Juli 25, 2026 13:37
Breaking News

SDN Kebayoran Lama Rusak, Ketua AWPI DKI Desak Gubernur Jakarta Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan

https://bintasara.com/SDN Kebayoran Lama Rusak

BINTASARA.com, JAKARTA – SDN Kebayoran Lama Rusak dan menjadi sorotan, publik menilai kerusakan bangunan sekolah menghambat proses kegiatan belajar mengajar. Ketua DPD Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DKI Jakarta, Yamarlin Hulu, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penanganan sekolah tersebut.

Yamarlin mengungkapkan hal tersbut ketika menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di Kantor DPD AWPI DKI Jakarta, Wisma SMR, Jakarta Utara, Jumat (24/7/2026). Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang aman, nyaman, dan layak.

“Ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai ibu kota negara, Jakarta seharusnya menjadi contoh dalam memberikan pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan,” ujar Marlin.

AWPI DKI Nilai Kondisi Sekolah Tak Sejalan dengan Visi Kota Global

Marlin menilai lambannya penanganan kerusakan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi bertolak belakang dengan visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global.

Baca Juga  Pemprov DKI Apresiasi Gerakan Bersih Musala untuk Makmurkan Tempat Ibadah di Jakarta Timur

Menurutnya, pembangunan kota modern harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan dasar, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan yang aman dan memadai.

“Pak Gubernur memiliki visi besar menjadikan Jakarta sebagai kota global. Namun, di sisi lain masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan proses penanganannya berjalan lambat. Kondisi seperti ini harus segera ada pembenahan agar sejalan dengan arah pembangunan Jakarta,” katanya.

SDN Kebayoran Lama Rusak, AWPI DKI Desak Evaluasi Dinas Pendidikan

Marlin meminta Gubernur DKI Jakarta segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan untuk meminta penjelasan sekaligus melakukan evaluasi terhadap penanganan kerusakan sekolah tersebut.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab lambannya proses pembangunan yang telah menjadi perhatian publik selama hampir dua tahun.

Baca Juga  Tiga Kantor Imigrasi di Wilayah DK Jakarta Raih Predikat “Sangat Baik” dari Ombudsman RI

“Pak Gubernur perlu memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan untuk melakukan evaluasi. Publik berhak mengetahui apa yang menjadi kendala sehingga pembangunan sekolah ini belum juga terealisasi,” tegasnya.

Minta Transparansi Anggaran Pembangunan Sekolah

Selain meminta evaluasi, Marlin juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka informasi kepada masyarakat mengenai status perencanaan dan penganggaran pembangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi.

Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

“Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apakah pembangunan sekolah ini sudah masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah atau belum. Jika belum, apa kendalanya. Transparansi menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.

Fasilitas Pendidikan Layak Jadi Prioritas

Marlin menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya pada kurikulum maupun prestasi akademik, tetapi ketersediaan sarana dan prasarana yang aman dan layak menjadi poin utama.

Baca Juga  16 Tahun Rugi, PT Migas (Perseroda) Berhasil Capai BEP, Tri Adhianto Beri Apresiasi

Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang mendukung proses pendidikan.

“Visi menjadikan Jakarta sebagai kota global harus bersamaan dengan pelayanan dasar yang berkualitas. Jangan sampai masih ada anak-anak yang belajar di gedung sekolah yang tidak aman atau tidak layak,” katanya.

SDN Kebayoran Lama Rusak, AWPI DKI Tegaskan Komitmen Kawal Pelayanan Publik

Marlin menegaskan DPD AWPI DKI Jakarta akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Organisasi tersebut juga berkomitmen mendorong setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tertangani oleh Pemprov DKI Jakarta secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Ketua AWPI DKI Jakarta, Yamarlin Hulu berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar para siswa dapat kembali belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan layak.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *