By Agung 
BINTASARA.Com, UNGARAN- Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengajak para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Ungaran Barat memperkuat koordinasi untuk mengatasi persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam forum “Belanja Aspirasi” di Aula Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026), peserta membahas keluhan warga mengenai knalpot brong di kawasan permukiman hingga perundungan (bullying) di sekolah dan lingkungan masyarakat.
Camat Ungaran Barat Cholid Mawardi turut menghadiri pertemuan tersebut bersama para lurah dan kepala desa setempat.
Melalui dialog itu, Heru ingin mendengar langsung persoalan di wilayah sekaligus menyerap masukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah kepolisian.
Penggunaan knalpot brong di kawasan permukiman menjadi salah satu persoalan yang mencuat dalam forum tersebut.
Suara bising kendaraan mengganggu kenyamanan warga sehingga membutuhkan perhatian dari kepolisian dan pemerintah setempat.
Menanggapi keluhan itu, Heru menjelaskan bahwa Polres Semarang tengah menjalankan Operasi Patuh Candi 2026.
Melalui operasi tersebut, kepolisian melakukan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku.
Heru menegaskan bahwa setiap aspirasi akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan kewenangan dan kondisi di lapangan.
“Kami tampung semua aspirasi yang disampaikan. Ini menjadi masukan bagi kami untuk menentukan langkah dan kegiatan kepolisian ke depan, sehingga apa yang menjadi keresahan masyarakat bisa kita tindak lanjuti bersama,” ujar Heru.
Selain knalpot brong, peserta juga menyampaikan persoalan perundungan di sekolah dan lingkungan masyarakat.
Persoalan tersebut membutuhkan perhatian bersama karena menyangkut keamanan, kenyamanan, dan perkembangan anak.
Untuk mencegah perundungan, Polres Semarang berkoordinasi dengan dinas terkait serta memantau kondisi di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Kepolisian juga menjalankan program Polisi Goes to School untuk mengedukasi pelajar tentang berbagai persoalan yang berisiko mengganggu masa depan mereka.
Materi edukasi mencakup tertib berlalu lintas, pencegahan tawuran, perilaku negatif yang dikenal dengan istilah “kreak”, serta bahaya perundungan.
Dengan edukasi tersebut, kepolisian mendorong pelajar memahami risiko perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Heru menekankan bahwa polisi tidak dapat menangani seluruh persoalan kamtibmas tanpa dukungan berbagai pihak.
Karena itu, ia mengajak pemerintah desa, kelurahan, sekolah, orang tua, dan masyarakat membangun komunikasi secara aktif.
“Penanganan persoalan di masyarakat tidak bisa dilakukan oleh polisi sendiri. Kami membutuhkan peran pemerintah desa, kelurahan, sekolah, orang tua dan seluruh elemen masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, persoalan yang muncul bisa lebih cepat kita ketahui dan kita tindak lanjuti,” tambah Heru.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka membantu kepolisian dan pemerintah setempat mengenali persoalan sejak dini.
Selanjutnya, setiap pihak dapat mengambil langkah sesuai peran dan kewenangannya.
Dalam pertemuan tersebut, Heru juga mengingatkan masyarakat agar menghubungi Call Center 110 ketika menemukan gangguan kamtibmas atau membutuhkan kehadiran polisi di wilayahnya.
Ia berharap forum “Belanja Aspirasi” dapat menjaga komunikasi antara kepolisian dan pemerintah desa maupun kelurahan.
Dengan demikian, kedua pihak dapat membahas persoalan warga secara langsung dan menyusun langkah penanganan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
(Agung)
