By Admin B03 
BINTASARA.com, MATARAM – Mitigasi Kekeringan NTB menjadi fokus utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering akibat fenomena El Nino yang perkiraan puncaknya pada akhir 2026. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menyampaikan berbagai strategi mitigasi saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (24/7/2026).
Gubernur NTB, para bupati dan wali kota se-Provinsi NTB, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hadir pada Rapat koordinasi tersebut. Pertemuan itu bertujuan menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan.
BNPB Siapkan Strategi Hadapi Ancaman El Nino
Dalam paparannya, Suharyanto menjelaskan bahwa fenomena El Nino mulai berkembang sejak pertengahan 2026 dan perkiraan puncaknya pada penghujung tahun. Karena itu, seluruh pemerintah daerah perlu memperkuat langkah mitigasi sejak dini.
“BNPB sepakat dengan gubernur dan para bupati serta wali kota. Dalam menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya,” ujar Suharyanto.
BNPB menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari operasi modifikasi cuaca apabila masih tersedia potensi awan hujan, pembangunan sumur bor di wilayah terdampak, distribusi air bersih menggunakan mobil tangki, hingga penyediaan berbagai peralatan logistik pendukung.
Sumur Bor Jadi Solusi Utama Penanganan Kekeringan
Suharyanto menegaskan bahwa pembangunan sumur bor menjadi prioritas utama dalam penanganan wilayah yang mengalami kekeringan.
“Yang utama adalah pembangunan sumur bor karena dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat. Namun apabila pengeboran tidak menemukan sumber air dan pipanisasi tidak memungkinkan karena kondisi wilayah sangat kering, maka distribusi air bersih menggunakan mobil tangki menjadi solusi terbaik,” jelasnya.
BNPB akan membangun sumur bor dengan kedalaman minimal 100 meter atau menyesuaikan kondisi geografis masing-masing daerah. Selain pengeboran, BNPB juga menyediakan pipa, toren penampungan air, serta perlengkapan pendukung lainnya agar masyarakat dapat kembali memperoleh akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Kekeringan NTB, BNPB Apresiasi Komitmen Pemprov NTB
Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB yang menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029.
Dokumen tersebut menitikberatkan pada penguatan ketangguhan daerah, mitigasi risiko bencana secara terpadu, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen luar biasa dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kami sangat mengapresiasi karena isu kebencanaan telah masuk dalam pembahasan RPJMD lima tahunan,” tegas Suharyanto.
Ia berharap, Pemerintah Provinsi NTB dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan bencana.
BNPB Salurkan Bantuan Penanganan Kekeringan
Dalam kunjungan kerja tersebut, BNPB juga menyerahkan bantuan peralatan penanggulangan bencana kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Bantuan tersebut meliputi pompa alkon, pompa pendorong mata air dan sungai, tandon air beserta dudukannya, pipa pralon, kran air, serta paket bantuan sembako untuk masyarakat terdampak.
Kepala BNPB Tinjau Sistem Peringatan Dini Tsunami
Usai rapat koordinasi, Kepala BNPB melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau Early Warning System (EWS) Tsunami yang terpasang di kawasan wisata Taman Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram.
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan sistem peringatan dini yang telah terpasang sejak 2025 masih berfungsi optimal sebagai sarana perlindungan masyarakat.
Setelah melakukan uji coba, Suharyanto memastikan sirene peringatan dini tsunami masih bekerja dengan baik. Sistem tersebut berfungsi mendeteksi potensi tsunami melalui sensor gempa bumi dan perubahan muka air laut, kemudian secara otomatis mengaktifkan sirene serta memberikan informasi kepada masyarakat agar segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman.
Selain dapat aktif secara otomatis, petugas juga dapat mengoperasikan sistem tersebut secara manual. BPBD bersama aparat setempat rutin menguji fungsi sirene setiap tanggal 26 setiap bulan guna memastikan alat selalu siap dan berfungsi saat terjadi keadaan darurat.
Kekeringan NTB, BNPB Perkuat Kesiapsiagaan Daerah
Melalui penguatan Mitigasi Kekeringan NTB, BNPB menegaskan komitmennya dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi maupun tsunami. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPBD berharap mampu meminimalkan risiko bencana serta meningkatkan perlindungan masyarakat di wilayah rawan bencana. (Red)
