By Admin B03 
BINTASARA.com, KOTA BEKASI – Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kota Bekasi menyoroti hasil akhir seleksi calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bekasi periode 2026–2031. Organisasi yang menghimpun kalangan cendekiawan dan profesional tersebut menilai proses seleksi belum mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta etika tata kelola lembaga independen.
PIKI Kota Bekasi menilai Panitia Seleksi (Pansel) belum memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat sejak awal tahapan seleksi. Publik kesulitan memperoleh informasi mengenai latar belakang, rekam jejak, kualifikasi, serta rekapitulasi penilaian setiap calon anggota.
Kondisi tersebut membatasi kesempatan masyarakat untuk memverifikasi kompetensi para kandidat sekaligus menyampaikan masukan terhadap calon yang nantinya memegang peran strategis dalam mengawal kebijakan pendidikan di Kota Bekasi.
PIKI Soroti Kelolosan ASN
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian PIKI Kota Bekasi ialah lolosnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam seleksi calon anggota Dewan Pendidikan.
PIKI mempertanyakan representasi unsur kualifikasi yang mendasari kelolosan ASN tersebut. Sebab, persyaratan calon anggota Dewan Pendidikan mencakup unsur pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, serta lembaga sosial kemasyarakatan.
Menurut PIKI, panitia seleksi perlu menjelaskan secara terbuka kategori unsur yang mewakili kandidat ASN tersebut. PIKI juga mengingatkan bahwa keterlibatan unsur birokrasi berpotensi memengaruhi independensi Dewan Pendidikan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kritis kepada pemerintah daerah.
PIKI Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan Politik
Selain persoalan ASN, PIKI Kota Bekasi turut menyoroti indikasi lolosnya anggota maupun pengurus aktif partai politik dalam jajaran calon anggota terpilih.
PIKI menilai keterlibatan pengurus partai politik dalam lembaga independen berpotensi memunculkan konflik kepentingan (conflict of interest). Kondisi tersebut juga dapat memicu tarik-menarik kepentingan politik praktis yang berisiko mengganggu objektivitas dan integritas Dewan Pendidikan.
PIKI menegaskan bahwa Dewan Pendidikan harus menjaga independensi serta menempatkan kepentingan pendidikan dan masyarakat di atas kepentingan politik kelompok maupun golongan.
Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik Dipertanyakan
PIKI Kota Bekasi juga mempertanyakan penerapan prinsip Keterbukaan Informasi Publik (KIP) selama proses seleksi berlangsung.
Menurut PIKI, panitia belum menyampaikan secara memadai informasi mengenai kriteria kelolosan, rekam jejak dan kualifikasi kandidat, serta mekanisme penetapan hasil akhir. Minimnya keterbukaan tersebut membuat masyarakat kesulitan mengawasi proses seleksi secara objektif.
Ketua DPC PIKI Kota Bekasi, Pendeta Saud Sigalingging, menegaskan bahwa Dewan Pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan strategis dalam menentukan arah masa depan generasi muda.
“Dewan Pendidikan adalah lembaga independen yang memegang peran moral dan strategis bagi masa depan generasi muda di Kota Bekasi. Jika proses seleksinya sejak awal diwarnai ketidakjelasan kualifikasi dan potensi konflik kepentingan, bagaimana lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara independen dan kritis? Kami mendesak adanya transparansi total atas proses seleksi ini,” ujar Saud Sigalingging.
PIKI Desak Wali Kota Evaluasi Hasil Seleksi
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, DPC PIKI Kota Bekasi menyampaikan tiga tuntutan kepada Panitia Seleksi dan Pemerintah Kota Bekasi.
Pertama, PIKI mendesak Panitia Seleksi dan Pemerintah Kota Bekasi membuka rekam jejak, representasi unsur kualifikasi, serta hasil evaluasi seluruh calon yang dinyatakan lolos. Langkah tersebut penting agar masyarakat dapat menilai proses seleksi berdasarkan informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, PIKI meminta Wali Kota Bekasi mengevaluasi kembali keputusan penetapan calon anggota yang memiliki potensi benturan kepentingan politik maupun persoalan kesesuaian representasi unsur kualifikasi, termasuk kandidat dari kalangan ASN.
Ketiga, PIKI mendorong Pemerintah Kota Bekasi memperbaiki standar seleksi untuk pengisian keanggotaan lembaga publik independen pada masa mendatang. PIKI meminta pemerintah menerapkan sistem seleksi berbasis meritokrasi, menjunjung etika publik, mengedepankan transparansi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat secara nyata.
PIKI Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola pendidikan dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak publik. Melalui pengawasan partisipatif, PIKI berharap Pemerintah Kota Bekasi mampu membangun sistem pendidikan yang lebih transparan, independen, adil, dan berintegritas.
“Ad Caritas et Veritas” — Demi Kasih dan Kebenaran.
Redaksi
