BINTASARA.com, SUBULUSSALAM, ACEH – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah pusat bergerak membantu masyarakat Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, yang terdampak banjir. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faizal Fathani turun langsung meninjau wilayah terdampak sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan pada Selasa (17/11/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan melihat kondisi terkini pascabanjir, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempercepat penanganan dampak bencana.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian rombongan pemerintah pusat yakni Kecamatan Sultan Daulat, khususnya Desa Jabi-Jabi. Berdasarkan data BNPB per Senin (16/11/2026), banjir di desa tersebut berdampak terhadap 292 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.100 jiwa.
Saat rombongan melakukan peninjauan, genangan banjir di Desa Jabi-Jabi telah surut. Meski demikian, masyarakat masih membutuhkan dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan kondisi kehidupan setelah bencana.
BNPB SALURKAN RIBUAN BANTUAN UNTUK WARGA TERDAMPAK
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB bersama Menko PMK dan Kepala BMKG menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Kota Subulussalam untuk mendukung penanganan warga terdampak banjir.
BNPB menyalurkan 1.000 lembar matras, 10 paket peralatan dapur dan kompor, 10 unit tabung gas, 450 lembar sarung, 600 lembar selimut, serta 10 set tenda pengungsi.
Selain bantuan perlengkapan kebutuhan dasar tersebut, pemerintah juga menyediakan 300 paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Ketiga pejabat pemerintah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada kepala desa, camat, dan perwakilan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah setempat mengoordinasikan distribusi bantuan agar menjangkau warga yang membutuhkan.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan sejumlah dukungan tanggap darurat kepada masyarakat Kota Subulussalam, termasuk matras, sembako, generator set (genset), dan bantuan pangan.
“Untuk Subulussalam sudah kita berikan bantuan berupa matras, sembako, kemudian genset dan serapan pangan. Artinya, bantuan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang dapat digunakan masyarakat apabila terjadi bencana,” ujar Kristomei.
Kristomei menegaskan bahwa pemerintah pusat turun langsung untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang belum mampu dipenuhi pemerintah daerah. Melalui asesmen lapangan, pemerintah pusat dapat menentukan bentuk dukungan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
BNPB PERKUAT MITIGASI ANTISIPASI BANJIR BERULANG
Selain menyalurkan bantuan, Kepala BNPB menekankan pentingnya penanganan bencana secara menyeluruh di wilayah Aceh. Menurutnya, pemerintah perlu menjalankan dua agenda secara bersamaan, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana sebelumnya serta penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah tahun ini.
Kristomei menjelaskan bahwa banjir yang berulang setiap tahun membutuhkan strategi mitigasi yang terencana. Langkah tersebut bertujuan mengurangi risiko bencana sekaligus melindungi keselamatan masyarakat.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BNPB telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah sejak 30 Oktober 2026. Surat tersebut meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun kajian risiko bencana, menentukan prioritas mitigasi, dan memastikan kesiapan personel serta sarana penanganan darurat di wilayah masing-masing.
Sementara itu, pemerintah pusat akan membantu memenuhi kebutuhan penanganan bencana yang berada di luar kemampuan pemerintah daerah.
PEMERINTAH PERCEPAT PEMULIHAN INFRASTRUKTUR ACEH
Selain memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak banjir di Aceh.
Kementerian Pekerjaan Umum bersama unsur Satuan Tugas (Satgas) Jembatan terus menangani kerusakan infrastruktur, termasuk memperbaiki jembatan dan fasilitas pendukung yang masyarakat butuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pemerintah merencanakan program pemulihan fisik dan infrastruktur secara berkelanjutan dengan estimasi waktu sekitar tiga tahun, sebagaimana arahan Menko PMK.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap perbaikan infrastruktur dapat memperkuat ketahanan wilayah sekaligus mengurangi dampak banjir yang berulang setiap tahun.
BNPB bersama pemerintah daerah, BMKG, kementerian dan lembaga terkait juga terus memperkuat koordinasi dalam penanganan pascabencana. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemantauan kondisi wilayah terdampak, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana susulan.
BNPB turut mengimbau masyarakat di wilayah Aceh agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini yang BMKG sampaikan untuk mengantisipasi potensi banjir maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, kementerian, lembaga, dan seluruh unsur terkait, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan pascabanjir sekaligus memperkuat mitigasi bencana secara berkelanjutan.
Pemerintah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan penanganan bencana.
Redaksi
