Manado, Bintasara.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M, hadir di lokasi terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,6 di Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (3/4/2026). Kehadirannya difokuskan melihat kerusakan bangunan di kawasan Gedung KONI (Hall B) serta permukiman warga guna memastikan langkah-langkah penanganan darurat telah berjalan dengan optimal.
Saat berada di gedung KONI, Kepala BNPB juga berdialog langsung dengan warga sekitar yang terdampak. Dari mereka, Kepala BNPB mendengarkan kesaksian terkait detik-detik kejadian gempa bumi yang memicu kepanikan warga hingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia tertimpa reruntuhan bangunan.
Pada kesempatan tersebut, Letjen TNI Suharyanto kemudian menyerahkan dukungan logistik berupa kebutuhan dasar kepada warga sekitar yang terdampak dan mereka yang mengalami luka-luka akibat reruntuhan.
Setelah menyelesaikan peninjauan di Kota Manado, Kepala BNPB beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju rumah duka korban meninggal dunia di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa.
Kedatangan Kepala BNPB ini bertujuan untuk mendoakan mendiang serta memberikan dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain memberikan penguatan, Kepala BNPB juga menyerahkan santunan duka cita kepada keluarga korban sebagai bentuk kepedulian pemerintah.
Di sela rangkaian kegiatan, Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah hadir sejak Kamis malam untuk mendampingi pemerintah daerah, sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto. I
Ia mengapresiasi keterpaduan unsur TNI-Polri dan jajaran pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam merespons bencana tersebut.
“Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami langsung memastikan kondisi di lapangan. Tadi malam begitu sampai, kami melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur TNI-Polri dan Kalak BPBD Provinsi Sulawesi Utara. Penanganan awal sudah dilakukan dengan sangat baik dan terpadu,” ujar Suharyanto di sela-sela peninjauan.
Hingga Jumat (3/42026), BNPB mencatat satu korban jiwa meninggal dunia dan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), telah terjadi 401 kali gempa susulan (aftershock) pascagempa utama M 7,6. Meski jumlahnya banyak, tren kekuatan gempa susulan dilaporkan terus menurun.
“Bapak Kepala BMKG menginformasikan ada 401 kali gempa susulan, namun tidak ada yang kekuatannya melebihi gempa awal. Trennya menurun. Kita akan pantau terus hingga satu minggu ke depan sampai ada rilis resmi dari BMKG mengenai aktivitas energi gempa ini,” tambahnya.
*Status Kedaruratan dan Bantuan Pemerintah*
Menanggapi dampak yang tersebar di beberapa wilayah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara direncanakan akan segera menetapkan status tanggap darurat, menyusul dua kabupaten di bawahnya yang telah lebih dulu menetapkan status serupa. Kehadiran BNPB dan kementerian/lembaga terkait lainnya bertujuan untuk memperkuat pendampingan manajerial, logistik, maupun pendanaan.
Terkait bantuan bagi masyarakat, Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab atas perbaikan infrastruktur permukiman dan fasilitas publik lainnya, selama pemerintah daerah menyatakan status tanggap darurat bencana.
“Untuk rumah masyarakat yang rusak, akan diperbaiki oleh pemerintah. Polanya sama seperti di daerah bencana lain. Rumah rusak ringan dan sedang akan diperbaiki, sementara yang rusak berat akan diganti (pembangunan baru). Mekanismenya nanti melihat pengajuan dan kemampuan fiskal daerah, jika diserahkan ke pusat, maka pusat akan ambil alih,” tegasnya.
Selain bantuan perbaikan rumah, Kepala BNPB juga menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah memonitor pemberian santunan bagi ahli waris korban jiwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Meskipun saat ini belum dilaporkan adanya titik pengungsian terpusat, BNPB bersama tim gabungan akan terus melakukan asesmen lapangan secara mendalam untuk memastikan seluruh kebutuhan penyintas terpenuhi dan tidak ada area terdampak yang luput dari pantauan.
