BINTASARA.com, Kota Bekasi – Di saat Wali Kota Bekasi berbicara soal TransPatriot, mekanisme dan kepastian prosedur, kritik dari legislatif justru terasa lebih sibuk menguliti proses daripada meracik jalan keluar. Pengawasan berjalan, solusi masih dalam tahap wacana.
Polemik penjualan aset bus TransPatriot oleh PT Mitra Patriot (Perseroda) terus bergulir di ruang publik. Namun alih-alih ikut larut dalam nada tinggi, Wali Kota Bekasi memilih menurunkan tensi dengan satu kata kunci: mekanisme.
Bagi Wali Kota Bekasi, isu yang ramai diperdebatkan itu bukanlah kisruh sebagaimana yang digambarkan sebagian pihak, melainkan dinamika administratif yang lumrah terjadi dalam tata kelola pemerintahan daerah—meski kerap terdengar dramatis ketika dibahas tanpa peta solusi.
“Kisruh? Nggak kisruh ah. Saya kira bukan kisruh. Yang jelas, segala sesuatu proses yang sudah dilakukan itu sudah menemui ketentuan yang berlaku,” ujar Wali Kota Bekasi saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi tidak bekerja berdasarkan intuisi politik atau tekanan opini, melainkan berpijak pada mekanisme yang sudah tersedia. Mekanisme yang, dalam praktiknya, kerap lebih sering disebut-sebut ketimbang benar-benar dibedah secara utuh.
“Iya, sesuai mekanismenya,” katanya singkat, menutup ruang tafsir seolah prosedur hanyalah formalitas.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah derasnya kritik dari pihak legislatif yang mengatasnamakan fungsi pengawasan.
Namun, hingga kini, kritik itu lebih banyak berhenti pada inventarisasi dugaan kesalahan prosedural, tanpa disertai tawaran solusi operasional yang dapat dijalankan oleh BUMD sebagai pelaksana teknis.
Rapat demi rapat digelar, pernyataan demi pernyataan dilontarkan, tetapi publik nyaris tak mendengar rekomendasi konkret: apa yang seharusnya dilakukan, bagaimana memperbaikinya, dan jalan mana yang paling realistis untuk ditempuh PT Mitra Patriot Perseroda ke depan.
Alih-alih menjadi mitra, kritik yang berkembang justru menyerupai audit lisan tanpa lampiran—rajin menunjuk celah, namun enggan menyusun panduan perbaikan. Fungsi kontrol berjalan, fungsi solusi tampak tertinggal di ruang rapat.
Bagi Wali Kota Bekasi, kondisi tersebut masih berada dalam batas wajar dinamika demokrasi. Ia berharap klarifikasi yang disampaikan cukup memberi pemahaman kepada masyarakat, tanpa perlu memperpanjang polemik yang berputar pada pertanyaan lama dengan jawaban normatif yang sama.
Pemerintah Kota Bekasi menegaskan tetap berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku, sembari menunggu satu hal yang hingga kini masih langka terdengar kritik yang tidak hanya pandai mencari salah, tetapi juga berani menyusun solusi.
Redaksi
About The Author
