By Admin B03 
BINTASARA.com, JAKARATA – Pemerintah mulai mematangkan skema pendidikan gratis yang terukur dan berkeadilan melalui Tim Khusus (Timsus) Penguatan Kebijakan Pendidikan Nasional.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membahas perkembangan kerja Timsus dalam Rapat Tingkat Menteri di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menteri Koordinator PMK Pratikno mengatakan Timsus lintas kementerian dan lembaga telah menyusun rencana kerja serta target jangka pendek, menengah, dan panjang. Pemerintah membentuk tim tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas Kabinet pada 23 September 2026.
“Menindaklanjuti mandat Putusan MK dan arahan Bapak Presiden, kami terus mematangkan rencana aksi selanjutnya,” ujar Pratikno.
Pendidikan Gratis Jadi Fokus Penguatan Kebijakan Pendidikan Nasional
Pemerintah akan memprioritaskan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah tertinggal yang tingkat partisipasi pendidikannya masih berada di bawah rata-rata nasional.
Pratikno menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan skenario pembiayaan yang terukur dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah akan memperkuat tata kelola melalui pemadanan data penerima bantuan serta pemetaan kebutuhan tenaga pendidik secara nasional.
“Tim Khusus telah merancang fokus pada kerja jangka pendek berupa optimalisasi dan realokasi anggaran existing 2027, serta rencana jangka menengah-panjang untuk melakukan evaluasi skema pembiayaan serta penyusunan grand design penguatan tata kelola pendidikan nasional yang holistik,” jelas Pratikno.
Kemenko PMK memastikan kebijakan tersebut tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan penggunaan keuangan negara.
Pemerintah menargetkan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun berjalan seiring dengan peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan yang lebih inklusif, mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Deputi Bidang PMK Bappenas Pungkas Bahjuri Ali. Red
