By Admin B03 
BINTASARA.com, KOTA BEKASI – Panpel Porprov XV minta maaf setelah sejumlah pihak menyoroti insiden baku hantam yang terjadi saat pertandingan cabang olahraga (cabor) Kickboxing di Gedung Asrama Haji, Selasa (10/11/2026). Peristiwa tersbut berujung pada dugaan pengerusakan fasilitas gedung dan memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan Panitia Pelaksana (Panpel) dalam mengantisipasi potensi kericuhan.
Peristiwa tersebut diduga bermula ketika juri memutuskan kemenangan bagi Tim Kickboxing Kota Bekasi atas Tim Kickboxing Sukabumi. Keputusan pertandingan itu memicu ketegangan antara pihak-pihak yang berada di lokasi hingga berkembang menjadi aksi saling baku hantam.
Bahkan, insiden tersebut menyeret persoalan keamanan fasilitas Gedung Asrama Haji yang menjadi lokasi pertandingan. Situasi ini memperlihatkan bahwa penyelenggara tidak cukup hanya mempersiapkan arena dan perangkat pertandingan, tetapi juga harus memastikan kesiapan pengamanan untuk menghadapi potensi konflik.
Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu materi pertanyaan awak media kepada pihak Panitia Besar (PB) Porprov dalam sesi Konfrensi Pers di Media Center Kamis 12/11/2026, mengenai evaluasi penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026.
Panpel Porprov XV Minta Maaf Akui Ada Kekurangan, Personel Keamanan TNI & Polri Diterjunkan Setelah Kejadian
Dalam keterangan Paras Sujiwo selaku Koordinator Tenaga Ahli yang mewakili Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 XV mengakui bahwa penyelenggaraan Porprov masih menghadapi sejumlah kekurangan, termasuk persoalan koordinasi dan keterlambatan pada beberapa aspek teknis.
Terkait insiden Kickboxing, pihak PB Porprov menjelaskan bahwa mereka sebenarnya telah menempatkan personel keamanan di lokasi pertandingan. Namun, setelah kericuhan terjadi, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres untuk meminta tambahan personel. Menurutnya perwakilan PB Porprov, koordinasi tersebut menghasilkan penambahan kekuatan pengamanan guna mengantisipasi kejadian serupa pada pertandingan berikutnya.
Tetapi keterangan tersbut berbalik fakta, saat berlangsungnya pertandingan sejak pagi hingga terjadinya kericuhan pada pukul 17:40 Sore menjelang maghrib, personil keamanan dari kepolisian dan TNI belum terlihat di lokasi pertandingan.
Menanggapi pertanyaan wartawan BINTASARA.com mengenai tim pendukung cabor kickboxing Kota Sukabumi yang protes hasil keputusan juri. Paras mengatakan Ia menegaskan bahwa PB Porprov bertanggung jawab menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk venue pertandingan serta memfasilitasi panitia lokal. Sementara itu, KONI Jawa Barat menyediakan wasit dan juri untuk seluruh cabang olahraga.
“Dengan pembagian tugas tersebut, PB Porprov menyatakan bahwa penunjukan dan penyediaan perangkat pertandingan berada dalam koordinasi KONI Jawa Barat,” Ujarnya
Pihaknya juga menjelaskan bahwa penyelenggara telah memfasilitasi mekanisme penyelesaian sengketa hasil pertandingan melalui dewan hakim. Bilamana kontingen merasa keberatan terhadap keputusan juri, mereka dapat mengajukan protes kepada dewan hakim di venue. Jika proses tersebut belum menghasilkan keputusan yang dapat diterima, kontingen dapat mengajukan banding kepada dewan hakim tingkat pusat.
“PB Porprov bahkan menyiapkan ruang khusus di Hotel Horison untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa secara independen,” Tegas Paras
Panpel Porprov XV Minta Maaf Wartawan Soroti Sportivitas dan Kualitas Penyelenggaraan
Meski demikian, mekanisme protes dan banding tersebut perlu berjalan secara transparan agar setiap kontingen memperoleh kepastian dan perlakuan yang adil ketika menghadapi keputusan pertandingan yang mereka persoalkan.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah wartawan berbagai media nasional dan lokal menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan Porprov XV Jawa Barat 2026. Ia menilai penyelenggaraan tahun ini masih menyisakan banyak persoalan yang harus segera ada pembenahan.
Wartawan tersebut juga menyoroti dugaan ketidakpuasan terhadap keputusan pertandingan cabang olahraga bela diri yang melibatkan Kota Bekasi. Ia mempertanyakan konsistensi penilaian perangkat pertandingan dan mengingatkan bahwa kompetisi olahraga harus menjunjung tinggi sportivitas.
Menurutnya, keberhasilan Kota Bekasi meraih prestasi olahraga tidak akan cukup apabila penyelenggara gagal memastikan kualitas dan keamanan kompetisi.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan tuan rumah tidak hanya bergantung pada perolehan medali, tetapi juga pada profesionalisme penyelenggaraan, transparansi penilaian, serta perlindungan terhadap seluruh peserta.
Selain insiden Kickboxing, awak media juga mempertanyakan persoalan pembayaran sewa venue cabang olahraga renang di kawasan Wibawa Mukti, Cikarang yang diketahui melibatkan pihak swasta.
Persoalan Sewa Venue Renang Menjadi Sorotan Publik
Wartawan mengungkapkan bahwa pengelola kolam renang mengeluhkan penghentian sementara kegiatan usaha selama penyelenggaraan Porprov. Kondisi tersebut membuat pengelola kehilangan pemasukan dari kegiatan kursus dan les renang.
Pengelola juga menghadapi persoalan kebutuhan operasional, termasuk pengadaan bahan kimia untuk menjernihkan air kolam. Sementara itu, pembayaran biaya sewa venue menurut informasi yang disampaikan wartawan masih belum memperoleh kejelasan.
Menanggapi persoalan tersebut, perwakilan PB Porprov mengakui adanya kekurangan koordinasi dengan pihak pengelola venue. Ia menyatakan bahwa proses penyelesaian kewajiban pembayaran masih berjalan.
“Kami dari PB Porprov tidak akan lari dari tanggung jawab. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang sifatnya keterlambatan, kami akan senantiasa berhubungan dan menyelesaikan semua kewajiban, termasuk kewajiban terkait sewa venue,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung kepada penanggung jawab venue untuk memastikan proses penyelesaian persoalan tersebut.
PB Porprov Minta Maaf dan Berjanji Melakukan Evaluasi
Pada kesempatan yang sama, perwakilan PB Porprov mengakui bahwa penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 tidak luput dari kekurangan. Ia meminta maaf atas berbagai persoalan yang muncul selama kegiatan berlangsung.
Pihaknya juga meminta dukungan media untuk menyampaikan pemberitaan secara berimbang, termasuk berbagai capaian positif yang telah PB Porprov lakukan.
Namun, permintaan pemberitaan berimbang harus berjalan seiring dengan keterbukaan penyelenggara dalam menjawab persoalan yang menyangkut keselamatan, keamanan, dan pertanggungjawaban penggunaan fasilitas publik.
Insiden baku hantam dan dugaan pengerusakan fasilitas Gedung Asrama Haji pada 10 November 2026 harus menjadi bahan evaluasi serius. PB Porprov dan Panpel perlu menjelaskan secara terbuka kronologi kejadian, kesiapan personel sebelum pertandingan, langkah pengamanan ketika kericuhan berlangsung, serta kondisi fasilitas gedung setelah insiden.
Publik juga menunggu kejelasan mengenai tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan kekerasan maupun pengerusakan.
Porprov XV Jawa Barat 2026 seharusnya menjadi ajang pembuktian prestasi atlet dan profesionalisme penyelenggara. Jangan sampai ambisi meraih medali justru mengalahkan nilai sportivitas dan mengabaikan keselamatan.
Redaksi
