By Yustinus 
BINTASARA.com, HUMBANG HASUNDUTAN – Rutan Humbang Hasundutan mempercepat proses pemenuhan legalitas klinik melalui pelaksanaan survei perizinan bersama tim dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Humbang Hasundutan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan sebelum memperoleh izin operasional secara resmi.
Kunjungan Tim Survei Perizinan Klinik tersebut bertujuan melakukan pemeriksaan langsung terhadap berbagai persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan klinik di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Humbang Hasundutan.
Dalam pelaksanaan survei, tim melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kondisi ruangan klinik, kesiapan sarana dan prasarana, kelengkapan peralatan medis, dokumen administrasi, serta aspek teknis lainnya.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan fasilitas kesehatan Rutan memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
Melalui survei perizinan klinik ini, Rutan Humbang Hasundutan berupaya memastikan seluruh komponen pendukung pelayanan kesehatan telah memenuhi persyaratan.
Hasil peninjauan juga menjadi bahan evaluasi bagi pihak Rutan untuk melakukan penyempurnaan apabila masih terdapat kekurangan sebelum proses penerbitan izin operasional berlanjut.
Kepala Rutan Humbang Hasundutan, Ucok Pangihutan Sinabang, menyampaikan apresiasi kepada tim Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Kabupaten Humbang Hasundutan atas kunjungan, pemeriksaan, serta pendampingan yang diberikan.
Ia menegaskan bahwa Rutan Humbang Hasundutan siap menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi dari tim survei demi mempercepat pemenuhan legalitas klinik.
Kami menyambut baik kedatangan tim survei dari Dinas Kesehatan dan DPMPTSP. Kegiatan ini menjadi langkah penting bagi kami untuk memastikan kesiapan klinik, baik dari sisi fasilitas, sarana dan prasarana maupun administrasi.
“Kami berharap proses perizinan berjalan lancar sehingga klinik Rutan dapat segera beroperasi secara resmi dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi warga binaan,” ujar Ucok.
Lebih lanjut, Rutan Humbang Hasundutan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait guna memenuhi seluruh standar penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperlancar tahapan perizinan sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di lingkungan Rutan.
Percepatan legalitas klinik juga menjadi bentuk keseriusan Rutan Humbang Hasundutan dalam memenuhi hak dasar warga binaan, khususnya hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, berkualitas, dan berkesinambungan.
Dengan adanya survei bersama Dinas Kesehatan dan DPMPTSP, Rutan Humbang Hasundutan optimistis dapat meningkatkan kesiapan klinik menuju operasional resmi.
Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
