BINTASARA.com, JAKARTA — DPR RI mengesahkan Rancangan UU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Pengesahan ini menandai langkah baru dalam penguatan perlindungan hak pekerja, jaminan sosial, dan kepastian hubungan kerja di Indonesia. <Cite refs={[“turn281711search1″,”turn281711search5”]}/>
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna tersebut setelah seluruh delapan fraksi menyatakan persetujuan terhadap rancangan regulasi itu. Sejumlah perwakilan buruh yang mengikuti sidang turut menyambut keputusan tersebut dengan meneriakkan, “Hidup buruh!”
Sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, Komisi IX DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada Senin (5/10/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam sidang paripurna. <Cite refs={[“turn281711search1″,”turn281711search4”]}/>
UU Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja
UU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat 23 bab dan 313 pasal. DPR dan pemerintah menyusun regulasi tersebut untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja. Pembahasan juga memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. <Cite refs={[“turn281711search1″,”turn281711search4”]}/>
Dalam laporannya, Putih Sari menegaskan bahwa regulasi tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak normatif pekerja, jaminan sosial, status hubungan kerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Penyusunan RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait perlindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis,” ujar Putih.
Regulasi ini juga mencakup perlindungan pekerja informal, pekerja lepas, pekerja platform digital, serta kelompok rentan, termasuk pekerja perempuan dan penyandang disabilitas. Selain itu, aturan tersebut memperhatikan pengupahan yang adil dan layak serta perkembangan pola kerja di era digital. <Cite refs={[“turn281711search1″,”turn281711search2”]}/>
Pemerintah Dukung Penguatan Perlindungan Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menyatakan bahwa pemerintah menilai UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan bagi pekerja atau buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, maupun pengusaha.
Ia menjelaskan bahwa regulasi tersebut menegaskan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam hubungan ketenagakerjaan. Pemerintah juga berharap aturan ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Yassierli turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi pasar kerja, kepastian bagi peserta pemagangan, penguatan standar K3, serta peningkatan pengawasan ketenagakerjaan.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada penegakan norma ketenagakerjaan melalui penerapan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
“Secara keseluruhan pemerintah menilai bahwa RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah merefleksikan keseimbangan antara perlindungan hak-hak dasar pekerja atau buruh dan keberlangsungan dunia usaha,” demikian substansi pernyataan Yassierli dalam naskah sumber.
Dorong Kepastian Hubungan Industrial
Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan memperkuat keseimbangan antara hak pekerja dan kepentingan pemberi kerja. Regulasi ini juga menjadi landasan untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil, meningkatkan keselamatan kerja, dan memperluas perlindungan bagi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
Meski DPR telah menyetujui rancangan tersebut menjadi undang-undang, masyarakat dan kalangan pekerja perlu mencermati naskah final serta ketentuan pelaksanaannya agar memahami hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan yang berlaku.
(Ophay)

