DEMAK|Bintasara.com -Dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Insiden yang melibatkan ratusan penerima manfaat ini mendorong evaluasi menyeluruh, terutama pada aspek distribusi dan waktu konsumsi makanan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menilai persoalan utama tidak semata terletak pada menu makanan, melainkan pada ketepatan waktu pendistribusian dan konsumsi.
“Biasanya yang keracunan itu karena pengaturan jadwalnya kurang tepat. Makanan ini ada masa konsumsinya, jadi harus diantarkan tepat waktu dan langsung dikonsumsi,” ujarnya usai menghadiri acara di Kantor TVRI Jawa Tengah, Demak, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, keterlambatan distribusi maupun kebiasaan menunda konsumsi dapat meningkatkan risiko makanan tidak lagi layak dikonsumsi. Oleh karena itu, edukasi kepada penerima manfaat terutama anak-anak dan santri menjadi hal krusial.
“Jangan sampai makanan disimpan dulu, lalu dimakan di kemudian hari,” tegasnya.
Ia juga meminta pihak sekolah dan pondok pesantren berperan aktif dalam mengawasi serta memastikan makanan yang diterima langsung dikonsumsi sesuai waktu yang dianjurkan.
Selain itu, Pemprov Jateng menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada penyedia layanan MBG yang terbukti lalai. Sanksi tersebut bersifat bertahap, mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin operasional dapur.
“Sudah ada kasus penutupan dapur di Jawa Tengah. Ini menjadi peringatan keras. Dari pemerintah pusat juga sudah memberikan warning, ada tahapan sanksi bahkan sampai pencabutan izin,” ungkapnya.
Sebelumnya, insiden dugaan keracunan terjadi di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, pada Sabtu (18/4/2026). Ratusan santri dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, dan sakit perut pada Minggu pagi.
Tak hanya santri, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga terdampak. Total korban diperkirakan mencapai 187 orang.
Hingga Senin, sebanyak 68 orang menjalani perawatan inap, sementara 66 lainnya menjalani rawat jalan dalam pemantauan tenaga medis. Di antara korban terdapat dua balita, tiga ibu bersama anaknya, serta satu ibu menyusui.
Sebagai langkah penanganan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat telah dihentikan sementara operasionalnya dan dipasangi garis polisi.
Pihak dinas kesehatan juga tengah melakukan uji laboratorium guna memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap proses produksi pangan, termasuk aspek higiene, sanitasi lingkungan, hingga kapasitas sumber daya manusia.
Pemerintah berharap insiden ini menjadi momentum perbaikan sistem distribusi program MBG agar lebih tepat waktu, aman, dan berkualitas, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (AG)
