BINTASARA.com, KOTA BEKASI – Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) terkait sengketa informasi publik oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi melawan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi. MA Tolak PK DLH Bekasi lewat putusan Nomor 128 PK/TUN/KI/2026 tertanggal 1 Oktober 2026 dan sekaligus mengakhiri seluruh upaya hukum DLH dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, AWPI DPC Kota Bekasi memenangkan sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berdasarkan Putusan Nomor 1468/PTSN-MK/KI-JBR/IX/2024. DLH kemudian mengajukan keberatan ke PTUN Bandung, tetapi majelis hakim menolaknya melalui Putusan Nomor 149/G/KI/2024/PTUN.BDG.
DLH kembali menempuh kasasi, tetapi MA menolak permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 345 K/TUN/KI/2025. Bahkan, upaya hukum luar biasa berupa PK juga berakhir dengan penolakan.
MA Tolak PK DLH Bekasi, Kuasa Hukum Nyatakan Upaya Hukum DLH Berakhir
Kuasa Hukum DPC AWPI Kota Bekasi, R. Sigit Handoyo Subagiono, S.H., M.H., Managing Partner Kantor Hukum Handoyo & Rekan, menyatakan bahwa putusan MA mengakhiri seluruh upaya hukum DLH dalam perkara tersebut.
Sigit menyampaikan pernyataan itu kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
“Dengan telah dikeluarkan putusan dari Mahkamah Agung RI yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dinas LH Kota Bekasi, artinya proses upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas LH Kota Bekasi sudah selesai,” tegas Sigit.
Ia juga mendesak Wali Kota Bekasi segera memerintahkan Kepala DLH melaksanakan amar putusan sengketa informasi publik tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan keseriusan dalam menegakkan keterbukaan informasi publik dan memastikan jajarannya mematuhi putusan pengadilan.
“Kami meminta dengan tegas kepada Wali Kota Bekasi agar serius melihat kebobrokan anak buahnya dan segera memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi agar menjalankan amar putusan tersebut. Sudah tidak ada lagi langkah hukum lanjutan setelah penolakan Peninjauan Kembali,” ujarnya.
MA Tolak PK DLH Bekasi, kini AWPI DPC Kota Bekasi menuntut Pemerintah Kota Bekasi segera menindaklanjuti putusan MA. Organisasi wartawan tersebut menilai pelaksanaan amar putusan menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip keterbukaan informasi publik.
(Redaksi)

