Nias Selatan, Bintasara.com – Anggaran penanganan bencana di tiga titik di wilayah 6 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan (Nisel), bersumber dari BTT pada Dinas PUTR TA.2025 masih belum dicairkan 100 persen dari RP.1,3 miliar besaran anggaran yang sudah digelontorkan.
Pasalnya, menunggu diaudit oleh pihak Inspektorat Nisel.
Hal ini dikatakan Kadis PUTR Nisel, Kasiaro Ndruru saat dikonfirmasi di Ruang Kerjanya, Jalan Saonigeho, Km.3,5, Teluk Dalam, Rabu (28/1/2026).
Ia menjalankan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menyalurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1,3 miliar untuk penanganan bencana alam yang melanda enam kecamatan di wilayah Nisel.
“Dari enam kecamatan terdampak, tiga titik prioritas telah ditangani karena dinilai paling mengancam akses transportasi dan keselamatan masyarakat,” ungkap Kasiaro.
Ia menyebut, penanganan difokuskan pada Kecamatan Fanayama, Onolalu, dan Boronadu. “Dari enam kecamatan yang terdampak bencana, tiga titik sudah kita tangani. Total anggaran BTT yang digunakan Dinas PUTR mencapai sekitar Rp1,3 miliar,” pungkasnya.
Ia memaparkan, penanganan di Kecamatan Fanayama menelan anggaran sekitar Rp160 juta. Sementara di Boronadu, pekerjaan yang sebagian dilaksanakan sejak tahun sebelumnya menghabiskan dana sekitar Rp600 juta. Hingga akhir Desember 2025, progres fisik di ketiga titik tersebut telah mencapai 60–70 persen, namun realisasi pembayaran baru dilakukan sebesar 50 persen dari nilai pekerjaan.
“Sisa pembayaran 50 persen akan dilakukan setelah tim audit dan Inspektorat Daerah turun melakukan verifikasi atas pekerjaan yang telah diselesaikan,” ujarnya.
Kadis PUTR mengungkapkan, tantangan terberat terjadi di Kecamatan Hilimegai. Pasalnya, pekerjaan senilai hampir Rp1 miliar di wilayah tersebut sempat terancam amblas akibat hujan deras pada pertengahan Desember lalu. Kondisi darurat itu memaksa pihaknya menunjuk pihak ketiga untuk membantu penanganan, mengingat keterbatasan kemampuan swakelola.
Meski begitu, penanganan di Hilimegai belum dapat dibayarkan melalui skema BTT lantaran belum termuat dalam dokumen anggaran. Situasi serupa juga terjadi di Kecamatan Susua yang baru sampai tahap penggalian, serta di Hilidohona dan sebagian titik di Boronadu yang ditangani secara penunjukan langsung tanpa proses lelang, mengingat kondisi darurat yang mengancam badan jalan.
“Kalau tidak segera ditangani, akses jalan bisa terputus total. Ini menyangkut keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan bervariasi. Di Boronadu, penanganan meliputi pemasangan bronjong, pembangunan tembok penahan tanah, semenisasi jalan, serta perbaikan parit dengan dukungan alat berat. Di Onolalu, pekerjaan berupa penggalian badan jalan, pemasangan bronjong, dan semenisasi. Sementara di Orahili, penanganan bersifat sementara berupa timbunan agar akses jalan kembali dapat dilalui.
Menurut Kasiaro, tidak ada batas waktu pengerjaan yang kaku dalam skema BTT karena sifatnya darurat. “Bisa saja hari ini selesai, besok rusak lagi karena cuaca. Ada pekerjaan yang selesai tiga hari, ada juga yang sampai 25 hari karena keterbatasan alat berat,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak penanganan sudah dirasakan masyarakat. Di Boronadu, misalnya, akses transportasi sempat lumpuh hampir dua pekan dan hanya bisa dilalui sepeda motor. Setelah penanganan dilakukan, jalur tersebut kini kembali dapat dilalui kendaraan.
Ia juga mengonfirmasi adanya bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp4 miliar yang masuk pada 22 Desember 2025. Dana tersebut pada awalnya diperuntukkan bagi kebutuhan darurat seperti logistik, tenda, dan dapur umum. Namun hingga kini belum dialokasikan ke dalam BTT karena keterbatasan waktu penggeseran anggaran.
“Dana itu masih berada di keuangan daerah. Ke depan, sesuai arahan pimpinan, akan dimasukkan ke BTT dan penggunaannya menyesuaikan kebutuhan paling urgen, tidak hanya di Dinas PUTR,” tutupnya.
