JAKARTA, BINTASARA.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden.
“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan disupport oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujar Robben di Hotel Grand Mercure, Jumat (20/6/2025).
Robben menekankan bahwa kendala utama bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya. “Iya gratis dari sisi operasional sekolahnya. Tapi ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” kata dia.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.
Mangacu Perpres Nomor 8 Tahun 2025 Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem “Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” tegas Robben.
Pada pelaksanaan Sekolah Rakyat, pemerintah melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Sebanyak 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus.
“Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” urai Robben.
Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Siswa akan menjalani pendidikan formal nasional dan penguatan karakter serta literasi digital. Sekolah Rakyat juga diberikan pelatihan untuk menyiapkan generasi emas.
“Anak-anak ini juga diberikan pendidikan keterampilan supaya kemudian nanti 20 tahun lagi saat mencapai tahun 2045 target Indonesia emas tercapai,” ujar Robben.
