By Admin B03 
BINTASARA.com, JAKARTA – Dunia politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran mundur dari Wapres secara resmi dan menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Kamis (12/11/2026).
Gibran mengambil keputusan tersebut setelah menjabat sebagai Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024–2029. Ia menyampaikan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 10.15 WIB.
Presiden Prabowo mengonfirmasi penerimaan surat tersebut dalam keterangan pers di Istana Merdeka. Ia menyatakan menghormati sekaligus mendukung keputusan Gibran untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan pengabdian Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan. Menurut Presiden, Gibran telah menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan tanggung jawab selama menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR
Setelah menemui Presiden Prabowo, Gibran melanjutkan langkahnya dengan mendatangi Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima langsung kedatangan Gibran bersama sejumlah pimpinan MPR lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan surat resmi pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Ahmad Muzani kemudian mengonfirmasi penyerahan surat tersebut kepada awak media. Ia menjelaskan bahwa Gibran juga telah menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Muzani turut membacakan isi surat pengunduran diri Gibran yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Dalam surat tersebut, Gibran menyampaikan bahwa keputusan itu lahir dari kesadaran penuh demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Gibran juga menegaskan keyakinannya bahwa kepentingan negara dan masyarakat Indonesia harus mendapat prioritas lebih tinggi daripada kepentingan dirinya sendiri.
Gibran Mundur dari Wapres Prabowo Terima dan Hormati Keputusan Gibran
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dirinya menerima surat pengunduran diri Gibran dengan berat hati. Namun, ia tetap menghormati keputusan tersebut dan memberikan dukungan atas langkah yang Gibran ambil.
Prabowo juga mengingatkan seluruh elemen bangsa agar mengutamakan kepentingan negara, menjaga persatuan, serta menciptakan suasana politik yang sejuk dan damai.
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa Gibran tidak mencantumkan alasan khusus dalam surat pengunduran dirinya.
Menurut Muzani, MPR harus menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR RI langsung membahas langkah konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan proses pemilihan Wakil Presiden pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mempercepat tahapan tersebut, pimpinan MPR menjadwalkan rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026), pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut akan membahas sejumlah agenda penting, antara lain penentuan jadwal sidang paripurna, penyampaian surat kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden, pembentukan tim pemeriksa dokumen calon, serta pembentukan tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan keputusan MPR.
Sesuai mekanisme konstitusional, Presiden nantinya mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk mengikuti proses pemilihan.
Gibran Mundur dari Wapres Dinamika Politik Nasional Memasuki Babak Baru
Keputusan Gibran mengundurkan diri turut mengubah dinamika politik nasional. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait persoalan yang menyangkut kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, DPR membatalkan rapat paripurna yang semula menjadwalkan pembahasan usulan HMP pada Kamis (12/11/2026).
Perkembangan tersebut menandai babak baru dalam perjalanan politik pemerintahan Prabowo-Gibran yang sebelumnya memperoleh mandat rakyat untuk masa jabatan 2024–2029.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah MPR dan Presiden Prabowo dalam menjalankan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Masyarakat juga menantikan proses transisi kepemimpinan tersebut agar berjalan transparan, tertib, dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa serta negara.
Redaksi
