BINTASARA.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya transformasi pelayanan publik ASN melalui penguatan orientasi pelayanan, empati, dan inovasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Bima Arya menyampaikan hal itu saat membuka Pelatihan Design Thinking bagi ASN Pemerintah Kabupaten/Kota bertema “Transformasi Pelayanan Publik: Kiprah ASN dalam Mewujudkan SPM yang Adaptif, Inovatif, dan Berdampak bagi Warga” di Hotel Ashley Jakarta, Rabu (24/06/2026).
ASN Harus Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat
Dalam sambutannya, Bima Arya menyoroti tantangan mendasar yang masih dihadapi ASN dan kepala daerah, yakni memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Tantangan serius bagi para ASN adalah memahami bahwa mereka adalah pelayan publik atau public servant. Ini menjadi persoalan utama yang masih dihadapi banyak kepala daerah baru,” ujar Bima Arya.
Menurutnya, semangat melayani harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan atau tercapainya target administratif, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Pendekatan Human-Centered Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Bima Arya menekankan pentingnya penggunaan data, dialog, dan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan warga dalam merumuskan kebijakan publik. Ia meminta ASN lebih aktif turun ke lapangan agar memahami persoalan masyarakat secara langsung.
“Apa yang kita kerjakan harus benar-benar dibutuhkan warga, dirasakan manfaatnya, dan menjawab persoalan utama mereka. Design Thinking berorientasi pada human-centered, yaitu kemampuan kita memahami kebutuhan masyarakat melalui empati,” katanya.
Ia menilai pendekatan tersebut mampu memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan pemerintah dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Kemendagri Soroti 140 Daerah yang Masih Kesulitan Penuhi SPM
Dalam kesempatan itu, Bima Arya mengungkapkan bahwa Kemendagri saat ini memberikan perhatian khusus kepada sekitar 140 daerah yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal akibat keterbatasan anggaran.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut ASN untuk lebih kreatif dan inovatif agar pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan tetap berjalan secara optimal meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya.
Ia menegaskan bahwa ASN masa depan tidak cukup hanya menguasai aspek administratif, tetapi juga harus mampu membangun kolaborasi, mengelola data secara efektif, serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat.
“ASN harus mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak, membangun kolaborasi, dan memanfaatkan data secara tepat agar pelayanan publik semakin berkualitas,” tegasnya.
Pelatihan Design Thinking Perkuat Kapasitas ASN Daerah
Pelatihan Design Thinking yang diselenggarakan The Reform Initiatives (TRI) dengan dukungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dan Ford Foundation tersebut diikuti peserta dari 17 kabupaten/kota di lima provinsi.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas ASN dalam merancang kebijakan dan pelayanan publik yang lebih adaptif, inovatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pelatihan tersebut, pemerintah berharap ASN mampu mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan menghadirkan pelayanan publik yang berdampak nyata bagi warga.
