BINTASARA.com, MEDAN — Kolaborasi Ditjenpas Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara semakin diperkuat melalui audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara di Ruang Kerja Gubernur Sumatera Utara, Selasa (11/08/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi kedua pihak untuk membangun kerja sama yang lebih konkret dalam mendukung program pemasyarakatan.
Kakanwil Ditjenpas Sumut menyampaikan sejumlah kebutuhan dan tantangan yang masih dihadapi jajaran pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan warga binaan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah keterbatasan lahan produktif. Kakanwil berharap adanya dukungan pemanfaatan lahan yang dapat digunakan warga binaan untuk mengembangkan keterampilan, menjalankan kegiatan produktif, serta menghasilkan berbagai karya selama menjalani masa pembinaan.
Selain pemanfaatan lahan, kolaborasi Ditjenpas Sumut juga diarahkan pada penguatan pendidikan vokasi.
Kakanwil menyampaikan pentingnya penyelenggaraan berbagai pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi warga binaan.
Melalui pendidikan vokasi, warga binaan diharapkan memperoleh kompetensi yang dapat mereka manfaatkan setelah menyelesaikan masa pidana.
Bekal keterampilan tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial sehingga warga binaan mampu kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
Perkuat Pendidikan dan Keterampilan Warga Binaan
Dalam audiensi tersebut, Kakanwil Ditjenpas Sumut turut menyampaikan kebutuhan tenaga pengajar untuk mendukung program pendidikan bagi warga binaan.
Saat ini, sekitar 630 warga binaan, khususnya di kawasan Tanjung Gusta, masih belum mengenal huruf.
Kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan bersama. Selama ini, jajaran pemasyarakatan banyak mengandalkan tenaga internal untuk membantu proses pembelajaran.
Karena itu, kehadiran tenaga pengajar yang memiliki kompetensi pendidikan sangat diperlukan untuk memperkuat program literasi bagi warga binaan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendorong jajaran Ditjenpas untuk membangun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kolaborasi tersebut dapat membuka peluang pelaksanaan pelatihan keterampilan, pengembangan kompetensi, hingga kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi warga binaan.
Pemprov Sumut juga membuka peluang pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan produktif.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas ruang bagi warga binaan untuk mengikuti program pembinaan kemandirian.
Pemenuhan Layanan Kesehatan Jadi Perhatian
Selain pendidikan dan keterampilan, audiensi membahas pemenuhan layanan kesehatan bagi warga binaan.
Kakanwil menjelaskan bahwa masih terdapat warga binaan yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan, terutama warga binaan pindahan maupun mereka yang menghadapi kendala administrasi kependudukan.
Gubernur Sumatera Utara menyampaikan bahwa warga binaan yang memiliki identitas kependudukan Sumatera Utara dapat memperoleh dukungan melalui program BPJS Kesehatan gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai ketentuan yang berlaku.
Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan warga binaan memperoleh hak atas layanan kesehatan secara layak selama menjalani masa pembinaan.
Gubernur Sumatera Utara juga menyampaikan apresiasi kepada Kakanwil Ditjenpas Sumut beserta jajaran atas berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungan terhadap program pemasyarakatan yang berorientasi pada peningkatan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian warga binaan.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penuh program-program yang dilaksanakan jajaran Ditjenpas Sumut. Kolaborasi ini perlu terus diperkuat agar warga binaan memperoleh wawasan, keterampilan, dan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang produktif sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat,” ujar Gubernur Sumatera Utara.
Edukasi Bahaya Narkoba Diperkuat
Pertemuan tersebut juga membahas penguatan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba.
Kanwil Ditjenpas Sumut bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mendorong upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran warga binaan dan masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai dampak penyalahgunaan serta peredaran narkoba.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan narkoba tidak hanya berlangsung di lingkungan pemasyarakatan, tetapi juga menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Kolaborasi Ditjenpas Sumut dan Pemprov Sumut diharapkan terus berkembang menjadi kerja sama yang konkret dan berkelanjutan.
Sinergi lintas sektor ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pembinaan yang lebih komprehensif, memperluas akses pendidikan dan keterampilan, meningkatkan layanan kesehatan, serta mendukung kemandirian warga binaan.
Dengan dukungan pemerintah daerah dan berbagai pihak, program pemasyarakatan di Sumatera Utara diharapkan mampu memberikan bekal yang lebih kuat kepada warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif.
