Nganjuk, BINTASARA.com — Upaya untuk menagih janji Bupati Nganjuk, Ratusan Ketua Rukun Tetangga / Warga (RT RW) yang tergabung dalam aliansi RT RW se-Kabupaten Nganjuk Menggugat, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang bersamaan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hearing, pada Senin (29/9/2025).
Kedatangan mereka adalah dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan hearing tentang kenaikan insentif RT RW se Kabupaten Nganjuk dan meminta dukungan Komisi I juga Komisi II DPRD Kabupaten Nganjuk.
Berdasarkan pantauan wartawan BINTASARA.com, sekitar 650 orang Ketua RT RW, memadati halaman Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk, sementara 1 orang perwakilan Ketua RT maupun RW dari masing-masing Kecamatan mengikuti kegiatan Hearing, di Ruang Rapat Garuda bersama anggota DPRD untuk membantu menaikkan honor RT RW kepada Bupati Nganjuk.
Kedatangan perwakilan Aliansi RT RW Menggugat, disambut oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nganjuk fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) yakni Jianto, Ketua Komisi I fraksi Partai Demokrat Harianto, Wakil Ketua Komisi I fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Anik Rahayu, juga anggota Komisi I dan II.
Niat dan Tujuan Aliansi RT RW se-Kabupaten Nganjuk
Ketua aliansi RT RW Kabupaten Nganjuk Sutriyono mengatakan, niat dan tujuannya tidak lain adalah untuk meminta kenaikan honor RT RW, yang selama ini hanya menerima Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tidak penuh dikarenakan harus dipotong pajak.
“Itupun ada yang 6 bulan sekali dan ada yang 8 bulan sekali, intinya satu tahun menerima 2 kali,” kata Ketua RW, Dusun Sumberagung, Desa Banjaranyar, Tanjunganom ini.
Pria asal Sumberagung yang akrab disapa Kaji ini juga memohon izin untuk menyampaikan keluh kesah kepada DPRD, dikarenakan DPRD adalah tumpuan, dengan harapan bisa memperjuangkan nasib RT RW, yang selama ini tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
“Kedatangan kami berdasarkan hati nurani masing-masing, tidak ada intervensi atau keterlibatan maupun dukungan dari pihak manapun. Memang ini murni dari RT RW, untuk meminta kenaikan honor,” ucap Kaji.
Lebih lanjut Kaji mengungkapkan, inisiatif tersebut muncul dikarenakan hal tersebut merupakan janji Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, yang saat ini masuk di dalam 15 program unggulan Nganjuk Melesat 2025-2030.
“Sehingga kami berharap bisa dimusyawarahkan berkaitan dengan keluhan kami, karena yang jelas Bapak Ibu anggota DPRD yang tahu perihal kondisi keuangan Daerah, kalau intinya RT RW hanya ingin meminta kenaikan honor dari Rp100.000 menjadi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan,” ujarnya.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nganjuk Berikan Respon
Di tempat yang sama Wakil Ketua II Jianto yang juga memimpin jalannya kegiatan Hearing, sebelum memberikan respon sempat mempertanyakan kepada perwakilan Aliansi RT RW, apakah sudah pernah menagih janji Bupati Nganjuk dikarenakan bukan janji politik DPRD.
“Pasti kalau panjenengan semua bertanya kepada Pak Bupati, tergantung DPRD yang menganggarkan, itu berarti mingpong kita, makanya kita perlu diskusi di sini,” ucap anggota DPRD asal Daerah Pemilihan Satu (Dapil I) ini.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, sudah sepantasnya anggota DPRD memberikan pembelaan terhadap konstituennya. Dikarenakan kemungkinan pernah dibantu oleh RT RW di Dapil masing-masing.
“Perlunya diskusi di sini adalah, kita sudah menganggarkan hal-hal yang sifatnya teknis, yang kita butuhkan adalah anggarannya untuk menaikkan dari Rp100.000 ke Rp500.000 per RT RW, yang membutuhkan anggaran tidak sedikit per tahun. Sehingga kita membutuhkan win-win solusi karena Pemerintah Daerah dengan DPRD adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,” tutur Jianto.
Kader Partai yang mendapatkan 6.756 suara ini membenarkan jika DPRD menjadi tumpuan di tingkat bawah, namun bagaimana jawabannya seorang Bupati yang menjanjikan.
“Jadi DPRD selama ini dipandang jelek itu di sini, kalau panjenengan lihat media sosial teman-teman DPRD hingga DPR RI itu dibully habis-habisan, padahal DPRD benar-benar menjadi tumpuan masyarakat, ada apa-apa pasti mengeluh kepada DPRD setempat,” ujarnya.
Jianto menambahkan, DPRD membantu dengan ikhlas, namun yang perlu dipahami adalah dari Rp100.000 menjadi Rp500.000, sementara jumlah RT RW se-Kabupaten Nganjuk 9334.
Kepala Dinas PMD Nganjuk Sampaikan Sikap
Menyikapi permintaan Aliansi RT RW, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Sopingi menyampaikan pesan Bupati Nganjuk yakni ucapan terima kasih kepada Aliansi RT RW Menggugat se-Kabupaten Nganjuk, yang selama ini telah membantu Pemerintah Daerah, Kecamatan maupun Pemerintah Desa.
“Sehingga Kabupaten Nganjuk hingga saat ini dalam situasi kondusif, hal tersebut juga tidak lepas dari kontribusi para RT RW yang sangat besar,” ucap Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Nganjuk periode 2023-2028 ini.
Eks Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk ini mengatakan, Bupati Nganjuk memerintahkan kepada dirinya untuk meningkatkan pendapatan RT RW, melalui rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang dihadiri BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).
“Cuma yang menjadi permasalahan, karena kemampuan keuangan Daerah kita sangat terbatas, sehingga Pak Bupati bersama tim kemarin, menaikkan honor RT RW itu sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk tahun ini selama 3 bulan yaitu di bulan Oktober, November dan Desember,” kata Sopingi.
Eks Camat Kertosono ini memaparkan, mengapa cuma Rp50.000 dikarenakan kemampuan keuangan Daerah sangat terbatas. Itupun diambilkan dari DBHPRD (Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
“Perlu kami laporkan juga untuk tahun 2026, dana transfer kita berkurang sangat besar yaitu sebesar Rp275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), tentunya Dana Desa pun juga berkurang, kemungkinan berkurangnya di tahun 2026 itu ada Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah),” ujarnya.
Sopingi menambahkan bahwa, dengan adanya Dana Desa yang berkurang, secara otomatis Alokasi Dana Desa (ADD) juga berkurang, inilah yang menjadi permasalahan bersama.
“Sehingga karena efisiensi, transfer dan Dana Alokasi Umum (DHU) dari pusat begitu besarnya berkurang, mohon maaf keinginan dari Bapak Ibu RT RW tidak bisa terpenuhi sepenuhnya, tapi Pak Bupati akan berusaha terus menaikkan itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut pria yang memiliki Gelar Ahli Pendidikan (AP) ini menjelaskan bahwa, dengan jumlah RT RW yang ada di Desa sebanyak 8.465, jika dinaikkan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) saja, anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp10.158.000.000 (sepuluh miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah).
Sekretaris Aliansi RT RW Sampaikan Hal Berikut
Sementara Ahmad Nur Rokhim sekretaris Aliansi RT RW ketika diwawancarai menyampaikan menerima usulan pemerintah daerah walaupun dengan berat hati, dikarenakan tuntutannya Rp500.000 dan hanya di ACC Rp50.000.
“Sebenarnya hati para RT RW itu kurang puas, tapi dikarenakan hasil mediasi dengan Pemerintah Daerah yang difasilitasi Komisi I dan II akan dimaksimalkan nanti di bulan Desember, semoga yang dinaikkan Rp50.000 ini hanya 3 bulan saja,” harapnya.
Ketua RT Dusun Sumberagung, Desa Banjaranyar, Tanjunganom yang akrab disapa Rokhim ini menjelaskan bahwa, di bulan Desember akan memohon kembali dijadwalkan Hearing di Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk.
“Harapan kami untuk insentif RT RW itu disamakan dengan Ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kader, jika tidak dipenuhi akan kita musyawarahkan lagi dengan teman-teman RT RW se-Kabupaten Nganjuk, langkah apa yang akan kita ambil, itu akan kita musyawarahkan,” terangnya.
Rokhim menyebutkan bahwa, di Kabupaten Jombang dan Kediri, insentif RT RW sudah naik menjadi sekitar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Untuk awalnya berapa insentif yang diterima tidak mengetahui.
“Kita mendapatkan informasi dari Kabupaten Kota sebelah sudah naik, yang ketinggalan hanya Kabupaten Nganjuk. Selain itu kita menuntut janji politik Pak Marhaen (Bupati Nganjuk red), kegiatan ini inisiatif dari RT RW se-Kabupaten Nganjuk,” ujarnya.
Selain janji politik, menurut Rokhim juga tertuang dalam program unggulan Nganjuk Melesat 2025-2030 yaitu Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagaan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM, dan kades).
Penyampaian Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk
Tidak ketinggalan, Harianto Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk ketika diwawancarai mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan antara teman-teman Aliansi RT RW se-Kabupaten Nganjuk dengan Pemerintah Daerah.
“Insya Allah di bulan Oktober ini perubahan anggaran, sudah ada peningkatan insentif RT RW sebesar Rp50.000, sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),” kata eks Camat Rejoso ini.
Menurut Politikus Partai Demokrat ini, insentif yang diterima oleh RT RW sudah sesuai dengan kondisi anggaran yang ada di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
“Tadi kita juga menghadirkan dari BPKAD, Dinas PMD, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk, insya allah ini adalah win win solution terbaik,” tutur Harianto.
Anggota DPRD Dapil I fraksi Partai Demokrat nomor urut 10 ini menyampaikan bahwa, mengapa permintaan Aliansi RT RW tidak terpenuhi, dikarenakan kondisi keuangan.
“Sesuai dengan janji tadi, insya allah bisa memenuhi permintaan Aliansi RT RW di tahun 2026,” ujarnya.
Respon Bupati Nganjuk Ketika Aliansi RT RW Bergeser ke Halaman Kantor Bupati
Terpisah Marhaen Djumadi Bupati Nganjuk ketika didatangi Aliansi RT RW Menggugat menyampaikan apresiasi terhadap para RT RW dan mengucapkan terima kasih, yang telah membantu Pemerintah Daerah, melalui Kepala Desa, dan Perangkat.
“Insya Allah yang panjenengan lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah,” kata Bupati Nganjuk yang akrab dipanggil Marhaen.
Pria kelahiran Nganjuk, 15 Desember 1968 ini menyatakan bahwa memang ada program prioritas Marhaen-Handy yaitu menaikkan kesejahteraan RT RW, hal itu akan jadi komitmennya.
“Namun anaknya terlalu banyak, termasuk BPD, kader yang perlu diperhatikan dan mendapatkan perhatian, bahkan saya juga pernah menjadi Ketua RW selama 15 tahun, sejak awal sampai sekarang ya Rp100.000 dipotong pajak,” tutur alumni SDN 1 Putren, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk ini.
Menurut Marhaen mengungkapkan bahwa, sebelum kedatangan Aliansi RT RW, sudah menjadi topik pembahasan. Namun untuk tahun 2025 belum bisa mengajukan, dikarenakan anggaran Pemerintah Daerah disusun satu tahun sebelumnya.
“Saya baru dilantik pada Februari 2026, makanya kalaupun panjenengan tidak usul, jujur saja kita pasti sudah respon, karena hal tersebut merupakan janji politik saya (saya tidak akan lupa),” ucap alumni SMP Negeri 1 Nganjuk ini.
Alumni STIE Totalwin Semarang, Jawa Tengah ini menjelaskan bahwa pada bulan Juni 2025 sudah diusulkan dan pada Juli 2025 sudah diputuskan 50 persen dari sekarang, sehingga total yang diterima adalah Rp150.000.
“Kalau yang diperhatikan hanya RT RW kita juga los, tidak minta saja pasti kita kasih, buktinya saya masukkan dalam 15 program unggulan saya. Doakan saya bisa menjadi pemimpin yang amanah, sehingga bisa berakhir dalam keadaan khusnul khotimah,” pungkasnya.
About The Author
