JAKARTA|Bintasara.com -Polri memperkuat langkah strategis ketahanan pangan nasional dengan mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rapat yang juga diikuti gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring itu dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo. Agenda utama meliputi evaluasi kinerja 2025 sekaligus konsolidasi strategi peningkatan produksi jagung nasional pada 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung untuk pabrik pakan ternak pada 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan menjembatani kelompok tani dalam mengatasi kendala permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara. Implementasi pembiayaan tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh akses kredit untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyatakan dukungan perbankan terhadap sektor pertanian terus diperkuat.
“BRI pada 2026 menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung,” ungkapnya.
Tak hanya pembiayaan, Polri juga memastikan perlindungan harga hasil panen petani melalui kerja sama dengan Perum Bulog. Kebijakan pengadaan jagung 2026 menargetkan penyerapan satu juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program terpadu ini diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial dan akses pasar yang terjamin, petani diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga stabilitas pasokan pakan ternak dalam negeri.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026, Polri menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem pertanian jagung nasional dan memastikan keberpihakan kebijakan pada kesejahteraan petani Indonesia. (AG)
