By Yustinus 
BINTASARA.com, RANTAUPRAPAT – Sidang TPP Lapas Rantauprapat menjadi salah satu upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat mengevaluasi kelayakan warga binaan untuk memperoleh program integrasi, remisi, serta pengangkatan Pemuka dan Tamping. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lapas Rantauprapat, Selasa (10/11/2026), pukul 10.00 WIB.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Makson Simatupang.
Sejumlah pejabat Eselon V, anggota Tim TPP Lapas Rantauprapat, serta petugas Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas) turut menghadiri kegiatan tersebut untuk memberikan pertimbangan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dalam sidang tersebut, tim membahas sejumlah agenda penting terkait pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan.
Agenda itu meliputi evaluasi perkembangan perilaku, pengusulan program integrasi berupa Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB), serta pengangkatan Pemuka dan Tamping bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif maupun substantif.
Dalam arahannya, Makson Simatupang menegaskan bahwa Sidang TPP merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap proses pengusulan hak warga binaan berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengingatkan seluruh peserta bahwa petugas harus mengedepankan profesionalisme dan tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun terhadap layanan pemasyarakatan.
“Sidang TPP ini merupakan bentuk objektivitas dan transparansi kami dalam menilai kelayakan warga binaan. Setiap pengusulan Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, maupun pengangkatan Tamping harus berdasarkan rekam jejak perilaku, keaktifan mengikuti program pembinaan, serta rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pihak Bapas. Seluruh layanan ini dipastikan gratis,” tegas Makson Simatupang.
Kehadiran petugas Pos Bapas dalam Sidang TPP Lapas Rantauprapat turut memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga.
Kolaborasi tersebut bertujuan memastikan warga binaan yang memperoleh rekomendasi program integrasi memiliki kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Selain membahas program integrasi, tim juga mengevaluasi kelayakan warga binaan yang akan mendapatkan tugas sebagai Pemuka dan Tamping.
Tim mempertimbangkan kedisiplinan, tanggung jawab, perilaku, serta kemampuan warga binaan dalam mendukung kegiatan operasional dan pembinaan di lingkungan Lapas.
Melalui mekanisme seleksi tersebut, Lapas Rantauprapat berupaya memastikan penunjukan Pemuka dan Tamping berjalan secara objektif serta memberikan manfaat bagi kelancaran pelayanan dan pembinaan.
Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta mengikuti sidang dengan aman, tertib, dan interaktif.
Para warga binaan yang mengikuti proses evaluasi juga mendengarkan arahan petugas serta menunjukkan komitmen untuk menjaga ketertiban dan meningkatkan keaktifan dalam program pembinaan.
Melalui Sidang TPP Lapas Rantauprapat, jajaran Lapas Kelas IIA Rantauprapat terus memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen dalam memberikan pelayanan tanpa biaya serta memastikan setiap warga binaan memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
