By Admin B03 
BINTASARA.com, JAKARTA – Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (PSE) di lapangan, petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) kerap menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal, mulai dari penolakan warga yang keliru mengira petugas sebagai penagih pajak, sulitnya akses masuk ke masyarakat hingga beban target kerja dan tekanan psikologis.
Penolakan dan ketidakpercayaan warga. Sebagian pelaku usaha atau warga menolak memberikan data karena termakan berita bohong (Hoax) yang mengaitkan sensus dengan pajak hingga pencabutan bantuan sosial hingga merasa risih dengan banyaknya pertanyaan, atau keliru mengira petugas sensus adalah petugas pajak atau pihak penipuan.
Padahal, data yang mereka kumpulkan akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Lantas, mengapa masih banyak masyarakat yang menolak didata? Dan seperti apa sebenarnya perjuangan para petugas di lapangan?
Responden sulit ditemui. Kepala keluarga sering tidak berada di tempat saat didatangi karena kesibukan kerja dari pagi hingga sore hari.
Sensus Ekonomi BPS, Petugas Kejar Target Pendataan
Salah seorang petugas sensus ekonomi (PSE) berinisial FPS, saat melakukan sensus mengatakan, sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha sebenarnya cukup kooperatif.
“Proses pendataan membutuhkan waktu lebih panjang, tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100 persen karena ini menentukan potret ekonomi secara lengkap,” ujarnya saat ditemui di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Jum’at (21/08/26).
FPS menerangkan, salah satu kendala utama adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Meski jumlahnya tidak banyak, kondisi tersebut tetap memengaruhi kecepatan pendataan.
“Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menurun membuat pertanyaan mengenai kondisi ekonomi rumah tangga menjadi sangat sensitif,” terangnya.
FPS mengungkapkan, kendala lain muncul ketika kepala keluarga atau pengambil keputusan tidak berada di lokasi saat saya datang. Akibatnya, saya harus menjadwalkan ulang proses wawancara dan pengumpulan data.
“Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPS menggandeng pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten dan kota maupun tingkat RT. Dukungan ini dinilai membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pendataan. Ketika dijamin dan dibantu, warga menjadi lebih nyaman untuk memberikan data,” ungkapnya.
FPS menegaskan, semua data yang dikumpulkan tidak berkaitan dengan penarikan pajak, melainkan untuk memotret kondisi ekonomi secara lebih akurat.
“Data-data itu memang harus kita laporkan. Kita perlu memahami bahwa pendataan ini penting untuk kepentingan pembangunan ekonomi ke depan. Dengan sisa waktu beberapa minggu, BPS fokus mengejar pendataan agar kesenjangan capaian dengan pendataan secara umum dapat terselesaikan,” tegasnya. (Ophay)
