Kediri, BINTASARA.com – Dugaan praktik pemotongan honor bagi tenaga honorer di SMP Negeri 1 Purwoasri, Kabupaten Kediri, terus memicu polemik. Kali ini, kritik keras datang dari Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang meminta pihak sekolah segera menghentikan praktik tersebut dan mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) bertindak tegas.
Legislator Minta Praktik Dihentikan
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi Partai Nasdem, Lutfi Mahmudiono, meminta Kepala SMPN 1 Purwoasri untuk segera mengambil langkah jika dugaan tersebut terbukti benar. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga honorer tidak boleh dikorbankan.
“Yang pertama kita minta kepada kepala sekolah, kalau dugaan itu benar, silakan untuk dihentikan pemotongan itu,” tegas Lutfi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (16/2/2026).
Politisi senior yang telah menjabat selama tiga periode ini juga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan langkah nyata di lapangan.
“Kedua, kita minta Dinas Pendidikan untuk turun melakukan investigasi terkait dengan dugaan itu,” tambah Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kediri tersebut.
Janji Investigasi Dinas Pendidikan
Menanggapi isu yang berkembang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamad Muhsin, sebelumnya menyatakan telah berencana menerjunkan tim untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut.
Dalam keterangannya pada Jum’at (14/2/2026), Muhsin menjelaskan bahwa pihaknya akan mengikuti prosedur yang berlaku terkait kedisiplinan pegawai.
“Matur nuwun informasinya, hari ini tim dari Disdik akan mengecek ke lokasi. Ada mekanisme pemeriksaan yang harus dijalani pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum penetapan sanksi,” ujar Muhsin melalui pesan singkat.
Hasil Pengecekan Masih “Gelap”
Meski Disdik berjanji akan melakukan pengusutan cepat, hingga saat ini transparansi hasil pemeriksaan lapangan tersebut masih dipertanyakan. Belum ada pernyataan resmi mengenai temuan tim di SMPN 1 Purwoasri.
Upaya konfirmasi ulang yang dilakukan awak media kepada Mokhamad Muhsin pun belum membuahkan hasil. Meski nada sambung telepon dalam keadaan aktif, Kepala Dinas Pendidikan tersebut belum memberikan respons terkait perkembangan kasus yang tengah menjadi sorotan publik ini.
