BINTASARA.com, JAKARTA – Kasus Migas Bekasi memasuki babak penting setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada Selasa (17/11/2026). Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memanggil Tri Adhianto sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi melalui Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.
Tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan tersebut di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan ini bertujuan menggali keterangan mengenai pengelolaan perusahaan daerah dan pelaksanaan kerja sama bisnis migas yang berlangsung selama 15 tahun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan agenda pemanggilan Tri Adhianto. Ia menegaskan bahwa penyidik Jampidsus menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi.
“Benar, terhadap yang bersangkutan terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar (Jampidsus),” kata Anang kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pemanggilan Tri Adhianto menjadi perhatian publik karena perkara ini menyangkut pengelolaan perusahaan daerah yang menjalankan kerja sama bisnis dengan PT Pertamina EP. Penyidik kini menelusuri berbagai aspek tata kelola, mekanisme kerja sama, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
DUGAAN PENYIMPANGAN KSO MIGAS DAN MEKANISME PERIZINAN
Kasus Migas Bekasi berawal dari kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk mengelola sumur-sumur minyak di wilayah Kota Bekasi, khususnya kegiatan operasional Lapangan Jatinegara.
Dalam penyidikan perkara tersebut, Kejagung mendalami dugaan penyimpangan pelaksanaan kerja sama. Penyidik juga menyoroti mekanisme persetujuan DPRD Kota Bekasi dan pemenuhan persyaratan perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Anang Supriatna sebelumnya mengungkapkan bahwa penyidik menemukan indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan kerja sama dengan mekanisme dan ketentuan perizinan yang berlaku dalam pengelolaan usaha migas.
Selain menelusuri pelaksanaan KSO, penyidik Jampidsus juga mendalami proses pembentukan perusahaan daerah, pengambilan keputusan bisnis, hubungan kerja sama dengan pihak lain, serta kegiatan operasional sepanjang periode 2009 hingga 2024.
Penyidik turut mengkaji dampak dugaan penyimpangan tata kelola tersebut terhadap kondisi keuangan PT Migas Kota Bekasi dan pihak lain yang terlibat dalam kerja sama.
KASUS MIGAS BEKASI KEJAGUNG HITUNG POTENSI KERUGIAN NEGARA RP2 TRILIUN
Besarnya nilai perkara ini menjadi perhatian setelah Kejagung memperkirakan potensi kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp2 triliun.
Anang Supriatna menjelaskan bahwa dampak kerugian dalam perkara tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan daerah, tetapi juga diduga berdampak terhadap pihak Pertamina.
Untuk mengungkap perkara ini secara menyeluruh, penyidik Jampidsus terus mengumpulkan alat bukti, menelusuri aliran dan mekanisme pengelolaan kerja sama, serta meminta keterangan dari sejumlah pihak yang mengetahui pelaksanaan KSO.
Kejagung sebelumnya juga mengambil alih penanganan penyidikan perkara tersebut dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Langkah itu bertujuan melanjutkan dan memperdalam penyidikan terhadap dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama migas yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Pemeriksaan Tri Adhianto diharapkan dapat memberikan keterangan tambahan kepada penyidik mengenai tata kelola perusahaan daerah, proses pengambilan kebijakan, serta pelaksanaan kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian masyarakat Kota Bekasi karena menyangkut pengelolaan aset dan potensi keuangan daerah. Publik menantikan langkah Kejagung dalam mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan profesional.
Meski demikian, pemeriksaan Tri Adhianto dalam perkara ini merupakan bagian dari proses penyidikan dengan status sebagai saksi. Pemanggilan tersebut tidak serta-merta membuktikan keterlibatan maupun kesalahan hukum yang bersangkutan.
Kejagung tetap harus membuktikan setiap dugaan melalui alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum. Seluruh pihak yang terkait juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan asas praduga tidak bersalah hingga pengadilan memutus perkara secara berkekuatan hukum tetap.
Redaksi

