By Admin B03 
BINTASARA.com | Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali meraih Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian tersebut menandai keberhasilan Kemenpar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut sejak 2015 sebagai bukti komitmen dalam menerapkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026).
Opini WTP Kemenpar Jadi Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan
Menpar Widiyanti menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan hasil dari komitmen jangka panjang seluruh jajaran Kementerian Pariwisata dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel.
“Capaian kali ini memiliki makna yang istimewa bagi kami. Ini bukan sekadar pencapaian tahunan, melainkan pembuktian komitmen jangka panjang bahwa Kementerian Pariwisata mampu mempertahankan opini WTP sejak 2015,” ujar Widiyanti.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai Kemenpar atas dedikasi, integritas, serta kepatuhan dalam mengelola anggaran negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade mencerminkan budaya kerja yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Menpar Dorong Pengelolaan Anggaran Semakin Efektif
Widiyanti menegaskan bahwa capaian opini WTP menjadi amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap pengelolaan anggaran mampu mendukung pembangunan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Ke depan, kami harus memastikan setiap pengelolaan anggaran dengan akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui pembangunan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” tegas Menpar.
Realisasi Anggaran Kemenpar Capai 95,52 Persen
Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pariwisata mencatat realisasi anggaran sebesar 95,52 persen dari total . Sementara itu, realisasi anggaran berdasarkan satuan kerja mencapai 95,92 persen, dengan rincian:
- Satuan Kerja Pusat: 97,74 persen.
- Politeknik Pariwisata: 93,66 persen.
- Badan Pelaksana Otorita: 90,66 persen.
Seluruh realisasi tersebut berasal dari total pagu anggaran Rp1,48 triliun pada Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP Kemenpar 11 Kali Komitmen Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Menpar berharap keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemenpar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Harapannya, capaian ini menjadi pemantik bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik demi mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tutup Widiyanti.
