Nias Utara, Bintasara.com – Beberapa kelompok masyarakat Kabupaten Nias Utara dari berbagai profesi, yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Nias Utara (GRANAT), beraudiensi kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Nias Utara, Kamis (3/0/2025), terkait dengan kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang kini menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Nias Utara, hingga berdampak pada nilai jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
“ Iya benar, kita sudah menggelar audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Nias Utara,” ujar Darianus Lahagu sebagai pemandu audiensi, kepada wartawan saat konfirmasi.
Lebih rinci Darianus menjelaskan selain dari menyampaikan masalah kelangkaan LPG, ada beberapa item persoalan yang disampaikan oleh kelompok audiensi yang menjadi tuntutan, yakni :
1) Mendesak pemerintah mencari solusi untuk segera mengatasi kelangkaan LPG, dengan membentuk tim pengawasan terhadap pendistribusian LPG;
2) Meminta pihak pemerintah serta lembaga DPRD mengingatkan rekanan pada pembangunan RS Tafaeri untuk mempercepat kegiatan sehingga dapat selesai tepat waktu dan tidak terjadi putus kontrak seperti yang terjadi di beberapa pembangunan lainnya di Kabupaten Nias Utara;
3) Mendesak Bupati Nias Utara untuk mengevaluasi beberapa Kepala Dinas yang masa jabatannya sudah diatas tujuh tahun;
4) Meminta penjelasan pemerintah Kabupaten Nias Utara terkait pengadaan mobil dinas ditengah-tengah efesiensi anggaran;
5) Meminta lembaga DPRD Kabupaten Nias utara untuk membentuk tim dalam hal peninjauan beberapa pembangunan Sarana Air Bersih yang hingga saat ini belum dapat dinikmati oleh masyarakat penerima manfaat;
6) Meminta lembaga DPRD Kabupaten Nias Utara untuk membentuk tim dalam hal peninjauan beberapa pembangunan Septic tenk komunal/individual TA. 2024, sebanyak 12 Desa di Kabupaten Nias Utara, yang dinilai terindikasi korupsi;
7) Mendesak Bupati Nias Utara untuk segera mencopot Cardan Syarif Nazara yang merangkap jabatan;
8) Meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran daerah oleh PSOI pada kegiatan Afulu Pro TA.2025;
9) Meminta penjelasan pemerintah daerah melalui Dinas Perkim atas mangkraknya proyek pembangunan pasar bertingkat di Kecamatan Lahewa;
10) Meminta ketegasan Bupati Nias Utara untuk mendesak Inspektorat dalam menindak-lanjuti LHP Dana Desa.
Audiensi yang berlangsung di aula Tafaeri, pada pukul 10.00 WIB hingga selesai, diterima langsung oleh Wakil Bupati nias Utara, Yusman Zega didampingi oleh Sekda Nias Utara, Bazatulo Zebua, dan beberapa Asisiten, Kepala OPD dan Kabag.
Menanggapi pernyataan sikap tersebut, Wakil Bupati, Yusman Zega, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan kelompok masyarakat. Ia menegaskan, seluruh tuntutan dari audiensi tersebut, akan disampaikan langsung kepada Bupati yang saat ini sedang bertugas di luar daerah.
“Pernyataan sikap yang Bapak-Bapak sampaikan akan kami tindaklanjuti. Setelah Bupati kembali, akan kami laporkan agar dapat diambil langkah-langkah strategis. Hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada Bapak-Bapak sekalian,” jelas Yusman.
Usai beraudensi di Kantor Bupati, Masyarakat Gerakan Rakyat Nisut melanjutkan audiensi ke lembaga DPRD Kabupaten Nias Utara, untuk menyampaikan tuntutan serupa.
Menaggapi pernyataan sikap dari para audiens, Ketua DPRD Ya’aman Zega mengapresiasi dan menyambut baik beberapa tuntutan tersebut.
“ Saya atas nama lembaga DPRD Kabupaten Nias Utara, mengapresiasi serta menyambut baik kehadiran teman-teman semua yang ikut peduli dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kelangkaan LPG selama ini, serta tuntutan lainnya,” ujar Ya’aman.
Pihaknya akan segera memanggil pihak pertamina untuk menggelar rapat kerja, yang bertujuan untuk mencari solusi penyebab dari kelangkaan LPG.
“Terkait masalah pembangunan RS Tafaeri, kita akan monitoring secara bersama-sama besok tanggal 03/10/2025, sementara mengenai poin-poin lainnya, kami secara bersama-sama melalui rapat kerja akan segera melakukan pembahasan terkait tuntutan teman-teman. Karena ini menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak,” terang Ya’aman.
Hadir saat itu, Tim Komisi II, Ta’efori Zalukhu, Karianus Zega, Suardin Nazara, dan Kadis Nakerkop UKM.(Zega)