September 1, 2026 07:01
Breaking News

April 2026

Lebih dari 500 Titik Lumpur Dibersihkan, Aktivitas Warga Berlangsung Normal

Jakarta, Bintasara.com Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera melaporkan perkembangan signifikan pembersihan lumpur akibat bencana longsor dan banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Data Satgas PRR pada 6 April mencatat sebanyak 527 lokasi terdampak bencana yang tertimbum lumpur telah rampung dibersihkan. Rinciannya, di Aceh sebanyak 480 lokasi selesai dibersihkan dari 519 lokasi sasaran pembersihan. Di Sumut, 18 lokasi sudah dibersihkan dari 24 lokasi sasaran. Sementara di Sumbar, seluruh 29 lokasi sasaran telah selesai dibersihkan.

Capaian saat ini menunjukkan lebih dari 92 persen lokasi tertimbun lumpur akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera telah berhasil dibersihkan. Capaian tersebut juga menunjukkan progres pembersihan lumpur dibandingkan pada 2 April  2026 saat baru 445 lokasi telah dibersihkan dari lumpur.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembersihan lumpur tetap menjadi prioritas pemulihan pascabencana Sumatera.

Proses pembersihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berfokus pada pembukaan akses jalan nasional yang telah rampung 100 persen dan dapat kembali terbuka secara fungsional sejak 25 Januari 2026.

Sementara pada tahap kedua, kegiatan akan menyasar pada pembersihan lumpur yang fokus pada tiga jenis lokasi, yaitu sekolah, kawasan perkantoran, serta fasilitas umum seperti puskesmas, masjid, dan lainnya.

Satgas PRR secara khusus juga menerjunkan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pembersihan lumpur di Kabupaten Aceh Tamiang. Gelombang ketiga Praja IPDN diterjunkan pada Sabtu (4/4/2026), sebanyak 731 personel disertai 37 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri untuk membersihkan lumpur di 42 lokasi, termasuk kawasan pemukiman, drainase, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial.

“Target utamanya adalah menyelesaikan persoalan yang masih terkena lumpur ada yang sudah mengeras, termasuk situs sejarah (Istana Benua Raja), ini kemudian juga ada rumah masyarakat, drainase dan lain- lain,” kata Tito saat memimpin apel pembukaan PKL gelombang ketiga Praja Pratama IPDN di Istana Benua Raja, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (4/4/2026).

Kemendagri Gelar Bimtek Penyusunan Strategi Komunikasi, Perkuat Sinkronisasi Komunikasi Pusat-Daerah

Jakarta, Bintasara.com Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Negeri yang berlangsung pada 7 hingga 10 April 2026. Kegiatan ini digelar di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir yang dibacakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyampaikan, penguatan sinkronisasi komunikasi penting untuk menjaga konsistensi penyampaian kebijakan di tengah dinamika arus informasi yang semakin cepat. Ia menekankan perlunya keselarasan narasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

“Pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama dalam satu narasi, satu arah, dan satu tujuan,” ujarnya dalam pembukaan acara pada Selasa (7/4/2026).

Benni menegaskan, di tengah penyebaran informasi yang berlangsung cepat, komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan. Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga mampu menyampaikan pesan secara tepat, terstruktur, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyampaikan penguatan komunikasi pemerintah merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah daerah (Pemda). Peran pranata humas dinilai strategis dalam menjembatani kebijakan dengan pemahaman publik, termasuk menerjemahkan bahasa teknokratis menjadi narasi yang mudah dipahami.

Melalui Bimtek ini, Kemendagri mendorong peningkatan kapasitas aparatur Pemda dalam menyusun strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, dan kontekstual, sekaligus membangun ekosistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi.

“Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak informasi yang kita sampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mempercayai, dan merasakan manfaat dari kebijakan yang kita jalankan,” pungkasnya.

Lewat Patroli Jalan Kaki, Satgas Damai Cartenz Bangun Kedekatan dengan Warga Sinak

Puncak, Bintasara.com Personel Satgas Tindak Operasi Damai Cartenz 2026 melaksanakan patroli jalan kaki di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Selasa (07/04/2026), dengan mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat.

Patroli menyasar sejumlah jalur rawan gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta titik-titik aktivitas warga. Selain memastikan situasi tetap kondusif, personel juga aktif berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Di lapangan, personel terlihat menyapa warga, duduk bersama, dan mendengarkan berbagai keluhan maupun aspirasi. Interaksi ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dua arah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Tidak hanya itu, dalam kegiatan patroli tersebut personel juga memberikan pelayanan kesehatan sederhana kepada masyarakat. Beberapa warga yang mengalami luka ringan mendapatkan penanganan langsung di tempat, termasuk pembersihan luka dan pemberian obat-obatan. Langkah ini menjadi wujud kepedulian nyata Polri terhadap kondisi masyarakat di wilayah operasi.

Pendekatan tersebut dinilai efektif dalam menciptakan rasa aman yang lebih nyata. Warga tidak hanya melihat kehadiran aparat, tetapi juga merasakan kepedulian dan perhatian dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Selama patroli berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Kehadiran personel Satgas Damai Cartenz 2026 pun mendapat respons positif dari masyarakat yang merasa lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi.

“Keamanan tidak hanya dibangun melalui kehadiran aparat, tetapi juga melalui hubungan yang baik dengan masyarakat. Kepercayaan menjadi kunci utama,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa personel di lapangan terus didorong untuk mengedepankan empati dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat, tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra yang mau mendengar dan peduli,” katanya.

Melalui patroli yang rutin dan pendekatan yang lebih humanis, Satgas Damai Cartenz 2026 berupaya menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat di Distrik Sinak.

Wali Kota Gusit Gelar Peringatan Hari Jadi ke-348 Tahun 2026

Gunungsitoli, Bintasara.com Pemerintah Kota Gunungsitoli menggelar rangkaian agenda utama dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Gunungsitoli ke-348 Tahun 2026. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan Sidang Paripurna di DPRD Kota Gunungsitoli, kemudian dilanjutkan dengan Upacara Peringatan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai historis dan semangat filosofis berdirinya Kota Gunungsitoli, Rabu, (08/04/2026).

Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si., hadir bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, para Asisten, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Mengusung tema “Kolaborasi Bersama Menuju Gunungsitoli Hebat”, Wali Kota menegaskan bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kerja sama, sinergi, dan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa peringatan hari jadi bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk menghadirkan kerja nyata dan produktif dalam berbagai aspek pembangunan.

Momentum Hari Jadi Kota Gunungsitoli ini juga menjadi ajang refleksi atas capaian pembangunan daerah, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penurunan persentase kemiskinan yang terus menunjukkan tren positif secara bertahap. Pemerintah Kota Gunungsitoli terus berkomitmen menyelaraskan program prioritas nasional, termasuk percepatan penanganan stunting dan peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.

Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta para pelaku usaha yang telah mendukung penuh pelaksanaan rangkaian kegiatan hari jadi, baik secara materi maupun moril, sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan meriah meskipun dalam keterbatasan anggaran.

Masyarakat juga diajak untuk turut memanfaatkan berbagai layanan dan kegiatan yang diselenggarakan, seperti diskon pembayaran PBB-P2 dan BPHTB sebesar 50 persen, pameran UMKM, panggung kreativitas anak, hingga kegiatan fun run yang berlangsung di kawasan Alun-alun Kota Gunungsitoli hingga 25 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menghimbau seluruh masyarakat untuk terus memperkuat rasa memiliki terhadap kota dengan menjaga kebersihan lingkungan, memelihara toleransi antarumat beragama, serta menjaga kondusivitas keamanan wilayah. Hal ini penting untuk mewujudkan Kota Gunungsitoli yang nyaman, aman, dan ramah bagi seluruh masyarakat.

Melalui peringatan Hari Jadi ke-348 ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat terus memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan serta tetap optimis dalam menghadapi dinamika global, demi mewujudkan visi Gunungsitoli Hebat. (Kris Laoli)

437 Personel Disiagakan Amankan Aksi BEM UI di Gambir, Lalin Ditutup Situasional

Jakarta Pusat, Bintasara.com Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 437 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bersama sejumlah elemen massa di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Apel gelar pasukan digelar pukul 08.00 WIB di pintu Monas Barat Daya dan dipimpin oleh Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Eko Yulianto. Ratusan personel yang diterjunkan terdiri dari unsur Polda Metro Jaya dan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung mengatakan pihaknya memastikan pengamanan dilakukan secara maksimal dengan pendekatan humanis dan persuasif.

“Kami telah menyiapkan 437 personel untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Pengamanan dilakukan secara profesional, humanis, dan mengedepankan upaya persuasif,” ujar Kombes Reynold.

Ia menegaskan, pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan Polri dalam menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tetap berjalan tertib dan aman.

“Kami menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun kami juga mengimbau agar peserta aksi tetap tertib, tidak anarkis, dan mematuhi aturan yang berlaku,” tambahnya.

Terkait arus lalu lintas, pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional menyesuaikan dengan dinamika di lapangan.

“Arus lalu lintas di sekitar kawasan Gambir dan Monas akan diberlakukan pengalihan secara situasional. Kami mengimbau masyarakat yang akan melintas agar mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan,” jelasnya.

Kapolres juga mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran bersama.

“Kami mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar tetap mematuhi petunjuk petugas, menjaga keselamatan, dan menyesuaikan rute perjalanan guna menghindari titik-titik kepadatan di sekitar lokasi aksi,” tutupnya.

Polres Metro Jakarta Pusat memastikan seluruh rangkaian pengamanan akan berlangsung hingga kegiatan selesai guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. (Humas Polres Metro Jakarta Pusat)

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air Tanggal 8 April 2026

Jakarta, Bintasara.com Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana pada periode Selasa hingga Rabu, 7–8 April 2026 pukul 07.00 WIB. Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB mencatat peristiwa banjir dan angin kencang masih mendominasi kejadian bencana pada periode ini.

Informasi kejadian banjir diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu yang melaporkan bahwa pada Senin (6/4/2026) terjadi banjir akibat hujan deras pada dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Banjir menyebabkan air masuk ke permukiman dengan ketinggian 30 hingga 100 cm.

Banjir berdampak pada 26 kelurahan di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Singaran Pati, Muara Bangkahulu, Ratu Agung, Selebar, Ratu Samban, Sungai Serut, Kampung Melayu, dan Gading Cempaka. Total sebanyak 2.855 rumah, satu fasilitas ibadah, dan satu fasilitas pendidikan terdampak. Petugas segera diturunkan untuk melakukan asesmen, pendataan, penyaluran bantuan logistik, serta evakuasi warga yang terjebak banjir.

BPBD Kota Bengkulu juga telah mendirikan tenda pengungsian untuk mengantisipasi warga yang akan mengungsi. Banjir berangsur surut pada Selasa (7/4/2026). Meski demikian, petugas tetap memantau ketinggian air dan bersiaga apabila terjadi banjir kiriman.

Masih di Provinsi Bengkulu, banjir juga terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah pada Minggu (5/4/2026). Sebanyak sembilan desa di tiga kecamatan terdampak, yakni Desa Jaya Karta, Pulau Panggung, Tengah Padang, Taba Pasma, Nakau, dan Kembang Sri di Kecamatan Talang Empat; Desa Taba Terunjam dan Talang Empat di Kecamatan Karang Tinggi; serta Desa Taba Jambu di Kecamatan Pondok Kubang.

BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat sebanyak 219 Kepala Keluarga (KK) terdampak. Rinciannya, Kecamatan Karang Tinggi sebanyak 140 KK, Kecamatan Talang Empat 67 KK, dan Kecamatan Pondok Kubang 12 KK. Petugas melakukan kaji cepat, berkoordinasi dengan dinas terkait, serta mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Berdasarkan kondisi mutakhir pada Selasa (7/4/2026), banjir telah surut.

Kejadian banjir juga dilaporkan terjadi di Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin (6/4/2026) pukul 13.00 WITA. BPBD Kabupaten Banjar mencatat sebanyak 74 KK atau 180 jiwa terdampak dengan tinggi muka air mencapai 130 cm. Meski banjir telah surut pada Selasa (7/4/2026), petugas terus memantau situasi karena wilayah tersebut memiliki dataran yang lebih rendah dibandingkan desa lain di sekitarnya, sehingga berpotensi mengalami kenaikan air kembali saat hujan deras atau mendapat limpahan air dari wilayah lain.

Selain kejadian banjir, BNPB juga menerima laporan cuaca ekstrem di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur pada Senin (6/4/2026) pukul 17.00 WIB. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah rumah rusak ringan dan pohon tumbang. Petugas segera diturunkan untuk melakukan pendataan dan penanganan darurat di lokasi kejadian.

Tercatat sebanyak 41 rumah rusak di Desa Ngadipiro dan 21 rumah di Desa Wilangan, dengan sebagian besar mengalami kerusakan pada bagian atap rumah. Selain itu, satu fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU) terdampak akibat pohon tumbang. BPBD Kabupaten Nganjuk bersama warga bergotong royong melakukan perbaikan rumah dan evakuasi pohon tumbang. Kondisi cuaca di lokasi kejadian pada Selasa (7/4/2026) terpantau cerah berawan.

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem pada masa peralihan musim hujan ke kemarau, seperti angin kencang, hujan ekstrem, puting beliung, banjir, dan gelombang tinggi. Selain itu, terdapat potensi bencana geologi seperti gempa bumi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Masyarakat diharapkan menyiapkan tas siaga bencana dan rencana darurat sebagai langkah kesiapsiagaan. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diimbau untuk memantau ketinggian muka air secara berkala. Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi lama, disarankan melakukan evakuasi mandiri serta terus memantau informasi dari sumber resmi dan tepercaya, seperti BNPB, BPBD, dan BMKG.

Hasil Pengembangan Penyidikan, Kejari Gunungsitoli Tahan Direktur PT AU Terkait Dugaan Korupsi RSU Pratama Nias

Gunungsitoli, Bintasara.com Dari hasil pengembangan penyidikan, lagi-lagi Kejaksaan Negeri Gunungsitoli (Kejari Gusit) melalui Jaksa Penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada Selasa (07/04/2026), secara rresmi menahan Manajemen Konstruksi/Direktur PT. AU berinisal LN sebagai tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA. 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp38.550.850.700 (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Kajari Gusit Firman Halawa dalam keterangannya melalui Kasi Intelijen Yaatulo Hulu, SH.,MH, mengatakan, LN ditetapkan sebagai tersangka setelah Tim Jaksa Penyidik menemukan minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 235 KUHAP.

“LN ditetapkan sebgaai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP – 10/L.2.22/Fd.1/03/2026 tanggal 02 Maret 2026,” ujar Yaatulo Hulu, Selasa (07/04/2026).

Ia memaparkan, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut yaitu, dengan cara tidak melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA. 2022.2, serta tidak memeriksa kebenaran pekerjaan fisik di lapangan yang menyebabkan banyak pekerjaan tidak dikerjakan.

“Kemudian akan dilakukan penahanan terhadap Tersangka LN berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT – 08/L.2.22/Fd.1/04/2026 tanggal 07April 2026, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai 07 April 2026 sampai dengan 26 April 2026 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Gunungsitoli,” pungkas Kasi Intelijen.

Sedangkan pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni, Primair: Pasal 603 Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026, tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair: Pasal 604 Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026, tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengembangan kasus ini terus didalami oleh Tim Jaksa Penyidik terutama terhadap pihak-pihak yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan korupsi, khususnya dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA. 2022. (KL)

Wali Kota Gunungsitoli Hadiri Halalbihalal Bersama Masyarakat, dan Berharap Perkuat Kolaborasi Menuju Gusit Hebat

Gunungsitoli, Bintasara.com – Pemerintah Kota Gunungsitoli menggelar Halalbihalal bersama masyarakat dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, yang berlangsung di Halaman Masjid Agung Kota Gunungsitoli, Selasa, (07/04/2026).

Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, S.E, M.Si hadir bersama Ibu, didampingi Sekretaris Daerah beserta Ibu, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Kehadiran pimpinan daerah tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Gunungsitoli menyampaikan apresiasi kepada Panitia Hari Besar Islam (PHBI) serta seluruh panitia pelaksana yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik dan lancar.

“Melalui momentum Halalbihalal ini, mari kita saling memaafkan, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta memperkuat rasa persatuan. Kita juga harus terus menghargai perbedaan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat terus mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kolaborasi menuju Gunungsitoli Hebat,” ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan harapan bersama.

“Pemerintah Kota Gunungsitoli akan terus mendukung setiap upaya pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami mengharapkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak. Mari kita berdoa bersama agar berbagai tantangan global, termasuk kondisi ekonomi dan situasi dunia, tidak memberikan dampak signifikan bagi daerah kita,” tambahnya.

Kegiatan ini berlangsung dengan penuh khidmat dan menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Kota Gunungsitoli yang lebih maju dan sejahtera.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Ridwan Saleh Zega, SAP, Kapolres Nias, mewakili Dandim 0213/Nias, para Instansi Vertikal BUMN/BUMD, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kementerian Agama, para Staf ahli, Asisten dan Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, Camat dan Lurah Se-Kota Gunungsitoli, Ketua TP-PKK dan Ketua DWP Kota Gunungsitoli, Tokoh Agama, Masyarakat dan Pemuda Se-Kota Gunungsitoli. (Kris Laoli)

Wamenko Polkam Tekankan Ketahanan Nasional Hadapi Perubahan Global di Lemhannas RI

Jakarta, Bintasara.com Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus menegaskan pentingnya penguatan ketahanan nasional sebagai fondasi utama dalam menghadapi dinamika perubahan peradaban global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.

Hal tersebut disampaikan saat mewakili Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam kuliah umum kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) P4N LXIX dan P3N XXVII Tahun Anggaran 2026 di Lemhannas RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Dalam paparannya yang mengangkat tema “Kebijakan dan Strategi Keamanan Nasional Menghadapi Perubahan Peradaban Global”, Wamenko Polkam menekankan bahwa perubahan geopolitik, geoekonomi, dan teknologi global telah menghadirkan spektrum ancaman yang semakin luas, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional.

“Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional sebagai instrumen utama untuk menjamin tegaknya hukum dan ketertiban, menjaga stabilitas kehidupan nasional, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keamanan masyarakat,” tegasnya.

Wamenko Polkam menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis secara geopolitik menuntut pendekatan kebijakan luar negeri yang adaptif dan berimbang. Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, serta mengedepankan prinsip good neighbor policy dalam membangun hubungan internasional.

“Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo, seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini mencerminkan orientasi diplomasi Indonesia yang mengedepankan kerja sama dan stabilitas kawasan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa arah dan tujuan geopolitik Indonesia telah tertuang secara jelas dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi landasan dalam setiap perumusan kebijakan strategis nasional, termasuk dalam bidang politik dan keamanan.

Mengakhiri paparannya, Wamenko Polkam mengajak para peserta Lemhannas sebagai calon pemimpin nasional untuk mengambil peran aktif dalam menjawab berbagai tantangan bangsa ke depan.

“Kami di Kemenko Polkam menantikan kontribusi para abituren untuk bersama-sama menginisiasi solusi dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis bangsa,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wamenko Polkam diterima oleh Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily, serta didampingi Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol. Desman Sujaya Tarigan, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Marsda TNI Eko Dono Indarto, dan jajaran pejabat tinggi Lemhannas RI.

Divhumas Polri Gelar Dialog Publik Bahas Tantangan Hukum di Era Artificial Intelligence

Jakarta, Bintasara.com Divisi Humas Polri menggelar dialog publik bertajuk penguatan internal Polri yang membahas tantangan hukum di era kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) pada Selasa, (7/04 2026), di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi digital.

Karopenmas Divhumas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan dialog publik tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan kementerian, lembaga, akademisi, serta masyarakat sebagai bagian dari penguatan ekosistem menghadapi tantangan era digital.

“Divisi Humas Polri melakukan kegiatan dialog publik yang sifatnya kolaboratif dan terintegrasi dengan kementerian serta lembaga dalam menghadapi khususnya tantangan-tantangan di era digital,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut dibuka oleh Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir dan menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, antara lain perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital Irma Handayani, unsur Bareskrim Polri Kombes Pol Andrian Pramudianto, serta CEO dan Founder E-Magic Group Brilliant Faryandi. Kegiatan juga diikuti mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dalam forum dialog publik.

Menurutnya, tema tantangan hukum di era artificial intelligence sangat relevan dengan perkembangan teknologi yang pesat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan ruang digital.

“Perkembangan kejahatan yang bersifat ekosistem di dalam ruang digital perlu dijaga keamanannya dan tentu juga dilakukan literasi-litrasi serta penegakan hukum apabila mengganggu stabilitas dan keteraturan sosial,” jelasnya.

Melalui kegiatan dialog tersebut, Brigjen Pol. Trunoyudo berharap semangat kolaborasi seluruh elemen bangsa dapat terus diperkuat guna menghadapi tantangan era digital sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatera

Jakarta, Bintasara.com Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) untuk wilayah Aceh dan Sumatera. Dalam rencana tersebut, total kebutuhan anggaran pemulihan wilayah terdampak bencana mencapai Rp100,2 triliun dengan periode pelaksanaan selama tiga tahun, yaitu 2026 hingga 2028.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Pratikno, menyampaikan bahwa rencana induk PRRP yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas saat ini masih dalam tahap finalisasi dan akan ditinjau kembali oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR).

“Produk hukum rencana induk ini nantinya akan diajukan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Saat ini masih dalam proses finalisasi, kemudian akan diajukan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk ditetapkan sebagai dasar penganggaran,” ujar Pratikno di Jakarta, Senin (6/4/2026), usai memimpin rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pratikno menekankan bahwa kecepatan menjadi faktor kunci dalam penanganan bencana hingga tahap pemulihan. Oleh karena itu, selaku Ketua Tim Pengarah Satgas PRR, ia meminta agar Satgas bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait segera menetapkan prioritas program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

“Setelah dilakukan peninjauan ulang antara Satgas, Bappenas, dan K/L terkait, termasuk BNPB, maka alokasi program harus segera ditetapkan. Sekali lagi, kecepatan sangat penting dalam penanganan bencana,” ujarnya.

Finalisasi rencana induk ini menandai babak baru dalam penanganan bencana yang melanda wilayah Aceh dan Sumatra pada November 2025 lalu. Sesuai rencana, pada April 2026 penanganan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, setelah sebelumnya berada pada masa transisi darurat ke pemulihan pada Januari hingga Maret 2026.

Pemulihan wilayah terdampak akan difokuskan pada lima sektor utama, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, serta lintas sektor. Dalam kurun waktu tiga tahun, program pemulihan direncanakan mencakup 12.047 kegiatan dengan total anggaran Rp100,2 triliun. Pendanaan tersebut akan dipenuhi melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada 2026, serta melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan APBN (RAPBN) pada 2027 dan 2028.

*Huntap Jadi Prioritas*

Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, menyatakan bahwa sektor-sektor mendasar seperti hunian tetap (huntap), jalan utama, dan infrastruktur akan menjadi prioritas pada tahun ini agar dapat diselesaikan lebih cepat.
Hal ini sejalan dengan usulan BNPB dalam rencana aksi PRRP 2026–2028, yang mencakup pembangunan hunian tetap melalui skema in-situ maupun relokasi mandiri sebanyak 35.823 unit dengan nilai sekitar Rp2,15 triliun.

Tito juga mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah, seiring telah disetujuinya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp10,6 triliun.

“Kami meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama secara optimal. Pemerintah pusat bergerak, daerah juga harus bergerak agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” ujar Tito.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan bahwa mekanisme penanganan bencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang diterapkan di Aceh dan Sumatra juga berlaku secara nasional, termasuk dalam pemenuhan hak masyarakat terdampak, seperti pemberian hunian tetap.

“Penanganan ini tidak hanya berfokus pada Sumatera. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berlaku di seluruh wilayah Indonesia apabila terjadi bencana. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, kejadian bencana juga meningkat di berbagai daerah,” jelas Suharyanto.

Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa hingga 6 April 2026, realisasi Dana Siap Pakai (DSP) untuk bantuan stimulan rumah rusak di tiga wilayah terdampak telah mencapai Rp537,22 miliar. Rinciannya, Rp313,71 miliar untuk rumah rusak sedang dan Rp223,51 miliar untuk rumah rusak ringan, yang mencakup 25.358 unit rumah di 41 kabupaten/kota.

Selanjutnya, pemerintah merencanakan penyaluran dana stimulan tahap kedua sebesar Rp104,85 miliar yang diajukan oleh Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah, masing-masing sebesar Rp31,92 miliar dan Rp72,93 miliar.

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR ini dipimpin oleh Menko PMK Prof. Pratikno dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.

Forum Pemred SMSI Sumut Bahas KUHP, AI hingga Seminar ‘No Viral No Justice’ dalam Rapat Perdana

Medan, Bintasara.com Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana di Teladan Kupi, Medan, Senin (6/4/2026). Pertemuan ini menjadi langkah awal konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan agenda strategis guna memperkuat peran media siber di daerah.

Rapat yang dimulai pukul 11.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Forum Pemred SMSI Sumut, Lilik Riadi Dalimunthe, dan dihadiri sejumlah anggota dari berbagai perusahaan media siber di Sumatera Utara.

Pada kesempatan tersbut, Lilik menyebutkan rapat perdana ini menjadi pondasi penting bagi forum untuk menjalankan fungsi sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar pemimpin redaksi.

Selain itu, forum juga diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme jurnalistik serta menjaga konsistensi penerapan Kode Etik Jurnalistik di lingkungan media siber.

“Forum ini diharapkan menjadi ruang advokasi dan perlindungan pers, sekaligus mitra strategis bagi para pemangku kepentingan,” ujar Lilik.

Ia menambahkan, selain menyusun program kerja, forum pemred juga berkomitmen memperkuat peran media siber yang profesional, independen, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

“Rapat ini juga bertujuan mendorong kontribusi media dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif bagi masyarakat,” sebut Lilik.

Sementara itu, Dewan Kehormatan Forum Pemred SMSI Sumut, Anton Panggabean, mendorong agar berbagai program strategis yang telah berjalan di tingkat nasional dapat diimplementasikan di daerah.

“Kita berharap program strategis di pusat dapat diterapkan di daerah, khususnya di Sumatera Utara, sehingga keberadaan forum ini benar-benar memberi dampak positif bagi penguatan media siber,” ungkap Anton.

Pada forum tersebut, peserta juga menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman terhadap regulasi hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memiliki keterkaitan erat dengan praktik jurnalistik di lapangan.

Selain itu, rapat turut membahas penyusunan tata tertib organisasi, upaya menjaga citra lembaga, serta mendorong keaktifan anggota dalam setiap kegiatan organisasi. Penguatan iuran rutin anggota juga menjadi perhatian sebagai langkah mewujudkan kemandirian organisasi secara berkelanjutan.

Di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, forum merancang sejumlah agenda, termasuk seminar dan pelatihan jurnalistik. Salah satu wacana yang mengemuka adalah penyelenggaraan seminar bertema “No Viral No Justice”, yang dinilai relevan dengan dinamika perkembangan media digital saat ini.

Forum juga menyoroti pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pola kerja jurnalistik. Dan, pentingnya menjaga kualitas karya jurnalistik agar tetap berimbang, terverifikasi, serta tidak bergantung secara berlebihan pada teknologi.

Untuk mendukung operasional organisasi, forum merencanakan skema pendanaan mandiri melalui berbagai kegiatan produktif yang berpotensi menghasilkan dukungan finansial secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati pelaksanaan rapat rutin setiap awal bulan, rencana audiensi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, serta penguatan kerja sama lintas sektor melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak.

Turut hadir dalam rapat perdana tersebut Dewan Kehormatan Anton Panggabean, Wakil Ketua Sasli Pranoto Simarmata, Wakil Ketua Hafnidah Dalimunthe, Sekretaris David Susanto, serta anggota Fitmen, Sahala Simatupang, Ahmad Rizal, M. Herizal, Adi Wasgo, dan Ngatirin.

Wali Kota Gunungsitoli Melayat dan Sampaikan Belasungkawa yang Mendalam atas Berpulangnya Wakil Ketua DPRD

Gunungsitoli, Bintasara.com Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, memimpin jajaran Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk melayat di rumah duka atas berpulangnya Almarhum Wakil Ketua DPRDi, Enrico Ifolala Lase, S.Kom, yang juga merupakan putra dari Wakil Wali Kota Gunungsitoli, Martinus Lase, S.H.
Wali Kota melayat di rumah duka pada Senin (6/04/2026) di Jalan Diponegoro, Nomor 360, Desa Sifalaete Tabaloho, Kota Gunungsitoli.

Kehadiran Wali Kota beserta rombongan menjadi wujud empati, penghormatan, serta dukungan moril Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam suasana penuh duka, Wali Kota Gunungsitoli menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kepergian almarhum. Ia mengenang almarhum sebagai sosok yang tidak hanya berdedikasi dalam tugas dan pengabdian kepada masyarakat serta daerah, tetapi juga pribadi yang hangat sebagai anak, keluarga, dan sahabat.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Gunungsitoli, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan,” ujar Wali Kota.

Turut hadir saat itu, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan perangkat daerah, para Camat se-Kota Gunungsitoli, Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli, serta jajaran Pemerintah Kota Gunungsitoli lainnya.

Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Gunungsitoli berharap agar almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta seluruh pengabdian dan jasa-jasanya semasa hidup dapat menjadi kenangan indah dan teladan bagi semua pihak. (Kris Laoli)

Rekrutmen Akpol 2026 Hanya Jalur Reguler, Polda Metro Jaya Pastikan Seleksi Transparan dan Humanis

Jakarta, Bintasara.com Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas proses penerimaan calon Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026.

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan pengarahan yang dipimpin As SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar melalui Zoom Meeting, Senin (6/4/2026) pukul 11.00 WIB.

Dalam arahannya, As SDM Kapolri menekankan bahwa rekrutmen Akpol bukan sekadar proses seleksi, tetapi bagian dari upaya strategis membangun Polri yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Seluruh panitia diminta menjalankan prinsip BETAH yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis, serta memastikan tidak ada ruang bagi praktik percaloan maupun joki.

Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Pol. Muh. Dwita Kumu Wardana menegaskan kesiapan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengawal seluruh tahapan seleksi secara objektif dan profesional. “Kami pastikan proses rekrutmen Akpol 2026 dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Tidak dipungut biaya dan tidak ada ruang bagi calo maupun joki,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa tahun ini penerimaan Akpol hanya dibuka melalui satu jalur, yakni jalur reguler. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang mengaku bisa membantu meluluskan peserta seleksi dengan imbalan tertentu.

“Kelulusan sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan peserta dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi. Kami mengimbau masyarakat agar tidak lagi percaya kepada pihak-pihak yang mengaku dapat meluluskan peserta, karena seluruh proses dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Karo SDM.

Adapun rangkaian seleksi jalur Akpol Tahun Anggaran 2026 telah dimulai sejak 9–30 Maret 2026 dengan tahapan pendaftaran online dan verifikasi, dilanjutkan 31 Maret pakta integritas serta 31 Maret–4 April rikmin awal. Tahapan berikutnya meliputi rikkes tahap I pada 7–11 April, CAT Psikologi pada 23–25 April, kemudian CAT Akademik, Uji Komputer, CAT Pengisian Inventory PMK, dan CAT AMI pada 6–7 Mei serta 9–11 Mei.

Selanjutnya, peserta akan mengikuti Uji EKG pada 17–19 Mei, UKJ dan Antropometri pada 21–24 Mei, lalu sidang menuju rikkes tahap II pada 4 Juni. Setelah itu, tahapan berlanjut dengan rikkes tahap II pada 5–6 Juni, PMK dan PSI tahap II pada 13–15 Juni, rikmin akhir pada 16–17 Juni, hingga sidang akhir tingkat Panda pada 26 Juni 2026.

Untuk jalur Akpol, seleksi masih berlanjut pada tahapan tingkat Panpus mulai 3 hingga 27 Juli 2026, menjadikannya jalur dengan rangkaian seleksi paling panjang dan paling lengkap.

Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Kekerasan Seksual oleh Pengemudi Online

Jakarta, Bintasara.comDirektorat PPA/PPO Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan tindak pidana percabulan dan/atau kekerasan seksual yang dilakukan seorang pengemudi transportasi online terhadap penumpangnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman kejadian beredar di media sosial. Menindaklanjuti hal tersebut, jajaran Direktorat PPA/PPO bergerak cepat melakukan penyelidikan, mengamankan pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti terkait perkara. Dalam penyampaian kasus ini turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dr. Dwi Oktavia serta Komisioner Komnas Perempuan Kombes Pol. (Purn.) Sundari Waris.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan, penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, prosedural, dan akuntabel, dengan menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. “Kami juga mengimbau kepada rekan-rekan media agar bersama-sama menjaga ruang privasi korban. Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, terdapat ranah pribadi yang harus kita jaga agar tidak menimbulkan trauma lanjutan, baik terhadap korban maupun keluarganya,” ujar Kabid Humas, Senin (06/04/2026).

Direktur PPA/PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo menjelaskan, peristiwa terjadi pada Sabtu, 14 Maret 2026 sekitar pukul 16.30 WIB di kawasan Apartemen Istana Harmoni, Jakarta Pusat. Korban berinisial SKD (20), perempuan asal Jawa Tengah, diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku berinisial WAH (39), warga Jakarta Pusat, saat menggunakan jasa transportasi online.

Menurut Kombes Rita, saat perjalanan berlangsung, pelaku diduga melontarkan percakapan tidak pantas, memegang dan meremas paha korban, lalu melompat ke kursi belakang dan berupaya menindih korban secara paksa disertai kekerasan. Korban sempat melakukan perlawanan dan merekam kejadian tersebut. “Peristiwa ini menunjukkan adanya eskalasi dari pelecehan verbal menjadi kekerasan fisik. Dalam proses penanganan ini, kami tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh,” kata Kombes Rita.

Dalam penyidikan, polisi mengamankan barang bukti berupa telepon genggam, satu unit mobil Honda Brio warna silver, dokumen kendaraan, pakaian korban dan pelaku, alat kontrasepsi, obat kuat, serta barang lain yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

Hasil pemeriksaan Bidokkes Polda Metro Jaya menunjukkan tersangka positif menggunakan narkoba. Atas perbuatannya, pelaku dipersangkakan dengan Pasal 414 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar waspada saat menggunakan transportasi umum dan segera melapor melalui layanan 110 apabila mengalami atau mengetahui tindak kejahatan.

Inflasi Turun ke 3,48 Persen, Mendagri Ingatkan Daerah Tetap Waspada

Jakarta, Bintasara.com Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional turun menjadi 3,48 persen dan masih berada dalam rentang target pemerintah. Meski demikian, pemerintah daerah (Pemda) diminta tidak berpuas diri serta tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/4/2026).

“Kita bersyukur karena inflasi kita terjaga, cukup baik turun ke angka, masuk dalam angka target di bawah 3,5 persen, 3,48 persen, tapi jangan kita berpuas diri,” ujarnya.

Meski capaian tersebut dinilai membaik, kondisi inflasi ini masih belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya Pemda tidak hanya mengacu pada inflasi tahunan (year on year), tetapi juga mencermati inflasi bulanan (month to month) yang dinilai lebih mencerminkan tren terkini.

“Yang lebih utama sekali sebetulnya adalah month to month, waktu dari bulan ke bulan Februari ke Maret itu yang lebih menggambarkan tren dibanding dari membandingkan di tahun lalu,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti sejumlah daerah yang masih mengalami tekanan inflasi bulanan dan meminta kepala daerah segera mengambil langkah konkret.

“Kepala daerah [agar menggelar] rapat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ini month to month-nya Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, NTB, Kaltim, Papua, Sulsel, Jawa Tengah, Kaltara, Bali itu pada posisi yang enggak boleh diam, harus segera bergerak,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sumber tekanan inflasi umumnya berasal dari tiga faktor utama, yakni keterbatasan pasokan, lonjakan permintaan, atau hambatan distribusi. Karena itu, Pemda diminta responsif dalam mengidentifikasi akar masalah dan mengambil langkah cepat, termasuk berkoordinasi dengan distributor maupun melakukan pengawasan terhadap potensi penimbunan.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti komoditas pangan strategis, seperti daging ayam ras dan telur ayam ras, yang masih mengalami kenaikan harga di banyak daerah meskipun mulai menunjukkan tren penurunan.

“Daging ayam ras sudah [terjadi] penurunan tapi masih cukup tinggi [di] 148 daerah, telur ayam ras juga menurun dari 256 daerah tapi masih di 145 daerah terjadi kenaikan,” tandasnya.

Kapolda Pimpin Sertijab 3 Pejabat Utama PMJ

Jakarta, Bintasara.com Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri memimpin serah terima jabatan (sertijab) tiga pejabat utama, yakni Karorena, Dirreskrimsus, dan Dirressiber di Lobby Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Senin (6/4/2026) pukul 11.00 WIB.

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya memperkuat kinerja institusi di tengah tantangan yang semakin kompleks.

“Pengabdian itu tidak pernah berhenti, hanya berpindah tempat. Apa yang telah dilakukan menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi,” ujarnya.

Ia mengapresiasi kinerja pejabat lama yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan fondasi kuat bagi Polda Metro Jaya. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan kinerja organisasi.

Kepada pejabat baru, Kapolda memberikan pesan tegas agar segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik. Ia mengingatkan bahwa setiap personel yang pernah bertugas di Polda Metro Jaya akan selalu menjadi perhatian dalam perjalanan kariernya.

“Setiap yang keluar dari Polda Metro Jaya pasti akan dilihat kualitasnya. Maka tunjukkan kinerja terbaik,” tegasnya.

Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga integritas, soliditas, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas. Ia meminta seluruh jajaran terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Dalam sertijab tersebut, jabatan Karorena Polda Metro Jaya diserahterimakan dari Brigjen Pol. I Bagus Rai Elryanto kepada Kombes Pol. Teguh Tri Sasongko. Kemudian jabatan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya diserahterimakan dari Brigjen Pol. Edy Suranta Sitepu kepada Kombes Pol. Dr. Victor Dean Mackbon.

Selanjutnya, jabatan Dirressiber Polda Metro Jaya diserahterimakan dari Brigjen Pol. Roberto G.M. Pasaribu kepada Kombes Pol. R. Bagoes Wibisono. Pergantian pejabat ini diharapkan dapat memperkuat kinerja satuan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Mendagri Tito: Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana Membaik

Jakarta, Bintasara.com Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan inflasi bulanan (month to month) pada 3 provinsi terdampak bencana menunjukkan perbaikan. Hal ini menjadi indikator bahwa upaya perbaikan  sarana dan  prasarana infrastruktur sosial dan ekonomi berkontribusi positif dalam penyediaan dan pengendalian harga bahan pokok masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/4/2026).

Mendagri menegaskan bahwa dalam pengendalian inflasi, indikator bulanan lebih mencerminkan kondisi riil dibandingkan inflasi tahunan (year on year) yang lazim digunakan sebagai acuan makro.

“Data inflasi year on year oke untuk jadi pegangan nasional dan dunia internasional. Tapi kalau untuk mengendalikan inflasi, lebih tepat kita menggunakan yang month to month,” ujarnya.

Secara nasional, inflasi tercatat menurun dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen. Sementara itu, secara bulanan, inflasi juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen. Perkembangan ini dipengaruhi antara lain oleh normalisasi tarif listrik serta peningkatan mobilitas pada periode libur panjang dan Hari Raya yang berdampak pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi.

Pada 3 daerah terdampak bencana, Sumatera Barat dan Aceh masing-masing mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen, sedangkan Sumatera Utara mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.

Khusus di Aceh, sebelumnya sempat terjadi inflasi tahunan yang cukup tinggi akibat gangguan distribusi, seperti terputusnya akses jalan dan pasokan barang. Namun, pada indikator bulanan, kondisi tersebut mulai membaik seiring pulihnya distribusi.

“Artinya apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, mengendalikan harga barang dan jasa, itu sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk,” tandasnya.

Perbaikan tersebut menjadi sinyal bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah terdampak mulai stabil. Mendagri menekankan pentingnya menjaga momentum ini melalui pemantauan komponen inflasi serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah, serta pihak terkait lainnya.

751 Atlet Bertanding, Bripda Petra Polri Raih Emas: Dari Perawatan K9 Alma hingga Juara Nasional KASAL Cup V 2026

Jakarta, Bintasara.com Di tengah ketatnya persaingan 751 atlet dari 82 kontingen TNI, Polri, dan umum dalam ajang KASAL Cup V 2026, seorang anggota Polri berhasil mencuri perhatian dengan meraih medali emas. Ia adalah Bripda Petra Julio Alexandro Sihombing, personel Subdit Cakal Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri.

Kejuaraan Nasional karate bergengsi tersebut dibuka langsung oleh Laksamana Madya TNI Edwin, S.H., M.Han. Kegiatan tersebut dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 POMAL, dan dilaksanakan pada 4–5 April 2026 di GOR Ciracas, Jakarta Timur.

Di balik keberhasilan meraih medali emas kelas Kumite Perorangan TNI/Polri -60 Kg Putra, terdapat keseharian yang penuh disiplin dan tanggung jawab. Bripda Petra bukan hanya seorang atlet, tetapi juga handler K9 “Alma”, satwa Polri yang memiliki kemampuan deteksi bahan peledak (handak).

Setiap hari, Bripda Petra memulai tugas dengan memastikan kondisi kesehatan Alma, memberikan pakan, menjaga kebersihan kandang, serta melaksanakan latihan rutin untuk mempertajam kemampuan deteksi. Dalam pelaksanaan tugas operasional, ia memastikan Alma selalu dalam kondisi siap digunakan untuk mendukung pengamanan maupun penanganan situasi berisiko tinggi.

Ikatan antara handler dan satwa menjadi fondasi utama keberhasilan. Ketelitian, kesabaran, serta konsistensi latihan menjadikan Alma sebagai K9 yang andal, sekaligus mencerminkan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan presisi.

Selain Bripda Petra, prestasi juga diraih oleh rekan satuannya, Bripda Salma Aulia, yang berhasil meraih medali perunggu pada kelas Kumite Perorangan TNI/Polri -68 Kg Putri.

Keberhasilan ini menegaskan bahwa personel Polri mampu menjaga keseimbangan antara pelaksanaan tugas operasional dan pengembangan kapasitas diri. Disiplin yang dibangun dalam keseharian menjadi modal utama dalam meraih prestasi di berbagai bidang.

Kakorsabhara Baharkam Polri, Irjen Pol Drs. Mulya Hasudungan Ritonga, M.Si. menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. “Polri melalui fungsi Korsabhara akan terus berkomitmen dalam membangun sumber daya manusia unggul serta kesiapsiagaan operasional, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Kakorsabhara dalam keterangannya.

“Yang satu mahir deteksi bom, yang satu jago karate,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan sosok personel Polri yang tidak hanya unggul dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga berprestasi sebagai individu.

Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan di lingkungan Korsabhara Baharkam Polri berjalan selaras antara peningkatan kemampuan operasional dan pengembangan potensi personel. Polri akan terus mendorong lahirnya anggota yang tangguh, berprestasi, serta siap memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

PWRI Bogor Raya Dukung Penuh Intruksi Bupati Rudi Susmanto Perang Berantas Narkoba

Bogor, Bintasara.com Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Bogor Raya menyatakan sikap tegas dan mendukung penuh terhadap arahan intruksi Bupati Bogor, Rudi Susmanto, dalam upaya pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Bogor.

Organisasi PWRI Bogor Raya  berkomitmen tanpa kompromi untuk bersama-sama memutus mata rantai peredaran obat-obatan golongan G, seperti tramadol, eximer, tri-x, dan sejenisnya yang semakin meresahkan masyarakat dan mengancam dan merusak masa depan generasi muda khususnya wilayah Kabupaten Bogor.

“Kami siap mendukung langkah pemerintah daerah dengan peran media sebagai pengawas sosial, penguat edukasi publik, dan mitra strategis dalam menyebarkan informasi yang benar,” tegas Rohmat Ketua DPC PWRI Bogor Raya. pada Sabtu (4/4/2026).

Rohmat menilai langkah Bupati Rudi Susmanto merupakan bukti nyata kepedulian terhadap ketahanan sosial dan kesehatan untuk masyrakat Kabupaten Bogor.

“Langkah ini tidak hanya menekan peredaran, tetapi juga memberikan ruang rehabilitasi bagi korban. Ini langkah yang sangat tepat dan manusiawi,” tambahnya.

PWRI Bogor Raya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama untuk bersatu padu dalam gerakan berantas narkoba.

 *Komitmen Kuat PWRI Bogor Raya*

Sebagai organisasi profesi, PWRI Bogor Raya siap turun tangan langsung dengan aksi nyata:

– Mengawal ketat kebijakan pemerintah daerah dalam pemberantasan narkoba.

– Membuka ruang seluas-luasnya untuk publikasi dan kampanye anti-narkoba.

– Mendorong jurnalisme investigatif untuk membongkar jaringan peredaran hingga ke akar-akarnya.

– Menjadi mitra strategis dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan bersih dari narkoba.

Pemberantasan narkoba bukan sekadar tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab moral bersama. Dengan menyatukan visi dan misi bersama Bupati Bogor Rudi Susmanto, PWRI Bogor Raya bertekad mewujudkan Kabupaten Bogor yang aman, sehat, demi generasi muda penerus bangsa. (A. Ndr)

Patroli Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Pemuda Saat Pesta Miras

Jakarta, Bintasara.com Patroli gabungan Brimob Batalyon B Pelopor bersama Perintis Polres Metro Jakarta Timur kembali menemukan pelanggaran saat menyisir wilayah Jakarta Timur, Sabtu (5/4/2026) malam hingga dini hari. Empat remaja kedapatan melaju dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan helm di Jalan Otto Iskandar Dinata.

Saat dihentikan, mereka tidak dapat menunjukkan surat kendaraan dan langsung diamankan petugas untuk pendataan lebih lanjut. Petugas mengamankan dua remaja beserta dua unit sepeda motor, masing-masing Yamaha Fino warna merah dan Honda Beat warna abu-abu lanjut diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan penilangan.

Tak lama berselang, tim patroli juga mendapati adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tiga sepeda motor di kawasan Condet. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan memastikan korban mendapat penanganan dengan cepat. Insiden tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, sementara korban dibawa ke rumah sakit.

Selain itu, di kawasan Batu Ampar, petugas juga membubarkan sekelompok pemuda yang tengah mengonsumsi minuman keras. Beberapa di antaranya diketahui pernah terlibat tawuran. Polisi kemudian berkoordinasi dengan pihak RT/RW setempat agar dilakukan pembinaan dan pengawasan lanjutan.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto, menyampaikan patroli malam terus digencarkan sebagai upaya menekan gangguan kamtibmas yang masih sering terjadi. Menurutnya, pola pelanggaran yang melibatkan remaja, termasuk berkendara tidak tertib hingga konsumsi minuman keras, kerap berulang ditemukan di lapangan.

“Patroli ini bukan hanya soal penindakan, tapi juga pencegahan. Fakta di lapangan menunjukkan aktivitas seperti ini masih terus berulang, sehingga kehadiran personel menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat,” ujar Kombes Pol. Henik Maryanto.

Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap potensi gangguan keamanan melalui layanan Call Center Polri di nomor 110 agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Peran aktif masyarakat dinilai penting untuk mencegah pelanggaran serupa terus terulang dan menjaga situasi Jakarta Timur tetap aman dan kondusif.

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air Tanggal 5 April 2026

Jakarta, Bintasara.com Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana pada periode Sabtu hingga Minggu, 4–5 April 2026. Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi BNPB mencatat peristiwa banjir terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, pengkinian situasi banjir di Kabupaten Demak, serta pengkinian situasi pascagempa di Sulawesi Utara.

Hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia pada Jumat (3/4/2026) malam menyebabkan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum di tujuh desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasi terdampak antara lain Desa Gayamprit, Nglinggi, Keputran, Somokaton, Jetis, Demangan, dan Karangtalun.

Sebanyak enam kepala keluarga (KK) terdampak. Satu fasilitas ibadah dan lima unit tempat usaha dilaporkan rusak ringan, enam unit rumah dan tiga tempat usaha rusak sedang, serta dua unit tempat usaha dan satu gazebo rusak berat. Angin kencang ini juga merobohkan sebuah rumpun bambu dan satu papan reklame.

Pada Sabtu (4/4/2026), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten melaporkan situasi telah kondusif.

Peristiwa bencana lainnya yang terjadi pada Jumat (3/4/2026) adalah banjir di Kabupaten Wonosobo. Banjir tersebut terjadi akibat luapan Sungai Semangung serta buruknya sistem drainase saat hujan berintensitas tinggi.

Titik banjir berdasarkan pantauan tim BPBD Kabupaten Wonosobo berada di Desa Jogoyitnan, Kelurahan Pagerkukuh, dan Kelurahan Jaraksari di Kecamatan Wonosobo, Desa Sigedang di Kecamatan Kejajar, Desa Blederan di Kecamatan Mojotengah serta Desa Sendangsari di Kecamatan Garung.

Akibat banjir, 27 KK terdampak. Sebanyak 25 unit rumah terdampak dan dua unit rumah rusak ringan. Banjir juga menyebabkan akses jalan raya Kabupaten Wonosobo menuju Dieng terdampak.

Hingga Sabtu (4/4/2026), BPBD Kabupaten Wonosobo masih melakukan penanganan di lapangan dengan pembersihan drainase dan material lumpur yang mengendap. Pengguna jalan diimbau berhati-hati saat melintas karena kondisi jalan licin.

Laporan selanjutnya diterima dari Kabupaten Bogor. Peristiwa tanah longsor menimpa rumah warga dan jalan di Desa Leuwibatu pada Sabtu (4/4/2026) sekitar pukul 02.30 WIB. Titik longsor terdata berada di Desa Cilebeut Timur di Kecamatan Sukaraja, Desa Leuwibatu di Kecamatan Rumpin, Desa Ciherang di Kecamatan Dramaga, Desa Cimanggis di Kecamatan Bojonggede, serta Desa Parigi Mekar di Kecamatan Ciseeng.

Jumlah warga terdampak akibat longsor ini sebanyak 18 jiwa dan delapan jiwa lainnya terancam. Kerugian material berdasarkan kaji cepat tim BPBD Kabupaten Bogor meliputi tiga unit rumah terancam, satu unit rumah rusak berat, satu unit rumah rusak ringan, serta satu akses jalan terdampak.

Kondisi mutakhir pada Sabtu (4/4/2026) pukul 22.40 WIB dilaporkan material longsoran di badan jalan telah dibersihkan sehingga akses jalan sudah dapat dilalui.

*Pengkinian Situasi Bencana*

Selain laporan kejadian baru, BNPB turut merangkum pengkinian situasi bencana di beberapa daerah.

Dari Kabupaten Demak dilaporkan satu orang yang sebelumnya hilang dalam peristiwa banjir pada Jumat (3/4/2026) telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban merupakan seorang anak perempuan berusia delapan tahun, warga Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur.

Berdasarkan laporan perkembangan situasi di lapangan oleh BPBD Kabupaten Demak pada Minggu (5/4/2026) pukul 12.00 WIB, kondisi genangan di lima kecamatan terdampak berangsur surut. Ketinggian air di pemukiman saat ini rata-rata 5-10 sentimeter.

Jumlah pengungsi per Sabtu (4/4/2026) pukul 12.00 WIB tercatat sebanyak 12 jiwa. Warga telah kembali ke rumah masing-masing setelah genangan surut. Pengungsi yang masih bertahan terdapat di Madrasah Diniyah Sindon.

Penanganan darurat di wilayah terdampak terus dilakukan. Pada Sabtu (4/4/2026), penanganan tanggul jebol di Dusun Soloware, Desa Trimulyo dilakukan menggunakan 300 jumbo bag, 400 sesek, serta pancang bambu 50 batang dan glugu 50 batang. Penanganan darurat ini ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 10 hari.

Secara paralel, penanganan tanggul jebol di Dusun Solondoko, Desa Trimulyo dan Desa Sidoharjo dilaksanakan menggunakan 600 jumbo bag, 600 sesek, serta pancang bambu 90 batang dan glugu 90 batang, dengan target penyelesaian sekitar 14 hari.

Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, pengkinian informasi pascagempa magnitudo 7,6 pada Kamis (2/4/2026) menunjukkan bahwa pada Sabtu (4/4/2026), para pengungsi terdampak gempa di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa telah kembali ke rumah masing-masing setelah situasi dinyatakan aman.

Sementara itu, situasi pascagempa di wilayah Maluku Utara menunjukkan sebagian masyarakat telah kembali ke rumah masing-masing, namun sebagian lainnya masih bertahan di pengungsian karena trauma. Akses komunikasi di beberapa wilayah juga dilaporkan mengalami kendala.

Tim BNPB telah tiba di lokasi terdampak dan memastikan kebutuhan dasar pengungsi serta warga terdampak terpenuhi. Sesuai arahan Presiden RI, bantuan yang disiapkan mencakup logistik permakanan dan nonpermakanan, peralatan kebencanaan, pengerahan personel tambahan, serta dukungan anggaran darurat guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Saat ini, tim gabungan masih melakukan pendataan di lapangan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan yang layak. BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang namun waspada terhadap potensi gempa susulan serta mengikuti instruksi resmi dari pemerintah daerah dan otoritas terkait.

*Pengkinian Situasi Vulkanologi*

Seiring dengan peristiwa bencana hidrometeorologi dan geologi di beberapa wilayah Indonesia, dinamika vulkanologi atau kegunungapian juga perlu menjadi perhatian masyarakat.

Pada Jumat (3/4/2026), Gunung Dukono yang berada di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara terpantau mengalami peningkatan aktivitas dengan kejadian erupsi. Gunung berstatus Level II (Waspada) ini mengalami erupsi dengan kolom erupsi berwarna kelabu berintensitas tebal dan ketinggian antara 1.500 hingga 4.000 meter di atas puncak. Arah sebaran abu condong ke barat laut, sehingga perlu diwaspadai wilayah permukiman dan Kota Tobelo yang berisiko terdampak hujan abu vulkanik.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, merekomendasikan masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak melakukan aktivitas dalam radius 4 kilometer dari Kawah Malupang Warirang sebagai pusat aktivitas gunung.

BNPB mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi bahaya akibat sebaran abu vulkanik dan lontaran batu pijar. Selain itu, perlu diwaspadai potensi bahaya sekunder berupa aliran lahar, terutama saat musim hujan. Aliran lahar dapat melintasi Sungai Mamuya di sektor utara serta Sungai Mede dan Tauni di sektor timur laut yang berhulu di puncak Gunung Dukono.

Selain dinamika aktivitas Gunung Dukono, BNPB mengingatkan masyarakat di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Purbalingga, untuk menaati rekomendasi PVMBG terkait peningkatan aktivitas Gunung Slamet.

Berdasarkan pantauan Pos Pengamatan Gunung Api Slamet pada periode 16 Maret hingga 3 April 2026, tercatat 866 kali gempa hembusan, 620 kali gempa low frequency, 1 kali gempa vulkanik dalam, 11 kali gempa tektonik jauh, serta tremor menerus dengan amplitudo 1 mm (dominan 0,5 mm).

Menurut PVMBG, hasil analisis data pemantauan menunjukkan adanya peningkatan tekanan di bawah tubuh Gunung Api Slamet yang memicu munculnya gempa dangkal dan meningkatkan kemungkinan terjadinya erupsi.

Hingga 3 April 2026, tingkat aktivitas Gunung Api Slamet masih berada pada Level II (Waspada), dengan rekomendasi masyarakat dan pengunjung/wisatawan tidak berada atau beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah puncak.

Potensi ancaman saat ini berupa erupsi freatik yang menghasilkan abu dan hujan lumpur atau erupsi magmatik yang menghasilkan lontaran material pijar di sekitar puncak dalam radius 2 km, serta hembusan gas vulkanik berkonsentrasi tinggi di sekitar kawah.

BNPB menekankan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem selama masa peralihan, seperti angin kencang, hujan ekstrem, puting beliung, banjir, dan gelombang tinggi, serta kemungkinan bencana geologi seperti gempa bumi dan aktivitas vulkanik yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diharapkan menyiapkan tas siaga bencana sebagai langkah kesiapsiagaan serta memantau informasi terbaru dari sumber resmi seperti BNPB, BPBD, BMKG, dan Badan Geologi.

Wali Kota dan Sekda Gusit Hadiri Penjemputan dan Penghormatan Terakhir Wakil Ketua DPRD

Gunungsitoli, Bintasara.com Wali Kota Gunungsitoli (Gusit), Sowa’a Laoli, S.E., M.Si, bersama Sekretaris Daerah menghadiri prosesi penjemputan jenazah almarhum Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Enrico Ifolala Lase, S.Kom, yang dilaksanakan di Pelabuhan Angin Kota Gunungsitoli, Minggu, (5/04/2026).

Kehadiran Wali Kota beserta jajaran Pemerintah Kota Gunungsitoli, keluarga, dan masyarakat merupakan bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli.

Setelah prosesi penjemputan di pelabuhan, jenazah almarhum selanjutnya dibawa menuju Kantor DPRD Kota Gunungsitoli untuk disemayamkan dan dilaksanakan upacara penghormatan secara kedinasan. Upacara berlangsung dengan khidmat, diselimuti suasana duka yang mendalam dari seluruh pelayat yang hadir.

Usai pelaksanaan upacara di Kantor DPRD, jenazah almarhum kemudian diberangkatkan menuju rumah duka untuk disemayamkan bersama keluarga sebelum dimakamkan.

Pemko Gusit menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya almarhum. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. (Kris Laoli)

TKA SMP 2026 di Kabupaten Bekasi Digelar 6–16 April, Diikuti 40.468 Siswa

BINTASARA.com, Kabupaten Bekasi – Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memastikan kesiapan pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) SMP 2026 berbasis komputer yang akan digelar pada 6 hingga 16 April 2026. Sebanyak 40.468 siswa dari SMP negeri dan swasta tercatat sebagai peserta.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan TKA telah dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun koordinasi lintas instansi.

“Jumlah peserta TKA 40.468 siswa,” kata Imam, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Diskominfosantik dan PLN untuk memastikan kelancaran jaringan internet serta pasokan listrik selama ujian berlangsung. Selain itu, simulasi juga telah dilakukan guna mengantisipasi potensi kendala teknis.

“Secara keseluruhan sudah siap, mulai dari infrastruktur komputer hingga dukungan jaringan dan kelistrikan,” ujarnya.

Di tingkat sekolah, kesiapan juga hampir maksimal. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMPN 5 Tambun Selatan, Setiyati, menyebut persiapan di sekolahnya telah mencapai 99 persen.

Menurut dia, sebanyak 129 siswa akan mengikuti TKA yang dilaksanakan secara bertahap dalam dua gelombang dan beberapa sesi selama empat hari.

TKA ini akan menghasilkan Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Selain itu, TKA juga menjadi instrumen pemetaan mutu pendidikan dengan penilaian yang mencakup aspek literasi, numerasi, dan karakter siswa.

Em

Ucapkan Selamat Paskah, Menag Ajak Umat Doakan Kedamaian Bangsa

Jakarta, Bintasara.com Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Paskah 2026 kepada umat Kristiani di Indonesia. Dalam pesannya, Menag mengajak umat untuk mendoakan kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan bagi bangsa Indonesia.

“Saya, Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah Tahun 2026,” ujar Menag di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

Menurut Menag, Paskah tidak hanya menjadi momentum perayaan keagamaan, tetapi juga penguatan nilai-nilai spiritual yang dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menekankan pentingnya menjadikan semangat Paskah sebagai landasan untuk mempererat persaudaraan dan menjaga harmoni sosial.

“Saya menghimbau agar dalam sukacita Hari Raya Paskah ini, masyarakat Kristiani juga mendoakan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia agar hidup dalam suasana damai, tenteram, sejuk, dan penuh harmoni,” ungkap Menag.

Menag berharap perayaan Paskah membawa keberkahan bagi seluruh umat dan bangsa. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus merawat kebersamaan dalam keberagaman demi Indonesia yang rukun dan damai.

Umat Kristiani telah menjalani masa Prapaskah selama 40 hari, yang dilanjutkan dengan peringatan Minggu Palma serta Trihari Suci, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Vigili, hingga tiba Perayaan Paskah.

Menag berharap seluruh rangkaian ibadah tersebut semakin meneguhkan umat Kristiani dalam sukacita iman, pengharapan, dan kasih Tuhan.

“Sekali lagi, selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati kita semua,” tandasnya.

Banjir Melanda Demak, 583 Jiwa Mengungsi dan Seorang Warga Dilaporkan Hilang

Jakarta, Bintasara.com Bencana banjir melanda Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (3/4/2026), pukul 08.00 WIB. Atas musibah ini, sebanyak 583 jiwa mengungsi di sejumlah titik pengungsian dan satu warga dilaporkan hilang.

Secara kronologi, peristiwa ini dipicu oleh hujan berintensitas tinggi di wilayah hulu yang menyebabkan peningkatan debit air hingga mengakibatkan tanggul di Dukuh Solowere dan Dukuh Selodoko jebol, sehingga air meluap dan merendam permukiman warga.

Pada siaran pers BNPB, Jumat (03/04/2026) menyebut, hasil kaji cepat tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak, wilayah yang terdampak mencakup empat kecamatan dengan total delapan desa terdampak. Adapun rinciannya; di Kecamatan Guntur meliputi Desa Trimulyo, Desa Sidoharjo, Desa Turirejo, dan Desa Sumberejo. Di Kecamatan Karangtengah mencakup Desa Ploso. Sementara itu, di Kecamatan Wonosalam terdapat Desa Lempuyang. Adapun di Kecamatan Kebonagung meliputi Desa Solowire dan Desa Sarimulyo.

Berdasarkan data sementara, sebanyak 1.070 kepala keluarga atau 4.280 jiwa terdampak dan sebanyak 583 warga mengungsi di sejumlah titik yang meliputi Masjid Babu Rohim dan Mushola di Dukuh Solondoko, Masjid Rodhotul Janah dan Mushola di Dukuh Solowere, Balai Desa Telogorejo, Koperasi Merah Putih Desa Bumiharjo, serta Kantor Kecamatan Guntur. Di antara para pengungsi, terdapat beberapa warga yang membutuhkan penanganan kesehatan.

Selain berdampak pada pengungsian warga, banjir juga berdampak pada 1.230 unit rumah, dengan empat unit rumah mengalami rusak berat. Fasilitas pendidikan sebanyak 10 unit dan fasilitas ibadah sebanyak 15 unit turut terdampak. Sementara itu, sekitar 194 hektare lahan sawah ikut terendam.

BPBD Kabupaten Demak bersama unsur terkait telah melakukan berbagai upaya penanganan darurat, antara lain kaji cepat di lokasi terdampak, evakuasi warga, koordinasi lintas sektor, penyiapan lokasi pengungsian, serta pemberian layanan kesehatan bagi para pengungsi. Selain itu, dilakukan pula distribusi karung untuk penguatan tanggul sementara, pencarian terhadap warga yang dilaporkan hilang, serta pendirian posko lapangan di Koperasi Merah Putih Desa Bumiharjo. Pemerintah daerah juga tengah memproses penetapan status tanggap darurat.

Hingga laporan ini disusun, kondisi air masih terpantau tinggi dan proses evakuasi warga masih berlangsung, khususnya di wilayah Desa Trimulyo. Layanan kebutuhan dasar bagi pengungsi, seperti permakanan dan layanan kesehatan, terus diberikan di lokasi pengungsian.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat kondisi tanggul dan debit air yang masih tinggi. Kebutuhan mendesak saat ini meliputi logistik, air bersih, obat-obatan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, serta peralatan kebersihan. Selain itu, penguatan tanggul di beberapa titik aliran Sungai Tuntang menjadi prioritas untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Kepala BNPB Hadir di Manado Pastikan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M 7,6 Berjalan Terpadu

Manado, Bintasara.com Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M, hadir di lokasi terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,6 di Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (3/4/2026). Kehadirannya difokuskan melihat kerusakan bangunan di kawasan Gedung KONI (Hall B) serta permukiman warga guna memastikan langkah-langkah penanganan darurat telah berjalan dengan optimal.

Saat berada di gedung KONI, Kepala BNPB juga berdialog langsung dengan warga sekitar yang terdampak. Dari mereka, Kepala BNPB mendengarkan kesaksian terkait detik-detik kejadian gempa bumi yang memicu kepanikan warga hingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia tertimpa reruntuhan bangunan.

Pada kesempatan tersebut, Letjen TNI Suharyanto kemudian menyerahkan dukungan logistik berupa kebutuhan dasar kepada warga sekitar yang terdampak dan mereka yang mengalami luka-luka akibat reruntuhan.

Setelah menyelesaikan peninjauan di Kota Manado, Kepala BNPB beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju rumah duka korban meninggal dunia di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa.

Kedatangan Kepala BNPB ini bertujuan untuk mendoakan mendiang serta memberikan dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain memberikan penguatan, Kepala BNPB juga menyerahkan santunan duka cita kepada keluarga korban sebagai bentuk kepedulian pemerintah.

Di sela rangkaian kegiatan, Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah hadir sejak Kamis malam untuk mendampingi pemerintah daerah, sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto. I

Ia mengapresiasi keterpaduan unsur TNI-Polri dan jajaran pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam merespons bencana tersebut.

“Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami langsung memastikan kondisi di lapangan. Tadi malam begitu sampai, kami melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur TNI-Polri dan Kalak BPBD Provinsi Sulawesi Utara. Penanganan awal sudah dilakukan dengan sangat baik dan terpadu,” ujar Suharyanto di sela-sela peninjauan.

Hingga Jumat (3/42026), BNPB mencatat satu korban jiwa meninggal dunia dan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), telah terjadi 401 kali gempa susulan (aftershock) pascagempa utama M 7,6. Meski jumlahnya banyak, tren kekuatan gempa susulan dilaporkan terus menurun.

“Bapak Kepala BMKG menginformasikan ada 401 kali gempa susulan, namun tidak ada yang kekuatannya melebihi gempa awal. Trennya menurun. Kita akan pantau terus hingga satu minggu ke depan sampai ada rilis resmi dari BMKG mengenai aktivitas energi gempa ini,” tambahnya.

*Status Kedaruratan dan Bantuan Pemerintah*

Menanggapi dampak yang tersebar di beberapa wilayah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara direncanakan akan segera menetapkan status tanggap darurat, menyusul dua kabupaten di bawahnya yang telah lebih dulu menetapkan status serupa. Kehadiran BNPB dan kementerian/lembaga terkait lainnya bertujuan untuk memperkuat pendampingan manajerial, logistik, maupun pendanaan.

Terkait bantuan bagi masyarakat, Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab atas perbaikan infrastruktur permukiman dan fasilitas publik lainnya, selama pemerintah daerah menyatakan status tanggap darurat bencana.

“Untuk rumah masyarakat yang rusak, akan diperbaiki oleh pemerintah. Polanya sama seperti di daerah bencana lain. Rumah rusak ringan dan sedang akan diperbaiki, sementara yang rusak berat akan diganti (pembangunan baru). Mekanismenya nanti melihat pengajuan dan kemampuan fiskal daerah, jika diserahkan ke pusat, maka pusat akan ambil alih,” tegasnya.

Selain bantuan perbaikan rumah, Kepala BNPB juga menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah memonitor pemberian santunan bagi ahli waris korban jiwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun saat ini belum dilaporkan adanya titik pengungsian terpusat, BNPB bersama tim gabungan akan terus melakukan asesmen lapangan secara mendalam untuk memastikan seluruh kebutuhan penyintas terpenuhi dan tidak ada area terdampak yang luput dari pantauan.

Wali Kota Gunungsitoli Pimpin Langkah Strategis Optimalisasi Pendapatan Daerah

Gunungsitoli, Bintasara.com Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Andhika P. Laoly, S.STP., M.Si., CGCAE, mengikuti pertemuan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gunungsitoli, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Center, Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Kamis, (02/04/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli, Kepala Bapperida Kota Gunungsitoli, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kota Gunungsitoli, serta undangan lainnya.

Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan serta pencapaian target PAD. Dalam kegiatan itu, dibahas rencana perubahan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah, rencana optimalisasi PAD melalui pemanfaatan aset daerah, serta langkah-langkah pengendalian terhadap pencapaian target PAD.

Dalam arahannya, Wali Kota Gunungsitoli menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ia juga menekankan bahwa optimalisasi PAD merupakan salah satu kunci dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Gunungsitoli.

Melalui pertemuan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi dan menyusun langkah-langkah konkret guna meningkatkan kontribusi PAD secara berkelanjutan dan terukur. (Kris Laoli)

Hasil Pansus LKPJ Bupati Nisel TA.2025: Pergeseran Anggaran Diduga Tidak Berdasarkan Hukum

Nias Selatan, Bintasara.com Sejumlah persoalan krusial dalam tata kelola pemerintahan, kinerja dan pengelolaan keuangan daerah terungkap dalam hasil Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nisel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nias Selatan Tahun Anggaran 2025.

Ketua Pansus LKPJ Bupati Nisel TA.2025 dari Fraksi PDI Perjuangan, Samahato Buulolo, saat membacakan hasil Pansus pada Rapat Paripurna, di Aula DPRD setempat, Jalan Saonigeho Km 3,5, Teluk Dalam, Kamis (2/4/2026), menyebut bahwa dalam aspek keuangan daerah, Pansus menemukan adanya perubahan pendapatan yang tidak melalui mekanisme Perubahan APBD sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pansus menegaskan agar ke depan setiap perubahan pendapatan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBD sesuai aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum.

Pansus DPRD juga menyoroti penambahan dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun berjalan yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Menurut Pansus, penambahan pembiayaan dari SILPA seharusnya dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBD. Oleh karena itu, Pansus merekomendasikan agar Bupati memberikan teguran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Tak hanya itu, Pansus turut menyoroti adanya pergeseran anggaran melalui perubahan peraturan bupati yang dinilai tidak berdasar hukum, dan tidak sesuai dengan Inpres Nomor 1, Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD serta ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Atas hal tersebut, Pansus merekomendasikan agar dilakukan pembinaan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar ke depan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, Pansus mencatat penurunan laju pertumbuhan ekonomi daerah dari 3,82 persen pada 2024 menjadi 3,04 persen pada 2025.

Untuk itu,  Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah mendorong pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, serta mencari alternatif komoditas tanaman produktif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Pansus juga menyoroti penurunan signifikan nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP), dari 84,00 pada 2024 menjadi 52,87 pada 2025.

Pansus merekomendasikan pembenahan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penguatan fungsi pengawasan internal agar nilai tersebut dapat ditingkatkan kembali.

Pada sektor pelayanan publik, Pansus mengungkap adanya penurunan indeks penyelenggaraan pelayanan publik dari 3,13 pada 2024 menjadi 2,57 pada 2025.

Di samping itu, Pansus juga meminta seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik perlu meningkatkan kualitas layanan agar indeks tersebut dapat kembali naik.

Pansus juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola.

Pansus berharap rekomendasi ini dilaksanakan secara konkret agar tidak terjadi lagi penurunan kinerja maupun persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Sementara, Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia dalam sambutannya tertulisnya yang disampaikan oleh Wakil Bupati Yusuf Nache menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Pansus, atas pembahasan yang dinilai komprehensif dan konstruktif.

“Rekomendasi DPRD merupakan bentuk perhatian dan kemitraan dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam aspek perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan ke depan.

“Setiap rekomendasi akan kami jadikan rujukan penting agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Bupati juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan tahun anggaran 2025 masih terdapat berbagai keterbatasan dan tantangan.

Hal tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Ke depan, kata dia, pemerintah daerah akan memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian, serta evaluasi program, sekaligus mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami optimistis melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, kualitas pembangunan di Kabupaten Nias Selatan akan semakin meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup dia.

Menag Nasaruddin Umar Instruksikan Layanan Kemenag Tetap Optimal Meski WFH, Digitalisasi Jadi Kunci

Mengakhiri Tugas dengan Kehormatan, Komandan Lanud Sjamsudin Noor Lepas Personel Terbaiknya

Banjarbaru, Bintasara.com Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., melepas 2 (Dua) personel terbaiknya yang memasuki masa purna tugas dalam sebuah upacara di Lapangan Amarta Mako Lanud Sjamsudin Noor, Rabu (1/04/2026). Kegiatan berlangsung dengan suasana haru dan penuh penghormatan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjang yang telah diberikan.

Adapun personel yang memasuki masa purna tugas tersebut adalah Letda Sus I Wayan Marwante dan PNS IID Dewi Astuti. Keduanya dinilai telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas tinggi selama menjalankan tugas di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Dalam sambutannya, Danlanud Sam menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan.

Ia berharap meskipun telah memasuki masa purna tugas, keduanya harus tetap menjaga silaturahmi serta terus berkarya di tengah masyarakat.

Momentum ini menjadi wujud penghormatan institusi kepada para personel yang telah menuntaskan pengabdian dengan penuh tanggung jawab, sekaligus inspirasi bagi prajurit lainnya untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. (Pen Lanud Sjamsudin Noor)

Kebakaran SPBE Cimuning, Pemkot Bekasi Pastikan Seluruh Korban Ditanggung

Bekasi, Bintasara.com Pemerintah Kota Bekasi memastikan seluruh korban terdampak kebakaran di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Mustika Jaya, mendapatkan penanganan medis secara menyeluruh. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab atas musibah yang terjadi pada Rabu malam (01/04/2026).

Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan dan perawatan korban akan ditanggung penuh, baik melalui BPJS Kesehatan maupun skema pembiayaan lainnya.

Peristiwa kebakaran tersebut diduga dipicu oleh kebocoran gas saat proses pengisian tabung, yang kemudian memicu api dan menyebabkan kerusakan di area sekitar.

Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyampaikan bahwa kejadian tersebut berdampak cukup luas, termasuk terhadap permukiman warga di sekitar lokasi.

“Dampak yang ada di sekitar sini tentunya rumah warga beberapa yang terdampak dan korban kurang lebih hampir 14 orang,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi saat meninjau lokasi kejadian, Kamis (02/04/2026).

Ia menjelaskan bahwa tidak terdapat korban jiwa dalam insiden tersebut, meskipun sejumlah korban mengalami luka bakar serius, bahkan hingga mencapai 90 persen.

“Para korban sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Tipe A kita. Baik, di RSUD Chasbullah maupun rujukan ke RS Cipto Mangunkusumo agar mendapatkan penanganan yang baik,” katanya.

Pemerintah Kota Bekasi, lanjutnya, akan memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan terbaik hingga proses pemulihan selesai.

“Karena ini adalah musibah yang tidak bisa diprakirakan. Insya Allah semua korban itu akan menjadi tanggungan dari Pemerintah Kota Bekasi,” tegasnya.

Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi mengungkapkan bahwa laporan kebakaran pertama kali diterima pada pukul 21.08 WIB.

Pelaksana Tugas Kepala Disdamkarmat Kota Bekasi, Heryanto, menyatakan bahwa petugas segera dikerahkan ke lokasi begitu laporan diterima.

“Dengan adanya kejadian tersebut, petugas langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan proses pemadaman api,” jelasnya.

Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan guna mengendalikan kobaran api yang berpotensi memicu ledakan lanjutan, mengingat lokasi merupakan area pengisian gas.

“Lantaran situasi di lokasi kejadian merupakan tempat pengisian gas yang rentan terjadinya bahan-bahan yang mudah meledak,” ujarnya.

Berdasarkan hasil investigasi sementara, kebakaran dipicu oleh kebocoran gas saat proses pengisian ke tabung utama. Akibatnya, area seluas kurang lebih 2.000 meter persegi terdampak.

Selain itu, sejumlah korban, termasuk warga sekitar, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka yang dialami.

Kini, kondisi di lokasi kejadian telah dinyatakan aman dan terkendali setelah api berhasil dipadamkan pada Kamis dini hari sekitar pukul 03.45 WIB.

“Dengan api dipadamkan petugas pukul 03.45 WIB, kini tengah dilakukan proses pendinginan lebih lanjut agar tidak menimbulkan percikan api kembali,” pungkas Heryanto.

Pemerintah Kota Bekasi pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta menunggu hasil investigasi lanjutan guna memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. (DND/Dokpim)

36 Personel Purna Bakti, Polres Jakpus Gelar Wisuda dengan Tradisi Pedang Pora

Jakarta Pusat, Bintasara.com Polres Metro Jakarta Pusat menggelar wisuda purna bakti bagi 36 personel Polri dan PNS yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya dari masa purna tahun 2024 sampai dengan masa purna awal tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026) pukul 09.00 WIB.

Prosesi wisuda dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Reynold E.P. Hutagalung, dan dihadiri oleh Wakapolres, pejabat utama (PJU), para Kapolsek jajaran, personel, Bhayangkari, serta para peserta purna bakti.

Rangkaian kegiatan diawali dengan ramah tamah, dilanjutkan tradisi pelepasan pedang pora dan payung pora, hingga arak-arakan wisudawan. Suasana berlangsung khidmat dan penuh haru, terutama saat para peserta dilepas secara simbolis sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menyampaikan apresiasi atas dedikasi para personel yang telah mengabdi selama bertugas di institusi Polri.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas loyalitas serta pengabdian yang telah diberikan. Purna bakti bukan akhir dari pengabdian, tetapi awal untuk terus berkarya dan berkontribusi di tengah masyarakat,” ujar Reynold dalam keterangannya.

Ia menegaskan, nilai-nilai disiplin, integritas, dan semangat pelayanan yang telah ditanamkan selama berdinas diharapkan tetap menjadi teladan di lingkungan masyarakat.

Kegiatan wisuda purna bakti ini menjadi bentuk penghormatan institusi kepada para personel yang telah menuntaskan tugasnya, sekaligus memperkuat tradisi kebersamaan di lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat.

Polda Metro Jaya Utamakan Pelayanan dalam Perayaan Ibadah Paskah 2026

Jakarta, Bintasara.com Polda Metro Jaya menyiagakan personel untuk melayani sekaligus mengamankan rangkaian perayaan Paskah 2026 di wilayah hukumnya. Kehadiran personel ini ditujukan untuk memastikan umat Kristiani dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khidmat. Total kekuatan yang disiapkan mencapai 4.500 personel.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan personel ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat selama perayaan Paskah. Menurutnya, kehadiran polisi di lapangan bukan hanya untuk menjaga situasi kamtibmas, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Sebanyak 4.500 personel kami siagakan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah Paskah berjalan dengan aman dan lancar. Kehadiran personel di lapangan juga merupakan bentuk pelayanan kami agar umat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman,” dalam keterangannya pada Kamis, (02/04/26).

Ia menjelaskan personel juga disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah, mulai dari sterilisasi lokasi sebelum kegiatan berlangsung, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli rutin di sekitar area gereja. Seluruh langkah itu dilakukan agar umat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan lancar.

“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Karena itu, pengamanan Paskah ini tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada pelayanan kepada umat agar ibadah dapat berlangsung dengan damai dan lancar,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melapor kepada petugas atau melalui layanan 110 jika menemukan hal mencurigakan. Dengan kesiapan personel dan pelayanan yang diberikan, diharapkan rangkaian perayaan Paskah 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian.

Marciano Norman Berduka atas Korban Gempa, Doakan Masyarakat Sulut dan Malut Tetap Kuat

Jakarta, Bintasara.com Sulawesi Utara dan Maluku Utara diterpa gempa tektonik berkekuatan 7,6 pada pukul 06:48 WITA. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merekam sebanyak 29 kali gempa susulan usai gempa utama yang terjadi di perairan Sulut dan Malut.

Salah satu yang terdampak adalah GOR Robert Wolter Mongisidi kantor KONI Manado yang mengalami kerusakan. Meski bukan struktur inti bangunan utama, reruntuhan kanopi Gedung Hall B KONI Manado menimpa seorang warga pelaku UMKM bernama Deice Lahia (69) yang kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Dikonfirmasi dari pengurus KONI Maluku Utara, tidak ada fasilitas olahraga maupun korban jiwa akibat gempa di Maluku Utara.

Atas ujian yang menimpa masyarakat Sulut dan Malut, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman menyampaikan respons.

“Selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya menyampaikan rasa duka mendalam, terutama bagi keluarga korban jiwa dan juga korban materiil. Saya mendoakan agar kondisi kembali pulih segera dan Tuhan yang Maha Esa memberikan perlindungan bagi kita ke depan,” kata Ketum KONI Pusat.

“Saya berharap masyarakat olahraga mulai dari atlet, pelatih, ofisial dan pengurus KONI Provinsi, organisasi fungsional, KONI kabupaten/kota, Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga, Pengurus Kabupaten/Kota hingga klub, yang terdampak bencana ini mendapatkan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini serta dapat tabah atas cobaan yang terjadi,” sambungnya.

Tak ketinggalan Ketum KONI Pusat menghimbau seluruh masyarakat tetap tenang namun waspada.

Pada tahun ini, Sulut akan menjadi tuan rumah PON Bela Diri II/2026. Diharapkan, persiapan dapat dilakukan dengan maksimal dan pada saat penyelenggaraannya, kondisi alam baik sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana. Adapun delapan cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain Anggar, Hapkido, Kick Boxing, Kurash, Muaythai, Tinju, Yongmodo, IBCA MMA.

Selain GOR Robert Wolter Mongisidi kantor KONI Manado yang terdampak, fasilitas olahraga lainnya terbilang aman. “Tidak ada fasilitas olahrga yang terdampak,” terang Rhendi Wakabid Media Humas KONI Sulut.

Gempa bumi M 7,6 di Kota Bitung: Seorang Warga Meninggal Dunia dan Beberapa Infrastruktur Rusak

Jakarta, Bintasara.com Seorang warga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di antara reruntuhan Gedung Koni, lapangan olah raga Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 terjadi pada Kamis (2/4/2026) pukul 05.48 WIB. Korban segera dievakuasi oleh tim gabungan bersama masyarakat sekitar.

Berdasarkan laporan perkembangan kaji cepat di lapangan hingga pukul 08.00 WIB, kerusakan infrastruktur juga teridentifikasi yang meliputi satu unit tempat ibadah di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, serta dua unit rumah di Kelurahan Ganbesi, Kecamatan Ternate Selatan.

Guncangan gempa bumi yang dirasakan sangat kuat di wilayah Kota Bitung dan Kota Ternate dengan durasi sekitar 10 hingga 20 detik, telah menimbulkan kepanikan masyarakat sehingga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas terkait berbagai daerah saat ini terus melakukan monitoring, asesmen, serta koordinasi penanganan darurat.

*Tsunami di Bawah 1 Meter*

Fenomena gempa bumi ini juga telah memicu terjadinya tsunami dengan level ketinggian bervariasi di beberapa wilayah. Adapun level ketinggian tsunami di Halmahera Barat tercatat mencapai 0,3 meter, Bitung 0,2 meter, Sidangoli 0,35 meter, Minahasa Utara 0,75 meter, dan Belang 0,68 meter.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa waktu tiba gelombang dapat berbeda dan gelombang pertama tidak selalu menjadi yang terbesar, sehingga masyarakat di wilayah pesisir diminta tetap waspada dan menjauhi area berisiko.

Hasil monitoring lanjutan BMKG, tercatat 11 aktivitas gempa susulan (aftershock) hingga pukul 06.50 WIB, dengan magnitudo terbesar mencapai 5.5. Dua gempa susulan signifikan terjadi pada pukul 06.07 WIB (M 5.5) dan pukul 06.12 WIB (M 5.2), yang tidak berpotensi tsunami.

BNPB mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Maluku Utara, untuk tetap tenang namun waspada, segera menjauhi pantai dan muara sungai, serta melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi apabila merasakan gempa kuat atau menerima peringatan resmi. Masyarakat diminta membantu kelompok rentan, menghindari bangunan yang mengalami kerusakan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengacu pada informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah.

Pendataan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait dan informasi mengenai dampak gempa bumi ini akan diperbarui secara berkala.

Brimob Metro Jaya Sigap Amankan Kebakaran SPBE di Bekasi, Situasi Cepat Terkendali

Bekasi, Bintasara.com Personel Batalyon D Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya bergerak cepat melakukan pengamanan dan penanganan kebakaran di area SPBE PT Indogas Andalan Kita, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Kamis dini hari (2/4/2026). Kebakaran di fasilitas gas elpiji tersebut berhasil dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran, sementara aparat memastikan kondisi tetap aman bagi masyarakat sekitar.

Selain membantu pengamanan lokasi, personel Brimob juga mengatur arus lalu lintas di sekitar area kebakaran guna menghindari kemacetan dan memberikan ruang bagi kendaraan pemadam kebakaran. Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, mengatakan kehadiran Brimob merupakan bentuk respons cepat Polri dalam menangani situasi darurat yang berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat.

Ia menegaskan, penanganan kebakaran di objek vital seperti SPBE membutuhkan kesiapsiagaan dan sinergi seluruh pihak agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Kehadiran personel di lapangan juga dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar lokasi.

Proses pendinginan berlangsung hingga sekitar pukul 04.00 WIB sebelum akhirnya dinyatakan aman oleh petugas damkar. Selanjutnya, tim Inafis melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari hasil pemantauan, situasi di sekitar lokasi berangsur normal dan aktivitas masyarakat kembali berjalan seperti biasa.

Polri mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di lingkungan dengan risiko tinggi seperti penyimpanan bahan bakar. Warga diminta segera melapor apabila menemukan indikasi bahaya melalui call center Polri 110 agar dapat segera ditindaklanjuti dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Wamendagri Bima Ingatkan Praja Pratama IPDN Jaga Konsistensi Kinerja Pengabdian di Aceh Tamiang

Aceh Tamiang, Bintasara.com Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang tergabung dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan gelombang ketiga di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, agar mampu menjaga konsistensi kinerja. Ia menegaskan, gelombang ini berpotensi menjadi penugasan terakhir sehingga praja dituntut mengakhiri masa pengabdian di Aceh Tamiang dengan baik tanpa meninggalkan catatan negatif.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menjadi pembina apel penerimaan Satuan Praja Pratama (praja tingkat satu) di Aceh Tamiang, Rabu (1/4/2026). Dalam arahannya, Bima juga mengingatkan kondisi Aceh Tamiang tiga bulan lalu yang berada dalam situasi sulit, dengan keterbatasan sarana dasar serta aktivitas pemerintahan yang sempat terhenti.

“Tiga bulan lalu tempat ini betul-betul lumpuh. Suasananya jauh berbeda ketika senior kalian memasuki tempat ini. Suasananya mencekam, tidak ada penerangan, tidak ada air, aktivitas lumpuh semua,” ujarnya.

Menurutnya, praja yang ditugaskan sebelumnya menghadapi kondisi yang jauh dari ideal. Namun, dalam kurun waktu tiga bulan, situasi berangsur pulih berkat kerja keras praja bersama pemerintah daerah (Pemda) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Saat ini, aktivitas pemerintahan telah kembali berjalan dan layanan publik mulai normal.

Meski demikian, Bima mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi praja tidak lantas lebih ringan, melainkan memiliki karakter yang berbeda. “Jangan salah memahami situasi membaca lapangan, jangan pernah menganggap enteng,” tegasnya.

Ia menjelaskan, jika sebelumnya praja berperan dalam pemulihan fungsi pemerintahan, maka pada tahap ini penugasan lebih menuntut keterlibatan langsung di tengah masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga nama baik institusi serta memanfaatkan masa penugasan sebagai ruang pembelajaran. “Tolong selalu jaga nama baik dari institusi kebanggaan kita IPDN dan Kemendagri,” pesannya.

Terakhir, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengabdian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memulai dengan baik, tetapi juga oleh kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik. “Perlombaan sering kali ditentukan bukan bagaimana kita start, tetapi bagaimana kita bisa menutup dan mengakhiri,” tandasnya.

Sebelum apel penerimaan, Bima juga meninjau langsung titik operasi di Dusun Bahagia dan Dusun Amalia yang akan menjadi lokasi penugasan praja. Di lokasi tersebut, praja akan difokuskan pada kegiatan pembersihan lumpur di rumah warga, drainase, serta jalan desa sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan lingkungan pascabencana.

Sidang Panas Rangkong Julang Emas! Saksi Kunci Hilang, Dugaan Mafia Perdagangan Satwa Dilindungi Terkuak di Pengadilan

Terdakwa Ferry Andrian didakwa melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, jalannya persidangan justru mengindikasikan adanya celah yang berpotensi menghambat pengungkapan fakta secara menyeluruh.

Saksi Kunci Hilang, Rantai Perdagangan Dipertanyakan

Sorotan utama tertuju pada absennya Irawan Bagus Bimantara, sosok penting yang disebut dalam berkas perkara sebagai penghubung antara terdakwa dan pembeli akhir. Dalam penyidikan, Irawan mengaku terlibat langsung dalam komunikasi hingga proses penyerahan burung rangkong, bahkan diduga memiliki bukti berupa rekaman video.

Ia juga disebut telah menyerahkan telepon genggam sebagai barang bukti. Namun hingga sidang berlangsung, ketidakhadirannya menimbulkan tanda tanya besar terkait kelengkapan pembuktian serta peran pihak lain dalam jaringan perdagangan satwa dilindungi.

Terungkap Modus Perdagangan Satwa via Media Sosial

Berdasarkan dakwaan jaksa, kasus ini bermula dari transaksi daring melalui media sosial. Terdakwa membeli burung rangkong seharga Rp810 ribu dan menjualnya kembali hingga Rp5 juta, meraup keuntungan sekitar Rp3,35 juta.

Namun, fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengindikasikan bahwa terdakwa hanya berperan sebagai perantara. Perbedaan konstruksi ini menjadi krusial karena dapat memengaruhi penerapan pasal dan tingkat hukuman.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa terdakwa telah menjalankan bisnis jual beli satwa sejak 2019 melalui platform digital. Satwa yang diperjualbelikan mencakup burung makau, merak India, rusa totol, hingga rangkong.

Transaksi terakhir terjadi pada November 2025 dengan pola terstruktur: mencari penjual melalui Facebook, komunikasi via WhatsApp, pembayaran melalui rekening bersama, hingga pengiriman menggunakan jasa travel ke Banjarnegara.

Pembeli Akhir Belum Tersentuh Hukum

Keluarga terdakwa, melalui istrinya Mupidah, mempertanyakan belum diprosesnya pihak yang diduga sebagai pembeli akhir yakni Welas Yuni Nugroho alias Kades Hoho, yakni seorang kepala desa di Banjarnegara. Mereka mendesak agar pihak tersebut dihadirkan dalam persidangan guna mengungkap fakta secara terbuka.

Selain itu, muncul pula dugaan tekanan selama proses penyidikan yang kini menjadi perhatian dan perlu diuji dalam persidangan demi menjamin prinsip fair trial.

Penegakan Hukum Dipertaruhkan

Penangkapan Ferry Andrian dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada 7 November 2025 di Pemalang. Meski lokasi kasus berada di Jawa Tengah, persidangan digelar di Jakarta Timur sesuai ketentuan KUHAP karena terdakwa ditahan di Rutan Cipinang.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum dalam menangani perdagangan ilegal satwa dilindungi. Transparansi, akuntabilitas, serta keberanian mengungkap seluruh rantai pelaku menjadi kunci utama.

Majelis hakim diharapkan mampu menggali fakta secara komprehensif dan menghadirkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan serta perlindungan nyata bagi satwa langka Indonesia.

Jangan Tebang Pilih, Bongkar Semua Jaringan!

Kasus rangkong julang emas ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu pelaku saja. Seluruh jaringan perdagangan ilegal harus diungkap hingga ke akar, tanpa tebang pilih.

Dalam era penegakan hukum modern dan penerapan KUHP baru, ketelitian pembuktian serta konsistensi aparat menjadi penentu apakah keadilan benar-benar ditegakkan atau justru hanya menjadi slogan semata.

Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Puspom TNI Ajukan Pemeriksaan Korban ke LPSK

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyatakan bahwa upaya pemeriksaan terhadap korban sebenarnya telah dilakukan sejak 19 Maret 2026. Namun, pemeriksaan belum dapat dilakukan karena kondisi kesehatan korban belum memungkinkan.

“Dokter belum mengizinkan pemeriksaan dengan alasan kesehatan korban,” ujar Aulia dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Sementara itu, pada 25 Maret 2026, Puspom TNI menerima surat dari Ketua LPSK, Achmadi, yang menyatakan bahwa Andrie Yunus saat ini berada dalam perlindungan LPSK.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komandan Puspom TNI, Yusri Nuryanto, telah mengirimkan surat resmi kepada LPSK guna meminta izin pemeriksaan terhadap saksi korban.

Aulia menegaskan, TNI berkomitmen menjalankan proses hukum secara terbuka, profesional, dan akuntabel dalam penanganan kasus ini.

Diketahui, insiden penyiraman terjadi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pada 12 Maret 2026. Empat personel dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma Bais) TNI diduga terlibat dalam kasus tersebut. Mereka adalah Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES, yang saat ini telah ditahan oleh Puspom TNI.

Perkembangan terbaru, penanganan kasus ini telah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya kepada Puspom TNI untuk proses hukum lebih lanjut.

Gempa M7,6 Guncang Ternate Maluku Utara, BMKG: Berpotensi Tsunami, Warga Diminta Waspada

Berdasarkan hasil analisis BMKG, episenter gempa berada pada koordinat 1,25° LU dan 126,27° BT, tepatnya di laut sekitar 129 kilometer arah tenggara Bitung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 33 kilometer.

Gempa Dangkal Akibat Aktivitas Kerak Bumi

BMKG menjelaskan, gempa ini tergolong gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas deformasi kerak bumi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki pergerakan naik atau thrust fault.

Getaran Kuat Terasa di Sejumlah Wilayah

Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di berbagai daerah, antara lain:

  • Ternate: Intensitas V–VI MMI (getaran dirasakan semua warga, sebagian panik dan berhamburan keluar, terjadi kerusakan ringan)

  • Bitung: Intensitas V MMI (getaran dirasakan hampir seluruh warga)

  • Manado: Intensitas IV–V MMI (banyak warga terbangun)

  • Gorontalo (Bone Bolango & Gorontalo Utara): Intensitas III MMI

  • Boalemo & Pohuwato: Intensitas II–III MMI

Berpotensi Tsunami, Status Siaga dan Waspada

Hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa ini berpotensi tsunami dengan rincian status sebagai berikut:

Status SIAGA:

  • Kota Ternate

  • Halmahera

  • Kota Tidore

  • Kota Bitung

  • Minahasa Selatan (bagian selatan)

  • Minahasa Utara (bagian selatan)

Status WASPADA:

  • Kepulauan Sangihe

  • Minahasa Utara (bagian utara)

  • Bolaang Mongondow (bagian selatan)

Tsunami Terdeteksi di Sejumlah Titik

Berdasarkan pemantauan alat tide gauge, gelombang tsunami telah terdeteksi di beberapa wilayah dengan ketinggian sebagai berikut:

  • Halmahera Barat: 0,30 meter (06.08 WIB)

  • Bitung: 0,20 meter (06.15 WIB)

  • Sidangoli: 0,35 meter (06.16 WIB)

  • Minahasa Utara: 0,75 meter (06.18 WIB)

  • Belang: 0,68 meter (06.36 WIB)

11 Kali Gempa Susulan Terjadi

Hingga pukul 06.50 WIB, BMKG mencatat telah terjadi 11 kali gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar mencapai M5,5.

Imbauan BMKG

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah pesisir yang masuk status siaga dan waspada agar tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta menjauhi pantai dan mengikuti arahan resmi dari pemerintah daerah setempat.

Gempa M 7,6 Guncang Bitung dan Ternate, Warga Panik Berhamburan Keluar Rumah

BINTASARA.com, JAKARTA – Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah laut di tenggara Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, pada Kamis (2/4) pukul 05.48 WIB. Gempa ini dirasakan kuat di sejumlah wilayah, termasuk Kota Bitung dan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan data pemutakhiran, pusat gempa berada di koordinat 1,25 Lintang Utara dan 126,25 Bujur Timur, dengan kedalaman 62 kilometer. Guncangan terasa sangat kuat selama 10 hingga 20 detik, menyebabkan warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Gempa Susulan Terjadi Dua Kali

Hingga pukul 07.00 WIB, tercatat dua gempa susulan yang turut dirasakan masyarakat. Gempa susulan pertama berkekuatan magnitudo 5,5 terjadi pada pukul 06.07 WIB, disusul gempa kedua bermagnitudo 5,2 pada pukul 06.12 WIB.

Kedua gempa susulan tersebut berpusat di laut dan tidak berpotensi tsunami, namun tetap menimbulkan kekhawatiran di wilayah terdampak.

Dampak Gempa di Ternate dan Bitung

Dampak awal gempa bumi menunjukkan adanya kerusakan ringan hingga sedang di Kota Ternate. Sebuah tempat ibadah (gereja) di Kecamatan Pulau Batang Dua dilaporkan terdampak. Selain itu, dua unit rumah di Kelurahan Ganbesi, Kecamatan Ternate Selatan mengalami kerusakan.

Sementara itu, di Kota Bitung, proses pendataan masih terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat guna memastikan jumlah kerusakan dan dampak lainnya.

Gelombang Tsunami Terdeteksi

Berdasarkan sistem peringatan dini, terdeteksi gelombang tsunami dengan ketinggian relatif kecil. Di wilayah Halmahera Barat, tinggi gelombang tercatat sekitar 0,3 meter pada pukul 06.08 WIB, sedangkan di Bitung mencapai 0,2 meter pada pukul 06.15 WIB.

Meski tergolong kecil, masyarakat tetap diminta waspada karena potensi gelombang susulan masih dapat terjadi.

Imbauan BNPB untuk Warga Pesisir

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Maluku Utara, untuk tetap menjauhi pantai.

Warga diminta tidak kembali ke area rawan sebelum ada pernyataan resmi aman dari pemerintah. Selain itu, masyarakat diharapkan tetap tenang, mengikuti arahan aparat, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Pemantauan dan pembaruan informasi terkait gempa Bitung dan Ternate akan terus dilakukan sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Imigrasi di Era Yuldi Yusman: Rekor PNBP dan Penguatan Penegakan Hukum

BINTASARA.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatat capaian kinerja signifikan selama masa kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman.

Dalam masa kepemimpinannya, yang berlangsung sejak 23 April 2025, Imigrasi berhasil mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,4 triliun (per Desember 2025), menjadikannya rekor tertinggi sepanjang sejarah Imigrasi. Angka tersebut setara 155% dari target 2025 sebesar Rp6,55 triliun, sekaligus meningkat 18% dibandingkan dengan capaian tahun 2024, yaitu Rp8,62 triliun.

Capaian tersebut didorong oleh tingginya layanan keimigrasian kepada masyarakat dan warga negara asing, antara lain melalui penerbitan 4.033.676 paspor, 7.551.371 visa, dan 1.369.012 izin tinggal sepanjang tahun 2025.

Selain kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, Ditjen Imigrasi juga memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Sepanjang tahun 2025, Imigrasi mengeksekusi hingga 16.006 tindakan administratif keimigrasian (TAK) serta 136 perkara tindak pidana keimigrasian, dengan 68 orang tersangka telah memperoleh putusan pengadilan.

Operasi pengawasan dilakukan secara intensif melalui berbagai kegiatan, termasuk Operasi
Wira Waspada yang digelar serentak di seluruh Indonesia serta patroli keimigrasian di sejumlah
wilayah dengan tingkat kerawanan pelanggaran yang tinggi.

Dalam beberapa operasi tersebut,
ratusan warga negara asing teridentifikasi melakukan pelanggaran seperti penyalahgunaan izin tinggal, penggunaan sponsor fiktif, hingga masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah.

“Penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan
negara. Kami memastikan bahwa setiap warga negara asing yang berada di Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Yuldi Yusman.

Selain pengawasan keimigrasian, tambah Yuldi, penegakan hukum keimigrasian dilakukan melalui penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Desa Binaan Imigrasi serta Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (Forkopminda). Ketiga program tersebut melibatkan kerja sama intensif dengan stakeholders Imigrasi, antara lain pengelola
penginapan/hotel, perangkat desa dan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Imigrasi juga terus melakukan transformasi layanan publik melalui berbagai inovasi berbasis teknologi. Salah satu terobosan yang dihadirkan adalah aplikasi deklarasi kedatangan internasional All Indonesia yang mengintegrasikan layanan imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan karantina dalam satu sistem digital untuk mempermudah proses kedatangan penumpang internasional.

Selain itu, Ditjen Imigrasi juga memperkenalkan kebijakan Global Citizen of Indonesia (GCI), yaitu pemberian izin tinggal tetap tanpa batas waktu bagi warga negara asing yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, atau keterikatan historis dengan Indonesia, seperti eks WNI,
keturunan WNI, maupun pasangan WNI.

Kebijakan ini diharapkan membuka ruang kontribusi yang lebih luas bagi diaspora dan individu yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia. Berbagai inovasi lain turut diperkuat, seperti penerapan teknologi autogate di sejumlah bandara internasional, penggunaan body camera bagi petugas imigrasi, hingga pembentukan Passenger Analysis Unit (PAU) untuk meningkatkan kemampuan analisis pergerakan penumpang secara real-time di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Di bidang pelayanan publik, Ditjen Imigrasi juga memperluas jangkauan layanan dengan
menambah 18 kantor imigrasi baru di berbagai wilayah Indonesia, sehingga total kantor imigrasi kini mencapai 151 unit.

Langkah ini bertujuan mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan orang asing hingga ke daerah. Menjelang berakhirnya masa tugasnya sebagai Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Imigrasi di pusat maupun daerah yang telah bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

“Seluruh capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh insan Imigrasi di Indonesia. Ke depan, saya berharap fondasi yang telah dibangun dapat terus diperkuat sehingga Imigrasi semakin profesional, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi negara,” tutup Yuldi.

Lagi, Penyidik Kejari Gusit Tahan Direktur PT VCM Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Pratama Nias

Gunungsitoli, Bintasara.com Lagi, Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli (Gusit) kembali melakukan penahanan terhadap tersangka perkara dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama Kabupaten Nias, berinisial FLPZ, pada Rabu, (01/04/2026).

Tersangka merupakan Direktur PT VCM selaku penyedia jasa/rekanan Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA. 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp38.550.850.700.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gunungsitoli, Dr. Firman Halawa, SH, MH melalui Kasi Intelijen, Yaatulo Hulu, SH, MH, Rabu (1/4/2026) sore membenarkan penetapan dan penahanan tersangka baru yakni Direktur PT. VCM beinisial FLPZ selaku penyedia jasa pada pembanguan RSU Pratama Kabupaten Nias TA 2022.

Yaatulo menyebutkan Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli telah menemukan minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 235 KUHAP dan kemudian menetapkan FLPZ tersangka sejak 2 Maret 2026.

“Berdasarkan hasil penyidikan, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan tersangka FLPZ selaku penyedia jasa/Direktur PT. VCM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA. 2022 adalah, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan. Tersangka FLPZ menjalani penahanan di Rutan Lapas Kelas II B Gunungsitoli selama 20 hari ke depan terhitung mulai 1 April 2026 sampai 20 April 2026,” beber Kasi Intelijen.

Atas perbuatan FLPZ disangka telah melanggar Primair: Pasal 603 Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair: Pasal 604 Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026, tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yaatulo menegaskan pengembangan kasus ini terus didalami oleh Tim Jaksa Penyidik terutama terhadap pihak-pihak yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan korupsi, khususnya dalam dugaan korupsi pada Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA 2022.

Ia juga membenarkan bahwa Jaksa Penyidik telah menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus tersebut. Ketiga tersangka yang sudah ditahan, masing-masing PPK inisial JPZ, KPA inisial OKG dan Penyedia Jasa/Direktur PT. VCM inisial FLPZ.

Dua tersangka lainnya yang masih belum ditahan dan menunggu proses pemanggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka, yakni Kadis Kesehatan Kabupaten Nias selaku Pengguna Anggaran inisial RZ dan Manajemen Konstruksi inisial LN. (KL)

Polda Metro Jaya Bongkar Uang Palsu di Bogor, 12.191 Lembar Disita

BINTASARA.com, Jakarta – Polda Metro Jaya membongkar kasus dugaan pembuatan dan peredaran uang palsu pecahan Rp 100 ribu di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap satu tersangka berinisial MP alias M (39).

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan kasus uang palsu menjadi perhatian serius karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara sekaligus alat pembayaran yang sah. Peredaran uang palsu, kata dia, juga berpotensi merugikan masyarakat secara langsung, terutama pelaku usaha kecil dan warga yang masih banyak bertransaksi tunai.

“Penanganan perkara ini tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga edukasi dan pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban,” kata Kabidhumas, Rabu (1/4/2026), Ia menambahkan bahwa kehadiran perwakilan Bank Indonesia dan unsur BIN juga menjadi bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya uang palsu dan cara mengenalinya.

Selanjutnya Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Martuasah Hermindo Tobing mengatakan pengungkapan kasus ini dilakukan pada Senin, 30 Maret 2026, di Hotel Pinus, Jalan PWRI, Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. “Dalam pengungkapan tersebut kami mengamankan satu tersangka berinisial MP alias M, laki-laki, 39 tahun, warga Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Dari tangan tersangka, polisi menyita uang palsu pecahan Rp 100 ribu dalam berbagai bentuk, mulai dari hasil cetak dua sisi, cetak satu sisi, hingga lembaran yang belum dipotong. Polisi juga menyita dua unit handphone, dua unit printer, delapan lembar master uang pecahan Rp 100 ribu, alat pemotong kertas, kertas A4, tinta isi ulang, gunting, cutter, penggaris besi, selotip, lem kertas, dan roll stop kontak.

AKBP Martuasah menjelaskan modus tersangka ialah menyalin uang asli pecahan Rp 100 ribu menggunakan printer dan master cetakan. Hasil cetakan itu lalu dipotong agar menyerupai uang asli. “Uang palsu tersebut rencananya akan diedarkan ke masyarakat dengan modus seolah-olah pelaku mampu menggandakan uang, sehingga calon korban dipancing untuk menyerahkan sejumlah uang,” jelasnya.

Dia menambahkan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti penyidik dengan penyelidikan selama hampir dua minggu sebelum akhirnya dilakukan penggerebekan di kamar nomor 8 Hotel Pinus Parung, Bogor.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 374 KUHP, Pasal 375 KUHP, dan Pasal 20 KUHP terkait pemalsuan, penyimpanan, pengedaran mata uang palsu, serta penyertaan dalam tindak pidana. Polisi saat ini masih mendalami kasus tersebut untuk pengembangan lebih lanjut.

Sementara itu, Kasubdit II Ekbank Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Robby Syahfery mengatakan tersangka menyiapkan boks untuk meyakinkan calon korban dalam skema penggandaan uang. Padahal, uang hasil “penggandaan” itu sebenarnya uang palsu. “Jadi ketika korban memberikan uang sesuai yang ditawarkan tersangka, hasil penggandaannya adalah uang palsu. Karena itu yang bersangkutan juga sudah menyiapkan box,” kata AKBP Robby. Ia menambahkan, tersangka mengaku pernah membuat uang palsu pada tahun lalu untuk membayar utang, namun gagal digunakan karena diketahui tidak asli.

Sebagai penegasan akhir Kabidhumas menegaskan jumlah uang palsu yang diamankan dalam kasus ini sebanyak 12.191 lembar. Namun, barang bukti itu tidak dikonversi ke nilai rupiah karena bukan merupakan uang asli. “Kami menegaskan kembali bahwa uang palsu yang diamankan penyidik sebanyak 12.191 lembar. Kami tidak mengkonversikan dengan kurs rupiah karena itu bukan uang asli,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kabidhumas mengimbau masyarakat lebih waspada saat menerima uang tunai dengan menerapkan metode 3D, yaitu diraba, dilihat, dan diterawang, serta memanfaatkan alat sederhana seperti sinar ultraviolet untuk memastikan keaslian uang. Ia juga meminta masyarakat segera melapor melalui layanan kepolisian 110 apabila menjadi korban atau mengetahui dugaan peredaran uang palsu. “Polri akan terus hadir di tengah masyarakat sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan,” ujarnya.

Menteri Imipas Lantik Dirjen Imigrasi serta Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum

BINTASARA.com, Jakarta — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melantik dan memimpin
pengambilan sumpah dua Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Rabu (1/4), di Jakarta.

Dua pejabat yang dilantik adalah Hendarsam
Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, serta Iwan Santoso sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kemenimipas.

Bersamaan dengan pelantikan tersebut, dilaksanakan serah terima jabatan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi dari Brigjen Pol. Yuldi Yusman kepada Hendarsam Marantoko.

Yuldi Yusman telah mengemban amanah sebagai Plt. Dirjen Imigrasi selama kurang lebih satu tahun terakhir. Dalam sambutannya, Menteri Agus menyampaikan selamat kepada kedua pejabat yang baru dilantik, sekaligus menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan membawa tanggung jawab yang melampaui sekadar pelaksanaan tugas administratif.

“Semoga amanah yang resmi saudara emban
mulai hari ini bukan hanya sekadar menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan, tetapi juga sebagai panutan dalam profesionalisme dan etika kerja,” ujar Menteri Agus.

Ia mengingatkan bahwa Kemenimipas, sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, mengemban kewenangan yang merupakan pendelegasian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, seluruh jajaran kementerian dituntut memberikan kontribusi terbaik demi mendukung tercapainya tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea keempat UUD 1945.

www.bintasara.com
Menteri Agus Ardianto Lantik Direktur Imigrasi Rabu 01/04/2026

“Perlu kita sadari bahwa segala kewenangan yang kita miliki adalah merupakan pendelegasian dari kewenangan Bapak Presiden kepada kita sekalian,” tegasnya.

Menteri Agus juga menekankan bahwa seluruh anggaran yang membiayai kegiatan kementerian bersumber dari uang rakyat, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan harus sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran yang membiayai seluruh kegiatan kita adalah uang rakyat. Jadi penggunaannya harus berorientasi untuk memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menteri Agus turut menyampaikan pesan filosofis yang mendalam kepada seluruh hadirin. Ia mengajak para pejabat untuk memandang setiap momen sebagai kesempatan baru untuk berbuat bermakna, alih-alih terbebani oleh rutinitas jabatan semata.

“Setiap saat adalah baru. Dan yang kita jalani adalah sisa. Mudah-mudahan sisa perjalanan yang ada adalah manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan di sisa waktu yang ada bersama kita, bukan hanya kelihatan hidup, tetapi benar-benar hidup,” tuturnya.

Dengan kerangka pikir tersebut, Menteri Agus mendorong seluruh jajaran untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu dan menatap ke depan dengan orientasi yang jelas: menjadi berarti bagi sesama.

“Saudara sekalian telah mencapai puncak jabatan, namun arah gerak saudara ke depan
akan menentukan seberapa besar makna kehadiran saudara bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

Pencapaian puncak karier, tegasnya, bukanlah tujuan akhir. Ia mengingatkan bahwa jabatan tertinggi sekalipun hanya bermakna apabila digunakan sebagai sarana untuk meninggalkan jejak kebaikan.

“Jadikan jabatan ini sebagai alat untuk memperluas manfaat, bukan sekadar gelar atau untuk kebanggaan pribadi semata. Manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menciptakan perubahan yang bermakna, memperkaya pengalaman, dan meninggalkan warisan kebaikan bagi generasi pengganti dan penerus,” pungkasnya.

Kepada Hendarsam Marantoko selaku Direktur Jenderal Imigrasi yang baru, Menteri Agus berpesan agar menjadikan 15 Program Aksi Kemenimipas sebagai pedoman dalam mengembangkan dan
mengoptimalkan kebijakan serta program-program keimigrasian.

“Semoga di bawah kepemimpinan Bapak, Imigrasi memberikan pelayanan semakin baik kepada masyarakat, menjadi instansi yang kuat, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi yang lain,”
pesan Menteri Agus.

Sementara kepada Iwan Santoso, Menteri Agus menegaskan bahwa posisi Staf Ahli Menteri bukan jabatan seremonial, melainkan peran yang bersifat strategis dan krusial dalam proses perumusan kebijakan.

“Jabatan staf ahli adalah jabatan strategis. Saudara diharapkan menjadi radar sekaligus
kompas bagi saya dalam merumuskan kebijakan,” ujarnya.

Menutup arahannya, Menteri Agus menekankan bahwa di tengah dinamika global yang terus berubah, seluruh insan Kemenimipas tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan yang lama. Soliditas internal dan kolaborasi lintas fungsi menjadi keniscayaan.

“Saya berharap kepada seluruh insan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat terus menjaga soliditas, menjaga kekompakan, kerja sama kolaborasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agus pun menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Brigjen Pol. Yuldi Yusman atas dedikasi selama menjalankan tugas sebagai Plt. Direktur Jenderal Imigrasi. “Atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Yuldi beserta ibu yang telah mengabdikan pengabdiannya kepada institusi Imigrasi selama ini. Begitu banyak capaian positif dan prestasi selama era kepemimpinan beliau,”ujar Menteri Agus.

Ia berharap agar seluruh capaian yang telah dibangun selama masa kepemimpinan Yuldi Yusman dapat dipertahankan dan terus dikembangkan oleh kepemimpinan yang baru.

Menteri Agus menutup sambutannya dengan mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga keutuhan institusi sebagai rumah bersama. “Pohon besar Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan milik kita bersama yang harus kita jaga keutuhan dan kekokohannya sebagai tempat kita berteduh dan bernaung bagi rekan-rekan sampai
nanti saat purnatugas,” tutupnya.

Wakil Wali Kota Bekasi Dukung Langsung Tim Elite Pro Academy U-19 ke Championship PSSI

Bekasi, Bintasara.com Wakil Wali Kota Bekasi menghadiri kegiatan pelepasan Tim U-19 FC Bekasi City yang akan berlaga dalam ajang Elite Pro Academy (EPA) Championship PSSI. Kegiatan tersebut digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, pada Rabu (1/4/2026).

Momentum pelepasan ini menjadi bagian penting dalam upaya mendorong pengembangan sepak bola usia muda di daerah. Selain itu, kehadiran pemerintah daerah turut memberikan semangat dan motivasi bagi para pemain yang akan bertanding di tingkat nasional.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir manajer FC Bekasi City, pelatih, staf, jajaran pengurus, serta seluruh pemain U-19 yang akan berkompetisi. Kehadiran mereka mencerminkan kesiapan tim dalam menghadapi persaingan di EPA Championship PSSI.

Wakil Wali Kota Bekasi dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh kepada tim. Ia menekankan pentingnya kerja keras, disiplin, serta menjaga nama baik Kota Bekasi selama mengikuti kompetisi.

“Kami berharap seluruh pemain dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi.

Ia menambahkan, kesempatan ini harus dimanfaatkan sebagai ajang pembuktian diri sekaligus pengalaman berharga bagi para pemain muda untuk meniti karier di dunia sepak bola profesional.

Sementara itu, suasana pelepasan berlangsung penuh semangat dan optimisme. Para pemain tampak antusias dan siap memberikan performa maksimal demi meraih hasil terbaik dalam kompetisi tersebut.

Dengan persiapan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak, Tim EPA U-19 Bekasi City diharapkan mampu bersaing secara kompetitif dan membawa prestasi yang membanggakan bagi Kota Bekasi. (DND/Dokpim)

Indonesia Promosikan Go Beyond Ordinary di NATAS Travel Fair 2026 Singapura

Jakarta, Bintasara.com Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali memperkuat eksistensi pariwisata Indonesia di pasar internasional melalui partisipasi dalam NATAS Travel Fair 2026 yang diselenggarakan oleh National Association of Travel Agents Singapore (NATAS).

Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara I Kemenpar, Dedi Ahmad Kurnia, di Jakarta, Rabu (1/4/2026), menyampaikan bahwa Singapura merupakan pasar yang sangat strategis bagi pariwisata Indonesia.

“Singapura bukan hanya salah satu pasar utama, tetapi juga _travel hub_ yang sangat berpengaruh terhadap tren perjalanan outbound di ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam NATAS Travel Fair 2026 merupakan langkah strategis untuk memastikan Indonesia tetap menonjol, mudah dijangkau, dan relevan bagi wisatawan Singapura. Melalui tema ‘Go Beyond Ordinary’, kami menghadirkan Indonesia bukan sekadar destinasi, melainkan pengalaman bermakna yang selaras dengan perkembangan preferensi wisatawan,” papar Dedi.

Pameran pariwisata terbesar di Singapura tersebut berlangsung pada 27–29 Maret 2026 di Hall 4 dan 5, Singapore Expo.

Pada ajang ini, Paviliun Wonderful Indonesia hadir dengan luas 54 meter persegi dan mengusung tema “Go Beyond Ordinary”. Kemenpar menggandeng delapan pelaku industri pariwisata terkemuka, terdiri atas biro perjalanan dan hotel, untuk menawarkan paket wisata unggulan yang kompetitif.

Partisipasi ini menjadi langkah strategis untuk mengajak wisatawan Singapura melihat Indonesia tidak sekadar sebagai destinasi liburan, tetapi sebagai rangkaian pengalaman yang mendalam dan bermakna.

Sejumlah daya tarik utama ditampilkan dalam Paviliun Indonesia, antara lain pariwisata minat khusus yang mencakup wisata kuliner melalui Wonderful Indonesia Gourmet, kesehatan dan kebugaran melalui Wonderful Indonesia Wellness, wisata bahari, wastra, hingga wisata ramah Muslim.

Selain itu, Kemenpar juga mempromosikan destinasi prioritas dan konsep pariwisata regeneratif yang menekankan pelestarian lingkungan, termasuk pengenalan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk Labuan Bajo dan Mandalika.

Dalam mendukung transformasi digital, Kemenpar turut memperkenalkan teknologi Tourism 5.0 melalui MaiA (Meticulous Artificial Intelligence of Indonesia), yaitu asisten perjalanan berbasis kecerdasan buatan yang memudahkan wisatawan dalam merencanakan perjalanan secara digital.

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mempromosikan sejumlah rute penerbangan langsung terbaru dari Singapura ke berbagai kota di Indonesia, antara lain ke Labuan Bajo sejak Desember 2025, Semarang dan Palembang sejak Januari 2026, Medan sejak Februari 2026, serta Tanjung Pandan yang dijadwalkan mulai Mei 2026.

Partisipasi Indonesia dalam NATAS Travel Fair 2026 diproyeksikan mampu mencatatkan potensi transaksi hingga 272.371,45 dolar AS atau sekitar Rp4,3 miliar, dengan estimasi tambahan kunjungan sebanyak 725 wisatawan mancanegara.

Kemenpar juga menargetkan kehadiran Indonesia dalam ajang tersebut mampu menjangkau lebih dari 100.000 pengunjung pameran, sekaligus meningkatkan belanja wisatawan mancanegara yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi kreatif di berbagai daerah.

Sebagai salah satu pusat lalu lintas udara dan perdagangan di kawasan Asia Pasifik, Singapura memiliki peran penting dalam memengaruhi pola perjalanan outbound di ASEAN dan dunia.

Kehadiran Indonesia dalam NATAS Travel Fair 2026 juga menegaskan langkah strategis untuk semakin mendekatkan Indonesia dengan wisatawan dan pelaku industri pariwisata Singapura, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di kawasan.

Wakil Wali Kota Bekasi Hadiri Peresmian SPKLU Berkapasitas Besar di Summarecon Mall Bekasi

Bekasi, Bintasara.com Pemerintah Kota Bekasi terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung transisi energi ramah lingkungan. Hal ini ditandai dengan kehadiran Wakil Wali Kota Bekasi dalam acara peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging di area parkir barat Summarecon Mall Bekasi, Rabu, (01/04/2026).

SPKLU tersebut memiliki kapasitas besar yang tersebar di Indonesia, yakni mencapai 2,7 Mega Volt Ampere (MVA). Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mempercepat adopsi kendaraan listrik di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Selain itu, peresmian ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur pendukung kendaraan listrik. Dengan demikian, masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah dan cepat untuk melakukan pengisian daya kendaraan listrik.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor. Di antaranya Center Director Summarecon Mall Bekasi, Ugi Cahyono, Ketua Bidang Migas dan Energi Terbarukan Hansen Setiawan, serta Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Arsyadany Ghana Akmalaputri.

Hadir pula Direktur Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi, serta para undangan lainnya yang turut menyaksikan momentum penting tersebut.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan BUMN dalam mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi atas terwujudnya fasilitas SPKLU Ultra Fast Charging di Kota Bekasi. Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur ini menjadi langkah konkret dalam menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus kebutuhan transportasi masa depan.

“Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik hadirnya SPKLU Ultra Fast Charging ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik di tengah masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi.

Ia berharap fasilitas ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pengurangan emisi karbon di wilayah perkotaan.

“Dengan adanya fasilitas ini, kami berharap masyarakat semakin percaya diri untuk beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, pihak PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jaringan SPKLU di berbagai daerah. Langkah ini dinilai penting guna mendukung target pemerintah dalam mempercepat ekosistem kendaraan listrik nasional.

Dengan diresmikannya SPKLU Ultra Fast Charging di Summarecon Mall Bekasi, Kota Bekasi kini semakin siap menjadi bagian dari transformasi energi bersih. Ke depan, kolaborasi lintas sektor diharapkan terus diperkuat demi menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. (DND/Dokpim)

3 Jenis Jembatan Darurat Ini Rajut Kembali Konektivitas di Wilayah Terdampak

Jakarta, Bintasara.com Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, membangun jembatan untuk memulihkan konektivitas penyintas bencana yang sempat terputus akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Pemulihan konektivitas melalui infrastruktur jembatan dilakukan secara paralel dengan membangun tiga model jembatan yang meliputi jembatan bailey, armco dan perintis di sejumlah titik terisolasi. Pembangunan jembatan dikerjakan secara gotong royong oleh personel TNI AD dan Polri yang tergabung dalam Satgas PRR.

Jembatan bailey adalah jenis jembatan rangka baja ringan yang bersifat portabel dan prefabrikasi. Jembatan ini dirancang untuk dirakit tanpa alat berat khusus dalam waktu singkat. Jembatan armco terbuat dari lembaran baja yang telah digalvanis dan dibentuk bergelombang untuk meningkatkan kekuatan struktur. Sedangkan jembatan perintis dibangun secara sederhana dengan material bervariasi dan kadang berbentuk jembatan gantung.

Berdasarkan data Satgas PRR per 31 Maret sebagian besar jembatan di titik terisolasi di tiga daerah terdampak telah rampung dibangun. Adapun rinciannya, di Aceh dari 41 unit jembatan bailey yang akan dibangun, sebanyak 39 diantaranya telah rampung dibangun dan dua lainnya masih dalam proses pemasangan.

Kemudian dari 82 unit jembatan armco yang akan dibangun, sebanyak 44 jembatan diantaranya telah rampung dibangun. Selanjutnya dari 15 unit jembatan perintis yang dibangun, sebanyak 14 jembatan diantaranya telah rampung dibangun.

Sementara, di Sumut dari 24 unit jembatan bailey yang akan dibangun, sebanyak 12 jembatan telah rampung dibangun dan sisanya masih dalam proses pemasangan. Kemudian dari 33 unit jembatan armco yang akan dibangun, sebanyak 18 jembatan diantaranya telah rampung dibangun dan dari 13 unit jembatan perintis yang akan dibangun, sebanyak 12 diantaranya telah rampung dibangun.

Di Sumbar dari 11 unit jembatan bailey yang direncanakan, sudah seluruhnya rampung dibangun. Sementara dari 30 unit jembatan armco yang akan dibangun, sebanyak 13 diantaranya sudah rampung dibangun. Kemudian dari 9 unit jembatan perintis yang akan dibangun sebanyak 5 jembatan teleh selesai dibangun.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, mengatakan upaya pemulihan konektivitas di tiga daerah bencana tidak akan berhenti pada pembangunan jembatan dan jalan secara fungsional di level daerah. Sebagai langkah lanjutan, Satgas PRR akan segera mempercepat pembangunan jembatan dan jalan secara permanen, agar jaringan transportasi, mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan pergerakan ekonomi kembali normal sepenuhnya.

“Jembatan daerah, ini terutama di tingkat kabupaten/kota, ada yang sudah bisa 100 persen tapi temporer dan harus dipermanenkan, ada yang belum fungsional, harus di fungsionalkan, tapi tidak menghambat sistem logistik, itu yang paling penting sekali,” kata Tito dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).