Nias Selatan, Bintasara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan (Nisel) menggelar Open House dan Syukuran Tahun Baru 2026 di Aula Rumah Dinas Bupati, Jalan Pancasila No. 1, Kecamatan Teluk Dalam, Senin (5/1/2026). Kegiatan ini menjadi ruang refleksi atas perjalanan pemerintahan sepanjang 2025 sekaligus momentum penyampaian sejumlah agenda strategis daerah, termasuk kepastian penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW).
Wakil Bupati Nisel Ir. Yusuf Nache, ST., MM., dalam sambutannya mewakili Bupati mengatakan, rasa syukur menjadi fondasi utama dalam menatap tahun baru. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai kondisi daerah dengan penuh kesadaran dan optimisme, terlebih Nisel dinilai masih diberkahi stabilitas dan kesehatan sosial di tengah berbagai musibah yang terjadi di wilayah lain.
“Kita patut bersyukur karena sampai hari ini Nias Selatan tetap dalam kondisi aman dan masyarakatnya sehat. Bahkan kunjungan Wakil Presiden RI ke Nias Selatan yang sempat tertunda, akhirnya dapat terlaksana. Itu bukan hal biasa, tetapi sebuah berkah dan sinyal perhatian serius dari pemerintah pusat,” pungkas Wabup.
Ia menuturkan, dukungan pemerintah pusat dan provinsi terhadap penataan dan pembangunan Nisel telah disampaikan secara terbuka, baik oleh Wakil Presiden maupun Gubernur Sumatera Utara. Namun, kata dia, proses pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara instan.
“Penataan Nias Selatan ini tidak mungkin selesai dalam satu atau dua tahun. Ini butuh proses panjang, konsistensi, dan dukungan semua pihak,” tukasnya.
Dalam refleksi akhir tahun, Yusuf mengakui bahwa sepanjang 2025 pemerintah daerah telah melalui berbagai dinamika, mulai dari keberhasilan hingga tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Ia secara terbuka menyampaikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kami menyadari ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Tidak semua harapan itu bisa langsung terpenuhi. Namun saya dan Bupati tetap solid, setiap kebijakan selalu kami bahas bersama, dan setiap peluang di tingkat pusat terus kami kejar melalui koordinasi intensif,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang selama hampir satu tahun terakhir memberikan dukungan nyata terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di Nias Selatan. Program-program kolaboratif bersama Kejaksaan, TNI, Polri, dan Lanal dinilai berkontribusi terhadap upaya perbaikan tata kelola daerah.
Wakil Bupati secara khusus menegaskan komitmen Pemkab Nisel terkait penuntasan proses PPPK Paruh Waktu. Ia menjelaskan bahwa jumlah usulan awal mencapai 4.591 orang, namun setelah proses verifikasi dan pendataan ulang, jumlah tersebut menjadi 4.577 orang akibat adanya pengunduran diri dan ketidaklengkapan administrasi.
“Angka ini bukan kecil. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ini adalah keputusan yang membutuhkan keberanian. Kalau bukan pemerintah yang mengambil langkah, siapa lagi,” tandas dia.
Ia mengakui adanya kritik dari masyarakat terkait keterlambatan proses, namun ia menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam penundaan tersebut. Pasalnya, proses administrasi, termasuk penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) secara kolektif, baru rampung pada akhir Desember 2025.
“Kami tidak bisa menerbitkan NIP satu per satu. Semua harus melalui mekanisme nasional. Namun dengan terbitnya NIP tersebut, kami bersepakat dengan Bupati untuk tidak menunda lagi,” sebutnya.
Wabup memastikan bahwa penyerahan SK PPPK Paruh Waktu tidak akan menunggu hingga bulan berikutnya. “Paling lambat akhir bulan ini, SK tersebut sudah diserahkan langsung oleh Bupati kepada para penerima,” cetusnya.
Yusuf Nache juga menanggapi kritik yang menyebut pemerintah daerah lamban bekerja. Ia menilai kritik seperti itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi, namun pada prinsipanya pemerintah memilih bekerja dalam diam dan membuktikan komitmen melalui hasil nyata.
“Kami tidak bekerja untuk promosi. Sejak awal kami sampaikan, bukan bicara yang menjadi bukti, tetapi bukti yang akan berbicara,” ujarnya.
Hadir saat itu, sejumlah unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Nisel, Tokoh Masyarakat, Agama, dan para undangan lainnya.
About The Author
