By Admin B03 
BINTASARA.com, KUALA KAPUAS — Karhutla Kabupaten Kapuas mendapat penguatan penanganan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui optimalisasi pemadaman darat, koordinasi lintas sektor, serta pemutakhiran data kondisi lapangan.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. menyampaikan langkah tersebut dalam rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta jajaran terkait di Kalimantan Tengah, Selasa (22/9).
Kabupaten Kapuas memiliki wilayah lebih dari 17.000 kilometer persegi. Sekitar 12.000 kilometer persegi di antaranya merupakan kawasan hutan. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman, terutama karena akses menuju sejumlah lokasi kebakaran cukup terbatas.
Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, S.P. melaporkan bahwa pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, dan masyarakat telah mengerahkan personel untuk menangani karhutla.
Pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan penguatan sarana dan prasarana, antara lain pembangunan sumur bor, peningkatan akses menuju lokasi kebakaran, serta tambahan armada pemadam.
BNPB Minta Posko Optimal
Kepala BNPB meminta pemerintah daerah mengoptimalkan posko penanggulangan bencana sebagai pusat koordinasi operasi harian.
Menurutnya, seluruh unsur terkait perlu melakukan evaluasi setiap sore atau malam untuk mengetahui perkembangan kebakaran, menentukan titik prioritas, serta menghitung kebutuhan personel dan peralatan di masing-masing lokasi.
“Kita tidak hanya menyuruh, tetapi harus memberikan solusi. Peralatan harus bisa menghitung secara spesifik sesuai kebutuhan di setiap titik kebakaran,” tegas Suharyanto.
BNPB juga meminta pembagian personel dilakukan secara jelas dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan relawan.
Kebutuhan peralatan seperti pompa, selang, dan alat pelindung diri harus dirinci berdasarkan kondisi setiap titik kebakaran. Pembaruan data personel dan kondisi karhutla juga perlu dilakukan secara berkala.
Data yang akurat menjadi dasar untuk menentukan dukungan serta pengerahan sumber daya sesuai kebutuhan lapangan.
“Yang dipadamkan setiap hari harus lebih banyak daripada titik kebakaran baru. Kalau tidak, luas kebakaran akan terus bertambah,” ujar Suharyanto.
Ia menjelaskan, karakteristik lahan gambut membutuhkan penanganan berkelanjutan. Area yang sudah terpadamkan masih berpotensi kembali terbakar sehingga petugas perlu melakukan pemantauan dan penanganan hingga kondisi benar-benar terkendali.
Karhutla Kabupaten Kapuas BNPB Siapkan Dukungan Peralatan
Untuk memperkuat satuan tugas darat, BNPB menyampaikan dukungan perlengkapan pemadaman bagi tim yang terdiri atas 15 personel.
Pemerintah daerah diminta membentuk regu secara terorganisasi dan memastikan seluruh perlengkapan dapat digunakan secara optimal.
Apabila jumlah personel BPBD belum mencukupi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dukungan peralatan kepada unsur TNI, Polri, Manggala Agni, maupun relawan yang berada di lapangan.
Selain persoalan karhutla, Pemerintah Kabupaten Kapuas juga melaporkan kondisi sumber air baku yang mengalami kekeruhan dan peningkatan kadar garam.
Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan air bersih masyarakat, terutama karena sebagian warga masih bergantung pada sumber air sungai.
BNPB kemudian mempertimbangkan dukungan mobil tangki air dan mobil pengolahan air atau water treatment untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Karhutla Kabupaten Kapuas, OMC dan Water Bombing Hadapi Kendala Asap
Dalam rapat koordinasi, Kepala BNPB menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca (OMC) menghadapi sejumlah kendala. Pertumbuhan awan hujan yang terbatas selama musim kemarau serta gangguan jarak pandang akibat asap menjadi tantangan dalam pelaksanaan operasi udara.
BNPB mengoperasikan dua pesawat OMC dari Kalimantan Selatan dan Pangkalan Bun dengan sasaran wilayah Pulang Pisau, Kuala Kapuas, dan Palangka Raya.
Pada Selasa (22/9) pagi, Kepala BNPB bersama Menteri Kehutanan juga singgah di Gedung Operasional Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut yang sekaligus berfungsi sebagai Pos Operasi Modifikasi Cuaca Kalimantan Tengah.
Keduanya mengikuti rapat koordinasi OMC untuk membahas perkembangan operasi di wilayah tersebut.
Operasi OMC mulai berlangsung pada Selasa (22/9) dengan dua sorti penerbangan pesawat Cassa Caravan PK-SNK dari Bandar Udara Syamsudin Noor.
Selain OMC, BNPB telah menyediakan enam helikopter untuk operasi water bombing. Namun, sebagian armada menghadapi kendala operasional akibat kondisi asap dan keterbatasan jarak pandang.
Dua helikopter yang bergeser ke Sampit dan Pangkalan Bun masih dapat beroperasi. Sementara itu, dukungan operasi udara untuk wilayah Kuala Kapuas belum berjalan optimal.
Dengan kondisi tersebut, BNPB menetapkan penguatan pemadaman darat sebagai salah satu prioritas penanganan karhutla di Kabupaten Kapuas.
Sinergi Lintas Sektor Diperkuat
Suharyanto mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI-Polri, unsur pemadam kebakaran, Manggala Agni, serta masyarakat dalam menangani karhutla di Kabupaten Kapuas.
Kehadiran Menteri Kehutanan, Kepala BNPB, dan unsur pimpinan daerah harapan semakin memperkuat koordinasi serta meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan.
“Kita ingin penanganan ini benar-benar bergerak lebih baik. Seluruh unsur harus bekerja secara terkoordinasi, terukur, dan terus mengikuti perkembangan kondisi di lapangan,” pungkas Suharyanto.
Pemerintah bersama seluruh unsur terkait berkomitmen memperkuat pencegahan dan pemadaman karhutla sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Red
