By Nofan A.Y., C.BJ 
BINTASARA.com, Jakarta – Situasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, memicu perhatian publik, Selasa (20/10/26) pagi. Bertepatan dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terbentangan spanduk raksasa berisi “pesan cinta” yang kritis dari aktivis Greenpeace Indonesia berhasil terpasang di atas ikon lbu Kota.
Dalam aksi tersebut, sejumlah aktivis perempuan membentangkan dua spanduk berukuran raksasa untuk menyoroti kondisi lingkungan, bencana yang kian parah, hingga biaya hidup masyarakat yang terus meningkat.
Merespons kejadian ini, aparat gabungan bersama petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) langsung diterjunkan ke lokasi bergerak cepat mengevakuasi dan resmi menurunkan spanduk raksasa tersebut dari area monumen.
Pantauan di lokasi, sejumlah petugas gabungan dari Polri, TNI Angkatan Darat (AD), pemadam kebakaran (Damkar), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlihat berada di sekitar kolam Bundaran HI saat penurunan spanduk tersebut.
Personel kepolisian tampak melakukan penjagaan ketat di sekitar lokas pencopotan. Sejumlah petugas berkumpul di tepi kolam dan sekitar titik pemasangan spanduk, sementara petugas lainnya bersiaga di area tersebut.
Kendaraan pemadam kebakaran juga terlihat berada di lokasi Kehadiran aparat dari berbagai unsur membuat kawasan sekitar Patung Selamat Datang dipadati petugas. Kini, spanduk yang dipasang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran itu sudah tidak lagi membentang di Patung Selamat Datang. Meski demikian, sejumlah petugas masih terlihat berjaga di sekitar lokasi.
Pencopotan spanduk ini menjadi perhatian karena sebelumnya Greenpeace menggunakan kawasan ikonik di pusat Jakarta tersebut sebagai ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah terkait persoalan krisis iklim.
Menanggapi kejadian tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanggapi aksi Greenpeace yang membentangkan spanduk di Bundaran HI serta demonstrasi di sejumlah lokasi di Jakarta pada hari ini, Selasa (20/10/26).
Pramono mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga aksi unjuk rasa merupakan hal yang wajar dan dilindungi oleh hukum.
“Saya ingin menyampaikan dulu ya, terutama tadi pagi kebetulan di Bundaran HI juga ada aksi yang dilakukan oleh sekelompok apa, yang disebut dengan Greenpeace yang menaikkan spanduk dan sebagainya. Jakarta ini atau Indonesia ini adalah negara demokrasi. Yang seperti itu tentunya kita memberikan penghormatan dan apresiasi,” katanya di Jakarta Pusat, Selasa (20/10/26).
Lebih lanjut Pramono berharap yang paling penting jangan kemudian menggangu ketertiban umum.
“Kalau ada apa-apa nanti jangan sampai ketertiban kita terganggu,” harapnya.
Pramono menerangkan, hari ini adalah dua tahun pemerintahan bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Bapak Gibran. Tentunya saya sebagai gubernur Jakarta bersama pak Wagub berharap, berkeinginan bahwa aksi demonstrasi yang diadakan berjalan dengan tertib, aman, nyaman.
“Tentunya apa yang menjadi keinginan, harapan, pasti saya yakin akan didengarkan dengan baik oleh pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah Jakarta sendiri,” terangnya.
Pramono menjelaskan, ada satu hal yang menarik dari peristiwa ini, demokrasi bukan cuma soal menyampaikan pendapat, tetapi juga bagaimana aspirasi itu bisa didengar dan ditanggapi.
“Di sisi lain, kritik dari masyarakat sipil juga menjadi bagian penting dalam mengingatkan pemerintah terhadap persoalan yang mereka anggap mendesak, termasuk krisis iklim dan dampaknya terhadap kehidupan warga,” jelasnya.
Pramono menegaskan, karena itu, menjaga ketertiban dan menghormati kebebasan berpendapat sama-sama penting.
“Aksi perlu berlangsung aman, sementara aspirasi yang disampaikan juga perlu mendapat perhatian. Sebab, demokrasi bukan berarti semua orang harus selalu sepakat. Demokrasi memberi ruang untuk berbeda pendapat, menyampaikan kritik, dan mencari solusi tanpa mengabaikan keselamatan serta kepentingar publik,” tegasnya. (Ophay)
