Jakarta, bintasara.com – Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tengah menyiapkan langkah untuk meminimalisir terjadinya kebakaran dan hutan (Karhutla) di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Kali ini dimulai dengan penanganan di wilayah Provinsi Riau, dengan mengadakan rapat koordinasi secara hybrid antara perwakilan kementerian lembaga dengan pemerintah Provinsi Riau di Graha BNPB, Jakarta pada Rabu (16/4).
Provinsi Riau dipilih berdasarkan prioritas wilayah penanganan Karhutla, Provinsi Riau menjadi salah satu diantaranya. Selain itu Provinsi Riau sudah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai salah satu upaya agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan bantuan baik personel, peralatan dan juga pendanaan kepada pemerintah daerah.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M yang memimpin rapat ini menyampaikan, adanya prediksi kemarau akan terjadi pada beberapa bulan ke depan, membuat pemerintah langsung mengambil langkah cepat untuk penanganan Karhutla sejak dini.
“Puncak musim kemarau diprediksi mulai bulan Juni, saat ini kita sudah betul mengadakan rapat koordinasi dan menggelar apel kesiapsiagaan pada akhir april nanti,” kata Suharyanto yang juga didaulat menjadi Penanggung Jawab Desk Koordinasi Penanganan Karhutla yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Selain melaksanakan apel kesiapsiagaan yang bertujuan mengetahui sejauh mana kesiapan personel dan peralatan dalam penanganan Karhutla, rencananya operasi modifikasi cuaca (OMC) akan dilakukan untuk mengisi embung dan pembasahan pada lahan gambut.
“Pertumbuhan awan hujan di Provinsi Riau masih ada pada April, sehingga OMC masih dapat dilakukan,” imbuhnya.
“Gubernur Riau sudah bersurat, saya sudah perintahkan untuk melaksanakan OMC,” ucapnya.
Pelaksanaan OMC ini dalam beberapa penanganan bencana dirasa cukup efektif, seperti penanganan banjir di wilayah Jabodetabek pada awal Maret yang lalu. BNPB bersama pemerintah daerah terdampak bahu membahu melaksanakan OMC baik itu dari dana BNPB dan juga dari dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
“Seperti halnya pelaksanaan OMC sebelumnya, pemerintah daerah melaksanakan OMC pada siang hari, BNPB memberikan penguatan pada malam hari sesuai dengan kebutuhan saat itu. Sehingga 24 jam daerah-daerah yang dikhawatirkan akan terlindungi,” tutur Suharyanto.
Kemudian akan menempatkan 1 helikopter patroli dan 3 helikopter water bombing untuk beroperasi di wilayah Provinsi Riau.
Hadir dalam rapat ini Perwakilkan Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, perwakilan Kementerian Kehutanan, perwakilan Polri, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital, perwakilan Kejaksaan Agung, perwakilan Pemerintah Provinsi Riau dan pejabat tinggi di lingkungan BNPB.
About The Author
