BINTASARA.com, Jakarta – Di tengah efesiensi keuangan negara, Kementerian Sosial (Kemensos) justru menuai sorotan tajam. Pasalnya, ditemukan pengadaan anggaran dinilai menggila melalaui penelusuran sistem pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP.
Kemensos alih-alih tidak memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Atas pengadaan laptop tersebut, Publik geram atas nilai yaang dianggarkan oleh Kemensos yang dinilai fantastis sebesar @10,634,000 perunit.
Kuantitas barang yang akan dibelanjakan oleh Kemensos pun bukan sedikit. Sesuai data di SiRUP-LKPP tercantum 23.400 unit Laptop dengan total anggaran sebesar Rp 248.835.600.000. Hal ini berpotensi membebani keuangan negara.
Disisi Produktif Pemanfaatan
Sementara itu, dari pemanfataan barang oleh siswa berdasarkan harga laptop tersebut dianggap tidak produktif, sebab spefikasi laptop dengan penggunanya perlu disesuaikan bukan asal beli. Publik menilai pengadaan Laptop di Kemensos dengan harga yang fantastis tersebut dibuat seolah-olah berdasarkan kebutuhan para siswa.
Publik menyebut, besarnya nilai anggaran pengadaan laptop di Kemensos, ini menjadikan sebagai area yang rentan terhadap praktik korupsi yang sering dikaitkan dengan praktik pengaturan tender, mark-up harga.
Selain itu, Diduga tidak tertutup kemungkinan adanya kolusi antara pejabat pengadaan dan penyedia barang yang sudah pergeseran dari korupsi berbasis pelaksanaan menuju korupsi berbasis kebijakan atau policy corruption.
Transparansi Pengadaan Laptop di Kemensos
Kurangnya transparansi pengadaan Laptop di Kemensos, memunculkan dugaan adanya praktik mark up atau penggelembungan anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan harga pasar. Indikator ini menguatkan kecurigaan publik atas melemahnya pengawasan serta perencanaan anggaran yang tidak berbasis kebutuhan riil.
Di sisi lain, masyarakat mulai mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjalankan efisiensi anggaran. Apalagi, dalam berbagai kesempatan, pemerintah kerap menekankan pentingnya penghematan belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Desakan Publik untuk Audit Anggaran Kemensos
Desakan transparansi pun menguat. Publik meminta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) serta lembaga penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek pengadaan yang mencurigakan di Kemensos.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari kementerian terkait mengenai dugaan tersebut. Namun tekanan publik diperkirakan akan terus meningkat seiring tuntutan agar pengelolaan anggaran negara dilakukan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.
