Nias Selatan, Bintasara.com – Untuk memperkokoh peran pengawasan pemilu sebagai pilar utama demokrasi, Badan Pengawas Pemilu, Kabupaten Nias Selatan (Bawaslu Nisel) menggelar kegiatan bertajuk “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Bawaslu Kabupaten Nias Selatan”, bertempat, di Baga Resort Hotel, Desa Lagundri, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kamis (30/10/2025).
Ini merupakan bagian dari pelaksanaan agenda nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan penguatan kelembagaan demokrasi sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan politik nasional.
Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Neli Pesta Hartati Zebua, dalam sambutannya menekankan pentingnya posisi lembaga pengawas pemilu, bukan hanya sebagai penjaga aturan, melainkan juga sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri.
“Pemilu yang demokratis dan berintegritas tidak akan terwujud hanya dengan aturan yang baik, tetapi juga dengan kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang berkapasitas, dan integritas yang tidak tergoyahkan,” kata Neli Zebua.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang dinilai memiliki peran signifikan dalam memperjuangkan penguatan kelembagaan Bawaslu, baik dari sisi regulasi, struktur kelembagaan, maupun dukungan anggaran. Menurutnya, pengawasan pemilu yang efektif hanya dapat berjalan bila didukung oleh kapasitas lembaga yang memadai, koordinasi lintas sektor yang solid, dan komitmen bersama untuk menegakkan keadilan pemilu.
“Melalui kegiatan hari ini, kami menegaskan bahwa penguatan kelembagaan bukan sekadar memperkuat struktur organisasi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kemandirian di setiap lini pengawasan,” ungkapnya.
Di samping itu, Ketua Bawaslu Nisel juga menyoroti dinamika pengawasan pemilu di era digital yang semakin kompleks. Ia menilai, tantangan baru seperti maraknya misinformasi, praktik politik uang yang kian canggih, serta potensi pelanggaran yang melibatkan beragam kepentingan memerlukan respons yang adaptif dan inovatif dari lembaga pengawas pemilu.
“Namun di balik tantangan itu, tersimpan peluang besar bagi Bawaslu untuk terus berinovasi, berkomitmen, dan menjadi lembaga yang adaptif, terbuka, serta dipercaya masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kapasitas dan integritas sumber daya pengawas pemilu, memperkuat sinergi kelembagaan dengan pemerintah daerah, KPU, aparat penegak hukum, serta memperluas pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil.
“Kami akan senantiasa menjaga independensi dan profesionalitas dalam setiap pengambilan keputusan. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” tandas dia.
Ia mengingatkan bahwa pemilu sejatinya bukan sekadar proses memilih pemimpin, tetapi juga momentum untuk menguji kedewasaan demokrasi bangsa.
“Mari kita wujudkan pengawasan yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga kokoh secara moral dan etika. Karena pada akhirnya, integritas bukan sekadar slogan, tetapi napas perjuangan kita dalam menegakkan demokrasi,” pungkas Neli.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Semoga kolaborasi ini menjadi langkah nyata menuju Bawaslu yang berkapasitas, berdaya saing, dan berintegritas tinggi demi terciptanya pemilu yang demokratis, berkeadilan, dan dipercaya rakyat,” tutupnya.
Usai penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Hadir saat itu, sejumlah mitra Bawaslu Nisel, di antaranya unsur lembaga mitra Bawaslu, perwakilan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, insan media, serta nara sumber dari staf ahli anggota DPR RI Fraksi Golkar.
About The Author
