November 22, 2026 21:13
Breaking News

Wartawan Bekasi Raya Bersatu! Dugaan Penghinaan Wartawan Picu Aksi Damai di Kantor Bupati Bekasi

https://bintasara.com/Kadis LH Bekasi Hina Wartawan

BINTASARA.com, BEKASI – Insan pers se-Bekasi Raya menyerukan konsolidasi dan solidaritas lintas organisasi menyusul peristiwa dugaan yang dialami wartawan Kimsan Indra Simaremare saat menjalankan tugas jurnalistik berupa konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, Rabu (7/10/2026).

Peristiwa tersebut menjadi perhatian kalangan pers setelah beredar informasi dan rekaman yang menunjukkan dugaan ucapan merendahkan, perlakuan tidak patut, pengusiran, serta tindakan yang dinilai berpotensi menghambat kerja jurnalistik.

Sejumlah wartawan dari berbagai media, organisasi pers, kelompok kerja (Pokja), forum, komunitas, dan paguyuban wartawan kemudian menyerukan Aksi Damai Wartawan Se-Bekasi Raya.

Aksi tersebut dijadwalkan:

Hari/Tanggal: Kamis, 15 Oktober 2026
Waktu: 10.00 WIB sampai selesai
Lokasi: Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat

Aksi mengusung semangat: “Beda Organisasi, Satu Profesi—Wartawan Bekasi Raya Bersatu!”

Bukan Sekadar Persoalan Wartawan dan Pejabat

Para wartawan menilai persoalan tersebut tidak semestinya berhenti sebagai perselisihan antara seorang wartawan dan pejabat pemerintah.

Persoalan yang lebih mendasar menyangkut penghormatan terhadap kemerdekaan pers, martabat profesi jurnalistik, hak masyarakat memperoleh informasi, serta fungsi pers sebagai kontrol sosial.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers. Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Sementara Pasal 6 menempatkan pers sebagai bagian dari upaya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta menjalankan fungsi pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Konfirmasi kepada narasumber merupakan bagian penting dari kerja jurnalistik. Wartawan membutuhkan keterangan dari pihak terkait untuk memperoleh informasi, menguji fakta, dan memberikan ruang kepada narasumber menyampaikan versinya.

Karena itu, pertanyaan kritis wartawan semestinya tidak otomatis dipandang sebagai serangan pribadi.

Kadis LH Bekasi Hina Wartawan, Lima Tuntutan Wartawan Bekasi Raya

Dalam aksi tersebut, wartawan Bekasi Raya membawa lima tuntutan utama.

Pertama, mendesak Bupati Bekasi melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara objektif, transparan, serta menyeluruh terhadap Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, terkait dugaan ucapan dan perlakuan tidak patut terhadap Kimsan Indra Simaremare saat menjalankan tugas jurnalistik.

Kedua, mendesak Bupati Bekasi mengambil tindakan dan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.

Tuntutan tersebut juga berkaitan dengan prinsip etika aparatur. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menempatkan ASN sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional. UU tersebut juga memuat nilai dasar ASN yang mencakup orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Ketiga, meminta Kepala DLH Kabupaten Bekasi memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai peristiwa tersebut. Apabila pemeriksaan membuktikan adanya ucapan atau perlakuan tidak patut, massa aksi meminta yang bersangkutan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Kimsan dan insan pers.

Keempat, meminta Bupati Bekasi menyampaikan sikap resmi serta permohonan maaf kepada insan pers apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya perlakuan tidak patut dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi ketika wartawan menjalankan tugas jurnalistik.

Kelima, mendesak Pemkab Bekasi memberikan jaminan serta instruksi yang jelas kepada seluruh perangkat daerah agar menghormati kerja jurnalistik dan tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pengusiran, ataupun tindakan melawan hukum yang menghambat wartawan mencari serta memperoleh informasi untuk kepentingan publik.

UU Pers Atur Larangan Menghalangi Kerja Jurnalistik

Seruan wartawan juga mengacu pada Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Ketentuan tersebut mengatur pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut terhadap suatu peristiwa konkret tetap membutuhkan pemeriksaan unsur, fakta, dan pembuktian hukum. Karena itu, dugaan pelanggaran tidak boleh langsung sebagai kesimpulan hukum sebelum proses pemeriksaan berjalan.

“Wartawan Bukan Musuh Pemerintah”

Aksi damai tersebut menegaskan bukan gerakan untuk menciptakan permusuhan dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Wartawan menjalankan tugas jurnalistik untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.

Pers juga memiliki fungsi kontrol sosial. Di sisi lain, pemerintah tetap memiliki ruang untuk menyampaikan klarifikasi, data, hak jawab, maupun penjelasan apabila terdapat informasi yang dianggap tidak tepat.

Hubungan pemerintah dengan pers semestinya berjalan melalui profesionalitas, keterbukaan, dan saling menghormati.

Wartawan Bekasi Raya Diminta Bersatu

Karena itu, seluruh wartawan, jurnalis, pimpinan media, organisasi pers, Pokja wartawan, forum, komunitas, dan paguyuban wartawan di Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi tetap membangun solidaritas profesi.

Jangan tanyakan dari organisasi mana.
Jangan tanyakan dari media mana.

Ketika kebebasan menjalankan profesi jurnalistik menjadi perhatian, solidaritas profesi berharap tidak berhenti pada sekat organisasi.

Namun, seluruh rangkaian aksi meminta tetap berlangsung damai, tertib, bermartabat, dan bertanggung jawab. Peserta juga diimbau tidak terprovokasi, tidak melakukan tindakan anarkis, menghormati aparat keamanan dan fasilitas publik, serta menyampaikan tuntutan berdasarkan fakta dan koridor hukum.

Kamis, 15 Oktober 2026 — Wartawan Bekasi Raya Bersatu di Kantor Bupati Bekasi.

Pers Bebas, Demokrasi Kuat!
Jurnalistik Bukan Kejahatan!
Hormati Kerja Wartawan!
Stop Intimidasi terhadap Wartawan!
Beda Organisasi, Satu Profesi!
Wartawan Bekasi Raya Bersatu!

Kemerdekaan pers merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang mendapat jaminan hukum. Karena itu, penghormatan terhadap kerja jurnalistik bukan hanya menyangkut kepentingan wartawan, tetapi juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Red

© 2026 PT Media Bintasara Design By BobRiva