By Admin B03 
BINTASARA.com, PULANG PISAU — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah melalui kunjungan kerja Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Senin (19/10/2026).
Kunjungan tersebut mencakup peninjauan lokasi karhutla di Kabupaten Pulang Pisau dan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah serta unsur terkait. Kedua agenda itu bertujuan mengevaluasi kondisi lapangan, mengidentifikasi kebutuhan operasional, dan memperkuat sinergi dalam mengendalikan kebakaran.
Penanganan Karhutla, BNPB Tinjau Langsung Lokasi Karhutla
Kepala BNPB bersama rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan TNI AU Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada pukul 07.00 WIB menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara.
Setibanya di Banjarmasin, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Pada pukul 12.45 WIB, Kristomei bersama rombongan meninjau lokasi karhutla untuk melihat kondisi terkini wilayah terdampak. Peninjauan tersebut juga membantu jajaran BNPB mengidentifikasi perkembangan penanganan serta kebutuhan dukungan operasional di lapangan.
Rapat Koordinasi Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Setelah meninjau lokasi kebakaran, Kepala BNPB bersama Kasad mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Bupati Pulang Pisau pada pukul 14.30–16.00 WIB.
Dalam rapat tersebut, para peserta membahas kondisi terkini, mengevaluasi langkah penanganan, dan menyelaraskan strategi berdasarkan situasi serta kebutuhan daerah.
Kristomei menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga instansi teknis terkait.
Menurutnya, koordinasi yang kuat membantu setiap unsur menjalankan langkah pengendalian secara terpadu, efektif, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
“Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat dari seluruh unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun instansi terkait lainnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah penanganan dilaksanakan secara terpadu, berdasarkan kondisi aktual di lapangan, serta didukung dengan data dan informasi yang akurat,” ujar Kristomei.
BNPB Dorong Pengendalian Kebakaran Secara Cepat dan Terukur
Kristomei juga menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam mengendalikan kebakaran. Ia meminta seluruh unsur terkait mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta menyesuaikan dukungan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengendalikan kebakaran secepat mungkin, mencegah perluasan area terdampak, dan melindungi masyarakat dari ancaman asap maupun dampak lain yang ditimbulkan. Jika ada kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh daerah, kita akan koordinasikan agar dukungan dari pemerintah pusat dapat diberikan secara tepat,” tambahnya.
Upaya tersebut menempatkan pencegahan perluasan kebakaran dan perlindungan masyarakat sebagai prioritas penanganan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan setiap kebutuhan operasional mendapat perhatian sesuai dengan kondisi di lapangan.
BNPB, TNI, Polri, dan BPBD Perkuat Koordinasi
Dalam penanganan karhutla, BNPB mendorong koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kolaborasi antarlembaga tersebut mendukung pertukaran data, penyelarasan komando, dan pemenuhan kebutuhan operasional. Kesamaan informasi dan koordinasi yang jelas juga membantu setiap unsur menentukan langkah penanganan berdasarkan perkembangan situasi.
Dalam kunjungan tersebut, Kristomei mendapat pendampingan dari Direktur Komando Pengendalian Operasi (Kordalops) BNPB Brigjen Djohan Darmawan dan Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan (RRP) Brigjen Mochamad Arief Hidayat.
Kehadiran jajaran BNPB tersebut mendukung koordinasi operasional sekaligus membantu mengidentifikasi kebutuhan penanganan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
BNPB Perkuat Langkah Penanganan Karhutla
Melalui kunjungan kerja ini, BNPB bersama TNI dan seluruh unsur terkait memperkuat upaya penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Langkah tersebut mencakup pemantauan kondisi lapangan, koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian dukungan operasional berdasarkan perkembangan situasi dan kebutuhan daerah.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur penanggulangan bencana harapannya dapat mempercepat pengendalian kebakaran, mencegah meluasnya wilayah terdampak, serta melindungi masyarakat dari ancaman asap dan dampak karhutla lainnya. Red
