BINTASARA.com, SORONG –Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat Daya untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044.
Dalam Forum Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Hotel Aston Sorong, Senin (11/5/2026), Menteri Pariwisata menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga arah pengembangan pariwisata berkualitas di Raja Ampat.
Widiyanti menyatakan RIDPN menjadi pedoman utama agar pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah, terpadu, dan tetap mengedepankan konservasi lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kami ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan,” ujar Widiyanti.
Ia menekankan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan.
Menurutnya, pemerintah harus menjaga Raja Ampat sebagai destinasi high quality sustainable tourism yang tidak mengorbankan kelestarian alam demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
“Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang merusak alam,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi lapangan, Kementerian Pariwisata menemukan sejumlah persoalan penting yang membutuhkan penanganan bersama. Salah satunya pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut dan penataan lalu lintas kapal wisata.
Pemerintah saat ini juga mengkaji penambahan mooring buoy atau pelampung tambat untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal wisata.
Widiyanti menjelaskan bahwa pengelolaan mooring buoy membutuhkan komitmen pemerintah daerah agar fasilitas tersebut dapat berfungsi secara berkelanjutan.
Selain itu, Menteri Pariwisata turut menyoroti persoalan daya dukung lingkungan dan ancaman overtourism di Raja Ampat. Ia menyebut rencana penambahan frekuensi penerbangan menuju Sorong harus mempertimbangkan kapasitas alam dalam menerima wisatawan.
Widiyanti mengingatkan bahwa status Raja Ampat sebagai “Surga Terakhir di Bumi” membawa tanggung jawab besar bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengutamakan etika lingkungan.
“Pariwisata berkualitas bukan hanya soal jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mencakup keamanan, kebersihan, aksesibilitas, pelayanan, dan penghormatan terhadap manusia serta alam,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyampaikan bahwa Raja Ampat menjadi salah satu wilayah di dunia yang menyandang dua status UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve.
Selain itu, Raja Ampat juga berhasil mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.
“Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia,” ujar Ahmad Nausrau.
Kendala pada Pelaku Industri Wisata Lokal Raja Ampat
Meski memiliki potensi besar, Ahmad Nausrau mengakui masih terdapat sejumlah kendala pada pelaku industri wisata lokal hadapi. Kendala tersebut meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, minimnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, hingga belum tersedianya transportasi antar-pulau yang teratur dan terjangkau.
Ia juga mendorong optimalisasi layanan internet berbasis satelit guna memperkuat konektivitas di wilayah pulau terpencil.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata untuk menghadapi proses revalidasi UNESCO yang terjadwalakn pada Agustus 2026.
“Revalidasi ini sangat menentukan apakah status UNESCO Raja Ampat dapat bertahan,” pungkasnya.
Selain menghadiri forum koordinasi, Menteri Pariwisata juga meninjau Pelabuhan Usaha Mina yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Marina atau Jetty Sorong.
