BINTASARA.com, JAKARTA – Sektor Kelautan Perikanan harus menjadi prioritas pemerintah daerah (Pemda) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Wiyagus menekankan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi biru membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui kolaborasi tersebut, seluruh program prioritas nasional dapat berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sektor kelautan dan perikanan ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Wiyagus.
Sektor Kelautan Perikanan Topang Ketahanan Pangan dan Inflasi
Wiyagus menjelaskan bahwa perekonomian nasional pada triwulan I 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 5,61 persen, sementara inflasi pada Juni 2026 tetap terkendali di angka 3,34 persen. Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memberikan kontribusi besar terhadap capaian tersebut.
Ia mengungkapkan sekitar 54 persen kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia berasal dari konsumsi ikan, sedangkan sekitar 7,9 juta penduduk miskin menggantungkan mata pencaharian pada sektor kelautan dan perikanan. Data tersebut menunjukkan peran strategis sektor ini dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Wiyagus meminta seluruh pemerintah daerah memasukkan program pembangunan kelautan dan perikanan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, langkah tersebut akan mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan nasional hingga ke tingkat daerah.
“Oleh karena itu, penguatan sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian yang sangat penting dan strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi,” tegasnya.
Mengajak Pemda Berinovasi Kelola Potensi Kelautan
Selain memperkuat perencanaan pembangunan, Wiyagus juga mengajak seluruh pemerintah daerah menghadirkan berbagai inovasi dalam mengelola potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Ia meyakini tata kelola yang semakin baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat daya saing ekonomi daerah, sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
“Kami mendorong daerah untuk terus berinovasi, memperkuat tata kelola, serta mengembangkan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Rapat koordinasi nasional tersebut turut menghadirkan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
