BINTASARA.com, JAKARTA – PON XXII 2028 menjadi fokus utama pemerintah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dalam mewujudkan prestasi olahraga nasional menuju target Indonesia masuk lima besar Olimpiade 2044 serta menjadi kekuatan olahraga terdepan di Asia Tenggara. Persiapan penyelenggaraan PON XXII/2028 Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) juga mengedepankan efisiensi anggaran, tertib administrasi, transparansi, serta kebermanfaatan fasilitas olahraga.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman, saat mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PON XXII/2028 NTT-NTB yang dipimpin Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir pada Rabu (1/7/2026).
Marciano Norman menegaskan bahwa penyelenggaraan PON XXII mengacu pada visi Asta Cita ke-4 yang menempatkan peningkatan prestasi olahraga sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Menurutnya, KONI Pusat bersama pemerintah menetapkan cabang olahraga yang di pertandingkan berdasarkan kebutuhan pembinaan atlet menuju Olimpiade dan implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), tanpa mengabaikan cabang olahraga unggulan tuan rumah.
“Kita memberikan ruang untuk cabang olahraga Olimpiade, DBON, unggulan tuan rumah, dan privilege tuan rumah,” ujar Marciano Norman.
Marciano juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan PON XXII sejak awal mengutamakan efisiensi pembiayaan dengan menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber utama pendanaan sehingga tidak membebani anggaran pemerintah pusat.
“Sejak awal penentuan cabang olahraga, kami menekankan bahwa titik berat pembiayaan berasal dari APBD,” jelasnya.
Ia mengapresiasi langkah Menpora Erick Thohir yang telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Gubernur NTT, NTB, dan DKI Jakarta sebagai dasar hukum pelaksanaan renovasi berbagai venue olahraga.
“Saya berterima kasih kepada Pak Menteri yang telah menyerahkan SK kepada tiga gubernur. Dokumen itu sangat mereka butuhkan untuk memulai proses renovasi,” tambah Marciano.
PON XXII 2028 Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas
Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
Menurut Erick, PON XXII/2028 NTT-NTB akan menjadi PON pertama pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga seluruh pihak harus menjaga kualitas pelaksanaan.
“Kemenpora melakukan sinkronisasi bersama KONI, BPKP, Kejaksaan, kementerian dan lembaga, serta TNI/Polri. Melalui pertemuan ini kami membentuk tim koordinasi yang melibatkan BPKP dan Kejaksaan,” ujar Erick Thohir.
Ia menegaskan bahwa Kemenpora berkomitmen penuh menyukseskan penyelenggaraan PON XXII/2028 sebagai ajang olahraga nasional yang profesional dan membanggakan.
“Dengan segala kerendahan hati, kami di Kemenpora ingin menyukseskan PON XXII/2028 NTT-NTB pada era Presiden Prabowo. KONI menjadi bagian penting dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Target Prestasi Atlet Jadi Prioritas
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Narendra Jatna, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar menetapkan target prestasi yang jelas dan menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan sasaran tersebut.
Menurutnya, seluruh pembangunan venue dan penyediaan fasilitas olahraga harus berorientasi pada kepentingan atlet agar memberikan manfaat jangka panjang setelah PON berakhir. “Semua harus berkaitan dengan atletnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga berstandar internasional, termasuk kebutuhan impor yang harus dipersiapkan sejak dini.
BPKP Siap Kawal Efisiensi Anggaran
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP, Susilo Widyantoro, menegaskan kesiapan lembaganya untuk mendampingi seluruh proses penyelenggaraan PON XXII/2028. “Kami siap membuka diri selama 24 jam. Tidak usah ragu,” tegas Susilo.
Ia berharap setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan belanja dapat berlangsung efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran sehingga penyelenggaraan PON XXII 2028 mampu menghasilkan prestasi atlet sekaligus meninggalkan warisan fasilitas olahraga yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembinaan olahraga nasional dalam jangka panjang.
