Aplikasi Beetri Disorot! ASN Pemkot Bekasi Kesulitan Absen, BKPSDM dan Diskominfostandi Buka Suara

BINTASARA.com, KOTA BEKASI – Absensi BeetriAbsensi Beetri Pemkot Bekasi menjadi sorotan setelah sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi mengalami kendala saat melakukan pemindaian kehadiran (clock-in) dalam apel pagi rutin di Lapangan Patriot, Senin (9/11/2026). Gangguan akses aplikasi absensi digital tersebut sempat membuat sejumlah pegawai kebingungan karena sistem tidak merespons ketika mereka menekan tombol presensi melalui perangkat gawai masing-masing.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran para ASN. Pasalnya, kedisiplinan kehadiran dan ketepatan waktu mengikuti apel pagi turut memengaruhi penilaian kinerja harian serta perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Sejumlah pegawai terlihat mendatangi rekan kerja yang memahami penggunaan aplikasi untuk mencari solusi. Bahkan, perbincangan antarpengawai di tengah lapangan lebih banyak membahas kendala tombol presensi Beetri daripada materi amanat pembina apel.

Menanggapi keluhan tersebut, awak media mengonfirmasi persoalan itu kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi.

Kabid Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kota Bekasi, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa sistem absensi digital ASN Beetri atau Bekasi Employee Electronic Time Recording and Information saat ini tidak mengalami kendala pada sistem utama.

Menurut Sri, beberapa faktor dapat menyebabkan pengguna kesulitan melakukan pemindaian kehadiran. Faktor tersebut antara lain gangguan jaringan internet, ketidaktepatan pembacaan titik koordinat lokasi, serta keterlambatan pegawai melakukan presensi.

Sri menjelaskan bahwa sistem Beetri menetapkan jadwal pemindaian kehadiran mulai pukul 07.25 WIB. BKPSDM juga memberikan toleransi keterlambatan selama 30 menit sesuai ketentuan presensi.

“Kalau terlambat, ada waktu toleransi terlambat. Tapi nanti dia bisa presensi. Tapi setelah itu nanti dia tidak bisa presensi, mungkin dia terlambat. Jadi mungkin kendalanya karena dia terlambat,” ujar Sri saat memberikan keterangan di ruangan BKPSDM Kota Bekasi.

Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi, Eka Chorid Ivo Fauzi, Buka Suara

Sementara itu, Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi, Eka Chorid Ivo Fauzi, ST., MT., memastikan pihaknya telah melakukan pengujian keamanan terhadap aplikasi Beetri sebelum meluncurkan layanan tersebut.

Eka menjelaskan bahwa pengujian itu menggunakan metode penetration testing (pen-test), yakni serangkaian pengujian untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan pada sistem aplikasi.

Menurutnya, tim pengembang telah melewati tujuh tahapan pengujian keamanan. Hasil pengujian tersebut menjadi salah satu dasar penilaian keamanan aplikasi Beetri sebelum masyarakat dan ASN menggunakannya.

“Sebelum diluncurkan, aplikasi Beetri sudah melalui tahapan pen-test. Ada siklus tujuh tahapan, dan aplikasi ini sudah melewati seluruh tahapan tersebut. Jadi dipastikan aman,” kata Eka.

Ia menegaskan bahwa pengembang juga memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan data ASN dalam proses pengembangan aplikasi.

Meski demikian, Eka tidak menampik kemungkinan terjadinya kendala akses ketika banyak pengguna membuka aplikasi secara bersamaan. Lonjakan permintaan akses atau traffic dapat menyebabkan sistem membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons permintaan presensi.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Eka menyarankan pengguna menyegarkan halaman aplikasi (refresh) ketika sistem sulit diakses. ASN juga dapat mencoba menggunakan peramban (browser) lain sebagai alternatif.

Selain itu, Eka mengingatkan pengguna agar memperhatikan ketepatan pembacaan koordinat lokasi. Pasalnya, aplikasi Beetri menerapkan sistem radius tertentu untuk memastikan ASN melakukan presensi sesuai titik lokasi yang telah ditentukan.

“Pengguna perlu melakukan refresh atau mencoba browser lain sebagai alternatif. Kami juga pernah mengalami hal serupa. Bahkan, ketika titik koordinat dibuka kembali, sistem bisa membaca posisi pengguna sesuai dengan lokasi yang ditentukan,” ungkapnya.

Pengalaman Porprov Jadi Bahan Evaluasi

Dalam kesempatan tersebut, Eka juga menyinggung pengalaman penggunaan aplikasi Beetri saat pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi.

Menurutnya, kondisi lingkungan stadion menjadi salah satu tantangan dalam penggunaan layanan presensi berbasis lokasi. Struktur bangunan stadion yang memiliki atap dan area tertutup berpotensi memengaruhi penerimaan sinyal jaringan seluler.

Kondisi tersebut dapat menghambat perangkat ketika membaca koordinat lokasi sekaligus mengirimkan data kehadiran ke server aplikasi.

Eka menilai penguatan jaringan komunikasi di area dalam stadion perlu menjadi bahan evaluasi. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi kendala serupa ketika Pemkot Bekasi menyelenggarakan kegiatan besar yang melibatkan banyak ASN.

“Beberapa diskusi mengarah pada perlunya penguatan sinyal, khususnya di dalam stadion. Kondisi bangunan yang beratap memungkinkan adanya pantulan sinyal sehingga akses jaringan menjadi kurang optimal,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengalaman penggunaan Beetri di lapangan harus menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan layanan digital. Menurutnya, pengelola aplikasi membutuhkan evaluasi dan umpan balik pengguna agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Eka juga menyampaikan bahwa server aplikasi Beetri berada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Namun, ia menyarankan awak media mengonfirmasi langsung kepada BKPSDM apabila membutuhkan informasi lebih terperinci mengenai lokasi perangkat pendukung sistem presensi.

ASN Masih Mengalami Kendala Saat Presensi

Terlepas dari penjelasan kedua instansi tersebut, pantauan awak media di lokasi menunjukkan sejumlah ASN masih mengalami kesulitan ketika melakukan pemindaian kehadiran melalui aplikasi Beetri pada perangkat masing-masing.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman pengguna di lapangan perlu mendapat perhatian serius, meskipun pihak terkait menyatakan sistem utama telah melewati pengujian dan tidak mengalami gangguan.

Pemkot Bekasi perlu memastikan kestabilan akses, kesiapan infrastruktur jaringan, ketepatan pembacaan koordinat, serta kemampuan server menangani lonjakan pengguna secara bersamaan.

Pemerintah daerah juga perlu memberikan kepastian mekanisme penanganan bagi ASN yang mengalami kendala teknis saat melakukan presensi. Langkah tersebut penting agar persoalan akses aplikasi tidak merugikan pegawai dalam pencatatan kehadiran maupun penilaian kinerja.

Digitalisasi presensi ASN seharusnya tidak hanya menjadi instrumen pengawasan kedisiplinan, tetapi juga menghadirkan kemudahan, transparansi, dan kepastian layanan bagi seluruh pegawai Pemerintah Kota Bekasi.

(Redaksi)