By Yustinus 
BINTASARA.com, MUARA TEWEH – Rapat Paripurna DPRD Barito Utara menjadi momentum penting dalam pembahasan arah pembangunan daerah, termasuk melalui agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Dalam agenda tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Muara Teweh, Halasson Sinaga, turut menghadiri Rapat Paripurna IV Masa Sidang I DPRD Kabupaten Barito Utara pada Kamis, 17 September 2026.
Rapat berlangsung dengan melibatkan unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara serta jajaran pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., hadir secara langsung bersama Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara dan sejumlah pejabat terkait.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari tahapan penting dalam proses penyusunan dan penetapan kebijakan penganggaran daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kehadiran Kalapas Muara Teweh dalam agenda tersebut menunjukkan keterlibatan aktif jajaran Pemasyarakatan dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Sinergi antarlembaga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara instansi vertikal dengan pemerintah daerah.
Halasson Sinaga menyampaikan bahwa Lapas Muara Teweh terus membangun koordinasi dengan berbagai pihak di Kabupaten Barito Utara.
Menurutnya, hubungan kerja yang baik dapat memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, khususnya dalam memberikan pelayanan serta melaksanakan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
“Kehadiran kami dalam agenda pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan dan sinergi Lapas Muara Teweh dengan seluruh unsur pemerintahan dan Forkopimda Kabupaten Barito Utara,” ujar Halasson.
Selain memperkuat komunikasi kelembagaan, kehadiran tersebut juga menjadi sarana untuk mengikuti perkembangan kebijakan pembangunan daerah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
Lapas Muara Teweh berkomitmen untuk terus menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komunikasi dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Lapas Muara Teweh juga akan terus membuka ruang koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara serta jajaran Forkopimda.
Langkah tersebut sekaligus mempertegas komitmen Lapas Kelas IIB Muara Teweh untuk berjalan seiring dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Barito Utara.
Sinergi yang terjaga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.
