By Admin B03 
BINTASARA.com | JAKARTA – Penguatan Kepala Daerah menjadi fokus pembahasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Mendagri menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat kapasitas serta memberikan dukungan yang memadai agar kepala daerah mampu menjalankan pemerintahan secara optimal di tengah meningkatnya tantangan pembangunan.
Tito Karnavian menjelaskan bahwa kepala daerah memegang peran strategis sebagai pemimpin eksekutif tertinggi di daerah. Mereka tidak hanya bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga harus mencapai berbagai target pembangunan nasional, seperti menurunkan angka kemiskinan, mempercepat penanganan stunting, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas inflasi.
Menurut Tito, sistem desentralisasi yang Indonesia terapkan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah. Konsekuensinya, beban kerja kepala daerah menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan dukungan kebijakan dan instrumen yang memadai.
“Kami menganggap bahwa para kepala daerah memang harus diberikan instrumen untuk memperkuat kemampuan mereka dalam melaksanakan seluruh beban kerja yang diemban,” ujar Tito Karnavian.
Salah satu bentuk dukungan tersebut, lanjut Tito, adalah penyesuaian regulasi mengenai kedudukan keuangan kepala daerah. Ia menilai ketentuan yang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 sudah layak di kaji agar selaras dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Namun, ia menegaskan bahwa setiap penyesuaian harus tetap mempertimbangkan capaian kinerja kepala daerah.
“Kalau memang perlu dilakukan penyesuaian sesuai kondisi saat ini, tentu bisa dilakukan. Namun, penyesuaian tersebut harus tetap berbasis pada kinerja,” katanya.
Penguatan Kepala Daerah Tantangan Tingkatkan Kinerja Pemerintahan
Selain itu, Tito mendorong seluruh kepala daerah terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat. Menurutnya, inovasi pelayanan publik dan optimalisasi potensi daerah akan memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mempercepat pembangunan di masing-masing wilayah.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan fiskal, terutama dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Yang jelas tidak ada opsi untuk merumahkan, apalagi memberhentikan PPPK,” tegas Tito.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, tersebut juga dihadiri Bupati Lahat sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, beserta jajaran pengurus APKASI. Dalam forum itu, para kepala daerah menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari keterbatasan fiskal hingga tantangan pelayanan publik.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Tito Karnavian bersama Komisi II DPR RI berkomitmen mencari solusi yang mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah sehingga pembangunan di seluruh Indonesia dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.
(Red)
