BINTASARA.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa negara harus melindungi, melayani, memberikan keadilan, dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan merupakan amanah, bukan alat untuk kepentingan segelintir kelompok.
Dudung menyampaikan penegasan tersebut saat meluncurkan dan membedah bukunya berjudul Dari Rakyat untuk Negara: Visi Negara Demokratis Berkeadaban dalam Perspektif Sang Jenderal di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Buku tersebut memuat pemikiran dan pengalaman Dudung mengenai demokrasi, kepemimpinan, hubungan negara dengan rakyat, serta pembangunan Indonesia yang adil dan berkeadaban.
“Negara ada untuk rakyat. Negara untuk melindungi, melayani, memberikan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya,” tegas Dudung.
Dudung Tekankan Kepemimpinan Berpihak kepada Rakyat
Dudung menjelaskan bahwa rakyat merupakan sumber aspirasi sekaligus tujuan utama penyelenggaraan negara. Karena itu, pemerintah harus mendengar kebutuhan masyarakat dan menerjemahkannya menjadi kebijakan nyata.
Ia menilai negara yang kuat harus membangun kepercayaan melalui pemerintahan profesional, transparan, berintegritas, dan akuntabel.
“Hubungan pemimpin dan rakyat harus terbangun atas dasar kepercayaan, bukan ketakutan. Kekuasaan harus menjadi amanah, bukan alat untuk menjauhkan diri dari masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, dan penyelesaian persoalan publik. Menurutnya, rakyat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan atau sekadar dibutuhkan saat pemilihan umum.
Demokrasi Harus Menghasilkan Kesejahteraan
Dalam pembahasan bukunya, Dudung turut menyoroti ancaman disinformasi, berita bohong, ujaran kebencian, dan polarisasi akibat perkembangan teknologi digital.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
Dudung juga mengingatkan pemerintah agar mengatasi kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kesenjangan wilayah, serta keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Keberhasilan negara pada akhirnya harus diukur dari kualitas kehidupan rakyatnya,” ungkapnya.
Ia mendorong pemerintah memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, UMKM, industri, dan digitalisasi pemerintahan agar masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara langsung.
Empat Fondasi Negara Demokratis Berkeadaban
Menutup sambutannya, Dudung memaparkan empat karakter utama negara demokratis berkeadaban yang menjadi gagasan pokok bukunya, yaitu:
Negara yang mendengar aspirasi rakyat.
Negara yang melayani kepentingan masyarakat.
Negara yang menghadirkan kesejahteraan.
Negara yang mendapat kecintaan dan kepercayaan rakyat.
Menurutnya, Indonesia Emas tidak cukup mengandalkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kemajuan teknologi. Indonesia juga membutuhkan demokrasi berkualitas, keadilan sosial, serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
“Pengabdian kepada bangsa tidak berhenti ketika seseorang meninggalkan jabatan. Pengabdian dapat terus dilakukan melalui pemikiran, keteladanan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dudung berharap bukunya menjadi sumbangan pemikiran bagi seluruh elemen bangsa dalam memperkuat hubungan antara rakyat dan negara.
“Negara bukan untuk kejayaan kekuasaan, melainkan untuk kemuliaan dan kesejahteraan rakyatnya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Dudung.
Acara bedah buku tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Prof. Dr. Benny Riyanto, Eva Kusuma Sundari, Prof. I Gede Widhiana Suarda, Nurul Arifin, serta Ir. Suryopratomo, M.Si.
Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri kegiatan tersebut, termasuk Prof. Jimly Asshiddiqie, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan.
(Redaksi)

