Jakarta , Bintasara.com – Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana tertinggi di dunia, itulah kalimat mukadimah yang ditegaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., saat memberikan arahan kepada para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia dalam agenda Senior Disaster Management Training (SDMT), di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Tidak hanya itu, Kepala BNPB juga memaparkan data Bank Dunia (World Bank) yang menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan tingkat risiko bencana dan peringkat keempat sebagai negara yang paling terpapar bencana di dunia.
“Indonesia peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, dan peringkat keempat negara dengan paparan bencana tertinggi di dunia. Di atasnya ada Filipina. Meski negara lebih kecil, tapi bedanya Filipina menjadi langganan angin topan. Ingat, kita masih punya Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara yang sangat dekat dengan Filipina. Ini yang harus kita pahami betul,” jelas Kepala BNPB.
Di sisi lain, Kepala BNPB mengajak para peserta untuk kembali menyadari bahwa Indonesia dianugerahi bentang alam yang indah dan kekayaan alam melimpah. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat potensi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hingga banjir dan tanah longsor kerap melanda Indonesia. Bahkan, dunia internasional menjuluki Indonesia sebagai “laboratorium bencana”. Predikat tersebut, menurut Kepala BNPB, bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam penanggulangan bencana.
Oleh sebab itu, Kepala BNPB menekankan pentingnya kapasitas para pemimpin penanggulangan bencana di daerah untuk membaca situasi secara cepat dan tepat, serta mampu mengambil keputusan terukur saat menghadapi kondisi darurat.
“Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang betul-betul aman. Kalimantan memang cenderung lebih aman dari gempa bumi dan tsunami menurut data. Tapi ingat, di sana karhutla selalu menjadi ancaman setiap tahun,” kata Suharyanto.
*Pra-Bencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana*
Sebanyak 67 peserta SDMT BNPB Batch III merupakan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta dipersiapkan menjadi pemegang tongkat komando penanggulangan bencana di wilayah masing-masing, baik mereka yang baru menjabat hitungan bulan maupun yang telah lebih dari satu tahun menduduki posisi Kepala Pelaksana BPBD.
Materi pembekalan yang disampaikan Kepala BNPB selanjutnya bicara mengenai penguatan terkait mitigasi dan kesiapsiagaan, sebagai langkah utama dalam mengurangi risiko bencana serta melindungi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh terhadap bencana.
“Penanggulangan bencana ini sudah menjadi bagian dari program prioritas Presiden,” terang Suharyanto.
Melalui paparannya, Kepala BNPB mengajak seluruh peserta meninjau kembali berbagai kejadian bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia. Pembelajaran dari peristiwa masa lalu dinilai sangat penting agar penanganan ke depan semakin efektif, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian materiil dapat diminimalkan.
Hal sekecil apa pun, seperti pemberian sosialisasi, memiliki peran krusial. Sebab, sistem manajemen peringatan dini tidak bisa berdiri sendiri; masyarakat harus mampu memahami tanda bahaya dan mengetahui langkah yang harus diambil untuk mencegah jatuhnya korban fatal.
Suharyanto kemudian mengajak peserta mengulas peristiwa erupsi Gunung Dukono dan Marapi pada 2023 silam. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab untuk mencegah jatuhnya korban jiwa kini berada di pundak para peserta SDMT yang mewakili daerahnya masing-masing.
“Yang baru saja terjadi kemarin, Gunung Dukono. Statusnya level II atau Waspada. Sudah ada larangan di sana untuk menjauhi radius empat kilometer, tapi masih ada yang nekat. Akhirnya jatuh korban. Kita tidak ingin hal ini terulang. Sosialisasi menjadi hal yang harus disampaikan terus-menerus, dan itu bagian dari tugas kita semua yang ada di sini,” tegas Suharyanto.
Kepala BNPB juga mempertegas peran Kepala Pelaksana BPBD saat fase tanggap darurat. Secara khusus, Suharyanto meminta agar setiap terjadi bencana, BPBD segera membentuk posko darurat dan menetapkan status tanggap darurat.
Adapun penetapan status tanggap darurat ini bukan berarti pemerintah daerah tidak sanggup menangani masalah. Melainkan sebagai bagian dari mekanisme administratif agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat segera turun memberikan bantuan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Jangan dianggap status tanggap darurat itu berarti daerah tidak mampu. Bukan. Ini adalah bagian dari administrasi. Dengan status tersebut, kami di pusat maupun instansi di daerah dapat membantu. Memang itu yang sudah diatur di undang-undang,” jelas Suharyanto meluruskan.
Peserta SDMT juga menerima materi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengedepankan aspek kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan sosial-ekonomi melalui konsep build back better.
Menurut Kepala BNPB, penanganan pascabencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara paralel dengan upaya pemulihan saat tanggap darurat. Suharyanto mencontohkan, masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian seharusnya tidak lebih dari dua pekan sudah mulai berpindah ke hunian sementara (huntara).
Kuncinya, menurut Suharyanto, adalah kecepatan pendataan dari BPBD yang kemudian divalidasi secara akurat. Berdasarkan data tersebut, BNPB akan memberikan dukungan huntara, baik di atas lahan milik warga maupun lahan yang disiapkan pemerintah daerah. Hal ini menuntut kecepatan proses administrasi yang tetap akuntabel. Jika prosesnya lamban, masyarakatlah yang akan menanggung penderitaan lebih lama.
“Prosesnya tidak sulit, cukup dengan data, maka BNPB akan bantu. Namun terkadang, masih banyak daerah yang terlalu lama memberikan data. Akibatnya, masyarakat semakin lama menderita. Ini jangan sampai terjadi,” tegas Suharyanto.
*Tangkas, Tanggap, dan Tangguh*
Melalui forum tersebut, Kepala BNPB kembali menyampaikan bahwa jabatan Kepala Pelaksana BPBD merupakan amanah besar yang penuh tantangan. Dinamika di lapangan menuntut pemimpin penanggulangan bencana untuk mampu bertindak cepat, bijak, dan memahami strategi manajemen secara menyeluruh. Kesalahan dalam membaca situasi dapat berdampak langsung pada beratnya penderitaan masyarakat terdampak.
Suharyanto menegaskan bahwa setelah pelatihan SDMT ini berakhir, ia tidak ingin mendengar adanya daerah yang menyerah atau menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana.
Segala kendala yang dirasa berat harus dicari solusinya melalui komunikasi yang baik, karena BNPB selalu terbuka bagi seluruh BPBD di Indonesia. Seluruh materi SDMT diharapkan mampu memberikan perspektif baru dan rasa optimisme dalam memimpin.
“Jangan sampai ada pemimpin daerah yang merasa tidak sanggup atau menyerah menangani bencana. Masyarakat sudah memilih pemimpinnya, jangan mengecewakan. Semua harus dikomunikasikan dengan baik. Intinya komunikasi. Kami di pusat bersama kementerian/lembaga pasti membantu, dan Kepala Pelaksana BPBD harus mampu mendampingi setiap pemimpin di daerah,” tegas Suharyanto.
Kepala BNPB menekankan kepada seluruh peserta SDMT agar memiliki keberanian, kepercayaan diri, dan kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan tugas di daerah. Mereka yang terpilih adalah pemegang kendali rantai komando penanggulangan bencana demi mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana.
“Kalian harus punya rasa percaya diri. Jika terjadi bencana, kalianlah yang semestinya memegang komando penanggulangan bencana, bukan yang lain. Karena itulah bunyi undang-undangnya. Hadir di lapangan saat terjadi bencana dan sampaikan: saya yang memegang komando penanggulangan bencana,” tutup Kepala BNPB.
