Jakarta, BINTASARA.com -Menteri Sosial (Mensos) mengatakan bahwa Puncak Hari Anak Nasional yang digelar Kementerian Sosial yang dikaitkan dengan sejehateraan sosial anak yang berlandaskan program Astacita Presiden. Jakarta, Senin 28/07
Gus Ipul menyampaikan beberapa hal penting yang perlu dipahami dan dihindari dalam lingkup setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi.
Mensos Gus Ipul tekankan agar LKSA yang belum terverifikasi atau belum berijin untuk segera berbenah dalam memberi pelayanan terhadap anak-anak asuhannya.
“Panti Asuhan yang melanggar ketentuan akan diterapkan sanksi, sanksi paling berat adalah kita bekerjasana dengan Aparat Penegak Hukum(APH)”, Tegas Gus Ipul
Tambahnya, dalam hal ini, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan Kemensos mendorong LKSA atau Yayasan-yayasan Panti Asuhan untuk secepatnya memiliki izin sebagai layaknya yayasan-yayasan yang memprioritaskan sejahteraan serta pelayanan bagi anak asuh.
“sekarang ini masih banyak yang tidak memiliki izin bahkan sebagian hanya untuk mencari uang” Ujar Mensos
Lanjut Gus Ipul, mengatakan sesuai data yang sudah terpantau oleh Kemensos bahwa data LKSA yang sudah terakreditasi adalah Akreditas A sebanyak 871 lembaga, Akreditas B kurang lebih 4000, Akreditas C kurang lebih 6000 lebih dan belum terakreditasi sebanyak 2238 lembaga.
“Lembaga-lembaga yang belum terakreditasi itu akan kita dorong dan yang masih legal formalnya C akan kita dorong naik B dan B bisa naik posisi A. Akan kita petakan dalam waktu yang tidak terlalu lama”, lanjut Gus Ipul
Gus Ipul kembali menerangkan rencana kedepan mengimplementasikan programnya presiden Prabowo terutama dalam menertibkan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial anak yang tidak punya izin. Bekerjasama dengan daerah dan kementerian lain dalam meluncurkan kembali taman anak sejahtera baik di lingkungan kementerian sosial, juga di desa-desa akan kita dorong perbanyak program anak sejahtera.
