yang mendapat kesempatan mengikuti upacara, momen ini mendatangkan haru sekaligus motivasi baru.

Tema tersebut menjadi alarm pengingat yang menggugah mereka untuk terus memperbaiki diri selama masa pembinaan, agar kelak siap kembali ke tengah masyarakat sebagai sosok ayah yang seutuhnya.

Daerah

Kanwil Ditjenpas Sumut Gelar Upacara Harganas ke-33

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, MEDAN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara (Kanwil Ditjenpas Sumut) menggelar Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026 di Halaman Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut pada Senin (29/06/2026).

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Bejo, memimpin langsung kegiatan tersebut.

Para pejabat struktural dan seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Ditjenpas Sumut turut mengikuti upacara dengan khidmat.

Kanwil Ditjenpas Sumut menggalang upacara ini sebagai bentuk komitmen untuk mendukung penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.

Peringatan HARGANAS ke-33 tahun ini mengusung tema “Ayah Wajib Hadir” untuk menekankan pentingnya peran ayah dalam keluarga, baik secara fisik maupun emosional.

Dalam kesempatan tersebut, Plh. Kakanwil membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN.

Menteri menegaskan bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah menilai keluarga yang tangguh menjadi kunci utama untuk menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari perkembangan teknologi, perubahan sosial, hingga ancaman terhadap moral generasi muda.

Amanat tersebut juga mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk memperkuat tiga pilar utama pembangunan keluarga, yakni kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental.

Selain itu, tumbuh kembang anak memerlukan peran aktif orang tua, khususnya ayah.

Pendampingan ini bertujuan agar anak-anak terhindar dari pengaruh negatif, seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, perundungan, serta dampak buruk penggunaan gawai yang tidak terkontrol.

Melalui momentum Hari Keluarga Nasional ke-33 ini, pimpinan mengajak seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Sumut untuk semakin memperkuat nilai-nilai kekeluargaan.

Upacara ini memotivasi pegawai untuk membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan berkarakter, serta menjadikan keluarga sebagai benteng utama dalam mencetak generasi unggul dan bangsa yang kuat.

Berita Terkini Daerah

Penuh Semangat, Kabapas Muara Teweh Ikuti Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-33

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Kepala Bapas Muara Teweh dan seluruh peserta mengikuti upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-33 Tahun 2026 dengan khidmat dan penuh semangat pada Senin, 29 Juni 2026.

Momentum penting ini meneguhkan kembali peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun generasi bangsa yang berkualitas.

Tahun ini, panitia mengusung tema “Ayah Wajib Hadir” untuk menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta tumbuh kembang anak.

Tema ini memaknai kehadiran ayah tidak hanya secara fisik, melainkan juga secara emosional, psikologis, dan sosial dalam kehidupan keluarga.

Dalam amanatnya, pembina upacara menekankan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter anak.

Oleh karena itu, sinergi antara ayah dan ibu dalam menjalankan fungsi keluarga menjadi kunci utama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera.

Tema “Ayah Wajib Hadir” juga mengingatkan masyarakat bahwa seorang ayah bukan semata pencari nafkah.

Ayah adalah sosok panutan, pelindung, pendidik, sekaligus sumber dukungan bagi anggota keluarga.

Penelitian membuktikan bahwa keterlibatan aktif ayah berpengaruh besar terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak.

Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-33 ini, penyelenggara berharap seluruh elemen masyarakat semakin menyadari pentingnya membangun ketahanan keluarga di tengah berbagai tantangan zaman.

Tantangan tersebut meliputi perkembangan teknologi, perubahan pola interaksi sosial, serta dinamika kehidupan modern.

Peringatan Harganas ini mengajak semua pihak untuk memperkuat delapan fungsi keluarga.

Langkah ini akan menjadikan keluarga sebagai pusat pembentukan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Berita Terkini Daerah

Lapas Manado Gelar Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, MANADO – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Manado menggelar Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-33 Tahun 2026 di Lapangan Upacara Lapas Kelas IIA Manado, Senin (29/6).

Seluruh pejabat struktural, pegawai, serta jajaran petugas Lapas Kelas IIA Manado mengikuti kegiatan tersebut dengan khidmat.

Mengusung tema “Ayah Wajib Hadir”, peringatan Harganas tahun ini memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun karakter, ketahanan sosial, serta menciptakan generasi yang berkualitas.

Kehadiran sosok ayah dalam proses pengasuhan harus memberikan teladan, perlindungan, dan dukungan emosional bagi setiap anggota keluarga.

Saat bertindak sebagai Inspektur Upacara, PLH Kepala Lapas Kelas IIA Manado menyampaikan amanat yang menekankan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk pribadi yang berintegritas.

Keluarga menanamkan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, serta kepedulian sebagai bekal penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Berita Terkini Daerah

Tingkatkan Kualitas Spritualitas Warga Binaan, Lapas Rantauprapat Jalin Kolaborasi dengan Kemenag

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, RANTAUPRAPAT – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Kementerian Agama (Kemenag) setempat, untuk meningkatkan kualitas spiritualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pihak Lapas menggelar kegiatan pembinaan tersebut secara serentak di Mesjid Al-Taubah dan Gereja Oikumene Lapas Kelas IIA Rantauprapat, Senin (29/06/2026).

Kalapas Rantauprapat menyatakan bahwa kerja sama ini menjadi wujud nyata komitmen institusi dalam memberikan pelayanan bimbingan mental yang lebih terstruktur bagi WBP.

“Kami menyadari bahwa pemulihan jati diri dan ketenangan batin menjadi fondasi penting dalam proses reintegrasi sosial Warga Binaan,” ujarnya.

Melalui sinergi dengan Kemenag, Lapas ingin memastikan WBP mendapatkan hak menjalankan ibadah dan bimbingan keagamaan secara maksimal.

Dalam kegiatan ini, para penyuluh agama dari Kemenag memberikan materi keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan spiritualitas para warga binaan.

Materi tersebut mengarahkan WBP agar mampu merefleksikan diri dan memotivasi mereka untuk berperilaku lebih baik di tengah masyarakat nanti.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) berharap agenda rutin ini dapat terus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang humanis dan berintegritas.

Berita Terkini Daerah

Sinergi Membangun Kemandirian, Lapas Rantauprapat Kenalkan Program Ketahanan Pangan ke HMI

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, RANTAUPRAPAT – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat memperkenalkan program Ketahanan Pangan (Ketapang) kepada perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Langkah ini menjadi wujud transparansi dan upaya Lapas dalam membangun sinergi dengan elemen masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (29/06) ini menjadi momentum strategis bagi Lapas untuk menunjukkan kemajuan proses pembinaan kemandirian.

Pihak Lapas membuktikan bahwa pembinaan di dalam lembaga terus berjalan produktif dan memberikan dampak nyata.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Rantauprapat menginisiasi langsung pelaksanaan kegiatan ini.

Dalam hal ini, Kepala Subseksi Pengelolaan Hasil Kerja (Kasubsi Lolaharker) mewakili dan mengoordinasikan langsung seluruh rangkaian acara.

Mengikuti arahan Kalapas, Kasubsi Lolaharker mendampingi langsung jalannya kunjungan.

Ia memberikan penjelasan komprehensif mengenai teknis pembinaan kemandirian yang sedang berjalan kepada para mahasiswa.

Dalam kunjungan tersebut, petugas Lapas mengajak rekan-rekan HMI meninjau langsung area produktif pertanian dan perikanan. Saat ini, warga binaan aktif mengelola seluruh area tersebut.

Kalapas menegaskan bahwa program Ketapang merupakan langkah konkret untuk membekali warga binaan dengan keterampilan agrikultur yang bernilai ekonomis tinggi.

Poin Utama Program Ketapang:

Memberdayakan Keterampilan: Instruktur berpengalaman memberikan pelatihan teknis bercocok tanam dan budidaya perikanan secara langsung kepada warga binaan.

Mengoptimalkan Lahan: Lapas memanfaatkan lahan kosong di area lapas menjadi kawasan produktif yang menghasilkan komoditas pangan berkelanjutan.

Mendukung Reintegrasi Sosial: Program ini menyiapkan warga binaan agar memiliki keahlian praktis untuk mencari nafkah saat kembali ke tengah masyarakat.

Perwakilan HMI memberikan apresiasi tinggi atas inovasi pembinaan yang berjalan di bawah naungan seksi kegiatan kerja ini.

Mereka menilai program Ketapang mampu menciptakan sistem rehabilitasi yang tidak hanya manusiawi, tetapi juga produktif.

Melalui pengenalan kegiatan ini, Lapas Rantauprapat berharap elemen mahasiswa dapat ikut serta mengedukasi masyarakat luas mengenai fungsi pemasyarakatan yang kini berorientasi pada pengembangan potensi diri.

Lapas akan terus mengakselerasi program Ketapang demi mendukung ketahanan pangan nasional serta mencetak warga binaan yang mandiri dan berdaya guna.

Daerah

Wali Kota Gunungsitoli Harganas Ke-33, Ajak Ayah Perkuat Peran Keluarga Dalam Mengasuh Anak

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si., memimpin Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 sebagai pembina upacara di Halaman Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Senin (29/6/2026). Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Gunungsitoli bertugas sebagai pelaksana upacara.

Dalam kesempatan tersebut, Sowa’a Laoli membacakan pidato tertulis Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd. Peringatan Harganas tahun ini mengusung tema “Ayah Wajib Hadir“ sebagai ajakan untuk memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas.

Keluarga Menjadi Fondasi Generasi Berkualitas

Melalui pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wali Kota Gunungsitoli menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi tempat pertama bagi anak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, serta nilai-nilai kehidupan.

Keluarga yang sehat, tangguh, dan berkualitas akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kehadiran figur ayah, baik secara fisik maupun emosional, dalam proses tumbuh kembang anak. Kehadiran ayah sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter, rasa percaya diri, hingga kesehatan mental anak.

Anak membutuhkan sosok ayah yang hadir, mendengarkan, mendampingi, memberikan perhatian, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Wali Kota Gunungsitoli Harganas, Ajak Ayah Aktif Mengasuh Anak

Melalui momentum Hari Keluarga Nasional ke-33, Pemerintah Kota Gunungsitoli mengajak masyarakat mengubah paradigma bahwa peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik dan pendamping utama dalam proses pengasuhan anak.

Para ayah harus mampu menyediakan waktu berkualitas (quality time) bersama keluarga, membangun komunikasi yang hangat, serta memberikan contoh positif bagi anak-anak.

Selain memperkuat pola pengasuhan, Pemerintah Kota Gunungsitoli juga mengajak seluruh keluarga membudayakan pola hidup sehat. Kebiasaan menjaga kesehatan sejak berada dalam lingkungan keluarga menjadi fondasi utama dalam menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan produktif.

Dengan keluarga yang sehat dan berkualitas, cita-cita mewujudkan Indonesia Maju akan semakin mudah tercapai melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Forkopimda dan ASN Hadiri Upacara Harganas

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta Aparatur Sipil Negara (ASN), turut menghadiri upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Kehadiran seluruh unsur pemerintah tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Gunungsitoli.

(Kris Laoli)

Berita Terkini Daerah

Penuh Khidmat, Lapas Gunungtua Gelar Upacara Peringatan Harganas ke-33

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGTUA – Seluruh jajaran pegawai Lapas Kelas III Gunungtua melaksanakan Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 di Lapangan Lapas Gunungtua pada Senin (29/6/2026) dengan penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap pentingnya peran keluarga dalam membangun bangsa. Upacara tersebut berlangsung dengan tertib dan lancar.

Momentum Hari Keluarga Nasional mengingatkan kita akan pentingnya membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan berkualitas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Kepala Lapas Kelas III Gunungtua, Japaruddin Ritonga, menjelaskan bahwa peringatan Hari Keluarga Nasional merupakan momentum untuk mengingatkan seluruh jajaran, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan, akan pentingnya menjaga nilai-nilai kekeluargaan sebagai bagian dari proses pembinaan.

Menurutnya, dukungan keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter, memberikan motivasi, serta menjadi kekuatan bagi warga binaan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

“Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ini, kami berharap seluruh warga binaan semakin termotivasi untuk terus memperbaiki diri, menjaga hubungan yang baik dengan keluarga, serta mempersiapkan diri agar masyarakat dapat kembali menerima dan berkontribusi positif di tengah mereka,” ujar Kalapas.

Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 Tahun 2026, seluruh peserta upacara mengajak para hadirin untuk terus memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, peringatan ini juga memotivasi mereka untuk terus memperbaiki diri serta menjaga hubungan baik dengan keluarga sebagai bekal dalam proses reintegrasi sosial.

Berita Terkini Daerah

Berlangsung Khidmat, Lapas Kotapinang Gelar Upacara Peringatan Harganas ke-33

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, KOTAPINANG – Lapas Kotapinang melaksanakan upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-33 Tahun 2026.

Seluruh pejabat struktural, pegawai, CPNS, dan perwakilan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengikuti kegiatan tersebut dengan tertib dan khidmat pada Senin, 29 Juni 2026.

Momentum Hari Keluarga Nasional mengingatkan kita akan pentingnya membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan berkualitas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang memimpin langsung upacara tersebut. Dalam amanatnya, Kalapas menekankan pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama untuk membangun karakter dan moral.

Mengusung tema “Ayah Wajib Hadir”, Kalapas mengajak seluruh pegawai dan Warga Binaan agar lebih memahami pentingnya keterlibatan seorang ayah dalam proses pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak demi menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas.

Selain itu, Kalapas juga mendorong seluruh jajaran untuk terus memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab, serta menjadikan keluarga sebagai sumber motivasi dalam meningkatkan integritas, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Seluruh jajaran melaksanakan upacara dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai.

Berita Terkini Daerah

Usai Upacara HARGANAS 2026, Kalapas Gunungsitoli Pimpin Kontrol Keliling Blok Hunian

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, bersama jajarannya langsung menggelar kontrol keliling (trolling) di seluruh blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Senin, 29 Juni 2026.

Mereka melaksanakan kegiatan ini tepat setelah mengikuti Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33.

Sahat Bangun menginisiasi langkah ini sebagai upaya deteksi dini untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Melalui pemantauan langsung, pihak Lapas memastikan seluruh blok hunian tetap berada dalam kondisi aman, tertib, bersih, dan kondusif.

Saat menyisir area blok, Kalapas bersama jajaran memeriksa dengan teliti setiap kamar hunian. Mereka mengecek kondisi fisik lingkungan, mencocokkan jumlah penghuni dengan data resmi, serta memeriksa kebersihan kamar dan area sekitarnya.

Pihak Lapas juga memastikan seluruh warga binaan menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

Tidak hanya memeriksa fasilitas, Sahat Bangun juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para warga binaan.

Ia mendengarkan aspirasi serta kondisi mereka secara langsung. Dalam dialog tersebut, Kalapas memberikan motivasi agar para warga binaan selalu menjaga kebersihan, mematuhi ketertiban, dan mengikuti seluruh program pembinaan dengan sungguh-sungguh.

Sahat Bangun menegaskan bahwa jajarannya akan terus menjalankan agenda kontrol keliling ini secara rutin. Pihak Lapas mengandalkan kegiatan ini sebagai langkah preventif utama untuk menjaga stabilitas keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Ia menambahkan bahwa kehadiran pimpinan secara langsung di lapangan berfungsi sebagai bentuk pengawasan melekat sekaligus pendekatan humanis.

Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga situasi tetap kondusif dan mengoptimalkan seluruh proses pembinaan.

Seluruh rangkaian kontrol keliling ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa ada temuan gangguan keamanan sedikit pun.

Melalui publikasi kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Gunungsitoli menunjukkan komitmen kuatnya kepada masyarakat dalam mengedepankan deteksi dini, pengawasan optimal, dan pendekatan humanis.

Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman serta mendukung penuh keberhasilan pembinaan para warga binaan.

Berita Terkini Daerah

Lapas Gunungsitoli Gelar Upacara HARGANAS ke-33, Tegaskan Peran Penting Keluarga

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli melaksanakan Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026 di Lapangan Upacara Lapas, Senin (29/6).

Pihak Lapas menyelenggarakan kegiatan ini mulai pukul 08.00 WIB sebagai tindak lanjut atas Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tahun ini, Lapas Gunungsitoli mengusung tema “Ayah Wajib Hadir” guna memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, memimpin langsung jalannya upacara.

Kegiatan ini juga menghadirkan para pejabat struktural, seluruh pegawai Lapas, serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Para peserta memulai rangkaian upacara dengan memberikan penghormatan kepada Pembina Upacara. Petugas kemudian mengibarkan Bendera Merah Putih dengan iringan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Acara berlanjut dengan pembacaan sejarah singkat Hari Keluarga Nasional, pembacaan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, serta pembacaan doa.

Seluruh peserta menutup upacara dengan memberikan penghormatan akhir kepada Pembina Upacara secara tertib dan khidmat.

Saat menyampaikan amanat, Kepala Lapas membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN.

Pidato tersebut menekankan pentingnya ketahanan keluarga, keterlibatan aktif seorang ayah dalam pengasuhan anak, serta penguatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.Melalui peringatan HARGANAS ke-33 ini, Kalapas berharap seluruh jajaran pegawai dan warga binaan dapat memahami peran vital keluarga dalam membentuk karakter, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung pembangunan bangsa.

Seluruh rangkaian upacara berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Melalui kegiatan nyata ini, Lapas Kelas IIB Gunungsitoli menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka tidak hanya menjalankan tugas pemasyarakatan, tetapi juga aktif mendukung program nasional demi mewujudkan SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Metropolitan

Polemik HPN Bekasi Raya Berujung Debat Kusir, Tommy Langi: Jangan Adu Domba Sesama Insan Pers

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, KOTA BEKASI – Polemik penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya yang terus bergulir menjadi saling serang melalui pemberitaan antarawak media. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Pemimpin Redaksi Warta Sidik, Tommy Langi.

Menurut Tommy, sejak awal kritik yang disampaikan sejumlah pihak lebih menitikberatkan pada pola penyampaian klarifikasi yang dinilai lebih banyak berisi sanggahan dibanding penjelasan terhadap substansi persoalan yang dipertanyakan publik.

Ia menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, hak jawab sebaiknya dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan yang didukung fakta dan data sehingga persoalan dapat diselesaikan secara transparan.

“Dari awal kami sudah berkali-kali mengajak berdiskusi secara terbuka dan membuka data bersama. Kritik yang disampaikan didasarkan pada data yang telah diverifikasi serta bertujuan mendorong transparansi penggunaan anggaran publik, bukan untuk menyerang pribadi seseorang tanpa dasar,” ujar Tommy.

Tommy menilai polemik yang berkepanjangan berpotensi memicu perpecahan di kalangan insan pers di Bekasi. Karena itu, ia berharap seluruh pihak mengedepankan penyelesaian berbasis data dan mekanisme organisasi, bukan saling menyerang melalui pemberitaan.

Ia juga menyampaikan pandangan pribadi bahwa apabila situasi terus menimbulkan kegaduhan dan dinilai mengganggu marwah organisasi, maka evaluasi terhadap kepemimpinan PWI Bekasi Raya merupakan hal yang dapat dipertimbangkan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Tommy Langi Respons Soal Rencana Pelaporan Media

Menanggapi adanya spekulasi mengenai rencana pelaporan terhadap media yang memberitakan polemik HPN Bekasi Raya, Tommy mengaku tidak terlalu mempermasalahkannya.

“Saya hanya bisa menanggapinya dengan senyum. Yang terpenting setiap produk jurnalistik dibuat sesuai kaidah jurnalistik, memiliki dasar data, memberikan ruang hak jawab, dan diterbitkan oleh perusahaan pers yang sah,” katanya.

Tommy juga mengingatkan agar insan pers memahami secara utuh ketentuan dalam Undang-Undang Pers. Menurutnya, sengketa pemberitaan pada prinsipnya memiliki mekanisme penyelesaian melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers sebelum menempuh langkah hukum lain, sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap seluruh wartawan, termasuk mereka yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), tetap menjunjung tinggi profesionalisme, etika jurnalistik, serta mengedepankan dialog daripada saling mengancam.

Di akhir pernyataannya, Tommy Langi meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Ia juga berharap polemik HPN Bekasi Raya dapat diselesaikan secara transparan sehingga tidak semakin memecah belah solidaritas insan pers di Bekasi.

Daerah

Wujudkan Lingkungan yang Asri, Pegawai Lapas Gunungsitoli Gotong Royong Bersama Pemerintah Kota Gunungsitoli

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Pegawai Lapas Gunungsitoli Gotong Royong turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Jumat, 26 Juni 2026.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Gunungsitoli ini, dilaksanakan di sepanjang rute mulai dari depan Rumah Sakit Yakum hingga Puskesmas Gunungsitoli, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan instansi di wilayah Kota Gunungsitoli.

Lapas Kelas IIB Gunungsitoli mengirimkan sebanyak 10 orang pegawai sebagai bentuk dukungan terhadap program kebersihan lingkungan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Bersama seluruh peserta, para pegawai melaksanakan berbagai kegiatan, seperti menyapu jalan, memotong rumput, mengangkut sampah, serta membersihkan area di sepanjang jalur gotong royong guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih, rapi, dan nyaman bagi masyarakat.

Keikutsertaan Lapas Kelas IIB Gunungsitoli dalam kegiatan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam mendukung terciptanya lingkungan yang sehat sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Melalui kegiatan gotong royong ini, diharapkan hubungan yang harmonis antar instansi terus terjalin serta mampu meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan sebagai tanggung jawab bersama.

Kegiatan gotong royong berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Gunungsitoli menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung program-program Pemerintah Kota Gunungsitoli yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial, kerja sama, dan budaya gotong royong dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri.

Nasional

Survei Litbang Kompas 2026: Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Signifikan

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, JAKARTA – Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)-PTIK, Prof. Dr. Drs. Albertus Wahyurudhanto, M.Si., mengapresiasi meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengakuan masyarakat atas kinerja Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sekaligus penegak hukum.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Prof. Albertus mencatat adanya peningkatan pada tiga indikator utama penilaian publik terhadap Polri. Tingkat kepercayaan masyarakat tercatat mencapai 82,4 persen, kepuasan publik sebesar 67,6 persen, dan citra positif Polri berada di angka 71,5 persen.

“Hasil Survei Litbang Kompas tahun 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4 persen. Sementara itu, tingkat kepuasan publik berada pada angka 67,6 persen dan citra positif Polri mencapai 71,5 persen,” ujar Prof. Albertus di Jakarta, Senin (29/6).

Survei Litbang Kompas 2026 Tunjukkan Citra dan Kepuasan Masyarakat Terus Meningkat

Ia menjelaskan bahwa perbandingan hasil survei tahun sebelumnya, ketiga indikator tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tingkat kepercayaan publik meningkat dari 76,2 persen menjadi 82,4 persen, kepuasan masyarakat naik dari 65,1 persen menjadi 67,6 persen, sedangkan citra positif Polri melonjak dari 64,4 persen menjadi 71,5 persen.

Menurut Prof. Albertus, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat melihat Polri telah menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dengan baik, baik sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegak hukum, maupun pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Masyarakat melihat Polri telah bekerja dengan baik sesuai dengan tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegak hukum, dan terutama sebagai pembina kamtibmas,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat Polri berpuas diri. Sebaliknya, hasil survei harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Angka-angka ini harus bermakna sebagai cara masyarakat melecut Polri agar semakin hari mampu menunjukkan data dan fakta bahwa niat untuk memberikan pelayanan terbaik benar-benar terimplementasi melalui hasil kinerja yang baik,” tegasnya.

Prof. Albertus berharap Polri mampu mempertahankan bahkan terus meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang profesional, objektif, dan mempertanggungjawabkan. Menurutnya, konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik akan semakin memperkuat jati diri Polri sebagai institusi yang di percaya masyarakat.

“Semoga capaian ini dapat terus di pertahankan. Hal tersebut akan menunjukkan jati diri Polri yang sesungguhnya sebagai institusi yang hadir untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional,” pungkasnya.

Berita Terkini Daerah

Dukung Pembangunan Daerah, Kalapas Muara Teweh Hadiri Pembukaan Batara Expo dan Penutupan FBIMBT 2026

Jun 29, 2026

BINTASARA.com, BARITO UTARA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Muara Teweh, Halasson Sinaga, menghadiri langsung acara pembukaan Batara Expo dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Barito Utara ke-76, yang dirangkai sekaligus dengan penutupan Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan (FBIMBT) Tahun 2026 pada hari ini. Minggu, 28 Juni 2026.

Bertempat di arena pameran utama, kehadiran Kalapas bersama jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Barito Utara ini menegaskan komitmen dan partisipasi aktif Lapas dalam mendukung kemajuan ekonomi kreatif serta pelestarian budaya lokal.

Batara Expo ke-76 ini resmi dibuka sebagai panggung promosi potensi daerah, mulai dari sektor industri, pelaku UMKM, hingga layanan publik instansi vertikal. Sinkronisasi acara dengan penutupan FBIMBT 2026 yang berlangsung meriah memberikan atmosfer yang luar biasa bagi masyarakat Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.

Kombinasi antara pameran pembangunan dan festival budaya ini dinilai menjadi roda penggerak strategis untuk memperkuat persatuan sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat pasca-pandemi di wilayah Barito Utara.

Bagi Lapas Muara Teweh, momentum Batara Expo ini juga memiliki nilai penting sebagai wadah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat serta membangun jejaring dengan pemerintah daerah.

Melalui sinergi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti ini, Lapas dapat terus menunjukkan eksistensinya tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pembangunan daerah yang siap berkolaborasi dalam membina warga binaan agar memiliki daya saing dan kontribusi nyata saat kembali ke lingkungan sosial.

Usai mengikuti prosesi acara, Kalapas Muara Teweh Halasson Sinaga menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi kabupaten yang ke-76 serta suksesnya penyelenggaraan festival budaya tahun ini.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-76 untuk Kabupaten Barito Utara. Batara Expo dan FBIMBT ini adalah bukti nyata kemajuan dan kekayaan budaya yang kita miliki. Jajaran Lapas Muara Teweh siap berjalan beriringan dengan pemerintah daerah untuk terus mendukung program pembangunan, menjaga kondusifitas, dan memberikan pelayanan terbaik demi kemakmuran masyarakat Barito Utara,” pungkas Halasson Sinaga penuh kehangatan.

Daerah

Perkuat Sinergitas, Kalapas Muara Teweh Hadiri Jalan dan Senam Sehat HUT Bhayangkara ke-80 Polres Barito Utara

Jun 28, 2026

BINTASARA.com, BARITO UTARA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Muara Teweh, Halasson Sinaga, menghadiri langsung kegiatan jalan sehat dan senam sehat bersama Kepolisian Resor (Polres) Barito Utara (Barut) pada hari ini. Minggu, 28 Juni 2026.

Kegiatan olahraga bersama tersenggara pada halaman markas Polres dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80.

Kehadiran Kalapas menjadi bukti nyata dari kokohnya hubungan emosional serta sinergitas yang harmonis antar-Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.

Pada kegiatan tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Barito Utara, TNI-Polri, serta perwakilan instansi vertikal lainnya turut meriahkan acara yang sedang berlangsung.

Suasana kebersamaan begitu kental terasa saat seluruh peserta melebur menjadi satu mengikuti rute jalan sehat dan gerakan dinamis senam bersama.

Kalapas Muara Teweh Perkuat Sinergi Antar Aparat Penegak Hukum

Kalapas menilai momentum informal sangat efektif untuk mencairkan ketegangan aktivitas kedinasan sekaligus mempererat tali silaturahmi antar-pimpinan instansi.

Bagi Lapas Muara Teweh, sinergi yang kuat dengan Polres Barito Utara merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas keamanan di dalam Lapas.

Kolaborasi memupuk aspek formal seperti koordinasi pengamanan dan bantuan personel, maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kedua instansi berkomitmen untuk saling mendukung.

Hubungan baik ini krusial demi terciptanya penegakan hukum yang prima serta kondusifitas wilayah yang berkelanjutan.

Usai mengikuti rangkaian olahraga, Kalapas Muara Teweh Halasson Sinaga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap keluarga besar Polres Barito Utara.

“Selamat Hari Bhayangkara ke-80 untuk Polres Barito Utara. Semoga masyarakat mencintai Polri, semakin jaya, profesional. Kehadiran kami di sini adalah wujud dukungan penuh, dan kami berharap sinergi yang luar biasa antara Lapas dan Polres Barito Utara terus terjaga demi tegaknya hukum dan ketertiban di daerah ini,” pungkas Halasson Sinaga penuh kehangatan.

Melalui momentum peringatan HUT Bhayangkara ke-80, Lapas Muara Teweh dan Polres Barito Utara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan koordinasi, serta menghadirkan pelayanan dan penegakan hukum yang profesional demi terciptanya keamanan yang berkelanjutan di Kabupaten Barito Utara.

Daerah

Pererat Kebersamaan dan Semangat Hidup Sehat, WBP dan Pegawai Lapas Gunungtua Gelar Senam Bersama

Jun 27, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGTUA – Lapas Gunungtua menggelar kegiatan senam bersama seluruh pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Sabtu (27/6/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran serta mempererat kebersamaan di lingkungan pemasyarakatan.

Dengan iringan musik yang energik, seluruh peserta mengikuti setiap gerakan senam yang dipandu instruktur. Suasana penuh antusias dan kekompakan terlihat sejak awal hingga kegiatan berakhir.

Kalapas Dorong Pola Hidup Sehat dan Pembinaan Positif

Kepala Lapas Gunungtua, Japaruddin Ritonga, menegaskan bahwa senam bersama menjadi salah satu program pembinaan jasmani dan mental bagi warga binaan. Selain meningkatkan kesehatan, kegiatan tersebut juga memperkuat hubungan harmonis antara petugas dan warga binaan.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menumbuhkan semangat hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan Lapas. Tubuh yang sehat akan mendukung suasana kerja dan proses pembinaan yang lebih positif,” ujar Japaruddin Ritonga.

Menurutnya, kegiatan olahraga rutin mampu menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih produktif, humanis, dan kondusif.

Perkuat Kebersamaan dan Disiplin Warga Binaan

Selain menjaga kebugaran fisik, senam bersama juga menjadi sarana rekreasi yang bermanfaat bagi seluruh peserta. Melalui kegiatan ini, Lapas Gunungtua terus menanamkan nilai-nilai kebersamaan, disiplin, sportivitas, serta kerja sama di antara warga binaan dan petugas.

Interaksi yang terjalin dalam suasana santai namun tetap tertib menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang lebih baik selama proses pembinaan berlangsung.

Lapas Gunungtua Komitmen Ciptakan Lingkungan Sehat

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh keceriaan. Lapas Gunungtua berkomitmen menjadikan kegiatan olahraga sebagai agenda rutin untuk meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, harmonis, dan produktif.

Melalui program pembinaan yang berkelanjutan, Lapas Gunungtua terus mendorong terciptanya warga binaan yang sehat secara fisik, kuat secara mental, dan siap menjalani proses pembinaan menuju reintegrasi sosial.

Daerah

Optimalkan Kebugaran, Petugas dan Warga Binaan Blok Wanita Lapas Muara Teweh Gelar Senam Pagi

Jun 26, 2026

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Suasana pagi blok Wanita Lapas Muara Teweh tampak penuh energi dan keceriaan pada Jumat (26/06). Jajaran petugas perempuan bersama WBP dari blok wanita membaur menjadi satu di halaman dalam untuk melaksanakan kegiatan senam sehat rutin.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Teweh menggelar kegiatan senam sehat bersama yang melibatkan petugas perempuan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) blok wanita pada Jumat (26/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di halaman dalam Lapas ini bertujuan menjaga kebugaran fisik, meningkatkan imunitas tubuh, sekaligus mempererat hubungan antara petugas dan warga binaan.

Sejak pagi, suasana penuh semangat dan keceriaan terlihat saat seluruh peserta mengikuti gerakan senam yang dipandu instruktur. Melalui iringan musik yang energik membangkitkan antusiasme peserta hingga kegiatan selesai.

Bangun Kebersamaan Lewat Aktivitas Sehat

Petugas perempuan dan warga binaan wanita mengikuti setiap gerakan senam secara kompak. Interaksi yang terjalin selama kegiatan menciptakan suasana yang lebih akrab, humanis, dan penuh kebersamaan di lingkungan blok wanita.

Selain meningkatkan kebugaran jasmani, senam sehat juga menjadi media komunikasi yang efektif untuk mempererat hubungan emosional antara petugas dan warga binaan. Melalui kegiatan ini, Lapas Muara Teweh terus membangun rasa saling percaya dan keterbukaan guna mendukung keberhasilan program pembinaan kepribadian.

Kalapas Tegaskan Komitmen Jaga Kesehatan Warga Binaan

Kepala Lapas Muara Teweh menegaskan bahwa program kesehatan yang menyasar warga binaan wanita akan melaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pelayanan dan pembinaan di dalam Lapas.

“Kami ingin memastikan seluruh warga binaan, khususnya di blok wanita, memperoleh hak pelayanan kesehatan yang optimal melalui kegiatan yang menyenangkan. Tubuh yang sehat dan komunikasi yang baik antara petugas dan warga binaan menjadi modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas,” tegas Kalapas.

Menurutnya, kegiatan olahraga bersama tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih harmonis dan kondusif.

Blok Wanita Lapas Muara Teweh Wujudkan Pembinaan yang Sehat dan Humanis

Melalui kegiatan senam sehat secara rutin, Lapas Muara Teweh terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang humanis, sehat, dan produktif bagi seluruh warga binaan.

Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup warga binaan sekaligus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, nyaman, serta mendukung keberhasilan proses pembinaan menuju reintegrasi sosial.

Daerah

Optimalkan Pengawasan Putusan Hakim, Lapas Muara Teweh Terima Kunjungan Hakim Wasmat

Jun 26, 2026

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Teweh terima hangat kunjungan Hakim Wasmat beserta Tim Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat), Pengadilan Negeri (PN) Muara Teweh secara resmi pada Jumat (26/6/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap warga binaan yang sedang menjalani masa pidana.

Kegiatan yang berlangsung di area dalam Lapas ini bertujuan memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjamin hak-hak warga binaan tetap terpenuhi selama menjalani proses pembinaan.

Hakim Wasmat Pantau Perkembangan Warga Binaan

Dalam pelaksanaan pengawasan, Tim Hakim Wasmat melakukan wawancara langsung dan observasi terhadap sejumlah warga binaan. Tim menghimpun berbagai informasi mengenai perkembangan perilaku, kondisi psikologis, serta hasil pembinaan mulai sejak warga binaan menjalani hukuman.

Pengamatan tersebut menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang Lapas Muara Teweh terapkan sebagai bekal bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat.

Kerja sama antara Lapas Muara Teweh dan Pengadilan Negeri Muara Teweh melalui program Hakim Wasmat menjadi bentuk sinergi antar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memperkuat sistem peradilan pidana terpadu.

Hasil evaluasi lapangan akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menilai efektivitas pelaksanaan pidana serta keberhasilan program pembinaan sesuai penerapan dalam Lapas. Untuk mendukung proses tersebut, Lapas Muara Teweh memberikan akses data dan informasi yang secara terbuka sesuai ketentuan.

Kalapas Apresiasi Kunjungan Hakim Wasmat

Kepala Lapas Muara Teweh menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam melaksanakan program pengawasan dan pengamatan terhadap warga binaan.

“Kunjungan Hakim Wasmat merupakan wujud nyata sinergi yang baik antar Aparat Penegak Hukum. Melalui pengawasan secara berkala, kami bersama-sama memastikan proses pembinaan berjalan sesuai aturan, mengedepankan nilai kemanusiaan, serta mampu mempersiapkan warga binaan agar siap kembali berintegrasi dengan masyarakat,” ujar Kepala Lapas Muara Teweh.

Lapas Muara Teweh berkomitmen terus meningkatkan kualitas pembinaan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pengadilan Negeri Muara Teweh. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan setelah bebas menjalani masa pidana.

Daerah

Sekda Nias Utara Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, ini Daftar Namanya ?

Jun 26, 2026

BINTASARA.com, LOTU – Sekda Nias Utara, Bazatulo Zebua, melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan enam Pejabat Administrator dan satu Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Tafaeri, Jumat (26/6/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Nias Utara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas birokrasi, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Sekda Tekankan Profesionalisme dan Dedikasi

Dalam arahannya, Bazatulo Zebua menegaskan bahwa pelantikan pejabat merupakan langkah strategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, profesional, dan akuntabel.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru di lantik agar mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Selain itu, berharap setiap pejabat dapat memastikan kebijakannya agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap seluruh pejabat baru mendapatkan amanah agar menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, integritas, serta semangat melayani masyarakat,” tegas Bazatulo Zebua.

Daftar Pejabat Sebagai Berikut

Berikut pejabat administrator dan pengawas yang baru mendapatkan amanah oleh Sekda Nias Utara:

Demar Kasiaman Hulu, S.Pd., M.M sebagai Camat Tugala Oyo, sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan.
Marison Rianus Zalukhu, S.Pd., M.Pd sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan, sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
Suparman Zega, S.H., M.Sc sebagai Sekretaris BKPSDM, sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pengadaan, Disiplin dan Informasi BKPSDM.
Waozatulo Zega, S.Pd.SD., M.I.P sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan, sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
Ir. Agus Hendrikus Zalukhu, S.T., M.M sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, sebelumnya menjabat Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
Antonius Telaumbanua, S.Pd sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, sebelumnya menjabat Kepala Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal.
Foarota Harefa, S.Pd sebagai Kepala Sub Bidang Rehabilitasi BPBD Kabupaten Nias Utara, sebelumnya menjabat Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan.

Sekda Nias Utara Dorong Kinerja Pemerintahan Lebih Optimal

Sekda Nias Utara berharap rotasi dan promosi jabatan ini mampu meningkatkan efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah sekaligus memperkuat pelayanan publik di seluruh sektor pemerintahan.

Pelantikan tersebut juga dihadiri para Asisten Sekretariat Daerah, kepala perangkat daerah, Plt. Kepala Bagian Umum Setda, Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, rohaniwan, serta tamu undangan lainnya.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Nias Utara menegaskan komitmennya untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat demi mendukung percepatan pembangunan daerah.

(Kris Laoli)

Daerah

DP5A Kota Gunungsitoli Tuntaskan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Ruang Bersama Indonesia di Desa/Kelurahan

Jun 26, 2026

BINTASARA.com, GUNUGNSITOLI – Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Gunungsitoli menggelar kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di desa dan kelurahan, Jumat (26/6/2026). Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian sosialisasi yang telah berlangsung sejak Mei 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi dalam mewujudkan desa dan kelurahan yang ramah perempuan, peduli anak, aman, inklusif, dan partisipatif.

Sebanyak 17 desa dan kelurahan di Kota Gunungsitoli mengikuti kegiatan tersebut. Seluruh peserta merupakan wilayah yang telah memenuhi kriteria sebagai calon Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sekaligus calon implementasi program Ruang Bersama Indonesia.

Bekali Desa dengan Strategi Implementasi RBI

Melalui sosialisasi ini, DP5A Gunungsitoli membekali peserta dengan pemahaman mengenai kebijakan, strategi, serta langkah-langkah implementasi program Ruang Bersama Indonesia.

Program tersebut bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga menghadirkan sesi diskusi interaktif yang memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi pengalaman serta menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Dengan pendekatan tersebut, setiap desa dan kelurahan berharap mampu menyusun strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya dalam mendukung keberhasilan program DRPPA dan RBI.

DP5A Gunungsitoli Dorong Komitmen Bersama Wujudkan Desa Ramah Perempuan

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) DP5A Kota Gunungsitoli, Betty N. Waruwu, SKM, yang mewakili Kepala Dinas DP5A, menutup kegiatan sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta.

Menurutnya, seluruh materi yang menjadi bekal penting bagi pemerintah desa dan kelurahan dalam mengimplementasikan program Ruang Bersama Indonesia secara berkelanjutan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan ini. Semoga semangat kolaborasi yang telah terbangun terus bertahan sehingga bersama-sama kita mampu mewujudkan desa dan kelurahan yang ramah perempuan, peduli anak, serta mendukung terwujudnya Gunungsitoli Hebat,” ujar Betty N. Waruwu.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan agar hasil sosialisasi dapat terwujud melalui aksi nyata di setiap desa dan kelurahan.

Hadirkan Narasumber Berkompeten

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, yaitu Liana Maharani Laoli, SSTP., M.Si., Kepala Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli yang mewakili Kepala Dinas PMD, serta Elisman Harefa, S.H. dari PKPA Cabang Nias.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, DP5A Gunungsitoli berharap implementasi Ruang Bersama Indonesia dapat berjalan optimal sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang perempuan serta anak di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli.

(Kris Laoli)

Daerah

Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Ka.KPR Rutan Humbang Hasundutan Kontrol Area Beranggang

Jun 26, 2026

BINTASARA.com, HUMBANG HASUNDUTAN – Ka.KPR Rutan Humbang Hasundutan Herinal Simamora, bersama Kepala Sub Seksi Pengelolaan dan jajaran pengamanan laksanakan kontrol area beranggang dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga di lingkungan rumah tahanan, Kamis (25/06).

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KA.KPR) Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan, Herinal Simamora, menyampaiakan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga di lingkungan rumah tahanan.

Kontrol rutin tersebut menjadi bagian dari langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), sekaligus memastikan seluruh sarana dan prasarana di area beranggang berada dalam kondisi aman dan nyaman serta layak penggunaannya oleh WBP.

Petugas Periksa Seluruh Area Secara Menyeluruh

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi lingkungan, kebersihan area, serta berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di dalam rutan.

Pengecekan di lakukan secara teliti sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan sekaligus memastikan lingkungan rutan tetap bersih, tertib, dan kondusif.

Ka.KPR Rutan Humbang Hasundutan, Tegaskan Pentingnya Deteksi Dini

KA.KPR Rutan Humbang Hasundutan, Herinal Simamora, menegaskan bahwa kegiatan kontrol rutin merupakan langkah preventif yang wajib terlaksana secara berkelanjutan.

“Kontrol area secara rutin menjadi bagian dari upaya deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. Kami terus berkomitmen menciptakan lingkungan rutan yang aman, tertib, dan kondusif melalui pengawasan yang optimal,” tegas Herinal Simamora.

Menurutnya, sinergi antara jajaran pengamanan dan pengelolaan menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan serta pembinaan bagi warga binaan.

Komitmen Jaga Keamanan dan Berantas Narkoba

Melalui kegiatan kontrol area beranggang, Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan menegaskan komitmennya dalam menerapkan tiga kunci pemasyarakatan maju, khususnya penguatan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban serta pencegahan peredaran narkoba di dalam rutan.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan pimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk terus menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan pengawasan, serta mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan bebas dari berbagai potensi gangguan.

Daerah

Wali Kota Gunungsitoli Sampaikan Nota Jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Dua Ranperda

Jun 26, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI- Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si., menyampaikan Jawaban Ranperda APBD Gunungsitoli atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat (26/6/2026).

Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Adrianus Zega, ST., M.Psi., memimpin Rapat paripurna dengan agenda pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda tentang Perlindungan serta Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas dukungan dan masukan kepada pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi DPRD terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Gunungsitoli mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama delapan kali berturut-turut.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pengawasan, serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Menanggapi pandangan fraksi mengenai rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sowa’a Laoli menegaskan bahwa pemerintah terus menggali berbagai potensi pendapatan daerah sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal. Ia menilai optimalisasi PAD menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat terus berkurang.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp22,33 miliar, Wali Kota menjelaskan bahwa sebagian besar dana tersebut berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang penggunaannya bersifat khusus dan terikat aturan teknis. Selain itu, sebagian dana penerimaan baru Pemerintah Kota Gunungsitoli pada akhir Desember 2025 sehingga belum dapat terserap secara maksimal dalam tahun anggaran berjalan.

Jawaban Ranperda APBD Gunungsitoli Melalui dua Ranperda strategis

Pemerintah Kota Gunungsitoli juga terus mempercepat penyaluran dana desa melalui pendampingan intensif kepada pemerintah desa. Pendampingan tersebut fokuskan pada penyelesaian dokumen administrasi agar proses pencairan dana desa pada tahun berikutnya berjalan lebih cepat sesuai ketentuan terbaru dari Kementerian Keuangan.

Di sektor infrastruktur, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan dan lampu penerangan jalan umum yang membutuhkan perhatian. Karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan skala prioritas pembangunan dengan memfokuskan perbaikan pada jalur logistik utama yang mengalami kerusakan berat demi mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, terkait Ranperda Perlindungan dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Pemerintah akan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan, mengintegrasikan program perlindungan disabilitas ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta mengalokasikan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

Program tersebut akan mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, aksesibilitas infrastruktur, pelayanan publik, perlindungan hukum, hingga kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Rapat paripurna tersebut turut hadir anggota DPRD Kota Gunungsitoli, Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, staf ahli, para asisten Sekda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala perangkat daerah, serta jajaran pemerintah daerah. Melalui pembahasan dua Ranperda tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli dan DPRD berharap dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

(Kris Laoli)

Daerah

Wujud Nyata Kepedulian, Bapas Muara Teweh Salurkan Bantuan Sosial kepada Klien Anak

Jun 26, 2026

BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan perhatian kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui penyerahan bantuan sosial kepada seorang klien anak yang berasal dari keluarga membutuhkan. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat (26/06/2026) pukul 09.00 WIB s.d. 09.30 WIB di Bapas Kelas II Muara Teweh.

Penyerahan bantuan sosial dipimpin langsung oleh Kepala Bapas Muara Teweh bersama pejabat struktural dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga klien, sekaligus mendukung keberlangsungan proses pembimbingan dan reintegrasi sosial anak.

Bantuan diberikan berdasarkan hasil asesmen dan profil anak yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang menunjukkan bahwa klien berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang memerlukan perhatian dan dukungan. Pemberian bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar serta memberikan semangat bagi klien dan keluarganya.

Kepala Bapas Muara Teweh, M. Ading Saidhy, A.Md.IP., S.H., menyampaikan bahwa pembimbingan terhadap anak tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang memengaruhi tumbuh kembang anak.

“Pembimbingan terhadap anak harus dilakukan secara utuh. Ketika terdapat klien yang berasal dari keluarga kurang mampu, negara harus hadir melalui kepedulian dan kolaborasi. Bantuan sosial ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus memberikan motivasi kepada anak untuk terus memperbaiki diri dan menatap masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Bapas Muara Teweh menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan Pemasyarakatan yang humanis, berkeadilan, serta berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan reintegrasi sosial.

Daerah

Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Panyabungan Melaksanakan Kegiatan Budidaya Kacang Tanah di Area Lahan Pertanian

Jun 25, 2026

BINTASARA.com, PANYABUNGAN – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Panyabungan melaksanakan kegiatan budidaya kacang tanah di area lahan pertanian lapas. Kamis, 25 Juni 2026.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Melalui pemanfaatan lahan yang ada, warga binaan bersama petugas melakukan berbagai tahapan budidaya, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, hingga pemantauan pertumbuhan tanaman kacang tanah.

Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mendukung ketersediaan pangan, tetapi juga memberikan keterampilan dan pengalaman praktis di bidang pertanian kepada warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Panyabungan menyampaikan bahwa program budidaya kacang tanah merupakan salah satu upaya nyata dalam mendukung Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan.

Selain menghasilkan komoditas pertanian yang bermanfaat, kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan yang produktif dan edukatif bagi warga binaan.

Berita Terkini Daerah

Semarak HANI 2026, Lapas Manado Lakukan Donor Darah di BNNP Sulawesi Utara

Jun 25, 2026

BINTASARA.com, MANADO – Dalam rangka memeriahkan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Manado turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Utara. Kamis, 25 Juni 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BNNP Sulawesi Utara tersebut diikuti oleh berbagai instansi pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus dukungan terhadap peringatan HANI 2026.

Pegawai Lapas Manado dengan antusias mengikuti donor darah sebagai wujud kontribusi nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Lapas Manado berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah sekaligus mempererat sinergi antar instansi dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Peringatan HANI 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen bangsa mengenai bahaya narkoba serta pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas narkotika.

Berita Terkini Daerah

Wujud Ketahanan Pangan, Lapas Kelas IIB Gunungsitoli Berhasil Panen Raya Kangkung 50 Kg

Jun 25, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Lapas Kelas IIB Gunungsitoli melaksanakan kegiatan panen raya tanaman sayur kangkung sebanyak 50 kilogram sebagai bagian dari dukungan terhadap 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kamis, 25 Juni 2026.

Kegiatan panen raya ini diikuti langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, didampingi oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) Makhriza, Kasi Binadik dan Giatja Hiburan Loi, Kasubbag Tata Usaha Borozatulo Gea, Kasubsi Giatja Helmy Telaumbanua, Kasubsi Keamanan Zulman Hulu, Kasubsi Pelaporan Ermin Polem, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Fisman Zebua, Kasubsi Perawatan Ilman Zebua, serta staf terkait Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.

Panen raya kangkung ini merupakan hasil dari pembinaan kemandirian yang dilaksanakan secara berkelanjutan di area pertanian Lapas. Selain mendukung program ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi warga binaan untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat sebagai bekal saat kembali ke tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menunjukkan hasil nyata dari proses pembinaan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan di lingkungan Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan warga binaan yang telah berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lahan pertanian hingga menghasilkan panen yang memuaskan.

“Kegiatan panen raya kangkung ini merupakan bukti nyata komitmen Lapas Kelas IIB Gunungsitoli dalam mendukung 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan, kami berharap warga binaan tidak hanya memiliki aktivitas yang produktif selama menjalani masa pidana, tetapi juga memperoleh keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa mendatang. Keberhasilan panen ini adalah hasil kerja sama dan semangat seluruh jajaran serta warga binaan yang patut kita apresiasi bersama,” ujar Sahat Bangun.

Kegiatan panen raya kangkung sebanyak 50 kilogram ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus mengembangkan program pertanian di lingkungan Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.

Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, Lapas Kelas IIB Gunungsitoli berkomitmen untuk terus mendukung program pembinaan yang produktif, inovatif, dan bermanfaat guna mewujudkan pemasyarakatan yang semakin berdampak bagi masyarakat.

Melalui publikasi kegiatan ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa Lapas Kelas IIB Gunungsitoli terus berupaya mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan pembinaan kemandirian yang bermanfaat bagi warga binaan sebagai bekal saat kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

Berita Terkini

Lapas Kelas IIB Gunungsitoli Gelar Bakti Sosial untuk Keluarga Warga Binaan dan Masyarakat Sekitar

Jun 25, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli melaksanakan kegiatan bakti sosial bagi keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat sekitar sebagai bentuk pelaksanaan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kamis, 25 Juni 2026.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di lingkungan Lapas Kelas IIB Gunungsitoli ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, sebagai wujud kepedulian sosial serta komitmen jajaran pemasyarakatan dalam memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) Makhriza, Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Fajariman Lase, Kasi Binadik dan Giatja Hiburan Loi, Kasubbag Tata Usaha Borozatulo Gea, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Fisman Zebua, Kasubsi Keamanan Zulman Hulu, Kasubsi Pelaporan Ermin Polem, Kasubsi Perawatan Ilman Zebua, Kepala Urusan Umum El Zendrato, serta staf Lapas Kelas IIB Gunungsitoli.

Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga warga binaan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, Sahat Bangun, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian Lapas Kelas IIB Gunungsitoli kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya mempererat hubungan sosial serta mendukung Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang humanis dan berdampak positif.

Beliau juga menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini menjadi salah satu sarana untuk memperkuat hubungan antara Lapas dengan masyarakat serta memberikan manfaat langsung kepada pihak yang membutuhkan.

Pada kegiatan tersebut, sebanyak 20 paket bantuan sosial yang terdiri dari sembako dan kebutuhan dasar rumah tangga disalurkan kepada keluarga WBP Lapas Kelas IIB Gunungsitoli sesuai alokasi bantuan yang berjalan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wujud nyata peran aktif Lapas dalam mendukung Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang humanis, sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa Lapas Kelas IIB Gunungsitoli terus berkomitmen memberikan kontribusi positif dan manfaat sosial yang berdampak bagi lingkungan sekitar.

Berita Terkini Daerah

Warga Binaan Lapas Gunungsitoli Laksanakan Pembersihan Area Brandgang dan Halaman Depan Lapas

Jun 25, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli melaksanakan kegiatan pembersihan area brandgang serta halaman depan lapas. Kamis, 25 Juni 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan kepribadian dan penanaman nilai kedisiplinan kepada warga binaan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan pengawasan dan pengawalan langsung oleh Kasubsi Kegiatan Kerja (Giatja) Helmi Tel dan Staf KPLP Apeles Mend, guna memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran kegiatan selama berlangsung.

Warga binaan tampak antusias membersihkan rumput liar, menyapu area halaman, mengumpulkan sampah, serta merapikan lingkungan sekitar beranggang dan area depan lapas. Melalui kegiatan ini, lingkungan lapas menjadi lebih bersih, rapi, dan nyaman bagi seluruh penghuni maupun petugas.

Kegiatan kebersihan ini juga menjadi sarana pembinaan yang memberikan pengalaman positif kepada warga binaan dalam menerapkan nilai-nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Kepala Lapas Kelas IIB Gunungsitoli menegaskan bahwa kegiatan kebersihan lingkungan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, serta membangun kebiasaan positif bagi warga binaan selama menjalani masa pidana.

“Dengan lingkungan yang bersih dan tertata, diharapkan dapat menciptakan suasana yang sehat dan kondusif serta menjadi sarana pembinaan karakter bagi warga binaan agar memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan ketertiban,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar serta menjadi wujud komitmen Lapas Kelas IIB Gunungsitoli dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, dan humanis sesuai dengan semangat Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat.

Melalui publikasi kegiatan ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa pembinaan di Lapas Gunungsitoli tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendorong warga binaan untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial sebagai bekal positif saat kembali ke tengah masyarakat.

Daerah

Pos Bapas Buntok Hadir Dekatkan Layanan, Penerimaan Klien dan Wajib Lapor Berjalan Optimal

Jun 25, 2026

BINTASARA.com, BUNTOK – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh terus berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah diakses dan dekat dengan masyarakat melalui Pos Bapas yang berada di Rutan Kelas IIB Buntok.

Pada Kamis (25/06/2026), berbagai layanan pembimbingan kemasyarakatan kembali dilaksanakan, mulai dari penerimaan klien reintegrasi, wajib lapor klien pemasyarakatan, hingga pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan lainnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Doni Triulido Damanik, S.H. dan David Frima Negara, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada klien pemasyarakatan dan masyarakat di wilayah Barito Selatan.

Melalui Pos Bapas, layanan penerimaan klien reintegrasi sosial dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Selain itu, pelaksanaan wajib lapor juga menjadi sarana penting dalam memastikan klien tetap memperoleh pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan selama menjalani program reintegrasi sosial di tengah masyarakat.

Tidak hanya itu, petugas juga melaksanakan berbagai tugas Pembimbing Kemasyarakatan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan, konsultasi, koordinasi, serta administrasi pembimbingan kemasyarakatan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan secara optimal.

Kepala Bapas Muara Teweh, M. Ading Saidhy, A.Md.IP., S.H., menyampaikan bahwa keberadaan Pos Bapas merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan.

“Pos Bapas merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan layanan yang mudah diakses, cepat, dan profesional. Dengan semakin dekatnya layanan kepada masyarakat, diharapkan proses pembimbingan dan reintegrasi sosial klien dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang nyata,” ujar Ading.

Ia juga menegaskan bahwa pelayanan yang diberikan melalui Pos Bapas tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga sebagai bentuk pendampingan yang bertujuan membantu klien menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif di tengah masyarakat.

Melalui optimalisasi layanan Pos Bapas di Rutan Kelas IIB Buntok, Bapas Muara Teweh terus memperkuat perannya sebagai Community Corrections yang humanis, profesional, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

Berita Terkini Daerah

Pos Bapas Rutan Tamiang Layang Berikan Layanan Litmas PB dan Wajib Lapor bagi Klien

Jun 25, 2026

BINTASARA.com, TAMIANG LAYANG – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh melalui Pos Bapas yang berada di Rutan Kelas IIB Tamiang Layang terus mengoptimalkan pelayanan pembimbingan kemasyarakatan melalui pelaksanaan wawancara Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembebasan Bersyarat (PB) dan layanan wajib lapor bagi Klien Pemasyarakatan. Kamis, 25 Juni 2026.

Pada kegiatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan wawancara Litmas Pembebasan Bersyarat terhadap empat orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diusulkan memperoleh program integrasi.

Wawancara dilakukan untuk menggali data dan informasi terkait kondisi pribadi, keluarga, lingkungan sosial, serta kesiapan warga binaan untuk kembali berintegrasi di tengah masyarakat. Selain itu, Pos Bapas Rutan Tamiang Layang juga memberikan layanan wajib lapor kepada tiga orang Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani program integrasi.

Kepala Bapas Kelas II Muara Teweh, M. Ading Saidhy, menyampaikan bahwa kedua layanan tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pembimbingan kemasyarakatan.

“Litmas Pembebasan Bersyarat menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi yang objektif bagi warga binaan yang diusulkan memperoleh hak integrasi, sementara kegiatan wajib lapor merupakan sarana untuk memantau perkembangan serta memastikan kepatuhan klien selama menjalani masa pembimbingan di masyarakat,” ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Melalui layanan yang diberikan di Pos Bapas Rutan Tamiang Layang, Bapas Muara Teweh berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial bagi warga binaan maupun klien pemasyarakatan.

Daerah

Perkuat Sinergi P4GN, Kalapas Muara Teweh Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Polres Barito Utara

Jun 25, 2026

BINTASARA.com, MUARA TEWEH : Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Teweh, Halasson Sinaga, menghadiri langsung kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang digelar di Markas Kepolisian Resor (Polres) Barito Utara pada hari ini. Kamis, 25 Juni 2026.

Kehadiran Kalapas dalam acara krusial ini merupakan wujud nyata dari komitmen kuat dan sinergitas yang matang antar-Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kabupaten Barito Utara. Langkah bersama ini diambil untuk menuntaskan penanganan perkara sekaligus menekan angka peredaran gelap narkoba di daerah.

Kegiatan pemusnahan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Barito Utara tersebut turut disaksikan oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perwakilan instansi terkait.

Berbagai jenis barang bukti narkotika hasil sitaan dari sejumlah operasi penindakan terbaru dihancurkan secara transparan dengan metode yang aman dan sesuai prosedur hukum. Pemusnahan ini menjadi pesan tegas kepada publik bahwa negara tidak memberi ruang sedikit pun bagi jaringan peredaran barang haram tersebut.

Bagi Lapas Muara Teweh sendiri, kehadiran dan keterlibatan dalam agenda ini memiliki arti strategis dalam mendukung program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) di dalam Lapas.

Informasi dan hasil koordinasi di lapangan bersama pihak kepolisian menjadi bekal berharga bagi jajaran pengamanan Lapas dalam memetakan potensi gangguan serta memperketat jalur deteksi dini di area pintu utama maupun blok hunian warga binaan.

Usai kegiatan, Kalapas Muara Teweh Halasson Sinaga menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah tegas Polres Barito Utara. “Kami jajaran Pemasyarakatan sangat mendukung penuh tindakan pemusnahan ini. Sinergi yang kuat antara Lapas dan Polres Barito Utara adalah kunci utama untuk mewujudkan wilayah yang bersih dari narkoba. Kami berkomitmen untuk terus menjaga koordinasi ini agar pembinaan di dalam Lapas berjalan aman, serta memastikan lingkungan kami tetap steril dari pengaruh narkotika,” pungkas Halasson Sinaga.

Daerah

Rutan Rantau Ikuti Zoom Persiapan PMP Hari Anak dan Penguatan Sistem Pemasyarakatan

Jun 25, 2026

BINTASARA.com, RANTAU – Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau, Renaldi Hutagalung, bersama Kasubsi Pelayanan Tahanan dan staf mengikuti kegiatan Zoom Meeting mengenai Persiapan Pemberian Pengurangan Masa Pidana (PMP) Hari Anak, Pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan, serta Rencana Kegiatan Peresmian Ikatan Pembina Keamanan dan Pengaman Pemasyarakatan Indonesia (IKAPIPASI), Rabu (24/06). Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Kelas IIB Rantau melalui aplikasi Zoom Meeting.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya koordinasi dan penyamaan persepsi antar satuan kerja pemasyarakatan dalam rangka memastikan pelaksanaan program dan kebijakan berjalan secara optimal.

Pembahasan mengenai pemberian pengurangan masa pidana bagi anak binaan menjadi salah satu fokus utama guna menjamin pemenuhan hak-hak anak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan juga menjadi perhatian untuk mendukung akurasi data dan pelayanan yang lebih efektif.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan berbagai arahan terkait mekanisme pemberian pengurangan masa pidana Hari Anak, tata kelola dan pembaruan data pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), serta persiapan menjelang peresmian IKAPIPASI sebagai wadah yang menghimpun para pembina keamanan dan pengamanan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Seluruh materi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi jajaran pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional.

Kepala Rutan Kelas IIB Rantau, Renaldi Hutagalung, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan petugas dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.

“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh informasi dan arahan yang jelas terkait pelaksanaan pengurangan masa pidana Hari Anak, pengelolaan data pemasyarakatan, serta pembentukan IKAPIPASI. Hal ini menjadi bekal penting bagi jajaran Rutan Rantau untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ujar Renaldi.

Metropolitan

Aktivis Bekasi, Frits Saikat Tantang Diskominfostandi Buka Audit Publik Terkait Kejanggalan Anggaran Kontrak EO HPN Rp327,7 Juta

Jun 25, 2026

BINTASARA.com, BEKASI – Aktivis pengawas transparansi anggaran publik, Frits Saikat, menantang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi untuk menggelar Audit Publik Terbuka terkait penggunaan anggaran HPN Bekasi yang mencapai Rp327,7 juta.

Tantangan tersebut, Frits sampaikan sebagai respons atas surat klarifikasi yang sebelumnya yang Diskominfostandi Kota Bekasi terbitkan. Menurutnya, klarifikasi administratif tidak cukup untuk menjawab pertanyaan publik mengenai transparansi, efektivitas, dan manfaat penggunaan anggaran daerah.

“Surat klarifikasi administratif bukanlah akhir dari ruang diskusi publik. Justru ini menjadi pintu masuk untuk membuka transparansi yang lebih substantif kepada masyarakat,” tegas Frist

Anggaran HPN Bekasi, Frist Saikat Tantang Diskominfostandi Paparkan secara Terbuka

Frits meminta Diskominfostandi Kota Bekasi memaparkan secara terbuka rincian penggunaan anggaran HPN sebesar Rp327,7 juta. Ia menegaskan bahwa yang menjadi perhatian bukan legalitas anggaran, melainkan sejauh mana manfaat anggaran tersebut kepada masyarakat dan insan pers.

Menurutnya, publik berhak mengetahui berapa besar dana yang teralokasikan untuk operasional Event Organizer (EO), kegiatan seremonial, serta porsi anggaran yang benar-benar terpakai untuk peningkatan kapasitas wartawan.

“Publik perlu mengetahui secara rinci bagaimana anggaran itu teralokasikan, termasuk proporsi yang terserap untuk kegiatan substantif dan manfaat langsung bagi insan pers,” ujarnya.

Pertanyakan Efektivitas dan Dampak Kegiatan

Selain transparansi anggaran, Frits juga mempertanyakan urgensi pengalokasian dana ratusan juta rupiah yang mana situasi saat ini, masyarakat Kota Bekasi masih banyak menghadapi persoalan sosial dan perlu mendapatkan solusi dari pemerintah.

Ia menantang Diskominfostandi untuk menunjukkan data yang terukur terkait dampak kegiatan tersebut terhadap peningkatan kualitas jurnalistik, literasi publik, maupun kontribusi terhadap penyelesaian persoalan sosial di daerah.

“Pemerintah harus mampu menunjukkan hasil yang nyata dan terukur dari penggunaan anggaran tersebut, bukan sekadar laporan kegiatan administratif,” katanya.

Minta Penjelasan Proses Seleksi EO Terbuka ke Publik

Frits juga meminta Diskominfostandi membuka proses seleksi Event Organizer (EO) yang menangani kegiatan HPN. Ia menilai keterbukaan proses pengadaan penting untuk memastikan tidak terjadi praktik yang menguntungkan pihak tertentu tanpa memberikan manfaat maksimal bagi insan pers dan masyarakat.

Menurutnya, transparansi proses seleksi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Dorong Public Hearing dan Audit Independen

Sebagai bentuk penguatan akuntabilitas, Frits mengusulkan pelaksanaan public hearing atau forum dialog terbuka yang melibatkan masyarakat sipil, insan pers, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip good governance harus benar-benar terasaa kepada masyarakat atau hanya sebatas pemenuhan administrasi.

“Jika seluruh proses sudah berjalan sesuai aturan dan pengawasan pemerintah, maka tidak ada alasan untuk menghindari forum dialog terbuka bersama publik,” tegasnya.

Transparansi Harus Berdampak bagi Masyarakat

Frits menegaskan bahwa transparansi tidak cukup hanya membuktikan melalui dokumen administrasi atau legalitas formal. Transparansi harus mampu menunjukkan manfaat nyata dari penggunaan anggaran publik bagi masyarakat.

Ia berharap Diskominfostandi Kota Bekasi berani membuka seluruh informasi yang dibutuhkan publik dan membuktikan efektivitas penggunaan anggaran HPN melalui forum diskusi yang terbuka dan akuntabel.

“Transparansi bukan hanya soal legalitas pada kertas, tetapi soal kemanfaatan yang dapat terasa pemanfaatannya kepda masyarakat. Kami menunggu keberanian pihak pemerintah untuk membuktikan efektivitas anggaran tersebut kepada publik,” pungkas Frits Saikat.

Polri

Densus 88 Cegah Radikalisme, 400 Orang Deklarasikan Tolak Radikalisme di Cilegon

Jun 25, 2026

BINTASARA.com, CILEGON – Cegah radikalisme, Densus 88 Anti Teror (AT) Polri melalui Satgaswil Banten bersama Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri, Kementerian Agama Kota Cilegon, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Bhabinkamtibmas menggelar kegiatan Wawasan Kebangsaan bertema “Peran Keluarga dalam Menjaga Keutuhan Bangsa” di Gedung Convention Hall Hotel Permata Krakatau, Kota Cilegon, Banten, Kamis (25/6/2026).

Sekitar 400 peserta yang terdiri dari penyuluh agama, perangkat desa, dan Bhabinkamtibmas ini bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) melalui edukasi, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta peningkatan peran keluarga sebagai benteng utama menjaga persatuan bangsa.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Cilegon Robinsar, Wakapolres Cilegon Kompol M. Ridzky Salatun, Kepala Kementerian Agama Kota Cilegon Dr. H. Amin Hidayat, Kepala Kesbangpol Provinsi Banten Novriyadi Purwansyah, Kakanwil Kemenag Provinsi Banten Dr. H. Amrullah, Kepala Kesbangpol Kota Cilegon Drs. Bambang Hario Bintan, Ketua FKUB Kota Cilegon Dr. K.H. Abdul Karim Ismail, Ketua MUI Kota Cilegon KH. Zubaidi Ahyani, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, serta unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat lainnya.

Wali Kota Apresiasi Densus 88 AT Polri

Dalam sambutannya, Wali Kota Cilegon Robinsar mengapresiasi Densus 88 AT Polri beserta seluruh pihak yang berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, upaya mencegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme tidak dapat melakukan sendiri, tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, lembaga pendidikan, serta masyarakat.

“Pencegahan paham radikal harus menjadi tanggung jawab bersama agar kerukunan dan persatuan bangsa tetap terjaga,” ujarnya.

Densus 88 Ingatkan Bahaya Propaganda Digital

Wakapolres Cilegon Kompol M. Ridzky Salatun menegaskan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional kini tidak hanya berasal dari tindak kejahatan konvensional, tetapi juga penyebaran ideologi radikal melalui berbagai media, khususnya platform digital.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat deteksi dini, meningkatkan toleransi, serta membangun literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh propaganda yang mengancam keutuhan bangsa.

Sementara itu, Kasatgaswil Banten Densus 88 AT Polri Kombes Pol. Mayndra Eka W. menjelaskan bahwa media sosial menjadi salah satu sarana utama penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Ia menegaskan pentingnya memperkuat pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai fondasi membangun daya tangkal masyarakat terhadap berbagai ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Keluarga Jadi Garda Terdepan Cegah Radikalisme

Kepala Kementerian Agama Kota Cilegon, Dr. H. Amin Hidayat, menekankan bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda.

Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama yang menanamkan nilai moral, toleransi, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan sehingga mampu menjadi benteng utama dalam mencegah penyebaran paham radikal, terutama di era media sosial yang berkembang sangat pesat.

Peserta Mendapat Pembekalan Strategi Pencegahan Ekstremisme

Pada sesi materi, Iptu Rudiana Bachrie dari Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri memaparkan berbagai strategi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Materi tersebut meliputi perkembangan ancaman radikalisme, implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE), pola penyebaran paham radikal, hingga langkah-langkah deteksi dini oleh perangkat desa, penyuluh agama, dan aparat kewilayahan.

Narasumber lainnya, Gus Najih, Wakil Sekretaris BPET MUI, mengajak masyarakat meningkatkan literasi digital, memilih sumber kajian keagamaan yang kredibel, serta memperkuat wawasan keagamaan dan kebangsaan sebagai benteng menghadapi konten radikal di ruang digital.

Sementara itu, Munir, mantan narapidana terorisme yang kini menjadi Sahabat Densus, membagikan pengalaman pribadinya mengenai proses radikalisasi yang dapat terjadi melalui pengaruh lingkungan, komunitas, hingga propaganda digital. Ia mengingatkan pentingnya pendidikan karakter, peran keluarga, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mencegah lahirnya paham ekstrem.

Cegah Radikalisme Tolak Intoleransi dan Terorisme

Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh peserta membacakan dan menandatangani Deklarasi Kota Cilegon yang menyatakan penolakan terhadap paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Deklarasi tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dalam menjaga keamanan, memperkuat toleransi, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui kegiatan ini, Densus 88 AT Polri bersama seluruh pemangku kepentingan berharap masyarakat semakin memahami bahaya paham IRET, memperkuat ketahanan keluarga dan lingkungan sosial, serta melahirkan agen-agen perdamaian yang mampu menjadi pelopor toleransi, persatuan, dan keutuhan bangsa di tengah masyarakat.

Daerah

Panen Perdana Jagung Hibrida Sisarahiligamo Dongkrak Ketahanan Pangan Gunungsitoli Berkelanjutan

Jun 25, 2026

BINTASARA.com, GUNUNGSITOLI – Pemerintah Desa Sisarahiligamo melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “SIGA“ berhasil melaksanakan Panen Jagung Hibrida Sisarahili Gamo di lahan pertanian Dusun I, Desa Sisarahiligamo, Kecamatan Gunungsitoli, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2026 sekaligus membuktikan komitmen pemerintah desa dalam mengembangkan sektor pertanian yang produktif dan berkelanjutan.

Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si., hadir langsung mengikuti panen perdana tersebut bersama jajaran pemerintah daerah, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan. Kehadiran Wali Kota menunjukkan dukungan penuh Pemerintah Kota Gunungsitoli terhadap pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama penguatan ketahanan pangan daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Gunungsitoli memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Sisarahiligamo dan pengurus BUMDesa SIGA yang berhasil mengelola potensi pertanian desa secara produktif. Menurutnya, pengembangan usaha pertanian melalui BUMDesa tidak hanya mampu menjaga ketersediaan pangan lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Panen Jagung Hibrida Sisarahili Gamo Perkuat Ekonomi Rakyat

Ia menegaskan bahwa pengelolaan sektor pertanian berbasis desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan kemandirian pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Gunungsitoli akan terus mendorong lahirnya berbagai inovasi pertanian yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Wali Kota juga berharap keberhasilan panen perdana jagung hibrida ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di wilayah Kota Gunungsitoli dalam mengoptimalkan potensi pertanian melalui BUMDesa. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Panen perdana jagung hibrida ini menjadi bukti nyata sinergi antara Pemerintah Kota Gunungsitoli, Pemerintah Desa Sisarahiligamo, dan BUMDesa SIGA dalam menyukseskan Program Ketahanan Pangan Tahun 2026. Program tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan lahan pertanian yang lebih optimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Gunungsitoli, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Penjabat Kepala Desa beserta perangkat Desa Sisarahiligamo, Babinsa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Desa (TA PD) Gunungsitoli, Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) BPP Kecamatan Gunungsitoli, Pendamping Desa, serta Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sisarahiligamo.

Melalui panen perdana ini, Pemerintah Kota Gunungsitoli berharap Desa Sisarahiligamo mampu menjadi pusat pengembangan pertanian modern berbasis desa. Keberhasilan BUMDesa SIGA diharapkan dapat menginspirasi desa-desa lain untuk mengembangkan potensi lokal sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

(Kris Laoli)

Polri

Polri Buka Peluang Besar Penyandang Disabilitas, Rekrutmen Inklusif Perkuat Institusi Modern

Jun 25, 2026

BINTASARA.com, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat komitmennya dalam membangun institusi yang inklusif dengan membuka kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk bergabung sebagai anggota Polri. Komitmen tersebut wujudkan melalui Program Rekrutmen Proaktif Penyandang Disabilitas yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir dan semakin diperkuat melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang telah disahkan.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa proses seleksi bagi penyandang disabilitas tetap mengutamakan kompetensi, integritas, serta kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Namun, Polri juga memberikan penyesuaian sesuai kondisi para peserta tanpa mengurangi standar kompetensi sesuai persyaratan.

“Polri memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dalam proses seleksi, kami menerapkan prinsip keadilan dan inklusivitas dengan memberikan penyesuaian sesuai kondisi peserta, tanpa mengurangi standar kompetensi dalam menjalankan tugas kepolisian,” ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Rekrutmen Berlandaskan Regulasi yang Kuat

Johnny menjelaskan, Program Rekrutmen Proaktif Penyandang Disabilitas memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri.

Ia mengatakan, Polri menerima penyandang disabilitas fisik dengan kategori tertentu yang masih mampu menjalankan tugas sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Beberapa kategori tersebut meliputi penyandang amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, hingga cerebral palsy tingkat ringan yang tetap dapat beraktivitas secara mandiri.

Polri Rekrutmen Penyandang Disabilitas, Penempatan Disesuaikan dengan Kompetensi

Polri menempatkan personel penyandang disabilitas berdasarkan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan kebutuhan organisasi. Mereka bertugas pada bidang administrasi, analisis, pelayanan publik, teknologi informasi, kesehatan, hingga berbagai fungsi pendukung lainnya.

“Penempatan personel disabilitas dilakukan berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, dan kebutuhan organisasi sehingga mereka dapat memberikan kontribusi maksimal,” jelas Johnny.

Puluhan Penyandang Disabilitas Telah Direkrut

Polri mencatat keberhasilan program ini melalui sejumlah rekrutmen dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, Polri menerima dua penyandang disabilitas melalui jalur SIPSS dan 16 orang melalui jalur Bintara. Sementara pada 2025, satu peserta penyandang disabilitas berhasil lolos melalui jalur Bintara Polri.

Meski demikian, Johnny menyebut jumlah rekrutmen pada masa mendatang masih akan menyesuaikan kebutuhan organisasi serta perkembangan regulasi yang berlaku.

“Yang terpenting adalah memastikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi dan potensi untuk menjadi bagian dari Polri. Prinsipnya, Polri akan terus membuka ruang pengabdian yang inklusif, profesional, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara,” tegasnya.

Program Rekrutmen Proaktif Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari transformasi Polri menuju institusi yang modern, humanis, dan menghormati hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Melalui program tersebut, Polri membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, selama memiliki kompetensi, integritas, serta semangat melayani masyarakat.